Ditemukan 1583 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2335 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti DJUMIAT
10778 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kabag Kesra).Bahwa Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH mempunyai niat untukmemberikan Bantuan Sosial (BANSOS) sebelum ditetapkannyaAPBD, karena pemberian bantuan (BUKAN BANSOS) yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi pada saat kunjungan dinas padabulan Januari s.d.
    RAHMAN (KABAG KESRA) selaku PPTK telahmemerintahkan SITI ROMLAH (Bendahara Pengeluaran Pembantu)untuk segera melakukan pencairan dana BANSOS tanpasepengetahuan dan seijin Pemohon Kasasi, sebagaimanaketerangan saksi Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum (KABAG KESRA)sendiri dalam persidangan.Bahwa proses pencairan dana BANSOS yang diajukan oleh Drs.ABD. RAHMAN kepada Kepala DPPKD (Alm.
    Bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa disamakan dengan denganSKPD sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai penggunaanggaran dan dalam kegiatan BANSOS pelaksananya adalahBAGIAN KESRA, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak akanmengetahui apakah persyaratan administrasi (proposal) untuk parapenerima BANSOS telah lengkap atau tidak karena yangmengetahui hal tersebut adalah BAGIAN KESRA.Bahwa dari anggaran dana BANSOS tidak ada yang dinikmati secarapribadi oleh Terdakwa, dan menurut keterangan saksi NUR AZIZAH
    Bahwa dalam kegiatan penyaluran BANSOS yang bertindak selakuPengguna Anggaran adalah DPPKD dan yang bertindak selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah KABAG KESRA(Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum) begitu juga yang bertanggung jawabdalam pengelolaan BANSOS adalah DPPKD dan PPTK (KABAGHal. 93 dari 104 hal. Put. No. 2335 K/Pid.Sus/2015KESRA) dan TERBUKTI tidak ada instruksi atau perintah dariTerdakwa untuk membagibagikan bantuan karena Bagian Kesrayang menjalankan program BANSOS tersebut.
    Siti Nurmarkesi Binti Jumiat dankawankawannya tersebut dalam pemberian Dana Bansos tahun 2010Hal. 97 dari 104 hal. Put.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Nopember 2015 — AJI HENDRA GAUTAMA
10356
  • ;Bahwa cara penentuan nominal bantuan bansos tersebut denganmelihat jenis kegiatan apakah bersifat lokal atau regional, dilihat dariRAB nya kemudian rapat menentukan besar bantuannya, tidak adastandar bakunya;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairanbantuan sosial kepada penerima bansos;Bahwa mengenai ada tidaknya instrumen pelaporan ataupemberitahuan yang memuat nama penerima bansos, jumlah bansosyang diserahkan dan rekening apa yang digunakan sebagai saranapencairan bansos kepada
    oleh Saya, Mas Arif atau yanglain, setelah lengkap semua, lalu proposal bersama dengankelengkapan administrasinya dikirim ke Biro Keuanganmelalui TU, kemudian setelah diterima oleh Biro Keuangan dibagian TU, setelah itu diproses oleh Biro Keuangan.Bahwa tidak ada pelaporan atau pemberitahuan yang memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apayang digunakan sebagai sarana pencairan bansos kepada Biro BinaSosial selaku SKPD Pengampu Bansos Kemasyarakatan dari BiroKeuangan
    membuatpertanggungjawaban penggunaan Bansos dan kenapa ada yang tidakHalaman 86 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgmembuat pertanggungjawaban Saksi tidak tahu hal tersebut seharusnyatugas dari Biro Binsos yang meminta pertanggungjawaban Bansoskepada penerima Bansos; Bahwa Biro Binsos tidak melakukan monitoring ataupun evaluasi daripemberian Bansos kepada para penerima Bansos; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya bantuan sosialkemasyarakatan yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatanyang
    Kemudian dari Biro Bina SosialSetda Provinsi Jawa Tengah diteruskan ke Biro KeuanganSetda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Bansos Kemasyarakatandicairkan oleh Biro Keuangan kepada penerima bansos, ada semacaminstrtumen pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos dari Biro Keuangan
    Bahwa setelah itu bagian yang mengampu bansos bersamastaf merumuskan Keputusan Gubernur mengenai penetapanpenerima bansos..
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB
8419
  • Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp. 1.300.000.000,- ; Surat bukti pengeluaran tanggal 23 pebruari 2010 ; Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ; Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya(berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerimasebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpamembuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerimauang dana Bansos tahun 2010.
    Pengelolaan danKeuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kendal sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Kendal ;Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bansos 2010 diSetda Kendal pada BagianKesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra.mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos ;Bahwa syarat syarat permohonan pencairan dana bansos keagamaan antara lainKwitansi
    Bansos tersebut terdakwa mendapatkan honor danterdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pembantu Siti Romelah untukmencairkan uang Bansos tapi terdakwa sendiri tidak tahu apakah saat perintahkanpencairan tersebut kapasitas terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) atau sebagai Kabag.Kesra ;Bahwa selain sebagai Bendahara pengeluaran Pembantu, tugas lain dari Siti Romelahadalah sebagai anggota Tim Pengkaji dan anggota Tim Pembagi Bansos 2010 ;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan
    tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf oleh Sekda Drs.
    AHMAD RIKZA untuk diberikan kepada penerima Bansos.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 11 Februari 2016 — H. MOCHAMAD JAMAK ALI, ST KEJAKSAAN NEGERI GERSIK
4515
  • dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap IICA.
    ELLY SUNDARI selaku penyedia barangmendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, kedatangan Sdr ELLYSUNDARI tersebut dengan maksud menanyakan kepada terdakwa ,berapa sekolahyang harus dikerjakan oleh Sdri ELLY SUNDARI terkait dengan Bansos TIK Elearning tersebut dan pada kesempatan itu juga terdakwa selaku Kepala Seksi SaranaPrasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang merasa mempunyai kewenangandalam pengelolaan Bansos TIM tersebut memberi bagian pekerjaan Bansos TIKElearning kepada
    Gresik adalah para kepala Sekolah penerima bantuan TIKELearning, saksi dan terdakwa Bu ELLY dan saksimemperkenalkan terdakwa Elly Sundari kepada Kepala Sekolahselanjutnya terdakwa Elly Sundari sendiri bersedia membantudalam pelaksanaan Bansos TIK ELearning ;e Bahwa bansos TIK diwujudkan dalam bentuk pembelian laptop,printer, scanner, proyektor LCD, wifi dll.
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin BAHARUDIN BARAQ
5625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekeningBansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesarRp27.563.854.702,50 selanjutnya BASRAN YUNUS selaku PenggunaHal. 7 dari 74 hal.
    Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentinganbantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugianNegara adalah sebesar Rp18.500.000.000,00;b.
    Rp19.700.000.000,00(sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah);Adapun pihakpihak yang terkait pencairan dana Bansos adalah sdr.Khairuddin dan sdr.
    Setia Budiadalah dana BANSOS peruntukannya digunakan membantu masyarakatsedangkan dalam perkara a quo penggunaannya berbeda yaitu untuk kegiatanHal. 72 dari 74 hal.
    Gerbang Daya Mandiri dalamkedudukan selaku Humas Perusahaan kemudian menerima penempatan danadari hasil pencairan dana Bansos tersebut sebesar Rp19.700.000.000,00(sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwamelakukan penempatan dana Bansos ke beberapa rekening orang lain;Hal. 73 dari 74 hal.
Register : 13-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
Tanggal 24 Agustus 2015 — Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si
7849
  • bansos untuk mahasiswa/pendidikan yang hanya dapatdiberikan sebesar Rp. 500.000, dan tidak ada pertanggungjawabanpenggunaan dana bansos tersebut.
    tidak adapertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
    Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan olehSdr. Kundrat Marianan 53. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
    (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan : BKU Sisa Kas Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepadaOrganisasi Keagamaan sisa Nihil ;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek bansos kepadaOrganisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik Sisa Nihil;Asli Kwitansi
    Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan ; 3. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
Register : 09-05-2016 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SH
Terbanding/Terdakwa : JOHANSYAH Bin BASRI
7428
  • Suwandi ahli waris 20.000 M2 Rp. 112.500.000,Udin Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.
    , selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBASBin LAPADE (Alm)dan sdr.
    Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp.112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 7 Mei 2015 — LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER
409
  • ABUKEU ANGGOTA 1,5 Ha Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalobu yang terdapat dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 tersebut, pada tahun 2012 telah dilakukanSurvei Investigasi Desain (SID) oleh Konsultan Perencana; Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalbu yang masuk dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 itu sebelumnya digunakan untuk berkebun; Bahwa anggaran untuk Dana Bansos Perluasan
    Menerima dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu dari PPK dan PUMK Dinas Pertanian danPeternakan Kab. Parigi Mouton; b. Memverifikasi dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu; c. Membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat PerintahMembayar (SPM) untuk diverifikasi dan ditanda tangani oleh PejabatPenandatangan SPM; d.
    sebagaiPenerima Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung TanamanPangan Padi Tahun Anggaran 2013, maka Kelompok Tani Kalbubersama sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TimTeknis/Korlap membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok(RUKK).
    Selanjutnya Ketua Kelompok Tani Kalbu besertaKoordinator Lapangan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP)Dana Bansos Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
    Kalbu dimaksud.Dengan demikian jumlah seluruhnya dana Bansos Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi yang diserahkan kepada Terdakwa sebesarRp. 605.800.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus ribu Rupiah).
Register : 08-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2016 — AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm)
7116
  • MARDIYANTO ke SDN Mustikajaya Bekasi untuk melakukan cek fisik bantuan sosial (Bansos) tahun 2013bertemu dengan guruguru dan hasilnya tidak ada barangbarang yang dibelioleh kepala sekolah dari dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut. Setelahmelakukan pengecekan tersebut sdr.
    uang dana BANSOS tersebut, uang langsung ditransferkepada penerima BANSOS dan tidak melalui kas daerah kabupaten ataukota.
    BANSOS sekitar pertengahan tahun 2013 ke Bagian Saranadan Prasarana UPTD Kecamatan Mustikajaya.
    ;Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) SaranaKomputer untuk Adminstrasi Sekolah Dasar Tahun 2013 adalah selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK).Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalamkegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Sarana Komputer untuk AdminstrasiSekolah Dasar Tahun 2013 adalah menatalaksanakan pelaksanaanpemberian bantuan sosial kepada sekolah sesui dengan peraturan yangberlaku.Bahwa bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013 diantaranyaadalah : Bansos
    Mekanisme pengajuan Bantuan Sosial (Bansos) saranakomputer untuk adminstrasi Sekolah Dasar tahun 2013 adalah sebagaiberikut :Mengajukan surat permohonan Bansos yang ditujukan kepada DirekturPembinaan Sekolah Dasar Up.
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
8430
  • Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap II Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari
    Atau setidak tidaknya sekitar itu.Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos Setda Kab Kerinci TA 2008dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :I Tahap I Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009,II Tahap Il Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) Bertempat
    Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari
    Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis SH sebesar.
    Kerinci pada Bank JambiCabang Sungai Penuh untuk keperluan Bansos Kemasyarakatan Tempat Ibadah Tahun2008;Bahwa meskipun Bupati Kerinci telah menerbitkan SK No.451.14/Kep.526/2008tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bansos Kepada Pengurus JamaahMasjid dalam Kab.
Putus : 09-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/PID.SUS/2016
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. Eddy Syofian, MAP
121206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Hibah PAPBD Tahun2012.229. 1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah APBD Tahun2013.230. 1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah PAPBD Tahun2013.Hal. 74 dari 225 hal.
    bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan November 2013.409. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) bundel Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.Disita dari Raja Indra Saleh, SH.410.
    Proposal pengajuan dana bansos Tahun Anggaran 2012 kepadaBiro Bina Sosial Provsu oleh Ketua Parisada Hindu DharmaIndonesia Sumatera Utara tanggal 10 Desember 2012.392. Perbaikan proposal pengajuan dana Bansos/Hibah TahunAnggaran 2012 kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Prov SUoleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara,Mei 2013.393. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana BansosTahun Anggaran 2012 untuk Tahun 2011 dan 2012.394.
    bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan November 2013.409. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) bundel Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.Disita dari Raja Indra Saleh, SH.410.
    Proposal pengajuan dana bansos Tahun Anggaran 2012 kepada BiroBina Sosial Provsu oleh Ketua Parisada Hindu Dharma IndonesiaSumatera Utara tanggal 10 Desember 2012.392. Perbaikan proposal pengajuan dana Bansos/Hibah Tahun Anggaran2012 kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu oleh KetuaParisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara, Mei 2013.393.Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana BansosTahun Anggaran 2012 untuk Tahun 2011 dan 2012.394.
Register : 21-06-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 8 Oktober 2012 — NAZARUDDIN S.Sos Pgl. NAZAR
5818
  • Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. Danau KembarKab. Solok yang ditujukan kepada Bupati Solok ;28. Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau Kembar Kab.Solok ;29. Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.
    Danau KembarKwitansi Nomor: 76 tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan pengadaan pakaian randai pada Seni riak danau Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 77 tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Musholla Nurul Hidayah untuk wirit pengajian diNagari Kampung Batu Dalam Kec.
    Solok.Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.
    Solok.Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apung TunggueTarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 76 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grup Kesenian ampasan Riak di NagariKampung Batu Dalam Kec.
    Solok.27 Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28 Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.29 Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
19253
  • Bahwa seingat saksi Sekda tidak melaporkan kepada saksi, setelahbanyaknya demo terkait dana hibah dan dana bansos baru saksimenanyakan pada salah satu staf TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) terkait penyaluran dana hibah dan dana bansos kemudiandijawab oleh staf tersebut bahwa untuk penyaluran dana hibah dandana bansos ada temuan dari BPK yaitu ada pihak ketiga (pihakpenerima dana hibah dan bansos) belum mempertanggungjawabkanpenggunaan dana yang diterima dan saksi tidak tahu siapasiapa yangyang
    Sumut Tahun2013 yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabanpenggunaan dana, menerima tidak utuh dana bansos/hibah, bantuanhibah/bansos sudah dibayarkan tetapi tidak ada pelaksanaan kegiatansebagaimana dalam proposal, Bantuan hibah/Bansos diterima olehHalaman 100Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnyang tidak berhak;Bahwa ke 16 lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak diketahuikeberadaannya atau alamatnya tidak sesuai dengan proposal dan jugaditemukan ada 5 (lima) lembaga / Organisasi
    dan Hibah PAPBDtahun 2012.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah APBDtahun 2013.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah PAPBDTahun 2013.1 (satu) keping CD.RW GTPRO Multi Speed 12 x dengantulisan 8 Soft Copy RKA Penjabaran APBD 20122013.1 (satu) bendel DPA PPKD tahun 2012 (Asli).
    bulan Oktober 2013.408.255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409.576 (lima ratus tujuh puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.Berkas SP2D Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2013 Biro BinkemsosPropinsi Sumatera Utara sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh).DISITA DARI MUHAMMAD ILLYAS, S.Sos, M.Si.411.56 (lima puluh enam) berkas permintaan penerbitan
    bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409. 576 (lima ratus tujun puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.
Register : 13-05-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 01/Pid/Tpk/2011/PT.KT.SMDA
Tanggal 15 Juni 2011 —
6427
  • Rajudin yang merupakan Staf Pelaksana Operasionalpada Dinas Pariwisata dan Kominfo tidak bersedia menerimapembayaran uang bansos sapi tersebut karena yangbersangkutan bukan penyalur bansos sapi yang sebenarnya,sedangkan Sdr. ZAINUDDIN, SH, M.Si (Kasubag PendidikanBudaya dan Tenaga Bagian Bina Sosial Sekretariat PemkotSamarinda) yang tidak mempunyai hubungan dengan penyaluranBantuan Sapi Qurban sebelumnya telah menyuruh Sdr.
    Hal ini telah diketahui dan ataspersetujuan terdakwa.Bahwa yang bertindak sebagai penyalur Bansos Sapi Qurban an.Rajuddin adalah Sdr.
    ZAINUDDIN, SH, M.Si ( KasubagPendidikan Budaya dan Tenaga Kerja Bagian Bina Sosial PemkotSamarinda), semenjak mengajukan permohonan kepada WalikotaSamarinda melalui terdakwa sampai dengan penyaluran sapi sapi Bansos ke tempat tempat Ibadah yang ditunjuk sertamenerima pencairan dana sebesar Rp.812.000.000, .Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Hewan Qurban = 1427H/2006 MAn. Rajuddin tertanggal 9 Januari 2007, diketahuibahwa penyalur' bansos sapi An.
    ;Bahwa RADJUDDIN yang merupakan staf pelaksana operasional padaDinas Pariwisata dan Kominfo tidak bersedia menerimapembayaran uang Bansos sapi tersebut karena yangbersangkutan bukan penyalur Bansos sapi yang sebenarnya,sedangkan terdakwa yang menduduki jabatan sebagaiKepala Bagian Bina Sosial Pemkot Samarinda, telahmenyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan yang ada,mengingat bagian Bina Sosial Pemkot Samarinda yangdiberikan tugas dan kewenangan melakukan pengadaan danpenyaluran bantuan sapi qurban
    ZAINUDDIN, SH, MSi bertindaksendiri sebagai penyalur bansos sapi qurban.Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Hewan Qurban 1427H/2006 M An. Rajuddin tertanggal 9 Januari 2007,diketahui bahwa penyalur bansos sapi An.
Putus : 09-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Mei 2012 — DEDDY KURNIAWAN, ST., BIN SLAMET RAHARDJO ;
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah dibahas oleh PanitiaAnggaran DPRD Kota Pontianak lalu disetujui dana KONI Kota Pontianak TA2007 sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkandalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan pengelola Keuangandan Kas Daerah (BPKKD) Kota Pontianak pada pos Belanja Bantuan Sosial(BANSOS) dengan kode rekening 5.1.5.01.01, selanjutnya RAPBD tersebutdisahkan menjadi APBD TA 2007 oleh pimpinan DPRD yaitu saksi H.
    Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana bansos dariPemerintah Kota Pontianak tahun 2007 yang telah dilegalisir ;1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana hibah dariPemerintah Kota Pontianak tahun 2009 yang telah dilegalisir ;Hal. 12 dari 25 hal. Put.
    Firayanta sendiri tidakmengetahui jabatan saksi Gusti Hersan Aslirosa dalam struktur Korwil IMI KotaPontiana ;Bahwa benar walaupun tidak ada peraturan yang mengatur tentang tatacara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima Bansos untukmelaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 133ayat (8) Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007,bukan berarti penerima bansos tidak perlu. menyampaikan laporanpertanggungjawabannya, penerima bansos WAJIB menyampaikan
    Oleh karena tidak adanya peraturanKepala Daerah/Peraturan Walikota Pontianak yang mengatur mengenai tatacara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima bansos untukmelaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bansos tersebut,memberi peluang/ kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatanyang bertujuan untuk menguntungkan orang lain ;Bahwa benar pihak IMI Korwil Kota Pontianak telah menyampaikanlaporan pertanggungjawabannya kepada Pihak BPK, dan Pihak BPK tidak adamelaporkan basil temuannya
    kepada penyidik, bukan berarti tidak adaditemukannya penyimpangan dalam penggunaan dana bansos tahun 2007, halini terurai di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawabanpenggunaan belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008Hal. 16 dari 25 hal.
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa) MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
10419
  • Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.
    Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran
    SUPRAYETNO, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.38) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.
    Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU/ 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara pejabat
    30(tiga puluh) hari setelan dana Bansos diterima oleh Pokja.Sementara itu dana Bansos sudah masuk ke rekening an.
    TpgSuhatsyah, ST ikut di dalam rapat yang membahas implementasi dariproposal yang diajukan Pokja seperti bentuk layanan yang diberikan adalahlayanan khusus, kriteria anak yang digolongkan sebagai ABK yang akanmendapatkan bantuan dana Bansos, jumlah peserta didik yang diajukan olehKordinator wilayah untuk disetujui sebagai penerima Bansos dan membahasberapa besar dana Bansos yang akan diterima oleh setiap anak di wilayahKarimun, Durai, Kundur dan Moro.
    menyalahi kesepakatandalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 yangmengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola.
    Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara' pejabat
Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — Drs. HASAN RUSBINI
12248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hersan Asli Rosa dan saksi EkaKurniawan membicarakan tentang dana Bansos yang akan menjadi bagianuntuk DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen.Kesepakatan tentang dana Bansos TA 2007 yang akan menjadi danakomitmen kepada DPRD Kota Pontianak tersebut dilaporkan oleh TerdakwaDrs.
    Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dandana Bansos tersebut dinikmatiTerdakwa Drs.
    Bahwa alokasi dana Bansos TA 2008 tersebut masih tetap ditempatkan pada/ dikelola oleh BPKKD Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku KepalaBPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mekanismepencairan dana Bansos TA 2008 masih sama dengan prosedur TA 2007.
    Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dandana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs.
Register : 21-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — DRS.H.ABDUL LATIF, AH.MSI
7736
  • uang dana Bansos, karena Terdakwa tidakmelakukan pengawasan dan kontrol pada pekerjaan Bendahara dalam melakukanpembayaran.
    Dipersidangan Terdakwa berdalih bahwa seluruh pengeluaran dana Bansos dilakukanoleh Bendahara Pokja dan Terdakwa mengetahui seluruh pengeluaran setelahdilaporkan Bendahara.
    Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp.900.000.000,00, (Sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak,dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikansebagai daerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.
    Menetapkan barang bukti berupa :1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) diKabupaten Karimun tahun 2012.2) (satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupatenkarimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.
    Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.d.
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
17751
  • Bahwa ada permohonan hibah/ bansos yang sudah diverikasi tetapi sudahada SK Bupati. Bahwa saksi tidak pernah mengajukan hibah/ bansos TA 2015 karenaBupati telah mengeluarkan SK penerima hibah/ bansos yang selanjutnyasaya jadikan dasar verifikasi tetapi verifikasi yang bersifat administrasi formilsaja karena proposal baru ada setelahnya.
    bansos pada tingkat pemerintahdiantaranya melalui Bagian Kesra yang diawali dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran
    / bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.
    / bansos mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2011 jo Nomor 9 Tahun2012 dimana secara umum masyarakat atau para pihak yang mengajukanpermohonan hibah/ bansos menyerahkan proposal permohonan bantuanhibah/ bansos masingmasing kepada Bupati selanjutnya Bupatimemerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangterkait dengan bidang yang dimohonkan bantuan hibah/ bansos tersebutmelakukan evaluasi dan atau verifikasi awal yang selanjutnya apabila darievaluasi serta verifikasi awal memang memenuhi syarat
    Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.
Putus : 05-04-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2623 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 April 2017 — JOHANSYAH Bin BASRI
9750 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehHal. 8 dari 56 hal.
    , selanjutnya fotokopi Surat Pembentukan Kelompok TaniBeringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota KelompokTani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlahnominal Bansos tersebut ditandatangani oleh Saksi Abbas bin Lapade(almarhum) dan sdr.
    , selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh SaksiHal. 34 dari 56 hal.