Ditemukan 767 data
12 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
8 — 8
PemerintahNomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR buktibuktitersebut memiliki kKekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup
9 — 5
Penetapan No. 0229/Pdt.P/2019/PA.SlwPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon Il dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim berpendapat
15 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
6 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
13 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapanPPN KUA Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, pada hari Senin tanggal 30Juni 2003 sebagaimana termaktup pada kutipan akta nikah Nomor : /// ;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalani hodup bersamasebagai layaknya suami istri bertempat di rumah orang tua Penggugat dan telahmelakukan hubungan kelamin (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami istri,namun sampai sekarang belum dikaruniaiketurunan ; Bahwa pada awalnya
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
8 — 1
berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25Oktober 2010 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 3070/Pdt.G/2010/PA.BL. mengajukan halhal sebagai berikut ;1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapanPPN KUA Kabupaten Blitar, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 1997bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1417 H sebagaimana termaktup
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
8 — 8
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
7 — 6
PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIRbuktibukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun 2006tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
7 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
12 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahansecara sah pada Hari Selasa, 31 Desember 1985, bertepatan dengan19 Rabi'ul Awwal 1406 H, sebagaimana termaktup dalam KutipanAkta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mergangsan;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan PakualamanKota Yogyakarta selama 5 bulan.
16 — 3
Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighottaklik sebagaimana termaktup dalam Kutipan Akta Nikah;3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, Kabupaten Sleman,Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang;4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugatsudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul ) dan dikaruniaiseorang anak Perempuan : xxxxxxxx, lahir 6 Juni 2018; Yang selama iniikut bersama Penggugat;5.
26 — 8
Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi Sampaikan, sudah cukup ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan suatualat bukti dan keterangan apapun lagi dan mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telahdicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untukmempersingkat uraian putusan ini, halhal yang tidak termaktup dalam putusan iniMajelis Hakim menganggap telah turut dipertimbangkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa
24 — 10
tetapi tidak berhasil;e Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohonmenyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikansuatu alat bukti dan keterangan apapun lagi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telahdicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untukmempersingkat uraian putusan ini, halhal yang tidak termaktup
17 — 8
Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.Mnimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak ada mengajukanpertanyaan lagi kepada saksi.Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akanmenyampaikan suatu apa pun lagi dan mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini,halhal yang tidak termaktup
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
8 — 3
Pemerintah Nomor24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR buktibukti tersebutmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
9 — 4
TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.5harus menjadi rujukan perubahan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon Il dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon