Ditemukan 2284 data
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
SARWONO SIHOTANG, S.H, Kepala Subbagian Perundangundangan dan Kajian Hukum pada Badan Kepegawian DaerahKab. Humbang Hasundutan.4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, S.H, KasubbagianPelayanan Dan Dokumentasi Hukum pada Badan KepegawianDaerah Kab. Humbang Hasundutan.5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, S.H, Staf pada BadanKepegawian Daerah Kab. Humbang Hasundutan.6. LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN BATU, S.H, Sitaf padaBadan Kepegawian Daerah Kab.
113 — 33
jangkawaktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak danInformasi Pertanahan kemudian sertifikat/ouku tanah Hak Guna Bangunan tersebutdiparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin YunalisKadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
jangkawaktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak danInformasi Pertanahan kemudian sertifikat/ouku tanah Hak Guna Bangunan tersebutdiparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin YunalisKadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
Hakdan Informasi Pertanahan telah melakukan perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yaitu tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kasi Pengukurandan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimanatertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Indukdan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahannasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.225/HGB/BPN/1989tanggal 28 Juli 1989 kemudian memaraf sertifikatsertifikat tersebut (membenarkanisi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAgam sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian
208 — 122
.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Kepala Bagian SubBagian Kajian danBantuan HukumSetda Merangin;Alamat : Jalan JenderalSudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,Merangin, Propinsi Jambi; 4. Nama : WAWANWIHANDONO, S.H.
22 — 2
No. 421/Pdt.G/2017/PA.Wt.Bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Surat Keterangan NomorSK/225/X1/2017/Sik yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Musik PelayananMarkas POLRI tanggal 17 November 2017 dan Surat Keterangan tersebutmenurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
1.SUPARMI
2.SUDI SUPARTINI
3.TITIK SUDARMINI
4.WIWIK SUNARWATI,
5.ENI HARTI SETYOWATI
6.AGUS SUDARMOKO,
7.HESTI SULISTYOWATI, S.E.,
Tergugat:
1.KEPALA DESA CATUR TUNGGAL
2.RICO ANDREAN NASFADIKA
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.BUPATI KABUPATEN SLEMAN
98 — 13
Sumiyatun,SH.MH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian HukumSekretariat Daerah Kab. Sleman, 3). Hendra Adi Riyanto, SH.MH, JabatanKasubag Peraturan Perundangundangan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kab. Sleman, 4). Aris Juni Kurniawan, SH.M.Kn. Jabatan StafSubbag. Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sleman, 5). Andre Veriangga, SH. Jabatan Staf Subbag. Bantuan Hukum,Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.
Dra. HARNIWITA, M.Kes.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
301 — 205
., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi.4. IIS HERMAWATI, S. STP., M.Si, Jabatan Kepala SubbidPemberhentian dan Pensiun.Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR5. EDY YUDARIANTO, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.6. YULIA RAZILA NINGSIH, S.Si., M.Ti, Jabatan Staf AnalisKepegawaian Muda.7. BILLY BESTHANA, S.H., M.H., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi.8.
71 — 17
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Persuratan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mempunyaitugas untuk mempersiapkan segala administrasi persuratan baik surat keluardan surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;e Bahwa kepada Saksi ditunjukkan 1 (satu) lembar surat dengan kop suratKejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3September 2014 perihal laporan pengaduan
44 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi SubDirektorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkanperinciannya menurut Contoh Ill ;Lembaran asli Contoh Ill yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon ;Memerintahkan kepada Seksiseksi Pendaftaran Tanah, Tata GunaTanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahanbahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan ataspermohonan tersebut, yaitu antara
1.BAREATUN Binti TABERASI
2.ANDRE AL HUSAEIN Bin MUHAMMAD HUSAEN Alm
Tergugat:
1.AHMAD SARIAJI
2.BASUKI RAHMAT
3.SUDI PURWOKO
4.ZAINAL SILATURAHMI
73 — 8
dan oleh Tergugat IIIdiminta uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mediasi;Menimbang,bahwa Tergugat IIl sesuai identitas dalam gugatan adalahLurah Mabuun sesuai bukti surat T.IIl1 berupa Fotokopi Kartu PNS ElektronikHalaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tjg(KPE) atas nama Sudi Purwoko dan bukti surat T.IIl2 berupa Fotokopi PetikanKeputusan Bupati Tabalong Nomor : 821.24/236KEP.SI/BKD TentangPengangkatan Dan Pemindahan Pejabat Pengawas Selaku Kepala SubBagian
76 — 11
Saksi ANNAS MAHBUB :Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Biro AP Pemprov Jatimsampai sekarang ;Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah proposal ataupun LPJ atau masalahadministrasi ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah : Membantu pekerjaan staf di subbagian Pengendalian APBN pada bagian Monev (Monitoring dan evaluasi) ;Bahwa tugastugas penanganan dana hibah dan bansos merupakan tugas lainyang diberikan oleh Pimpinan kepada saksi ;Bahwa saksi bertugas melakukan verifikasi administrasi
Saksi EKO MARDIANTO :Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Biro AP Pemprov Jatimsampai sekarang ;Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah proposal ataupun LPJ atau masalahadministrasi ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah : Membantu pekerjaan staf di subbagian Pengendalian APBN pada bagian Monev (Monitoring dan evaluasi) ;Bahwa tugastugas penanganan dana hibah dan bansos merupakan tugas lainyang diberikan oleh Pimpinan kepada saksi ;Bahwa saksi bertugas melakukan verifikasi administrasi
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
467 — 285
Taufik Sabarudin, Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Kementerian BiroHubungan Masyarakat, Hukum, dan KerjaSama, Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI;5. Hardiwinoto, Jabatan Kepala Sub BagianLayanan Pertimbangan Hukum BiroHubungan Masyarakat, Hukum, dan KerjaSama, Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI;6.
HOSEN SYAM, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
93 — 60
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No. 106/G/2019/PTUN.BKL6.
Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos.,M.Si.,M.Pd.
Tergugat:
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
568 — 504
seksama tingkat kesalahan perbuatan Penggugat yang tidakmenjunjung tinggi ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, apalagi sebagai seorang pimpinansatuan kerja di lingkungan Kementerian Agama;e.Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional(misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural(misalnya kepala subbagian
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
145 — 93
;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPerikatan Sekretariat Daerah KabupatenBengkulu Utara.Hal 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL7. Nama : REZARIZKI, SIP, M.Si.
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :KORUPSI ;Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : (satu)tahun ;Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah) ;Menetapkan bahwa, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama : 2 (dua) bulan ;Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
ELIA FRANSISKUS KARAFIR,S.H Kepala Subbagian bantuan Hukum pada Bagian hukum danPerundangundangan SETDA Kabupaten Jayapura;Alamat Kantor Bupati Jayapura, Jalan sentaniDepapre Gunung Merah sentani.
117 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai Kepala Subbagian Umumdan Kepatuhan Internal KPP Pratama Palembang llir Timur. 2.Triyani Eko Putranti, S.H., M.M., sebagai Kepala SubbagianBantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, KantorWilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, 3. GhinaPraska Levi, S.H., sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJP SumateraSelatan dan Kep.
PT. Mining Maju
Termohon:
Bupati Morowali
369 — 174
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMorowali, kKewarganegaraan Indonesia, beralamat diKompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku,Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;3. Arif Sulaeman, S.H., M.H., kKewarganegaraanIndonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor PengacaraADM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan TombolotutuNomor 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;4.
201 — 120
., Pelaksana Subbagian Bantuan HukumPelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DUP Jakarta Utara;Semua Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend.
171 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan;SOFYAN ARIFIN, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama, BiroHukum;ANDIKA PRIMA HADI, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama,Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;MUHAMMAD FAJRI SULAIMAN, S.H., jabatanPerancang Peraturan PerundangundanganPertama, Biro Hukum;10) TAUFIK IRAWAN, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama,Sekretariat