Pemohon yang ada di Malaysia sebagaimana dudukperkaranya diatas;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis hakimmenilai bahwa permohonan para Pemohon dan seluruh perubahanpermohonan para Pemohon dalam persidangan tentang status Pemohon II danidentitas Pemohon II serta perubahan posita angka 1 dan 2 sebagaimanapertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil danalas an permohonan para Pemohon tidak menjelaskan dasar hokum dan faktakejadian yang sebenarnya yang mendasari

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 07 September 1997 Kutipan Akta Nikah Nomor :290/14/IX/1997, Tertanggal 07 September 1997 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kab. Ponorogo Jawa Timur.2.

Bahwa alasan Pemohon yang mendasari permohonan ceraitalaknya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraiansebagaimana yang di atur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam(KHI);10.Bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka berdasar hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkanpermohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon di deoan sidangPengadilan Agama Sungguminasa;PRIMER:1.

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari BeritaAcara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan denganperkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor : 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp, tanggal 2 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukummajelis hakim tingkat pertama yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

yaitu siapa saja sebagai subyekhukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebutHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN KIkmampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahulbahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa ALIANSYAH Als ALI KAPANG Bin M.KURNAIN (Alm);Menimbang, bahwa mendasari

seperti dalam Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak pernahdibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang tersebut menjadiSaksi dalam persidangan, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwadikenakan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu dari unsur ini, makacukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidakterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa mendasari

artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpang(saksi CAHYO KURNIAWAN) yang turun dari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpangHalaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam gugatannyaawal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya laporan danadanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara serta tidakmenjelaskan alasan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat berdasarkanpada peristiwa apa;3.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;4.

Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclusie) sehingga patut dan layak dikatagorikan sebagaigugatan yang obscuur libel, sebagai referensi dalam argumentasi ini adalahPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984Halaman 8 dari 27 hal. Put.

diberitanda bukti T1.1,T2.1,T3.1 sampai dengan T1.13,T2.13,1T3.13.dan telahpula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Markus Lenggu dan AbnerRelly Daik;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkantentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang syarat formil gugatan baikdari subyek, obyek dan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Soeperistiwa atau fakta yang mendasari

gugatan (fetelijke grond) gugatanPenggugattersebut;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa walaupun tidak ada eksepsi, maka Majelis Hakim secaraEx Officio akan mempertimbangkan apakah dasar hukum gugatan Penggugat(Rechts Grond) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijkegrond

palinglama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatanpembatalan didaftarkan.(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) harisetelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ataspersetujuan Ketua Mahkamah Agung.(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) harisetelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) harisetelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

Terdakwa selaku Teler di Unit BRI Maccini BajiMaros adalah antaranya melakukan transaksi kKeuangan dan pembukuan yangdipertanggung jawabkan kepada Kepala Unit BRI Maccini Baji Maros;Bahwa prosedurmya atau mekanisme bagi setiap nasabah yang ingn dicetakan ataudi Print outkan rekening korannya tersebut diantaranya harus orang atau nasabahyang bersangkutan atau memberikan surat kuasa kepada orang yang meminta untukdi cetakakan rekening korannya berdasarkan standar operasional prosedurnya;Bahwa yang mendasari

Terdakwa selaku teler di Unit BRI Maccini BajiMaros adalah antaranya melakukan transaksi kKeuangan dan pembukuan yangdipertanggung jawabkan kepada Kepala Unit BRI Maccini Baji Maros; Bahwa prosedurnya atau mekanisme bagi setiap nasabah yang ingn dicetakan ataudi Print outkan rekening korannya tersebutdiantaranya harus orang atau nasabahyang bersangkutan atau memberikan surat kuasa kepada orang yang meminta untukdi cetakakan rekening korannya berdasarkan standar operasional prosedurnya; Bahwa yang mendasari

Sikap lahir dan batin itu kemudianmenjadi pembuktian dari kesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa yang mendasari Terdakwa melakukan print out rekening koran nasabah AndiRugawati adalah atas permintaan suami Andi Rugawati bernama Zulkifli Lubis melaluitelepon yang menyatakan bahwa apakah nomor rekening korannya dapat dipergunakandi pengadilan apabila persidangan perceraian dengan istrinya Andi Rugawati danTerdakwa jawab bahwa bisa asal ada surat dari pengadilan

dijadikan sebagai dasaralasan bagi Tergugat untuk meminta pencairan bank garansi jaminanpelaksanaan dan jaminan uang muka Penggugat pada Tergugat Ill dantidak beralasan bagi Tergugat IV menagih pembayaran uang jaminan kontragaransi back to back atas penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaandan jaminan uang muka tersebut kepada Penggugat;Bahwa meskipun tidak selesainya pekerjaan yang dikontrakkan kepadaPenggugat tersebut, murni karena kesalahan Tergugat dan Tergugat Il,namun Tergugat Ill dengan mendasari

kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yangbersangkutan;Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Facti Pengadilan NegeriBanda yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi BandaAceh, Aceh setentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalampokok perkara yang dimuat pada halaman 22 s/d 25, adalah sebuahpertimbangan yang kurang memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehPeraturan Perundangundangan karena Judex Facti tidaklah membuatsecara terang dan tegas dalam perkara a quo dengan mendasari

diproses pencairan uang muka atas paket pekerjaanPemohon secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkankerugian bagi perusahaan Pemohon dan telah menjadi penyebab utamatimbulnya kendala pendanaan bagi Pemohon untuk dapat menyelesaikanpekerjaan di lapangan dalam masa kontrak;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan oleh karena progresspekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Alue PietKecamatan Panga yang diperjanjikan dalam Kontrak Nomor650/007/SP/CK/OTSUS/2014, yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaHal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 13K/PM !

13K/PM 103/AU/II/2020MenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakanSaksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat(6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaranketerangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keteranganSaksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan serta adahubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal inipersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh

disengketakan...dst;Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seorang Hakimsebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakan sebagai dasardalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulu memahami intipermasalahan yang menjadi pokok sengketa;Bahwa ternyata prinsip ini tidak dipenuhi oleh Judex Juris yang dalamputusannya yang langsung begitu saja mengambil alin pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanpa memberikan dasardasardan alasan hukum yang cukup yang mendasari

yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)harus dibatalkan;Alasan Keberatan Kedua:Judex Juris yang telah begitu saja membenarkan pertimbangan Hakim tingkatbanding tanpa memberikan dasardasar dan alasan hukum yang cukup, telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena mengesampingkanasas yang menjunjung persamaan kedudukan di depan Hakim (asas audi etalteram partem);Bahwa disamping seorang Hakim dalam memutus perkara harus mencukupkanalasanalasan serta dasar hukum yang mendasari

VIII) sekaligus juga orang tua dariPenggugat;Bahwa celakanya lagi, Judex Juris pun telah melakukan kekeliruan yang samadengan mendasari pertimbangan putusannya pada bukti kuitansi tersebut yangnyatanyata adalah merupakan bukti surat yang tidak sah secara hukum tanpamempertimbangkan secara seksama dan secara seimbang terhadap bukti yangdiajukan oleh Tergugat s.d.

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan keterangan dari kesatuan Terdakwa yangmenyatakan Isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwasemenjak menderita kebutaan selama lebih dari 2 (dua)tahun, atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut dengan mendasari fakta hukum di persidanganmaka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikanPenasihat Hukum Terdakwa tidaklah benar karena padadasarnya Saksi2 juga telah mengetahui apabilaTerdakwa telah menikah lagi dengan seorang PNS yangberdinas

sesuatu yang bersifat keharusan(imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yangkemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan komaatau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantungdari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kataatau singkatnya Terdakwa wajid memberikan kehidupan,perawatan, pemeliharaan ataupun dengan kata lain Terdakwamemiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidupdari orangorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.Bahwa kemudian dengan mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Kecamatan KaumanKabupaten Ponorogo Nomor : XXXX tertanggal 09 Juni 1994 (P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 09 Juni 1994 telahmelangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 09 Juni 1994, ternyata namaPemohon dalam

mohon penetapan yang seadiladilnya.Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon danPemohon Il hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakimmemberikan penjelasan tentang halhal yang menyangkut permohonanPemohon dan Pemohon Il, akan tetapi Pemohon dan Pemohon llmenyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa untuk memperkuat dalildalilnya, Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 0995/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa alasan yang mendasari

HE;Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonantersebut antara lain adalah bahwa ketika alm.