Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 6 Undangundang No. 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam perkara ini adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusanberupa Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/563/P/004.2/2013, Tanggal 03Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan CalonKepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khususpengesahan atas nama : SUBAIDI

Kepala Desa, sebagamana diamanahkan oleh Pasal 203Ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah juncto Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa;4.

Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan maupun protes dari saksiPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa;.

Kepala Desa, dan atasdalil yang demikian ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;7. a.

Karenanya dalam surattanggapannya di atas, Tim Fasilitasi dan Pengawasan PilkadesSumberanyar menyarankan agar pengaduan tersebut diteruskankepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum, sejalandengan Pasal 34 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten SitubondoNomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 8.

. ; b Dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005menyatakan :Usulan Pemberhentian Kepala Desa disampaikan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD).c Dalam Pasal 17 ayat (5) menyatakan pula bahwa : Pengesahan Pemberhentian KepalaDesa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulditerima. d Dalam Pasal 17 ayat (6) menyatakan pula bahwa :Setelah melakukan PemberhentianKepala

Kepala Desa; (Fotocopy)Kumpulan Pernyataan Sikap dari RT/RW/ Dusun/ Dan BPD Desa UrungBarat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; (sesuai denganaslinya) Berkas Pemalsuan Tanda Tangan / Kumpulan Pernyataan dari MasyarakatDesa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; (sesuaidengan aslinya)Surat Penggugat Nomor: 03/100/H/2012, Tanggal 13 Februari 2012Mohon Klarifikasi Kepada Yth.

Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama30 (tiga puluh hari) sejak usul diterima ; Pasal 47 ayat (5) Perda Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007: Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak usul diterima31Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa dalam perkara ini yangmemiliki wewenang untuk menerbitkan Obyek sengketa (Keputusan Bupati Karimun Nomor:117 Tahun

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melaluiCamat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.4 Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hurufd, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camatberdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota BPD.5 Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) danayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakusul diterima.6 Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa menurut hemat Penggugat obyek gugatan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku:Bahwa Calon Kepala Desa nomor urut 3 (Rasman) dan/atau orangsuruhannya (pendukungnya) telah melakukan pelanggaran Pasal 31Halaman 10 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMGPeraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa,

;Hal ini telah terbukti dengan Putusan Hakim Pidana pada PengadilanNegeri Kebumen tanggal 9 Desember 2019 #Nomor:27/Pid.C/2019/PN.Kbm;Bahwa dengan demikian terhadap Rasman (Calon Kepala Desanomor urut 3) harus dikenakan ketentuan Pasal 73 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa sesuai dengan ketentuan dan aturan Pasal 31 jo Pasal 73ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10Tahun 2016 tentang

Bahwa dalam perkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm, tindak pidanapelanggaran terhadap Pasal 31 jo Pasal 76 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPemilinan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,meskipun Calon Kepala Desa Nomor urut 3 (Rasman) tidakmelakukanya sendiri, nmamun berdasarkan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumenperkara nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kbm Terpidana (Miswanto aliasGendot bin Mohari) melakukan suap/muwur/money

, sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman padaketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016Tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yangmengatur:Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :Halaman 48 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMG2.

Kepala Desa; Bahwa terdakwa MISWANTO alias GENDOT bin Mohari telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan denganketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihnan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, MajelisHakim berpendapat dengan dijatuhinya hukuman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah kepada terdakwa

Putusan Nomor 423 K/TUN/2016dalam pasal 6/7 ayat 3 dan 4, dan pasal 68 ayat 1 PerbupTangerang No. 79 tahun 2014 tentang tata cara Pemilinan,Pemilihan antar waktu dan pemberhentian Kepala desa;D.

Asas Profesionalitas:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Negara yang membuat PeraturanBupati Tangerang No. 79 tahun 2014 tentang tata cara Pemilihan,Pemilihan antar waktu dan pemberhentian Kepala desa, seharusnyamemahami dan melaksanakan apa yang menjadi Regulasimenyangkut Pemilihan Kepala desa serentak terlebin aturantersebut dibuat oleh Tergugat;V. PERMOHONAN PENUNDAAN;1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta(PTTUN Jakarta) telah salah, keliru dan tidak memahami seutuhnyaPeraturan Bupati Tangerang No. 79 tahun 2014 tentang tata cara pemilinan,pemilihan antar waktu dan pemberhentian kepala desa yang menjadi dasarHalaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2016dan tolak ukur pelaksanaan PILKADES di wilayah Kabupaten Tangerang,hal mana terlinat dalam pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimPTTUN Jakarta;3.

Putusan Nomor 423 K/TUN/2016Dihubungkan dengan ketentuan pasal 37 ayat 2 UU Desa Panitia pemilihankepala desa menetapkan calon kepala desa terpilihMengenai penghitungan suara untuk menentukan calon kepala desa terpilihpada pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Tangerang telah diaturdalam pasal 66 dan 67 Perbup Tangerang No. 79 tahun 2014 tentang tatacara pemilihan, pemilinan antar waktu dan pemberhentian kepala desa yangberbuny!

Kepala Desa ;Halaman 25 dari 27 halaman.

Bupati Barito Selatan ;Bahwa pedoman umum yang diamanatkan dalam Pasal 111 ayat (1)UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah itu adalahtelah diterbitkan oleh Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, kode (buktiT1) ;Bahwa kalau pelanggaran dalam membuat Keputusan tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bukan melanggar UndangUndang No. 22 Tahun 1999, akan tetapi melanggar Peraturan Daerah tersebutpada angka

4 Butir 4.3 di atas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten BaritoSelatan No. 12 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikandan pemberhentian Kepala Desa, kode (bukti T3) ;Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang tugasnya antara lain memilihKepala Desa diatur dengan : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No.11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, kode (bukti T2).

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka Raya salah menerapkan hukum yang berlaku dalamkasus pemberhentian Kepala Desa ;Bahwa hukum yang di pakai untuk pengangkatan dan ataupemberhentian Kepala Desa di seluruh wilayah Indonesia tidakterkecualinya di Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Daerahyang dibuat berdasarkan amanat UndangUndang No. 5 Tahun 1979tentang Pemerintah Desa ;2.

KarenaPeraturan Daerah dimaksud adalah Lex Specialis untuk kasuspemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa sebelum UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlakusecara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 ;Karena pemberhentian Kepala Desa (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pada tanggal 13 Nopember 2000 sebelum berlakusecara efektif UndangUndang No. 22 Tahun 1999 ;Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sampaidengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Yang seharusnya Hakim dan MajelisHakim menolak gugatan dimaksud karena UndangUndang No. 22Tahun 1999 BAB XI Pasal 111 ayat (1) adalah acuan untuk antara lainmembuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk menggantiPeraturan Daerah yang dibuat berdasar amanat UndangUndang No. 5Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan KepalaDesa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatussebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makardan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa PantaiRaja,Tergugat terlebih dahulu menurunkan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar terkaitadanya laporan masyarakat dan Permohonan Persetujuan pemeriksaan Penggugatsebagai saksi

Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara KepalaDesa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja tanggal 21 September 2012, dimanadiktumnya adalah :1 Mencabut Keputusan Bupati Kampar No. 141/PEM/03/2008 tanggal 23 Januari2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Raja KecamatanPenghentian Raja dan memberhentikan tidak hormat Sdr.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru salah telah menerapkan Pasal 18 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.Bahwa untuk perkara a quo, seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal30 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan

,Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desamenyebutkan : Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melaluiusulan BPD karena berstatus sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negaradan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desamenyebutkan Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpamelalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka

No. 215 K/TUN/2013Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 jo Himpunan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa,apalagi dalam melakukan pungutanpungutan tersebut tidak ada payung hukumyang mengaturnya, sehingga menurut ketentuan di atas, Penggugat dapatdiberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja, apalagisetelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh

Kepala Desa dan Perangkat Desatanpa ada secara khusus tentang tata cara pencabutan Surat Keputusan (SK)C7/Kpts/Pem/VII/1988 yang ditandatangani olen Camat Herolangelange atas nama Bupat ;.

Kepala Desa dan Perangkat Desasudah cukup jelas.

Bukti TI : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan,pengangkatan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan PerangkatDesa ;2. Bukti TIl : Foto Foto copy dari foto copy Surat Edaran Bupati BulukumbaNomor : 188.6/2569/BPMD, tanggal 22 Oktober 2011, perihalPengangkatan PerangkatDesa, yang ditujukan kepada CamatseKabupaten Bulukumba dan Kepala Desa se KabupatenBulukumba yang dibuatoleh Wakil Bupati Bulukumba ;3.

Kepala Desa dan Perangkat Desa menurut Majelis Hakim memilkilandasan hukum; Menimbang bahwa dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten BulukumbaNomor : 12 Tahun 2006, tentang tata cara pencalonan, pemilinan, pengangkatan,pelantkan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya yangmengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dalam hal ini KepalaUrusan (Kaur) diatur dalam Bab XVII tentang Pemberhentian Perangkat DesaLainnya, khusus Pasal 75 disebutkan bahwa; PerangkatDesa lainnya

dan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Bulukumba Nomor : 12 Tahun 2006, tentang tata cara pencalonan,pemilinan, pengangkatan, pelantkan, pemberhentian Kepala Desa dan PerangkatDesa yakni pada tanggal 27 Desember 2006 mengingatPenggugattelah mendudukijabatan tersebut lebih dari 6 (enam) tahun dan atau 12 (dua belas) (selama duaperiode) terhitung sejak Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai KaurDesa Pataro pada tanggal 15 Agustus 1988.

Jadid;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiberikut:Halaman 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2017Pasal 18 ayat (2) : Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhipersyaratan administratif sebagai mana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh PanitiaPemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhakdipilih;27.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan

2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 27 dari 36 Halaman.

Putusan Nomor 171 PK/TUN/201713.14.15.16.Bahwa final proses pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sesuaiketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi: Bupati menerbitkankeputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD sebagai dasarpertimbangan penerbitan objek sengketa a quo (dalil 32

Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa

Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada intinyadalam sistem Pilkades tidak mengenal Pilkades Ulang per Kasus,yang ada adalah Pilkades Serentak;d.

Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarupada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian

Kepala Desa danHal. 1 dari 15 hal.

No. 51 K/TUN/201113.14.15.16.17.Bahwa sebagaimana Surat Ketua BPD Rambah Utama KecamatanRambah Samo Nomor : 144/BPDRU/09/2010 tanggal 10 Mei 2010,perihal usulan Pernbinaan/Pemberhentian Kepala Desa RambahUtama yang menjadi konsideran Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa sangat Penggugat ragukan kebenarannya, karena apakahhal tersebut sudah dirapatkan dalam pertemuan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) ;Bahwa Surat Camat Rarnbah Samo Nomor : 140/RS/2010/286tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan Nama Pjs

No. 51 K/TUN/2011diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahuludari pokok sengketa ;Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak dan agar Penggugattidak mengalami kerugian yang lebih besar, saya bermohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan

No. 51 K/TUN/2011 Mengabulkan gugatan Penggugat ; Menyatakan batal :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala DesaRambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten RokanHulu ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Pejabat

Kepala Desa, Pasal53:Ayat 2 : sebelum pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksudpada Ayat (1)mengumumkan:Panitia Pemilihan menghitung dan kemudiana.

;Bahwa Panitia Panitia Pemilinan Desa Kadubelang Kecamatan MekarjayaKabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati PandeglangNomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal54:Ayat 5 : Panitia pemilinan melakukan beberapa hal yaitu:a.

Daerah Kabupaten PandeglangNomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 44, maka Panitia Pemilihan DesaKadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas KepastianHukum.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihnan Hasil PemilinanKepala

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:WARSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat

Kepala Desa,dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Putusan Nomor 61 P/HUM/2019Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa, adalah bertentangan dengan:a. UndangUndang dasar 1945;b. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia;c. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;d.

Putusan Nomor 61 P/HUM/2019Jawa Tengah: (10/2018), tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung RepublikIndonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam BeritaNegara dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku atas biayanegara;7.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T6).Bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diawali denganadanya perubahan regulasi terkait Desa sehingga perlu dibentukPeraturan Daerah baru, setelah melalui pengkajian,

Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, LaheiMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala DesaMantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakHalaman 8 dari 53 hal Pkr.

Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, LahelMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala DesaHalaman 13 dari 53 hal Pkr.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD TAHUN 2017tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat KepalaDesa serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup,Muro! Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai HuluKecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 An.Sariyanto4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.Halaman 19 dari 53 hal Pkr.

Bukti P 14:Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotocopysesuai dengan asili) ;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotocopy sesual dengan fotocopy);Daftar Pemilin Tetap RT. 01 dan RT. 03, yang digunakan padaPilkades Lapetan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;15.

Bukti T 4: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD Tahun 2017Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sertaPengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup,Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala DesaMantangai Hulu Kecamatan Mantangai hasil Pemilihan Kepala Desaserentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017(fotocopy sesuai dengan asli) ;: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Mantangai Hulu, terjadipelanggaran ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,Halaman 19 dari 73 hal. Put.

Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat KepalaDesa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, LaheiMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala DesaMantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakKabupaten Kapuas Tahun 2017.

Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor :433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat KepalaDesa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, LaheiMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala DesaMantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakKabupaten Kapuas Tahun 2017.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN yaitu Keputusan BupatiNomor 433/DPMD Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa danPenjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung,Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan KepalaDesa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan SerentakKabupaten Kapuas Tahun 2017, berdasarkan : 1.

Tanggal 19 Oktober 2017,(Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD Tahun 2017Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, sertaPengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup,Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala DesaMantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala DesaHalaman 63 dari 73 hal. Put.

No. : 95/G/2021/PTUN.SBYPerubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;42. Bukti T42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopiPeraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019Tentang Desa;43.

Kepala Desa, MajelisHalaman 50 dari 57, Put.

Dengan demikian, apa yang dilakukanTergugat melanggar ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019Pasal (34), ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati SumenepNomor 54 Tahun 2019 Pasal (34), ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, danmengabaikan asas kepatutan berdemokrasi yang harus fear, Patut serta dapatdipertanggung jawabkan, dan

Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakimberpendapat bahwa hal ini tidak terbukti, oleh karena Tergugat dalam setiappelakanaan tahapan atau proses Pemilihan Kepala Desa, Desa LaranganPerreng, dalam melakukan Penyaringan Bakal Calon telah mempedomaniperaturan atau ketentuan hukum terkait dan selalu berkoordinasi dengan BPDdan Bupati Sumenep melalui

Kepala Desa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakimtelah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objeksengketa a quo terbukti telah menempuh prosedur sebagaimana yang digariskanHalaman 54 dari 57, Put.

Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 383/TAPEM/2012, tanggal 3 Mei2012 tentang Pemberhentian

Kepala Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam,Kabupaten Tapanuli Tengah, atas nama Nursaida Situmeang ;TENGGANG WAKTUe Bahwa Surat Keputusan Tergugat (ic.Bupati Tapanuli Tengah) Nomor : 383/TAPEM/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Pemberhentian Kepala DesaNaipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yangHalaman 1 dari 12 halaman.

Dimanaperbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas persyaratan, kewajiban danlarangan bagi Kepala Desa, maka untuk menghindari terjadinya krisiskepercayaan yang luas dari masyarakat Desa Naipospos Barat terhadapkepemimpinan Kepala Desa dan guna menegakkan wibawa Aparatur PemerintahDesa, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat, Kecamatan Sorkam;e Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan sangatsubjektif yang telah menjurus pada tindakan diskriminasi

Putusan Nomor 211 K/TUN/2013.Dalam Pokok Perkara12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli TengahNomor : 383/TAPEM/2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 Mei 2012 atasnama Nursaida Situmeang ;Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli TengahNomor : 383/TAPEM/2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli

Kepala Desa Naipospos Barat,Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah atas namaPenggugat, Nursaida Situmeang;e Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 234.000. ( Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);e Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 170/B/

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan:Pasal 12 ayat (4)(4) Untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya proses PemilihanKepala Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.4.

Bahwa dalam tahapan pencalonan terdapat 2 (dua) mekanisme seleksi yaitupenjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diaturdalam Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa;Halaman 18 dari 30.

Kepala Desa yang menyatakan:Pasal 6Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:a.

Putusan Nomor 36/G/2017/PTUNSRGNomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;11.

Kepala Desa maupunperubahannya tidak tercantum tata cara prosedur dalampenyampaian upaya administratif.

Kepala Desa, (yaitu ljazah),dikeluarkan tidak sesuai prosedur penerbitan ijazah Nasionaldan terdapat banyak kejanggalan;Bahwa terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian Ijazah yang digunakan oleh calon Kasdi untuk pendaftaran Pilkades tersebutdi antaranya adalah :a.

Kepala Desa, yang berbunyi Lamaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan: cfoto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, sedangkan ijazah yang digunakan oleh Kasdiuntuk pencalonan tidak dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, dalam hal ini adalah Departemen AgamaKabupaten Temanggung.

Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa.

Sapirin diberhentikan dari jabatannya sebagaiKepala Desa Padang Beriang melalui Camat kepada BupatiBengkulu Selatan sesuai dengan maksud BAB Ill Pasal 8 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. , 7.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atasnama Sapirin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatanHalaman. 13 dari 60 halaman, Putusan Perkara No. : 17/G/2016/PTUNBKLF.

nama Sapirin; Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiBengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Sapirin;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baikmohon keadilan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).

kepala desa, sudahtepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; 8.

kepala desa dilakukan apabila melanggar larangan Sebagai Kepala Desa; 13.

, dan pasal48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16 TahunHal. 21 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDN2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;.

Selanjutnya Penggugat juga tidak pernahmenyampaikan keberatannya sebagaimana ketentuan Pasal 12Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias SelatanNomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang

Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;Hal. 24 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDN5.

Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidakHal. 25 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDNbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangUndangan yang berlaku serta asas Umum pemerintahan yang baik;8.

,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianyaPenggugat berterima kasih telah terlaksananya pemilihan kepala DesaSisarahililaza dan bukan sebaliknya Penggugat membuat alasan yangtidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam daligugatannya;9.