Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-07-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5923
  • PUTUSANNomor 363/Pdt.G/2020/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 1986, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Dusun Lamahu DesaSipatana Kecamatan, Buntulia Kabupaten Pohuwato,dalam hal ini
Register : 27-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb
Tanggal 18 Juni 2020 — Pemohon:
Oktovianus Seldi Ulu Bere
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Malaka
14279
  • diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksidan tersangka karena merupakan pelanggaran terhadap hak sipil seseorang,dimana pemeriksaan dalam keadaan yang berbeda, yakni saat diperiksa sebagaisaksi seseorang dituntut untuk memberikan keterangan yang benar, sedangkanHal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atbsaat diperiksa sebagai tersangka seorang tersangka memiliki hak untuk diamdan berbohong karena setiap orang dilindungi haknya untuk tidak memberikanketerangan yang merugikan dirinya (non self
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
14530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telahmelaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuatdalam PEB Nomor 005445 tanggal 31 Desember 2010, olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalambutir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip self
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan undangundang ini.Pasal 16 UndangUndang Kepabeanan dan Penjelasan Umum Pasal16 menentukan pada pokoknya antara lain:Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self
Register : 07-06-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 241/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT TIGA PUTRA SENTOSA Diwakili Oleh : DIAH AYU SAFITRI RIAJI, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT PASIFIK SAINTIFINDO
76347
  • Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihHalaman 20 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI 39.menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduktersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (il) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iil) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (Satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service
Register : 26-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI (BKPM) VS TOMMY DELSY, SH;
13579 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya nilainilai filosofi, ide yang mendasarihukum tidak tertulis patut dipertimbangkan bagi perkembanganmasyarakat;Eugene Ehrlich mengatakan: The center of gravity of legaldevelopment lies not in legislation, nor in juristic science, nor inJudicial decision, but in society it self.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Januari sampai dengan Desember 2008perlu ditinjau ulang;Bahwa melihat SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor : 00016/206/08/062/10 tanggal 23 Juni 2010 adalahbukan merupakan SKPKB secara jabatan mengacu padaketentuan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 28Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, kewajibanmembuktikan, ketidakbenaran SKPKB tersebut dalam halPemohon Banding mengajukan Keberatan bukan beradapada pihak Pemohon Banding;Bahwa sesuai dengan sistem Self
Register : 11-04-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Pkp
Tanggal 29 Agustus 2013 — RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO Bin R. MUJI SLAMET
4611
  • rekomendasi dari BNN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No; B/344/ XII/2012 /BNNPBABEL yang pada pokoknya terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika sebaiknya di rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk daripadaterdakwa dipenjara bertahuntahun justru tidak bisa menyembuhkan terdakwa dariketergantungan narkotika karena pola fikirnya tidak akan berubah bahkan dapatmenyebakan depresi dan menyebabkan bunuh diri ;Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandu narkotika sebagai self
Putus : 17-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 17 April 2014 — DIAN SISWANTO, SE., MM.
318302
  • Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan Standing Inctruction yang diketahui Pertamina/ bouwheerbahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkanke rekening yang telah ditentukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut
    Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah menyerahkan
    laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPKNo.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk CBCJakarta Thamrin oleh debitur cq.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah
    laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 07-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;
13561 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kiranya diperlukan keberanian, kejujuran, dan self respect Tergugatuntuk merealisasikan Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2015, yang padabutir 3 dinyatakan bahwa Obyek Sengketa akan ditinjau kembali:Dengan demikian, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkanobyek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Proporsionalitas danProfesionalitas
Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 April 2016 — EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN
7243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya, sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah
    Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah
    Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan PemimpinCabang.e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinyasalah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatanSdr.
    kedua pintu agunan toko tersebutmenurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluhdua juta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan.e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self
    kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;2) Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self
Register : 09-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PN RUTENG Nomor 87/Pid.B/LH/2018/PN Rtg
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN C.HUTABARAT
Terdakwa:
RIFKAN RIFAIS alias RIFKAN
42447
  • Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu melalui penyalur denganmenggunakan fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (SelfPropelled Oil Barge) Tug boat) yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha PelaksanaP3JBT (Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/BBMBersubsidi) atau dari Terminal (Depot) BBM langsung ke konsumen kapal transportasilaut melalui fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (Self PropelledOil Barge) Tug boat)
Putus : 14-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 560/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 14 Maret 2017 — KAMISAN HAMZAH melawan PT. BANK DANAMON, TBK., dkk
6155
  • Kamisan Hamzah, luas 4.120 m2,yang keduanya terletak di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet,Kabupaten Demak ; on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn d) Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangRincian Kewajiban Debitur a.n.
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
286198
  • Padahal Pollycarpusmemberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagai terpidana atasdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggaseharusnya tidak lagi memiliki Kepentingan untuk melindungi dirinyadari self Incrimination.Halaman 17 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT12.Bahwa tidak adanya kontribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu) penyebabdibebaskannya Muchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dankasasi dan hingga sampai saat ini tidak
    Padahal Pollycarpus memberikan kesaksian dalamHalaman 58 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXXIV.XXV.kedudukannya sebagai terpidanan atas dasar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya tidak lagi memilikikepentingan untuk melindungi dirinya dari Self IncriminationBahwa terkait kesaksian Tergugat II Intervensi dalam persidanganMuchdi PR tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa tetap sajaTergugat Il Intervensi diposisikan sebagai saksi mahkota dalampersidangan tersebut
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
2.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
MURIN MURUS PGL. MURIN
21565
  • selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpamemperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF
    selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpaHalaman 79 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 78/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 18 Februari 2015 — Asnawi Abdullah Bin Abdullah
13242
  • Roni Atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, MAIRINI selaku AOkembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH Bin ABDULLAH danTERDAKWA bahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karenadebitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun TERDAKWA tetap memerintahkan Mairini agarmemprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah dibawah tekanan, setelahuang dicairkan
    Bank AcehCabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, AccountOfficer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebuttidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti,tidak adanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salahpenggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatan
    Arizky Caf (Nurul Akbari) adalah :Dana kredit digunakan untuk pembelian toko ;Pemberian kredit tidak sesuai dengan reting ketentuan Bank yang berlaku;AO telah menjelaskan kepada Kabag kredit komersial dan pimpinan cabangbahwa tidak dapat memproses kredit karena debitur suami/istri (Terafiliasi) dantidak memiliki self Financing yang mencukupi ;AO dalam melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;e Debitur UD. Aceh Jaya Motor (M.
Register : 11-01-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.JU
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
333
  • tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa perihal putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidakberdasar, Tergugat memohon kepada Hakim Majelis agarmempertimbangkan pada asas semua manusia sama kedudukannya didepan hukum/persamaan memperoleh perlindungan hukum ( The rule ofLaw); Hakim Majelis haruslah mendengarkan para pihak secaraseimbang sebelum memutuskan putusannya (Audit et Atteram),Pemeriksaan yang tidak berpihak dan memberatkan salah satu pihak(Fair Rial/Self