Saksi MARIO ULI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 4 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

Saksi YEFTA YAKOBUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 5 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATB Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap korban Mario Uli ; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Robert Harijanto yangpada kesimpulannya ditemukan trauma tumpul pada bibir dan kelopak mata ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut akantetapi

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam

Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi

jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga bernama SAKSI 1ASLI sedang Tergugat tidak mengajukan wsaksi keluarga karena dalam sidang berikutnya tidakpernah datang di persidangan, Keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, dan sekarang telah berpisah tempat tinggalselama 2 bulan;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebutbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudahdiupayakan rukun, akan

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

selanjutnya mengenai dpat dipertanggung jawabkanatau tidaknya pelaku tindak pidana, majelis hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu tentang unsur pokok dari pasal yang didakwakan jaksa Penuntutumum;b..Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengambil, yaitu kehendakseorang pelaku untuk menguasai sesuatu atau barang barang sesuatu,secaraumum yang dimaksud dengan mengambil suatu barang, cukup apabila letakbarang yang diambil telah berpindah dari tempat semula;Menimbang, bahwa mendasari

C. unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangandapat diketahui fakta fakta, bahwa benar barangbarang yang diambil terdakwaberupa : 6 (enam) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buahcincin imitasi, 3 (tiga) buah jam tangan perempuan merk ALBA, SEIKO danRAYMOND DANIEL, 4 (empat) buah jam tangan lakilaki merk GUESS, ROLEX,SWISS ARMY dan jam dari Arab, kamera

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa Joko Wahono dalam persidangan dan petunjuk dalam persidangandapat diketahui fakta, bahwa benar terdakwa joko Wahono telah bersepakatdengan terdakwa cucuk untuk melakukan pencurian dilakasi perumahan yangsepi tidak ada orangnya.

Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yangdiambil dengan jalan : membongkar ataumerusak atau memanjat ataumenggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangah terdakwa dalam persidangan, juga petunjuk dalam persidangandapat diperoleh bukti, bahwa berhasilnya para terdakwa mengambil barangbarang milik saksi korban didalam lemari rumahnya, didahului denganmembongkar kunci pagar rumah, kunci rumah dan

juga kunci kamar dan kunciHalaman 17 dari21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Sdalemari didalam kamar rumah dan terdakwa meninggalkan lokasi tanpa diketahuioleh orang lain;Menimbang bahwa mendasari pada fakta dan pertumbangan majelishakim tersebut diatas, disimpulkan bahwa unsur keempat dalam dakwaantersebut telah dapat dibuktikannya;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat(1) ke3, 4, 5 KUHP , maka telah terbuktilan dakwaan tunggal Jaksa PenuntutUmum dan majelis hakim mempunyai

Dan dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) diatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapatdiartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dankepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agamadan kepercayaan;Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahgugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholiktidak memperbolehkan adanya

perceraian dengan alasan apapun.Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalammelangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasaripada hukum atau undangundang kitab Kanonik;Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihakharus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan,dan apabila disetujui oleh pihak geraja (vatikan) barulah perceraian ataupembatalan perkawinan dapat dilakukan;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapBahwa mendasari

pada ketentuan Undangundang no. 1 tahun 1974tetang perkawinan telah diatur bahwa sahnya suatu perkawinan harusmendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan jugasebaliknya dimana sahnya perceraian juga harus didasarkan padaketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian,dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan ceraisehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlakusebagai undangundang bagi umat katholik, maka perceraian yangdiajukan

Adapunalasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo Obscure Libel yaitusebagai berikut: Bahwagugatan Penggugatkabur (obscuur libe/) dikarenakan apa yangdituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalamposita gugatan a quo; Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan aquo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk: Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/

kembali pada Jawaban dalam Pokokperkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (mutatismutandis);Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapAdapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakankeberatan dan bantahan atas dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegasdiakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;Bahwa mendasari

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinanPemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohonsudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohon merasa putusasa;Menimbang

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ANAK , ibu kandung Pemohon dan ANAK , saudara iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

>

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 27 September 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

.05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 dan telah pula membacaserta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehpihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukanmasingmasing oleh Tergugat / Terbanding , Turut Tergugat / Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Amar PutusanNo. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016, akan tetapi pertimbangan yang mendasari

amar putusan tersebut, menurut Pengadilan Tinggitidak tepat dan harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaikipertimbangan yang mendasari Amar putusan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatanPenggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan tidakmenguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungannya antara obyeksengketa dengan para Tergugat / para Terbanding dan para Turut Tergugat /Halaman 4 dari 6 hal Put

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama HITAM dan HITAM dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama MHITAM telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutwits be p bo .w Lao IIbe tiedArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ;oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus12diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Mbt .U lI WJ IJ Set (rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari

Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Andi Herman dan bukannya Saudara Suleman selaku PemilikMobil, dan Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku Pemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanOleh Terdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum ;Bahwa mendasari

mengetahui akibat dariperouatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terobukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Jumadi, Idris,Iran dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopirtruck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolong SaudaraHerman;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, karena faktanya saksi llyas/Eling tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

Nomor 2973 K/Pid.Sus/2015ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusipada putusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannyahalaman 8 "Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila aka, memutussuatu perkara harus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan TingkatPertama tidak boleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan olehOditur Militer oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajibmembuktikan Pasal 59 ayat (1) huruf e UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 tahun 1997 bukan Pasal 62 UndangUndang No.5tahun 1997B.

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannya halaman 8"Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akan memutus suatu perkaraharus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan Tingkat Pertama tidakboleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer olehkarena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajib membuktikan Pasal 59ayat (1) huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997bukan Pasal 62 UndangUndang No.5 tahun 1997..

putusan Dilmilti Medan yang menyatakanPemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 62UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 sebagaimanayang telah diterapkan oleh Dilmil 04 Palembang sehingga hanyasekedar memperbaiki putusan Dilmil I04 Palembang adalah suatuputusan yang bertentangan/contra dengan pendapatnya sendiri(inkonsistensi) sebagaimana dalam pertimbangannya Putusan Dilmilti Medan halaman 8 "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akanmemutus suatu perkara harus mendasari

Mendasari UndangUndang No.5 tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) huruf e telahlimitatif ditentukan ancaman hukumannya, yaitu pidana penjara palingsingkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikitRp.150.000.000, paling banyak Rp.750.000.000..Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : PUT/B71/K/PMTI/AD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang

No. 0277/Pdt.G/2015 /PA.Btl.Girawat Glel POM QU Ga fe weeeeese ae cece ice errante)Bahwa dengan mendasari hal tersebut (Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selaku istri, serta menitipbkan anak anakkepada Penggugat, sekaligus mengingat sikap perilaku kasar dantemperamental Tergugat yang sudah tidak bisa dibenahi lagi), makaPenggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya /pernikahannya dengan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan Ceraipada Pengadilan Agama Bantul, yang telah tercatat dalam

Pada akhirnyaPenggugat menerima permintaan maaf Tergugat, dengan mencabutGugatan Cerainya pada Pengadilan Agama Bantul, tertanggal 10 AgustusBIO persian sisasinsanisnrneicnninest isan ints abrir isrnaaRg) Bahwa setelah dicabutnya Gugatan cerai oleh Penggugat, ternyata tidakbisa merubah sikap perilaku Tergugat, hal mana kebiasaaan pergi malamdan pulang pagi masih berlanjut, serta pertengkaran / percekcokan tetapsaja masih berlangsung, hal ini yang mendasari Penggugat harusmempunyai sikap tegas demi

masa depan dari kedua anaknya;h) Bahwa sekitar tanggal 22 Januari 2015, telah terjadi lagi pertengkaran /percekcokan / perselisihan yang sangat hebat, sampai terjadi adanyatindakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mendasari hal tersebutHal. 7 dari 21 Put.

Dimanahaltersebut telah mendasari sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa Penggugat maupun orang tua dari Penggugat sudah berusahamenyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauhini tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat,kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bantul untukdiperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku ;Berdasarkan halhal serta alasanalasan tersebut di atas, dengan

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi yang setelahdisumpah memberikan keterangan masingmasing sebagai berikut : Saksi 1 nama XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan ;e Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari

Dan antara Pemohon dengan calon suaminya juga tidak ada hubunganfamili atau keluarga yang dapat menghalangi perkawinan ;Saksi 2 : nama XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan;Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari penolakan tersebut

Bahwa, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 padahurup b, dengan tegas disebutkan, bilamana putus karena talak maka bekassuami wajiob memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalamkeadaan tidak hamil* mendasari pasal in casu mendasar bila majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar nafkah maskan dan kiswah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)selama

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c joctopasal 149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnyadan bekas suami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belummencapai usia 21 tahun, untuk itu mendasari pasal in casu majelis hakimmendasar bila menghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaananak tersebut Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa;6.

Bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum, menegaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul, mendasari pasal in casuMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bersyaratmenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa 15 gram gelang emas 23 karat;7.

Bahwa, mendasari dalildalil yang ajukan Penggugat Rekonpensisehingga total kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonpensiadalah sebagai berikut : Poin 4. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Poin 5. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Poin 6. 15 gram gelang emas 23 karat;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon dalamKonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c jocto pasal149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan bekassuami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belum mencapai usia 21tahun, untuk itu. mendasari pasal in casu majelis hakim mendasar bilamenghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaan anak tersebutRp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;3.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan