DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KATINGAN INDAH UTAMA

GAUNG ALAM SEMESTA VS BUPATI KATINGAN;

PUTUSANNomor 521 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT GAUNG ALAM SEMESTA, beralamat di Jalan TjilikRiwut KM.16 RT.09, Desa Hampalit, Kecamatan KatinganHilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang diwakilioleh Yantinder Vir Singh, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: DanielHeru B Simorangkir, S.H., dan kawankawan,kewarganegaraan

Indonesia, para Advokat pada kantorHukum Guido Hidayanto & Partners, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KATINGAN, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Pemda Katingan, Jalan Garuda Nomor 1Km.2,5 Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Alpian Nor, S.H., M.H.

Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta;4.

Putusan Nomor 521 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor:540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penyesuaian IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

KATINGAN INDAH UTAMA;

PUTUSANNomor 1375/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2017/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KATINGAN

2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP985/WPJ.06/2015tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00042/207/09/073/14 tanggal 27 Januari 2014 Masa Pajak Maret 2009, atasnama: PT Katingan

KATINGAN INDAH UTAMA;

KATINGAN INDAH UTAMA;

KATINGAN INDAH UTAMA;;

KATINGAN INDAH UTAMA;

KATINGAN INDAH UTAMA ;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajakdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2024/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KATINGAN

INDAH UTAMA, beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, TanahAbang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hari Santoso,jabatan Direktur PT Katingan Indah Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP989/WPJ.06/2015 tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00040/207/09/073/14 tanggal 27 Januari 2014 Masa PajakNovember 2009, atas nama PT Katingan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP989/WPJ.06/2015 tanggal 15 April 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00040/207/09/073/14tanggal 27 Januari 2014 Masa Pajak November 2009, atas nama:PT Katingan Indah Utama, NPWP 01 .494.266.8073.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021beralamat di Jalan KH.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00040/207/09/073/14tanggal 27 Januari 2014 Masa Pajak November 2009, atas nama:PT Katingan Indah Utama, NPWP 01. .494.266.8073.000,beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

KATINGAN INDAH UTAMA;

KATINGAN INDAH UTAMA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2025/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT KATINGAN

Pajak Nomor PUT094673.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP988/WPJ.06/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00041/207/09/073/14, tanggal 27 Januari 2014, MasaPajak Desember 2009, atas nama: PT Katingan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP988/WPJ.06/2015, tanggal 15 April 2015, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/09/073/14,tanggal 27 Januari 2014, Masa Pajak Desember 2009, atas nama:PT Katingan Indah Utama, NPWP 01.494.266.8073.000, beralamatdi Jalan K.H.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/09/073/14,tanggal 27 Januari 2014, Masa Pajak Desember 2009, atas nama:PT Katingan Indah Utama, NPWP 01.494.266.8073.000, beralamatdi Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, TanahAbang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

KATINGAN INDAH UTAMA

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2021/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KATINGAN

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put094669.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur KEP992/WPJ.06/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00037/207/09/073/14 tanggal 27Januari 2014, atas nama PT Katingan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP992/WPJ.06/2015 tanggal 15 April 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor00037/207/09/073/14 tanggal 27 Januari 2014, atas nama PT Katingan

KATINGAN INDAH UTAMA;

ENERGI KATINGAN PRIMA;;

YAYASAN POKTAN BATU BULAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN DAN PT KARYA DEWI PUTRA;;

KETUA DPRD KABUPATEN KATINGAN VS BUPATI KATINGAN;

tanggal 05 Januari 2017; (Lampiran II)Atas dasar Laporan Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB),DPRDKabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2017tanggal 18 Januari 2017 telah membentuk Panitia Khusus (Pansus)Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan, selanjutnya Pansustersebut dengan Suratnya Nomor 172/003/PANSUS DPRDKat/I/2017tanggal 19 Januari 2017 telah memanggil Bupati Katingan untuk dimintaketerangan terkait dugaan perbuatan tercela; (Lampiran III.1)Halaman 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 02 P/Khs/2017Selanjutnya DPRD Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat KeputusanNomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang PerubahanKeputusan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentangPembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan TercelaBupati Katingan, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) DugaanPerbuatan Tercela Bupati Katingan, menjadi dugaan Perbuatan Tercela,Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku;(Lampiran III.2)DPRD Katingan dengan

2 ayat (2),Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan; (Lampiran III.3)DPRD Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Februari 2017 telahmengirim Surat kepada Mahkamah Agung RI;Tanggal 16 Februari 2017 terjadi demo damai pendukung BupatiKatingan sebayak + 3.700 Orang dari 13 daerah kecamatan seKabupaten Katingan, yang menyatakan menolak keputusankeputusanDPRD Kabupaten Katingan tersebut dan tetap mendukungkepemimpinan Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan hingga

MELANGGAR ETIKAMengenai apa yang dituduhkan DPRD Kabupaten Katingan terhadapBupati Katingan Ahmad Yantenglie melakukan perbuatan MelanggarEtika adalah hanya alasan yang dibuatbuat, sangat tidak jelas bentukperbuatannya serta sama sekali tidak pernah dibuktikan secara sah;Selain itu tentang apa yang dijadikan substansi masalah terhadapBupati Katingan oleh DPRD Kabupaten Katingan sekarang ini adalahpersoalan pribadi Anmad Yantenglie yang sama sekali tidak berkaitandengan kewajiban jabatan Bupati Katingan

Surat Keputusan DPRD Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 13Februari 2017 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atasDugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangan yang Berlaku yang Dilakukan oleh Bupati Katingan,Halaman 14 dari 20 halaman.

- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGANMelawan- KETUA LSM MAKO NUSANTARA KABUPATEN KATINGAN

MM),kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan GarudaNomor 1 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

MAPkewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Katingan, beralamat KomplekPerkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km. 2,5Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,Halaman 1 dari 43 hal Pkr. No. 11/G/KI/2016/PTUN.PLKberdasarkan surat kuasa Nomor : 180/26/HUK/2016 tertanggal4 Maret 2016.3.

dengan fotocopy) ;: Keputusan Bupati Katingan Nomor 400/423/KPTS/XI/2013 tentangPemberian Hibah Kepada Perusahaan Daerah Katingan Jaya MandiriKabupaten Katingan Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Keputusan Bupati Katingan Nomor 400/134/KPTS/IV/2013 tentangPemberian Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta danOrganisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2013tanggal 15 April 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;10.11.12.13.14.Bukti P 9Bukti

Bukti P37 :Pendidikan Khusus Kabupaten Katingan Tahun 2014 tanggal 20Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Keputusan Bupati Katingan Nomor 840/521/KPTS/XI/2014 tentangPenetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan KhususKabupaten Katingan Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Keputusan Bupati Katingan Nomor 840/523/KPTS/XI/2014 tentangPemberian Hibah Bantuan Biaya Pendidikan Kepada mahasiswaPendidikan D3S1 Kabupaten Katingan Tahun 2014 tanggal

Lina Tahir, SH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan(fotocopy sesuai dengan asli) ;: Surat Ketua LSM Mako Nusantara Kabupaten Katingan Nomor 50/TD/MN.KTG/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal TanggapanSurat Nomor : 180/114/HUK/2015 tanggal 6 Juli 2015 dan ditujukankepada Bupati Katingan Up. Sekretaris daerah Kabupaten Katingan(fotocopy sesuai dengan asli) ;12. Bukti T 1213. BuktiT13 :14. BuktiT14 :15. Bukti T15 :16.

AHMAD YANTENGLI VS DPRD KABUPATEN KATINGAN dkk.

DPRD Kabupaten Katingan, beralamat di Kasongan.Selanjutnya disebut S@Dagai ..........eececeeeeeeeeeteeees Terbanding semula TERGUGAT I ;2.

AKHTER RAPET, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, JalanBundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No.2,Selanjutnya disebut sebagai .............ccceeeeees TERBANDING XIVsemula TERGUGAT XIV;WIWIK AUROLA, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, JalanBundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No. 2.Selanjutnya disebut sebagai ............cceeeeeeee TERBANDING XVsemula TERGUGAT XV;YANEL, S.E., Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, JalanBundaran Besar Jjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No.

Eksepsi Asas Hukum Ne Bis In Idem1.Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat pada Butir 5 (him 5)memohon Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum.Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerobuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan telahmendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusannya

Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan,berdasar hukum.4.

DPRD Kabupaten Katingan (sebagai Tergugat ); danb. Para Anggota DPRD Kabupaten Katingan (sebagai Tergugat lls.d. Tergugat XX).Padahal antara Tergugat dengan Tergugat Il s.d. Tergugat XXtidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.Tergugat Il s.d. Tergugat XX bertindak dalam kapasitas merekasebagai Para Anggota DPRD Kabupaten Katingan. Merekabertindak untuk dan atas nama (for and on behalf of) lembagaDPRD Kabupaten Katingan, bukan bertindak atas namapribadi/orang perorangan.2.

Menyatakan batal :

Penggugat:
ANOM
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA PENETAPAN CALON KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; II. DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat ; III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

- GUSTI WAHYUNI, S.Pd Melawan- BUPATI KATINGAN

KelurahanBaruSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN: Jalan = Tjilik RiwutKm. 2,5 (0536) 4043507Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten KatinganDalam hal ini memberikan kuasa kepada :Nama: ELMON SIANTURI, SHKewarganegaraan : IndonesiaJabatanAlamatNama: Staf Ahli Bupati KatinganBidang Hukum dan Politik: Komplek Perkantoran PemdaKatingan Jalan GarudaNomor 1 Km 2,5 KasonganKabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah: DULLAH, SH.

,M.APKewarganegaraan : IndonesiaHal. 1 dari hal. 45 Putusan 27/G/2015/PTUN.PLKJabatanAlamat: Kepala Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Katingan: Komplek Perkantoran PemdaKatingan Jalan GarudaNomor 1 Km 2,5 KasonganKabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah3.

Nama :SEPTA YUSILA, SH.Kewarganegaraan :JabatanAlamatBerdasarkan Surat KuIndonesia: Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan Hak AsasiManusia Sekretariat DaerahKabupaten Katingan: Komplek Perkantoran PemdaKatingan Jalan GarudaNomor 1 Km 2,5 KasonganKabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengahasa Khusus Nomor 180/07/HUK/2016 tanggal 12 Januari 2016 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;e Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 setelah selesai menghadapKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katinganpenggugat menghadap langsung ke Kepala BadanPemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencanamenginformasikan mengenai Keputusan Bupati Katingan tentangPemberian Izin Perceraian An.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, penggugat kembalimenanyakan mengenai masalah pemberian Izin Perkawinan danPeceraian Bupati Katingan An. Madnur ke Kantor InspektoratKabupaten Katingan langsung menghadap Inspektur namun hasilyang didapat penggugat hanya jawaban yang tidak pasti ya bunanti kita pelajari, sehingga akhirnya penggugat menulis/membuat Surat KEBERATAN ~ kepada Bupati Katingantertanggal 3 Nopember 2015 dan gugatan sekarang terhadapkeputusan terSebut 5 =