Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
551 — 333
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
551 — 333
Sel:3)4)mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem self assessmentsystem dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan denganorgan pemerintah yang memiliki kKewenangan berkaitan denganperpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres28/2015).
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
127 — 102
127 — 102
Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
132 — 57
132 — 57
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:1 Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa agunan pokokkredit investasi refinancing tahun 2007 sebesar Rp. 17 miliar yang diajukan oleh EsronNapitupulu selaku Direktur Utama PT.
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- DR. SANJOYO, MEc
191 — 66
191 — 66
Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
921 — 684
921 — 684
SaksiAgustay Handa May juga tidak dapatmengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengankencang serta mobil yang sedang terparkirdi areal TKP, akibat kencangnya tenagauntuk memukul bendabenda tersebuthingga suara benturannya terdengar sangatkencang.14.Bahwa berkaitan dengan adanya sikapSaksi Mahkota Agustay Handa May yangberusaha menimpakan kesalahan kepadaTerdakwa merupakan suatu sikap yangmenurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai lroni Victimisasiatau. self
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana
- Penuntut Umum :
ISWAN NOOR S.H
- Terdakwa :
AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
406 — 158
406 — 158
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belummemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanoa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTmaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika pihak tersebutmelakukan pemanfaatan hutan didalam kawasan
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL. Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC,
Lawan
1. MARDJONO REKSODIPUTRO,
2. RICKY S NAZIR,
3. FERRY P.MADIAN.
4. EMIR NURMANSYAH,
5. NAFIS ADWANI,
6. RITA TYASTUTI TAUFIK,
7. AGUS AHADI DERADJAT,
8. WOODY PANANTO,
9. CHANDRAWATI DEWI,
10. LUKY I WALALANGI,
11. SAHAT M.SIAHAAN,
12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN,
13. NURDIN ADIWIBOWO,
14. FREDDY KARYADI,
15. KEVIN OMAR DIDHARTA,
16. OENE J. MARSELLE,
17. GIFFY PARDEDE,
18. ELSIE FRIESKA HAKIM,
19. FIESTA VICTORIA,
20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU,
21. CHRISTINE HAKIM,
22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1117 — 1312
1117 — 1312
Karena apa karena prinsip independensi dari padakomunitas profesi menegaskan bahwa komunitas advokat sebagaiorganisasi punya sifat self regulasi, itu diberi kewenangan juga,didelegasikan juga dalam UU Advokat. Jadi tidak boleh ada satukekuasaan di luar peradilan profesi yaitu Dewan Kehormatan yang dibawamasuk untuk menyelesaikan persoalanpersoalan di dalam komunitasprofesi ya. Apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh advokatwalaupun untuk mewakili kliennya.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk
melawan
KETUT JANTUK, dkk
87 — 40
87 — 40
Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
348 — 197
348 — 197
melaksanakan tugas tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Bahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel Tanggal 23 Januari 2019 —
374 — 249
374 — 249
dengan Undangundang Nomor 16tahun 2009 yang berbunyi : Yang dipidana karena melakukanperbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas padaWajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai WajibPajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan ;Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, menganutsystem self
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
238 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lit, other I) = A second self (orang kedua dari diriseseorang) (A Dictionary of Modern Legal Usage,second edition, Oxford University Press, 1995).Dalam praktek hukum di Indonesia, konsep mengenai alterego theory ini telah diakui dan diterima juga dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia,antara lain sebagai berikut: (i) Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 21/Sip/1973 tanggal 22Oktober 1973; dan (ii) Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1916 K/Pdt
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
96 — 287
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
96 — 287
Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya).Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDN dariKementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulir rekapitulasiTKDN.
TKDN Self Assessment adalah Capaian Tingkat KomponenDalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri oleh produsenberdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan.Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Watt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaidasar penentuan persyaratan, dikarenakan bahan diterima
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 28 Agustus 2015 — DANI SETIAWAN, A.Md
87 — 29
87 — 29
Berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian pekerjaan Nomor : 05/PANPEN/CATHLAB/RSSN/2013tanggal 18 Februari 2013, CV Surya Kencana menyerahkan sisa pekerjaanruangan Cath Lab senilai Rp.315.763.279, (tiga ratus lima belas juta tujuhratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiridari pengukuran dan leveling, pasang medical insulin panel untuk dinding,pasang medikal panel untuk selling, pekerjaan lampu penerangan, siliconsilent, pasang vinyl, self leveling, pasang pintu geser
Putus : 10-12-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.sus-TPK/2015/PN.Srg Tanggal 10 Desember 2015 — Drs. IGK RAI DARMAJA
119 — 31
119 — 31
Daridokumen PIB berdasarkan Self Asesment Importir (PT Pacific PutraMetropolitan) memberitahukan pungutan Negara sebesar Rp 4.274.658.000,(empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapanribu rupiah) yang terdiri dari pungutan PPN sebesar Rp 3.419.726.000., (tigamilyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam riburupiah) dan PPH sebesar Rp 854.932.000, (delapan ratus lima puluh empatHalaman 87 dari 171 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN.
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana :
Penuntut Umum :
- ISWAN NOOR S.H
Terdakwa :
- EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
372 — 108
372 — 108
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belumHalaman 139 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanpa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTImaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
564 — 952
564 — 952
Bahwadalam konteks Pasal 21 sengaja merintangi terhadap kasus A yang sudahtertangkap atau kasus pada dia sendiri (si B), kalau ada don plegernya tentunyajuga dapat merintangi untuk kasus si A karena sulit untuk membuktikan doenplegernya Bahwa yang dimaksud dengan Non Self Incrimination yaitu seseorang yang telahditetapkan sebagai Tersangka dapat melakukan pembelaan diri untuk menghindardari jeratan hukum, namun pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan denganmelanggar ketentuan hukum, dan seseorang
Dalam hukum pidanadikenal asas non self incrimination, bahwa seseorang tidak bisa dipaksa memberikanketerangan atau alatalat bukti yang akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya.Bahkan seorang terdakwa dalam persidangan boleh membantah semua dalildalilyang dituduhkan kepadanya dengan memberikan keteranganketerangan yangmenguntungkan dirinya, meskipun keterangannya tidak benar.
Register : 15-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr Tanggal 4 Februari 2020 — 1.SURMA, SH (JPU)
2.ANGGA DHIELAYAKSYA,SH,MH (JPU)
3. TETTY REMINESOURY,S.H.
3. Sunarko alias Yusuf Supendi alias Mahfut alias Iwan Setiawan (TERDAKWA)
605 — 1520
605 — 1520
Selisin Antara pajak keluaran dengan pajakmasukan dan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaranlebin besar maka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dandisetor ke kas Negara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya, dalam system Self Assessment