M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan Penggugat;
• Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
• Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah

Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;

4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Para Penggugattelah mengajukan pencabutan gugatan dan disetujui oleh Tergugat, makapermohonan pencabutan oleh Kuasa Para Penggugat beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebutpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dikabulkan, makadiperintahkan agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah dilakukanpersidangan dan oleh karena nilai gugatan ini kurang dari Rp150.000.000, 00(seratus lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 58 UndangundangNomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv, Pasal 85 ayat (1) Undangundang

Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yangdiperuntukkan untuk itu;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;4.

,M.H., masingmasing Hakim Ad Hoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehLis Suryani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, danKuasa Tergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. IGNATIA KASIARTATI, S.H.,M.H. EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.2. M. MARIYANTO, S.H.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 163/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Sby;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negera;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAYENDRA PRASETYA tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst tanggal 18 Maret 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya menyatakan:1. Eksepsi kompetensi absolut2.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nniet onvankelijkverklaara);Menyatakan putusan sela ini sekaligus putusan akhir;Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 3 dari 8 hal. Put.

Nomor 551 K/Padt.SusPHI/2019Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019,kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi padatanggal 4 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 61/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST. juncto Nomor 365/Pdt.SusPHI/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Nomor 365/Pdt.SusPHI/ 2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Maret 2019;4. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus dalam perkara Nomor 365/Pdt.SusPHI/ 2018/PN.Jkt.Pst., antara Rayendra Prasetya sebagai Penggugat melawan PTIndosurya Semesta Abadi sebagai Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

Nomor 551 K/Padt.SusPHI/2019MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAYENDRAPRASETYA tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.SusPHI/2018/ PN.Jkt.Pst tanggal 18Maret 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.106.000,00

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.815.000,- (delapan ratus lima

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.460.000,00

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Jkt.Pst dari dalam Register perkara perdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial; ----------------------------------------------------------

Jkt.Pstmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Panggilanyang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Maret 2019, 21 Maret 2019 dan 29 Maret2019;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2019 Penggugatmelalui kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatannya berdasarkan suratpermohonannya tanggal 12 April 2019;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelumadanya proses jawab menjawab, oleh karenanya

permohonan pencabutan tidakperlu persetujuan Tergugat oleh karena itu Permohonan Penggugat untukmencabut perkara beralasan hokum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutanperkara tersebut, Majelis Hakim perlu. memerintahkan Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoretperkara Nomor 75/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst dari dalam Register perkaraperdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri JakartaPusat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jkt.Pst dari dalam Register perkara perdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial;3.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan PHI Nomor 132/Pat.SusPHI/2018/PN. Jkt.PstNegeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para HakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh M Indra Lesmana,S.H.

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan Penggugat;
• Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan Penggugat;
• Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dalam register perkara Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 27 November 2019, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, untuk mencoret perkara Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., dari dalam buku register perkara;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/PHI.G/2014/PN.BKL tanggal 12 Agustus 2014;

Tunjangan Hari Raya (2014) Rp 1.431.000,JUMLAH Rp42.362.900,Total = Penggugat 1 + Penggugat 2= Rp53.222.450, + Rp42.362.900,= Rp95.585.350,Terbilang = sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh limaributiga ratus lima puluh rupiah.20.Penggugat mohon kiranya Majelis dapat memperimbangkan upahPenggugat apabila Tergugat melakukan upaya hukum lainnya terhadapputusan Pengadilan Hubungan Industrial, agar Tergugat dihukum untukHal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 761 K/Pdt.SusPHI/2014membayar upah Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka telah dilanggar Kompetensi Relatif Kewenangan dari PengadilanHubungan Industrial pada Gugatan a quo, (Prinsip Actor Rei ForumSequitur); (Bukti T3);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu telah memberi putusan Nomor 02/PHI.G/2014/PN.BKL, tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSL :1.

Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini antara Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat belum dilakukanpemutusan hubungan kerja maka antara keduanya masih terikat dalamhubungan kerja dan karena Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat beralamat didesa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara PropinsiBengkulu maka jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 14 dari 20 hal.Put.Nomor 761 K/Pdt.SusPHI/2014Negeri Kelas A Bengkulu berhak dan wajib untuk

Dengan demikian Judex Facti telah bertentangan ketentuan Pasal81 UU Nomor 2/2004 tentang PPHI yang berbunyi "Gugatan perselisihanhubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/ouruhbekerja11.

AHMAD SANDRA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 02/PHI.G/2014/PN.BKL tanggal 12 Agustus 2014;MENGADILI SENDIRI :Hal. 18 dari 20 hal.Put.Nomor 761 K/Pdt.SusPHI/20141. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat;3.

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 17 Januari 2024;MENGADILI SENDIRI:1) Menolak eksepsi Tergugat;2) Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp6.000,00

perihal pencabutan perkaragugatan Nomor 84/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr, yang dibuat oleh KuasaPenggugat tanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat beralasandan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanyapencabutan tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dikabulkan, makadiperintahkan agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan sebelum dilakukanpersidangan dan oleh karena nilai gugatan ini kurang dari Rp150.000.000, 00Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 84/ Pdt.SusPHI/2019/PN Smr(seratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian sesuai ketentuan pasal 58UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada

Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yangdiperuntukkan untuk itu;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register;4.

• Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg;
• Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg dihentikan sejak tanggal Penetapan ini ;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg, dari buku register perkara yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ;
• Biaya yang timbul

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihnan hubungan industrialdalam tingkat pertama, telah membaca dan memperhatikan :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Semarang,tanggal 3102018, Nomor 33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perselisihanhubungan industrial ini ;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkaragugatan perselisihan hubungan industrial ini ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2018,yang didaftarkan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3102018 dibawah register perkaraNomor33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg, dalam perkara gugatan perselisihanhubungan industrial

Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 038/SKK/08/T.2018 tertanggal 11 Agustus 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang di bawah Register NomorHalaman 1 dari 4 Penetapan No. 33/Pdt.Sus PHI/2018/PN.Smg.1290/PDT/K.Kh/2018/PHI/PN SMG tanggal 21 Agustus 2018,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanPT. SAUDARA MAKMUR, beralamat di JI.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg, daribuku register perkara yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat dan nilaigugatan dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka biayayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 256.000, (dua ratus lima puluh enamribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang

yang bersangkutankhususnya H.I.R ;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg; Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smgdihentikan sejak tanggal Penetapan ini ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor33/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg, dari buku register perkara yang ada diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ; Biaya yang timbul

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 16 April 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan

- Menyatakan putus hubungan kerja karena usia pensiun antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial sejak putusan ini di bacakan

., & Rekan berkantor diJalan Bilal Komplek Bilal Prima BlokE14 Medan,Telp:0616645750, Fax:0616645743, Kota Medan, baikbersamasama maupun sendiri sendiri mewakilikepentingan pemberi kuasa, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya disebutS@DAGAl...... 0... eee ee eee tte eeeseseee: TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;Setelah memeriksa alatalat bukti dan mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Subsidair :Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat hadir diwakili Tim Kuasa Hukumnya USAHA TARIGAN, SH., HERAYUNITA, S.Sos., JOY REZA PRAMUDIA., Pengurus pada kantor KoordinatorDaerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi

Bahwa keliru dan salah dalil gugatan Penggugat dalam perkara inimenyatakan adanya Perselisihan Hubungan Industrial dalam halPemutusan Hubungan Kerja memasuki usia pensiun, karena hinggaperkara ini berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial Penggugatmasih tetap bekerja pada UD.

Bahwa agar Penggugat d.k / Tergugat d.r tidak lalai menjalankan putusanrekonvensi ini dikemudian hari maka sudah sepatutnya pula MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan untukmenghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) per harinya;8.

Menyatakan putus hubungan kerja karena usia pensiun antara Penggugatdengan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial sejak putusan ini dibacakan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, berdasarkanketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo.

MENGADILI- Mengabulkan eksepasi/tangkisan Tergugat tersebut;- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;

TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat

Gatot Subroto Raya 21T Semarang,dengan demikian merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentuberdasarkan yuridiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada pengadilan Negeri Denpasarbali tidak berwenang sama sekali untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang berwenang mengadilisuatau perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili Tergugat.

Kedudukanalamat Tergugat adalah diwilayah Pemerintah Kota Semarang sehinggamempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniadalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut selanjutnya Penggugatmengajukan sangkalan dengan mengemukakan pada pokoknya bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilanditerangkan

pertimbangan tersebut diatas, Pengadilanberpendapat tangkisan Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan dari Tergugat dikabulkan, dannilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)menurut ketentuan pasal 58 UndangUndang Nomor 02 tahun 2004 tentangHal 17 dari19 halaman Putusan Sela No. 17

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.335.000,- (satu juta tiga ratus