Ditemukan 2083969 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak paten ; hak cipta Pembayaran hak-hak penggugat Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Abdulkarim Nasution, dkk
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mestika Mandala Perdanamemiliki tanah seluas lebih kurang 37 Ha di KomplekGraha Metropolitan di Jalan Kapten Sumarsono HelvetiaMedan dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunansebanyak 7 sertifikat yang terdiri dari1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1403 tanggal 20052005 ;2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1483 tanggal 12092005 ;3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1417 tanggal 21072005 ;4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1418 tanggal 21072005 ;5.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005, Kontraktor PT.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005 kontraktor PT.
    Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya ;4.
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Upload : 16-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 52/PDT.G/2014/PN CN
Perdata: Pengugat: - KIM LIE SEN Tergugat: - LIE HOK
66 — 26
  • Bahwa penggugat mendatangi kediaman pemegang Hak Sewa /menggarap atas tanah dan bangunan yang terletak di KampungBanjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 Kelurahan Kesepuhan tersebut ;10. Bahwa pemegang Hak Sewa/ menggarap tidak mengakui tandatangan pada kwitansi tersebut, bahkan pemegang hak sewa akanmenindaklanjuti persoalan tersebut kepada pihak Kepolisian;11.
    Bahwa atas transaksi jual beli tersebut yang dilaksanakan di KantorKelurahan Kesepuhan Kotamadya Cirebon dan disaksikan olehPejabat Kelurahan, Penggugat menerima bukti :Surat Keterangan jual beli ( vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah( vide bukti P 2 );Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon (vide bukti P 3);14.
    Kampung;Dengan buktibukti :1.2sSurat Keterangan Jual Beli (vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah(videbukti P 2);Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / Garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon ( vide bukti P 3);Surat Pelepasan Hak atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon ( vide bukti P 4 );Surat Ijin Menyewa Tanah untuk Perumahan yang dikeluarkan olehPanitya Landreform Daerah Kotamadya Cirebon (vide bukti P 5 );26.Bahwa dari semua uraianuraian diatas
    Hak Kepemilikan atastanah dan bangunan / rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw.3 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon iniberkenan memutuskan sebagai berikut :1.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah permilik hak atas tanah dan bangunan /rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 KelurahanKesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon;Menghukum tergugat untuk membayar kerugian
    Foto copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Ijin Menggarap/Menghuni Tanahtanggal 2 Mei 1984, diberi tanda P2.3. Foto copy Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa/Garapan tanggal 2 Mei 1984diberi tanda P3.4. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon tanggal 17 Mei 1999 diberi tanda P4.5.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 26-03-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 23/PDT/2014/PT PAL
Tanggal 3 Juni 2014 — Pembanding/Penggugat : MASITA
Terbanding/Tergugat : LATATING
Terbanding/Tergugat : SUKIRMAN
Terbanding/Tergugat : LAMING
Terbanding/Tergugat : SUDIR
Terbanding/Tergugat : ABD. RASAK
Terbanding/Tergugat : SUKARMAN
Terbanding/Tergugat : DEWI
Terbanding/Tergugat : FIRMAN
Terbanding/Tergugat : OPOL
Terbanding/Tergugat : ATAR
Terbanding/Tergugat : EPU
Terbanding/Tergugat : KASMAN
Terbanding/Tergugat : ANAN
Terbanding/Tergugat : JUMA
Terbanding/Tergugat : SELLENA
Terbanding/Tergugat : NURDIN
59 — 17
  • ., 929 nanan ec eccceeeeccceeeeereneeeeeeeeee Bahwa penggugat mengambil kesimpulan kalau tergugat Il sampai XVImemperoleh hak atas tanah beserta isinya dari tergugat (LATATING) dan diakuloleh tergugat Il sampai tergugat XVI yang juga pernah dikatakan penggugatpembanding sebelumnya kepada kuasa hukumnya yang bernama RAHMUDINHAMMADONG, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2006 — Upload : 14-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655K/PID/2006
Tanggal 26 September 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI ; HERU SUSANTO bin PARLAN
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didakwa :Primair :Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN pada hari yangsudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 03 Februari 2004,tanggal 16 Mei 2004, tanggal 21 Agustus 2004 atau sekitar waktu itu setidaktidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2004, bulan Mei 2004, bulanAgustus 2004, bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya di salah satu tempat di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sengaja memiliki dengan melawan hak
    Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPsebagaimana dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLANDENGAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
    hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murniharus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Dalam hal pembuktian unsur Pasal 372 KUHP, khususnya unsur Sengaja memiliki dengan melawan hak
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : MULYADI Diwakili Oleh : GEOFFREY NANULAITTA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD RESTU SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN PUSAT Cq. BPN PROPINSI, Cq KEPALA BPN LEBAK
Terbanding/Tergugat II : NY. TITIK SUTIJAH
87 — 59
  • IIl 11 dan buktibertanda T.IV 3 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 yangmerupakan asal asal hak atas tanah yang bersangkutan diterbitkankarena pemberian hak, yang sebelumnya diawali dengan tahapantahapan diantaranya adanya permohonan tergugata III yang diwakilioleh saksi Tergugat yaitu Gampang Susilo yang mana telah nyatabahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pengukurankadasteral dan tidak ada keberatan dari pihak lain.
    obyek sengketa bukan seperti pertimbangan Judex Factie yangdikutip dalam angka 17 diatas menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor2 tersebut berasal dari pemberian hak tersebut adalah bukti yangsempurna;24.
    dimiliki Terbanding III Karena adanya Pemberian Hak;25.
    KodamIl/Siliwangi walaupun tidak ditunjukan aslinya Pembanding/Penggugat telah mengakui adanya Sertipikat Hak Pakaltersebut sebagaimana tertuang dalam gugatan. (Bukti TIlIIl11).Sertipikat Hak Pakai diterbitkan tangal 13 Mei 2008 atau 11(sebelas ) tahun yang lalu.
    BahwaPenerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Mekarsari yang merupakanasal hak tanah yang bersangkutan di terbitkan karena Pemberian Hak telahmelalui tahapan tahapan atau prosedur yang benar.Dengan demikian apa yang dilaksanakan oleh Terbanding IV dahulu Tergugat IVdalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Sudah tepat dan benar; Berdasarkan halhal yang telah disampaikan diatas Terbanding IVmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-06-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PID/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — H. KAMARUDDIN, S.T.
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ali Silo dengan harga Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02September 1980 atas nama Ali Silo yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Sadr.Drs.
    S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual,menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakaitanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang
    KAMARUDIN, S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama denganmaksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempatorang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwaorang lain yang berhak atas barang itu ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
    Sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak menjual, menukar, atau menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanahpemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumahpekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orangmenjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turutberhak atas barang itu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal385
    Ali Noer)sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Hakim Judex Facti, akan tetapiPEMOHON KASASI/TERDAKWA mengerjakan di atas tanah miliknya sesuaibukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) Hak Milik No. 1372, Desa WaruSurat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14 514 M? (atasnama : Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) dan Surat Keterangan Ganti Rugi atastanah.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 178/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Zain, SH
Terbanding/Tergugat I : Ir. Muhammad Suyuti Hamid
Terbanding/Tergugat II : Notaris Trisnawaty Nadir, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Sungguminasa
Terbanding/Tergugat IV : Bank Tabungan Negara Makassar
Terbanding/Tergugat V : Pak Sofyan
Terbanding/Tergugat VI : Pak Ilham
Terbanding/Tergugat VII : Pak Latif
Terbanding/Tergugat VIII : Pak Jamil
Terbanding/Tergugat IX : Pak Kadri
121 — 77
  • Terbanding I semula Tergugat I tidak membayar harga tanah kepada pemilik tanah Yompu Bin Dadang, sehingga pengembalian luas tanah tersebut adalah sah;
  • Menyatakan Akta jual Beli 191/JB/BM/VIII/2004 tertanggal 11-8-2004 yang dimiliki oleh Terbanding I semula Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap luas tanah 5.807 (lima ribu delapan ratus tujuh) meter yang telah dikembalikan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Yompu Bin Dadang, demikian pula Sertifikat Hak
    dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa seluas 5.807 (lima ribu delapan ratus tujuh) meter;
  • Menyatakan tanah sengketa seluas 5.807 (lima ribu delapan ratus tujuh) meter yang telah diberikan oleh Yompu Bin Dadang kepada Pembanding semula Penggugat sebagai upah (gaji) pengacara adalah sah dan berharga sebagai milik Pembanding semula Penggugat;
  • Menyatakan tindakan Terbanding I semula Tergugat I yang masih menggunakan akta jual beli dan sertifikat hak
    milik tersebut diatas untuk bertransaksi jual beli dengan Terbanding III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada tanah yang telah dibangun rumah oleh Terbanding I semula Tergugat I di Blok F1, F2 dan Blok G1 4 unit rumah atau dua buah fundasi rumah dan 2 unit rumah tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;
  • Menghukum Terbanding I semula Tergugat dan Para Terbading semula Para Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada
    Sehingga hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum.Setelah akta jual beli terbit maka sertifikat hak milik Yompu bin Dadang,dibalik nama oleh Tergugat melalui Tergugat III BPN Gowa. Maka beralih namaYompu bin Dadang kedalam atas nama Tergugat . Selanjutnya setelan namaTergugat tercatat dalam sertifikat hak milik Yompu bin Dadang, Maka Tergugat memohon fasilitas kredit kepada Bank BTN atau Tergugat IV.
    Setelah Akta jual beli terbit, Maka Tergugat melakukan baliknama sertifikat hak milik tersebut dari atas nama pemilik tanah Yompu bin Dadangkedalam atas nama Ir Muhammad Suyuti Hamid (Tergugat 1!) melalui TergugatBPN atau Tergugat Ill, Selanjutnya kemudian sertifikat hak milik tersebut dijaminkan ke Bank BTN atau Tergugat IV untuk mendapatkan pasilitas kredit ataupinjaman. dan ini terjadi tanpa diketahui dan tanpa disetujui oleh Yompu binDadang.
    Melainkan melakukan pertim bangan laindengan hanya melihat sosok dari akta jual beli itu sendiri sebagai buktikepemilikan hak Tergugat . Pertimbangan yang demikian ini termuat padahalaman 53 alinea ke 2 dari atas ,memutuskan bahwa akta jual beli no191/JB/BM/VIII/2004 dan surat sertifikat hak milik 00483 diatas adalah buktikepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat I.Pertimbangan hukum tersebut diatas salah menerapkan hukum.
    Sehingga tanah seluas 5807 dan seluas 961 meter yangtelah tertetera dalam sertifikat hak milik no 00483 dan telah tercatat kedalamnama Tergugat , adalah bukan milik sah dari Tergugat ,Melainkan masihmilik dari Yompu bin Dadang.
    (vide bukti surat T1, VI, VII= 1 dan T1,V1,VIIN=2).Bahwa Pembanding/Penggugat hanya menyebutkan kalau tanah tersebutdiperoleh dari Yompu bin Dadang tanpa menguraikan pengalihan hak dariYompu bin Dadang kepada Pembanding/Penggugat secara apa danbagaimana, dan tidak menyebutkan alas hak yang dimiliki olehPembanding/Penggugat atas tanah seluas 5.807 m?
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 142/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 3 Oktober 2017 — I GUSTI NGURAH DWIPAYANA sebagai Pembanding L a w a n : NI GUSTI AYU RAI TAMIARI sebagai Terbanding
179 — 0
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 16-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 164/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Januari 2017 — LUH GAMPIL ASTUTI sebagai PEMBANDING MELAWAN DANIEL LIONEL BOOGERD sebagai :TERBANDING
78 — 52
  • ;Bahwa mengenai hak pakai diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960(UUPA), Pasal 4 ayat (1) dan dijabarkan dalam Pasal 16 ayat 1 (UUPA), JoPeraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan hak pakai atas tanah, Jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun1996, Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang AsingPERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 7yang berkedudukan di Indonesia, oleh karenanya berpedoman pada ketentuanketentuan tersebut
    yang ingin memperoleh hak pakai atas tanah di Indonesia, ada syaratsyaratdan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon hak pakai,maka pertanyaannya apakah Tergugat/Terbanding telah memenuhi syaratsyaratsesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 49Pasal 51 mengenai syaratsyaratpermohonan Hak Pakai, pasal 52Pasal 56 Tentang Tata Cara Pemberian
    Selain daripada itu, hubunganantara tanah dengan bangunan sengketa tersebut merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dan =merupakan hak =~milk daripadaPenggugat/Pembanding selama belum adanya peralihan hak atas bangunantersebut kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;PERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 92.
    Adalah sah milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) bangunan rumah yang berdiridiatas tanah sengketa adalah sah milik Tergugat atas dasar hak pakai.
    Atasdasar tersebut sudah jelas bahwa 2 (dua) buah bangunan rumah adalah sah milikTergugat/Terbanding diatas tanah hak milik Penggugat/Pembanding atas dasarhak Pakai artinya Terbanding/Tergugat memiliki rumah diatas tanah hak pakaimilk Pembanding/Penggugat, bukan Tergugat/Terbanding memiliki hak pakaiatas 2 (dua) buah bangunan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa sepertiyang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pointNo. 2 (dua), tentang Majelis Hakim dalam keputusannya
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN JEMBER Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Jmr
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
SITI HOTIJAH.Dkk
Tergugat:
1.CAHYO HADI
2.Drs. GUNCORO
21 — 9
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 23-09-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 140/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI Diwakili Oleh : SURYA DARMA S.Ag
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Diwakili Oleh : H.NURIMAN SH.,MH
Terbanding/Tergugat : GUSTI TERKELIN SURBAKTI Diwakili Oleh : MINOLA SEBAYANG,SH
Terbanding/Tergugat : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : KRISNA RYA,SH.,MH
64 — 45
  • Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai danmengolah / merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan ProduksiTerbatas ( HPT Batu Gajah ) yang telah dibebani Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.
    Batu Gajah ),hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts1111986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di WilayahProvinsi Dati Riau sebagai Kawasan Hutan, ( Bukti P11 dan Bukti P.12 ); Bahwa kemudian Kawasan Hutan tersebut di atas ( Poin 15) telah dibebanihak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas namaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari 1998tentang Pemberian Hak
    Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orangdengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukummengenal kehutanan; 222222 on nena nnnBahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 17 ) sudah jelas fungsi danstatus objek sengketa , dan yang berwenang memberikan izin terhadapobjek sengketa, serta peruntukan objek sengketa, sehingga dengandemikian Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaiankegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadiperkebunan
    ikut di rugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhakmengajukan gugatan legal standing terhadap Tergugat dan Para TurutTEPQUQ Al; n nn nnn nnn nnn rn nnn nnn nn nner renee nce n nnn neen nese nneenenesBahwa Turut Tergugat adalah badan hukum yang telah di berikan HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan, berdasarkanHalaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.22.23.Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptsII/1998 tanggal 27Perbuari 1998 tentang Pemberian Hak
    Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 04/PDT.G/2013/PN.BKNtanggal 27 Nopember 2014 membrikan penilaian yang salah tentangbatasbatas kawasan Hak penguasaan Hutan Tanaman Industriberdasarkan Surat Keputusan No. 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari1998 yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi.2.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Upload : 01-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG
AHMAD SOFYAN Bin ABDUL SANI
425 — 194
  • Penuntut Umum yang berbunyisebagai berikut:Bahwa Terdakwa Ahmad Sofyan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Desembertahun 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau atau pada suatu hari dalam bulanDesember tahun 2017, bertempat di Kios VCD milik terdakwa di PasarDelanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klatenyang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana dengan tanpa hakdan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
    Musik Perdana Record.e Bahwa terdakwa dalam menjajakan atau menjual atau mengedarkan DVDMP4 dangdut koplo dengan judul sampul (tulisan) Lagista, dangdut koplodengan sampu (tulisan) Gemini, karaoke dengan sampul (tulisan)Mezzaluna, karaoke dengan sampul (tulisan) Adella Cinta Kelabu tanpadisertai dengan izin resmi dari CV.Central Hiburan Gembira Baru dan CV.Musik Perdana Record sehingga telah terjadi pelanggaran ekonomipencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah CV.CentralHiburan Gembira
    Musik Perdana Record.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 3 Jo Pasal 9ayat 1 huruf e UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agarPengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ABDULLAH SANI (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta ataupemegang Hak
    Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Penciptayaitu pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk Penggunaan SecaraKomersia?
    sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 113ayat 3 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf e UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta.Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN BinABDULLAH SANI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan.Menyatakan Barang bukti berupa berupa:1.1 (satu ) buah buku catatan penjualan bermotif batik warna hijau;2. 190 ( seratus sembilan puluh ) keping VCD MP4;3. 1 (satu) Keping VCD MP4
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 23-01-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
DEDY FAN BUNTORO
Tergugat:
DEDI KRISNIADI
586 — 158
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 02-05-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 291/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 22 Mei 2024 — Pembanding/Penggugat I : Ja'i Diwakili Oleh : Muhammad Ilyas SH., MSi
Pembanding/Penggugat II : Sulis Diwakili Oleh : Muhammad Ilyas SH., MSi
Pembanding/Penggugat III : Achmad Toliyanto Diwakili Oleh : Muhammad Ilyas SH., MSi
Pembanding/Penggugat IV : Cip Diwakili Oleh : Muhammad Ilyas SH., MSi
Terbanding/Tergugat : Supiati
Terbanding/Turut Tergugat IV : Saman
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Desa Pohsangit leres
Terbanding/Turut Tergugat VI : BPN Kab. Probolinggo
82 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
PT. CIPTA SKYNINDO
Tergugat:
PT. CAHAYA ELEKTRONUSA RAYA
477 — 258
  • No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pst10.11.12.
    MENYATAKAN bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak untukmenggugat perkara ini;6.
    siar FORMOSA TV.Bahwa untuk mendapatkan hak siar dari pihak lain menurut ketentuan hakCipta adalah Lembaga penyiaran memiliki hak ekslusif untuk memberikanHal. 22 Putusan Perk.
    No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstSkynindo.
    No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pst
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pbg
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penggugat:
ALIN ANDININGTYAS
Tergugat:
1.HANNY IRMA SUSANTI
2.SUWANDI
3.NUKI ANDIANZAH
4.KSPPS TAMZIZ BINA UTAMA WONOSOBO Cabang Klampok
5.Kementrian Keuangan republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
117 — 0
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 04-05-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 27-04-2023
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbl
Tanggal 14 Januari 2016 — Penggugat:
HJ. ZAENAB
Tergugat:
1.NORMAJANI GONDO KUSUMO
2.LINDA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
75 — 10

  • Dalam Konpensi:

    Dalam Eksepsi:

    - Menolak eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    Dalam Rekonpensi:

    - Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensiuntuk seluruhnya;

    - Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah obyek sengketa seluas 137 M2;

    - Menetapkan secara hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/2001/Kel.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 19-08-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 19 Agustus 2014 — 1. PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS, DKK VS HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH
703 — 569 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya pada butir 20 gugatan a quo Penggugatmenyatakan bahwa gugatan a quo bertujuan untuk mempertahankan nilainilaisejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkupperlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral.
    Dimana di satu sisi Judex Facti hanyamengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian danmenolak petitum yang menuntut agar Para Tergugat/Para PemohonKasasi dinyatakan melanggar hak cipta, namun di sisi lain JudexFacti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ParaTergugat telah melanggar Hak Cipta, Hak Moral dan Hak EkonomiPenggugat.
    Dimanakemudian Judex Facti mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 24UndangUndang Hak Cipta dan menyatakan Para Tergugat/ParaPemohon Kasasi telah melanggar Hak Cipta, Hak Ekonomi dan HakMoral karena tidak mencantumkan nama Penggugat/ TermohonHal.33 dari 46 hal. Put.
    Cipta yang hanyamengenal hak ekonomi dan hak moral.
    Nomor 305 K/Pdt.SusHKI/2014Penggugat menyatakan bahwa gugatan a quo bertujuan untukmempertahankan nilainilai sejarah tentang Soekarno yang notabenetidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yanghanya mengenal hak ekonomi dan hak moral.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-04-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JEFRI ANDI PUTRA TARIGAN
Tergugat:
PT. TRIBUN DIGITAL ONLINE atau Tribunnews.com
691 — 391
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 25-01-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 384/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2017 — ESTHI TRI DJATMIKO bin DARSONO
248 — 121
  • Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Blora, dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta ataupemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi penciptasebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a. penerbitan Ciptaan,b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. PendistribusianCiptaan atau salinannya, dan g.
    Jepon Kecamatan Jepon KabupatenBlora, dan kedapatan terdakwa sedang jualan VCD dan DVD bajakanyang tidak sesuai dengan ciriciri VCD dan DVD asli milik Anggota APPRItersebut, dan pada saat terdakwa ditanya tentang izin Pencipta ataupemegang hak cipta tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan izinPencipta atau pemegang hak cipta selanjutnya petugas polres Blorayakni saksi Sunu Rahmawanto bersama dengan Suwanto, Yatmo danNyaman mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 275 (duaratus tujuh puluh
    silver, 1 (Satu) unit VCD Player merk Samrtron dan 1 (satu)unit AMPLY dibawa ke kantor Polres blora untuk diproses sesuai hukumyang berlaku ;Bahwa atas kejadian tersebut pihak APPRI (Asosiasi Penyalur danPengusaaha Rekaman Indonesia) mengalami kerugian materiil kuranglebih sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyard rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 9 ayat 1 huruf a, b, e dan/atau g Jo pasal 113 ayat 3 UndangUndang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak
    Menyatakan Menyatakan terdakwa ESTHI TRI DJATMIKO BINDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Telah mendistribusikan, mengumumkandan penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa ijin Pencipta ataupemegang hak cipta, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 9 ayat 1 huruf a, b, e dan/atau g Jo pasal 113 ayat 3 UndangUndang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ;2.
    Menyatakan Terdakwa ESTHI TRI DJATMIKO bin DARSONO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpaijin pencipta ataupemegang hak cipta;2.