Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon:
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
67 — 35
  • Pemohon:
    LILIYANTIKA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 27 Oktober 2023 — Pemohon:
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
2.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
9 — 4
  • Pemohon:
    1.ANGELIA CHEN
    2.EVELYN
    Termohon:
    1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
    2.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tjs
Tanggal 13 Nopember 2023 — Pemohon:
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
63 — 0
  • Pemohon:
    MUH.ASRIL Bin SAMAD
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Pra/2022/PN Gto
Tanggal 13 Desember 2022 — Pemohon:
AHMAD MULA
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol
59 — 0
  • Pemohon:
    AHMAD MULA
    Termohon:
    Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 24-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MALANG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mlg
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
12 — 5
  • Pemohon:
    MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
    Termohon:
    Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 10 Februari 2020 — Pemohon:
ONI RIA
Termohon:
1.Pemerintah R.I Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Direktur Airud
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
46 — 0
  • Pemohon:
    ONI RIA
    Termohon:
    1.Pemerintah R.I Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Direktur Airud
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda
    3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2717 K/Pdt/2019
Tanggal 13 Nopember 2019 — INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
    :KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRESMALINAU, yang diwakili oleh Bestari H. Harahap,S.I.K., M.T., berkedudukan di Jalan PusatPemerintahan Malinau Kota Propinsi KalimantanUtara, dalam hal ini memberikan kuasa dengan haksubstitusi kepada Rio Rizal, S.H., M.H., beralamat diJalan Pusat Pemerintahan Malinau Kota PropinsiKalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 April 2019;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/20192.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Drh
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
HAMJAH BESAN Alias ANJAS
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
62 — 19
  • Pemohon:
    HAMJAH BESAN Alias ANJAS
    Termohon:
    KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
    SBB tanggal 26 Oktober 2018 danselanjutnya Termohon mengeluarkan Surat perintan Penyidikansebagaimana bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPSidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, dan kemudianpada tanggal 27 Oktober 2018 barulah Termohon mengeluarkanSurat Perintah Penahanan sebagaimana bukti Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober2018, hal ini nyatanyata telah melanggar perintah KUHAP tentangprosedur penyidikan dan juga telah melanggar Peraturan Kapolri
    X/2018/ReskrimTanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 serta SuratPerintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27Oktober 2018 tanpa didahului dengan penetapan status Pemohonsebagai Tersangka karena dalam perkara Pemohon ini tidak pernahdilakukan gelar perkara hingga tanggal Permohonan Praperadilan inidiajukan, Termohon tidak memiliki alat bukti yang sah yang memenuhiketentuan yang berlaku yakni KUHAP dan Peraturan Kapolri
    PEMOHON pada tanggal 25 Oktober 2018, namun pada tanggal 26Oktober 2018 dan TERMOHON melakukan penahanan terhadap diriPEMOHON pada tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana telahTERMOHON uraikan di atas, dengan demikian tindakan TERMOHONdalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diriPEMOHON telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalamKUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian terhadap dalilPEMOHON ini patut ditolak
    Sidik/38/X/208/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/23/X12018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018adalah didasarkan pada ketentuan formil sebagaimana dirumuskandidalam Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertaseluruh mekanisme penyidikan didasarkan pada peraturan Kapolri Nomor14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hal manadilakukan oleh TERMOHON guna menghindari terjadinya penyalagunaankewenangan yang berimplikasi pada pelanggaran
    Bahwa peraturan Kapolri Nomor 14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidakmengatur tentang hal tersebut, karena Putusan Mahkamah Konstitus!baru diputuskan pada tahun 2015;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahliyang diajukan oleh Pemohon, bahwa seharusnya secara administrasipembuktiannya dapat dilakukan dengan menunjukan adanya buktiHalaman 58 dari 63 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon:
Miftaqul Huda
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq.Kapolresta Denpasar Cq. Reserse Narkoba Polresta Denpasar.
78 — 44
  • Pemohon:
    Miftaqul Huda
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq.Kapolresta Denpasar Cq. Reserse Narkoba Polresta Denpasar.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
131 — 29
  • Pemohon:
    BACHTIAR PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
    2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
    80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
    Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
    Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon:
WASITO
Termohon:
1.Pemeirntah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tajung Lago Cq Kanit Tanjung lago
2.Pemerintah RW Cq Kapolri Cq Kapolsek Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tanjung Lago
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel Cq Kejari Bajyuasin
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
5.Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres Banyuasin
6.Pemerintah
72 — 25
  • Pemohon:
    WASITO
    Termohon:
    1.Pemeirntah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tajung Lago Cq Kanit Tanjung lago
    2.Pemerintah RW Cq Kapolri Cq Kapolsek Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tanjung Lago
    3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel Cq Kejari Bajyuasin
    4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
    5.Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres Banyuasin
    6.Pemerintah
    RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    7.Pemerintah RI Cq Kapolri
    8.Pemerintah RI Cw Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejati Sumsel
    9.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-09-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/PDT/2006
Tanggal 22 September 2008 —
12 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KAPOLRES BARITO SELATAN
    KAPOLRI Cq.KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KAPOLRES BARITOSELATAN, berkedudukan di Buntok, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1. DARDIANSYAH, SH., Kabagmin Pers PolresBarsel, 2. SUNHOT P. SILALAHI, Kasat Reskrim Polres Barsel,3. P. SIMANJUNTAK, Anggota Sat Reskrim, 4. SUDJIANTO,Anggota Bag Ops Polres Barsel, 5. SUWITO, Anggota BagminPolres Barsel, dan 6.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Snb
Tanggal 16 Agustus 2021 — NANDO
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Aceh cq. Kapolres Simeulue
126 — 45
  • NANDO
    Termohon:
    Kapolri cq. Kapolda Aceh cq. Kapolres Simeulue
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 26 Februari 2019 — KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
4 — 6
  • KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 02-02-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mad
Tanggal 24 Februari 2022 — Kapolri Cq. Kapolda Jatim Cq. Kapolreta Madiun
32 — 16
  • Kapolri Cq. Kapolda Jatim Cq. Kapolreta Madiun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2022 — FITRYAH
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
12 — 6
  • FITRYAH
    Termohon:
    KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 02-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
TALIFATI TELAUMBANUA alias AMA SEDI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias
38 — 3
  • Pemohon:
    TALIFATI TELAUMBANUA alias AMA SEDI
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Pemohon:
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
150 — 45
  • Pemohon:
    ANWAR TANUHADI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
    tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu. kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik WAJIB memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban / pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan(b) PERATURAN KAPOLRI
    Bahwa menurut hukum berdasarkan PERATURAN KAPOLRI Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Bagian Kedua Pasal 5 s/d Pasal 9menentukan sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) huruf a dan bPenyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan danberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan.Pasal 6 ayat (1) huruf cMenentukan bahwa dalam Proses Penyelidikan dilakukan wawancara /interview dan dibuatkan Berita Acara Interview (baik terhadap Pelapor /Pengadu maupun terhadap Terlapor / Teradu
    :Termohon baru mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari2021 (setelah kurang lebih 1.5 tahun dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan),hal itu membuktikan bahwa Penyidik (Termohon) dalam memberitahukan dimulainyaPenyidikan kepada Penuntut Umum telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam PERATURAN KAPOLRI
    Pra Peradilan ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Medantanggal 03 Oktober 2019, yang mana Penyidikan dimulai tanggal 03Okober 2019, dengan kata lain SPDP tersebut tidak melewati batas waktu7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 danPERATURAN KAPOLRI
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2018 — TABO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
28 — 19
  • TABO
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 21 Mei 2019 — Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreskrimm Polda Sumse
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel
17 — 0
  • Pemohon:
    RATNA JUWITA
    Termohon:
    1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreskrimm Polda Sumse
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel