Ditemukan 5512 data
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
50 — 18
Pemohon:
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
8 — 0
Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
ALI WAFA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
15 — 2
Pemohon:
ALI WAFA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
63 — 12
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP : 88040538
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
23 — 6
Pemohon:
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
38 — 12
Pemohon:
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
100 — 38
.- Terbanding : KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sulawesi Tenggara, Cq. Kapolres Buton, Cq. Kapolsek Kapontori.
Kapolri cq Kapolda Sultra cq Kapolres Buton sama sekali tidakpernah memerintahkan atau memberikan kuasa kepada Bapak LAAKIuntuk melakukan pembicaraan harga tanah Kantor Polsek KapontoriHalaman 8 dari 19 halaman putusan No. 10/PDT/2018/PT KDIkarena selama ini diketahui Kantor Polsek Kapontori dibangun di atastanah negara bebas yang mana sejak tahun 1970 s.d. 2008 tidak adapermasalahan apapun juga.
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
34 — 2
Pemohon:
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
ILHAM NAHYUDI HASAN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sukun Kota Malang
37 — 7
Pemohon:
ILHAM NAHYUDI HASAN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sukun Kota MalangPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 3huruf d;3).
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri, Pasal 6 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal10 huruf a, e dan f, Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (1) hurufb, Pasal 14 huruf a dan g;4). bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya.Oleh karenanya, perlu TERMOHON jelaskan disini, mengingatPEMOHON dalam permohonan atau positanya ingin mengujikeabsahan Penyidik TERMOHON dalam menerbitkan SuratPerintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, makadapat TERMOHON jelaskan bahwa
Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yangcukup.Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN MIgSelanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah tersirat terkaitprosedur maupun syarat penangkapan antara lain sebagaiberikut:a). penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau PenyidikPembantu atau oleh Penyelidik atas Perintah Penyidikterhadap Tersangka;b). penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat PerintahPenangkapan dan Surat
(vide Alasan Permohonan Praperadilan Angka3 s/d Angka 4 hal. 2), yang kesemuanya adalah dalil dalil PEMOHONyang tidak berdasar dan tidak benar, maka terhadap dalildalil tersebutTERMOHON akan berikan penjelasan / keterangan sebagai berikut :a. bahwa aturan yang digunakan sebagai dasar PEMOHON syaituPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana sudah tidak berlaku dan telah diganti denganPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana.b. bahwa
Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah penggunaan dasar hukumyang salah, mengingat Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana ini telah dicabut dan tidak berlakuoleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
ILHAM ALIFIANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA
22 — 8
Pemohon:
ILHAM ALIFIANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
44 — 5
Pemohon:
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
13 — 9
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
69 — 34
Pemohon:
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
36 — 21
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
121 — 25
Pemohon:
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
63 — 89
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
13 — 7
Pemohon:
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
20 — 0
Pemohon:
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
8 — 2
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN