Oleh karena itu santunan cacat yangditawarkan Tergugat sebesar Rp 8.000.000, Penggugat tolak;Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan negosiasi/perundinganterhadap Tergugat namun menemui jalan buntu;Bahwakarena tidak ditemukannya jalan keluar selanjutnyaPenggugat mengirim surat kepada DISNAKER DELI SERDANG padatanggal 13 Maret 2008 perihal keberatan untuk menyelesaikan masalah;Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut selanjutnya padatanggal 18 Maret 2008 dan pada tanggal 25 Maret 2008 Penggugat

sertaTergugat menerima panggilan dari DISNAKER DELI SERDANG gunaPenyelesaian Hak Normatif dengan cara mediasi;Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2008 DISNAKER DELISERDANG mengirimkan surat kepada Tergugat dan Penggugat perihalanjuran yang kesimpulannya menganjurkan kepada Tergugat tersebut untukmembayar santunan kecelakaan kerja, mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar upah selama Penggugat tidak bekerja;Bahwa atas anjuran DISNAKER DELI SERDANG tersebutselanjutnya Tergugat harus memberi jawaban

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan suratAnjuran No : 565/72/Disnaker yang berisi sebagaiberikut :Menganjurkan.(1) Agar pengusaha PT.Naracitra Otowarna dapatmengakhiri hubungan kerjanya denganSdr.Suryadi karena usia pensiun denganmemberikan kompensasi pesangon sesuaidengan ketentuan Pasal 167 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 Ayat (2) Uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu

Bahwa Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal karenaAnjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No. 565/72/Disnaker tanggal 9 Januari 2018tidak didasarkan pada proses mediasi dan Perundingan bipartityang diatur dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003 dan UU No. 2tahun 2004;2.

Tanda Terima Pengajuan Pembubaran FederasiPerjuangan Buruh Indonesia oleh Disnaker Kab.Bekasi tertanggal 26 Oktober 2017T6 Artikel Buruh Online tertanggal 24 Desember 2015 tentangditolaknya Gugatan karena dinyatakan Prematur/ belumwaktunya menggugat (Perkara No. 13/ Pdt.SusPHI/2015/PN.

KPG)T8 Surat Penggugat No. 001/B/PTP NCO/VII/2017 tanggal 13Juli 2017T9 Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNo. 565/72/ Disnaker tertanggal 9 Januari 2018T10 Gugatan Penggugat No. 34/ Pdt.Sus PHI/ 2018/ PN. Bdgtertanggal 19 Februari 2018 halaman 1;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, Tergugat jugatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi:Keterangan Saksi pertama yang bernama APIN PRIATNA, yangberalamat di Kp.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut berlasan hukum apabilagugatan Penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya;Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaianperkara a quo pada tingkat Bipartit, akan tetapi tidak bersepakat makadilanjutkan pada tingkat Mediasi dan Pegawai Mediator Pemerintah KabupatenBekasi Dinas Tenaga mengeluarkan Anjuran No. 565/72/Disnaker tertanggal 9Januari 2018 dan Risalah Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrialtertanggal 31 Januari 2018, dimana terhadap Surat

)Kota Bandung;Vide Bukti P613.Bahwa kemudian Penggugat dan Penggugat Il baru mengetahui alasanPemutusan Hubungan Kerja tersebut pada saat dilakukan mediasi di DinasTenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Tergugat menjelaskan alasanPemutusan Hubungan Kerja bahwa Tergugat merupakan perusahaan penyediamenara telekomunikasi, dimana perusahaan melaksanakan pekerjaandidasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari customer, oleh karena nyawaktu kerja para pekerja sesuai dengan SPK antara perusahaan dengancustomer

Banda Silitonga, untukmeminta tanda tangan pada lembar risalah perundingan penyelesaianperselisihan hubungan industrial secara Bipartit yang diberikan oleh Disnakerakan tetapi pihak Tergugat tetap tidak berkenan untuk menandatangani lembarperundingan Bipartit tersebut;Vide Bukti P7 Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 718.Bahwa upaya penyelesaian melalui Bipartit gagal, maka kemudian dilakukanupaya mediasi di Disnaker Kota Bandung, sehingga pada tanggal 11 Februari2019 Mediator menerbitkan surat

Anjuran nomor: 567/490 Disnaker PerihalANJURAN;Vide Bukti P819.Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Penggugat dan Penggugat II membalassurat Anjuran dimana pada pokoknya Penggugat dan Penggugat II menerimaAnjuran dari Disnaker, akan tetapi Tergugat menolak Anjuran tersebut.;20.Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalamPasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah:Perselisihan Pemutusan Hubungan Kena adalah perselisihan yang

timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungankerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.21.Bahwa oleh karena Tergugat Menolak Anjuran dari Disnaker Kota Bandungmaka Penggugat dan Penggugat Il mengajukan Gugatan perselesihanPemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 14angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan :Dalam hal anjuran

;Lembah Risalah Bipartit dari Disnaker beserta Daftar hadir PanggilanKlarifikasi;Anjuran Dinas Tanaga Kerja Kota Bandung ;Jawaban tertulis Anjuran ;Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk Pemasangan danPenempatan Menara Telekomunikasi Bersama dan Fasilitas PenunjangnyaAntara Pt.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 26 September 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 1 Oktober 2014(Tergugat tidak hadir), tanggal 3 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir)sehingga proses mediasi berlangsung tanpa kehadiran Tergugat dan olehkarnanya atas perselisihan hubungan industrial tersebut tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat dan Mediator DisnakerPekanbaru telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubunganindustrial tersebut yang

Bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri setiap undangan Mediatordalam melakukan mediasi, Mediator Disnaker Pekanbaru didalampertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kerja PKWT telah berubahmenjadi PKWTT namun dalam Anjurannya hanya menganjurkanPembayaran pesangon sebesar 1 X Pasal 156 padahal mediator sangattahu PHK terhadap Para Penggugat tidak memenuhi satupun syarat PHKyang ditentukan UUK;.

Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;. Bahwa bagi Para Penggugat dasar Tergugat mengakhiri hubungan kerjadengan Para Penggugat adalah salah karena ternyata tidak beralasanhukum sebab status Para Penggugat adalah Karyawan tetap/PKWTT danoleh karenanya hak Para Penggugat adalah seyogianya sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 156 ayat (2) jo.

Membawa Pesyaratan Paspor Seperti KTP, KK, Akta Lahir/ljazah /Buku Nikah / Serta Rekomendasi dari Disnaker Setempat. Setelah Paspor jadi, yang bersangkutan harus mengajukan callingVisa di luar negeri.

Setelah Paspor yang bersangkutan Jadi, Jika yang bersangkutanbaru akan bekerja, harus melapor ke Disnaker untuk mendapatkan IDTenaga Kerja.Apabila yang bersangkutan sudah pernah bekerja / ReEntry Permit maka yang bersangkutan dapat melapor ke P4TKI (PosPelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)untuk mendapatkan ID nya.

Membawa Pesyaratan Paspor Seperti KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah /Buku Nikah / Serta Rekomendasi dari Disnaker Setempat. Setelah Paspor jadi, yang bersangkutan harus mengajukan callingVisa di luar negeri.

Setelah mendapatkan ID Baik dari Disnaker maupun P4 TKI, yangbersangkutan bisa melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmasatau Rumah Sakit yang telah di tunjuk. Selanjutnya yang bersangkutan membuat SKCK dari PolresSetempat.

dengan Tergugat tidakdibuatkan perjanjian kerja maupun surat pengangkatan.Bahwa Penggugat upahnya sejak periode upah bulan Februari 2017terlambat dibayarkan oleh Tergugat.Bahwa Penggugat sejak 24 Februari 2018 telah di nonaktifkan/tidakboleh masuk bekerja oleh pihak Tergugat.Bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2017 telah memintabantuan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan untuk dilakukanperantaraan/ Mediasi, yang hasilnya dituangkan dalam Putusan Anjurantanggal 15 Maret 2018 nomor 567/421/Disnaker

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatanPenggugat sebagaimana tertuang dalam angka 5, yang mana padadasarnya Tergugat mengapresiasi langkah hukum yang dilakukanPenggugat dengan meminta bantuan kepada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Balikpapan untuk dilakukan penyelesaian/mediasi yang hasilnyatertuang dalam putusan Anjuran tertanggal 15 Maret 208 Nomor:576/421/Disnaker, yang pada pokoknya berisikan anjuran agar pihakTergugat berkewajiban untuk membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut

Surya Biru Bogatama,Nomor: 009/SBB/BPN/PHK/I/2015 kepada Penggugat, Perihal:Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 24 Februari 2018;P4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintah KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 005/258 /Disnaker,perihal: Panggilan kepada pimpinan Tergugat dan Penggugat,tangga 22 Februari 2018;P5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintan KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 567/421 /Disnaker,perihal: Anjuran, tanggal 15 Mei 2018;Halaman 9 dari 30 Putusan

SusPHI/2018/PN SmrP6Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintan KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 567/519 /Disnaker,perihal: Pemberitahuan, tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat jugamengajukan 1 (Satu) orang saksi dalam persidangan yaitu Rudi Herdiantoyang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Saksi atas nama Rudi Herdianto :bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat;bahwa saksi menerangkan kenal di PT.

, tertanggal 28 Maret 2018dan Anjuran nomor: 567/421 /Disnaker, tanggal 15 Mei 2018;dari MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas maka Majelis Hakim berpendapat atas Eksepsi Tergugat yangrmenyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syaratformal suatu) gugatan (cacat formal) dan tidak sah tidak dapatdikabulkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam gugatannya

Bahwa setelah Penggugat dipanggil oleh Tergugat perihal masalahpekerjaan tersebut, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugattelah melakukan PHK sehingga tanpa melalui musyawarah Bipartitterlebin dahulu, Penggugat langsung saja berdiskusi/konsultasi denganpihak Disnaker Halmahera Utara sehinga dikeluarkanlah SuratKetetapan oleh Disnaker Halmahera Utara tanggal 16 Januari 2020 yangisinya nominal Pesangon Penggugat..

Bahwa akibat surat Ketetapan Disnaker Halmahera Utara tersebut,Tergugat merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah tripartit sehinggaTergugat merasa tindakan Disnaker Halmahera Utara tersebut terlalutergesa gesa dan tidak sesuai prosedurdalam proses Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrialberdasarkan Undang undang No.2 tahun 2004.

Bahwa dari surat Ketetapan Disnaker Halmahera Utara tersebut,Tergugat merasa tindakan oknum Disnaker tidak sesuai prosedur undang undang yang berlaku dengan cara melakukan Tripartit tanpamelibatkan Tergugat hanya mendengar keterangan sepihak dariPenggugat, sehingga Tergugat merasa Surat Ketetapan Disnakertersebut terlalu dipaksakan dan harus dibatalkan kerena tidak sesuaidengan prosedur tahapan perselisihan hubungan industrial yaitu Bipartitdan Tripartit dan patut kiranya proses Tripartit di ulang

Halmahera Utara untuk dimediasi,namun mediasi tersebut tidak mendapat titik temu, dan akhirnya pada tanggal28 Februari 2020 Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis untuk disampaikankepada kedua belah pihak;Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat pada point3(tiga), point 4 (empat), point 5 (lima) dan point 8 (delapan), dan dijelaskan pulabahwa Tergugat merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah Tripartit sehinggaTergugat merasa tindakan oknum Disnaker tidak sesuai prosedur UndangUndang

yang berlaku dengan cara melakukan tripartite tanpa melibatkanTergugat hanya mendengar keterangan sepihak dari Penggugat;Halaman 13 dari 21 Putusan PHI Nomor 8/Pat.SusPHI/2020/PN TteMenimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 6 (enam), angka 8(delapan) dan angka 11 (sebelas), akibat dari masalah tersebut telah dilakukanperundingan mediasi untuk penyelesaian di Kantor Disnaker KabupatenHalmahera Utara, dimana dalam perundingan tersebut dari pihak Perusahaan(Tergugat) diwakili oleh sdr.

Nomor /HRDGECHIX/14,tanggal 15 Oktober 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 14Januari 201 ;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : /HRDGTECHII/15 tanggal 15Januari 2014 dengan jangka wakiu perjanjian kerja selama 7 (tujuh) bulanterhitung mulai tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;Yang kesemuanya tercantum atas nama Priono dengan masa kontrakkeseluruhan 10 (sepuluh) bulan dan telah tercatat di Disnaker

Nomor /HRDGTECHIX/14, tanggal20 Oktober 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 6 (enam)bulan terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 19 April2015 ;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /HRDGTECHN/2015,tanggal 11 Mei 2015 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 3 (tiga)bulan terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015;Yang kesemuanya tercantum atas nama Dede Yadi dengan masa kontrakkeseluruhan 18 (delapan belas) bulan dan telah tercatat di Disnaker

(sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan14 Oktober 2015;Yang kesemuanya tercantum atas nama Saryanto dengan masakontrak keseluruhan 10 (sepuluh) bulan dan telah tercatat di Disnaker KotaBekasi;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 144/HRDGTECH/IX/2013tanggal 28 Oktober 2013 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 27Januari 2014;Yang kesemuanya tercantum atas nama Hermanto dengan masakontrak

keseluruhan 3 (tiga) bulan dan telah tercatat di Disnaker KotaBekasi;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 144/HRDGTECH/II/2014tanggal 25 Februari 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 25 Mei2014;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /HRDGTECH/V/14 tanggal12 Mei 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 6 (enam) bulanterhitung mulai tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan 25 November 2014;Surat Perjanjian

(delapan) bulan terhitung mulai tanggal 29 April 2015 sampai dengan 25Desember 2015;Yang kesemuanya tercantum atas nama Rudi dengan masa kontrakkeseluruhan 33 (tiga puluh tiga) bulan dan telah tercatat di Disnaker KotaBekasi;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 192/HRDGTECH/XII/13,tanggal 18 Desember 2013 dengan jangka waktu perjanjian kerja selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 18Maret 2014;Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /HRDGTECHIIII/14,

Penipuan tidak dapat hanyadikirakira, melainkan harus dibuktikan ;Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT terhadapPENGGUGAT, telah merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun secaramoril ;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 PENGGUGAT telah melaporkan dan/ataumengaduan tindakan TERGUGAT ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)Pemerintah Kota Bandung, agar dapat diselesaikan ;Bahwa atas pengaduan PENGGUGAT, DISNAKER mengundang PENGGUGATdan TERGUGAT pada tanggal 27 Pebruari 2012, sebagaimana

surat DISNAKERPemerintah Kota Bandung No. 005/474/Disnaker, Perihal Undangan, dengan acaraklarifikasi Bipartit & Penawaran Penyelesaian Kasus PHI, Oleh karenaPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertemu maka Klarifikasi Bipartit &Penawaran Penyelesaian Kasus PHI pada tanggal 27 Peburari 2012 tidakterjadi ;Bahwa pada tanggal 27 Peburari 2012 DISNAKER memberikan penjelasanberdasarkan Surat No. 005/649Disnaker, perihal Penjelasan kepada PENGGUGATyang pada pokoknya berbunyi : Terdapat Surat Perjanjian Bersama

IA Bandung, tanggal 19 Desember 2011, No. 406/BP/PHI/PN.Bdg, sehingga kami (Disnaker) tidak ada kewenangan lagi untukmelakukan mediasi, karena sudah ada penyelesaiaan secara bipartite dan sudahdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 PENGGUGAT kembali melayangkan suratdengan Nomor Surat : 21/08.KHADJ/III/12, dimana yang pada pokoknya dalamsurat terseut PENGGUGAT mengajukan permohonan anjuran kepada DINAKERKota Bandung, yang pada intinya adanya hak sebagai Pekerja

yang seharusnyaditerima PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak menerimanya dan memintakepada DISNAEKR Kota Bandung untuk mengundang TERGUGAT denganagenda acara Klarifikasi Bipartit ;Bahwa atas permohonan anjuran dari PENGGUGAT tersebut, DISNAKER Kota23.24,25.Bandung mengirimkan surat dengan Nomor : 005/914DISNAKER, tertanggal 15Maret 2012 perihal anjuran, untuk mengundang kedua belah pihak mengenaiKlarfikasi Bipartit dan Penawaran Penyelesaian Kasus PHI, dan lagilagiTERGUGAT tidak memenuhi undangan tersebut

;Bahwa kemudian Disnaker mengundang kembali kedua belah pihak tertanggal 29Maret 2012 dengan surat Nomor : 005/1052DISNAKER perihal anjuran, tetapiTERGUGAT tidak memenuhi undangan tersebut, tanpa adanya konfirmasi baikkepada PENGGUGAT maupun DISNAKER dan dengan tidak hadirnyaTERGUGAT terlihat tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untukmenyelesaikan permasalahan tersebut ;Bahwa kerugian PENGGUGAT yang merupakan haknya sebagai pekerja sebesarRp.102.772.639, (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh

pada bulan Oktober Tergugat menjenguk Penggugat yang kebetulansedang berobat di Bandung dan memohon agar menerima uang pesangonsebesar Rp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiali), tapiPenggugat menolak;Baliwa oleh karena tidak mendapat kepastian status, (di PHK tidak, statusmasih karyawan tetapi upah tidak dibayar) dan tidak menemukan katasepakat, maka pada tanggal 18 November 2014 Penggugat akhirnyamencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas TenagaKerja Kota Bandung (DISNAKER

KOTA BANDUNG) yang beralamat di JI.RAA Martanegara NO. 4 Bandung (Bukti P5);Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, DISNAKER KOTA BANDUNG telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTABANDUNG, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi (2panggilan terakhir Tergugat tidak hadir);Bahwa atas pencatatan persehsihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 30 Januari 2015 DISNAKER KOTA BANDUNG telah mengeluarkananjuran

mengetahui terus perkembangankondisi penggugat terus di lakukan, pernah perwakilan (Bpk.Cepi Nugraha)dari pihak tergugat pun datang menjenguk ke tempat kediaman penggugatdan pada saat tersebut pihak penggugat pun menyatakan kembali ke pihakperwakilan tergugat, bahwa penggugat tidak mampu lagi bekerj'a danmenyerahkan sepenuhnya ke pihak tergugat dan akan memerimakeputusan apapun dari pihak tergugat.Dari hasil pernyataan pihak penggugat tersebut, maka pihak tergugatmelakukan konsultasi dengan pihak Disnaker

Dalam mediasi yang sudah di gelar di Disnaker Kota Bandung.kami menolakanjuran dari pihak Disnaker di karenakan kami pihak tergugat di rugikandengan anjuran tersebut dimana hanya mementingkan sepihak saja.28. Dari hal tersebut di atas maka Pihak kami PT. Pillar Utama Contrindokeberatan untuk menerima anjuran tersebut.29.

Pillar Utama Contrindo, diberi tanda P4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima DINAS TENAGAKERJA KOTA BANDUNG, tanggal 18112014, diberi tanda P5;Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 567/1386/Disnaker, tanggal 30Januari 2015, Perihal : Anjuran, dari DINAS TENAGA KERJA KOTABANDUNG, .Ditujukan kepada 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. PillarUtama Contrindo, .2. Sdr.

.:::: see eeeeeeeee S@Dagal Panitera Pengganti:Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara membacakanuraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 23 Juli 2020, Nomor : 01/BP/PPNSNaker Sultra/VII/2020.a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telahdibacakan;b. Keterangan Saksisaksi;1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh ZulniaPratiwi, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu olehMarselinus Jefri Igo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaahadihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara danTerdakwa.PaniteraPengganti

(dua ratussembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa didalam upaya upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugatdengan beberapa kali melakukan perundingan baik secara Bipartit maupun secaraTripartit agar Tergugat menghormati aturan ketenagakerjaan yang berlaku danAnjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Batam Nomor : B. 709/ TK4/ IV/2012 tertanggal 25 mei 2012 serta Penetapan No : B. 703/ TK5/ V/2012 yangmana Penetapan tersebut diatas dilakukan

Bahwa benar TERGUGAT merasa keberatan untuk melaksanakan isi anjuranDisnaker Kota Batam yang menganjurkan memberikan Pesangon kepadaPENGGUGAT, karena TERGUGAT menilai PENGGUGAT mengundurkandiri dengan niatnya sendiri, sehingga TERGUGAT merasa tidak berkewajiban untuk memberikan Pesangon kepada PENGGUGAT, sedangkan atasAnjuran dari Disnaker Kota Batam tersebut baik TERGUGAT maupunPENGGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur PengadilanPHI dengan disertai komitmen untuk tidak melakukan

Kota Batam.Photo copy surat panggilan dari Disnaker Kota Batam.Photo copy Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan dari KepolisianResort Kota Barelang.Photo copy surat penetapan dari Disnaker Propinsi Kepri.Photo copy kwitansi pembayaran kekurangan upah.Menimbang bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalilsangkalannya juga telah pula mengajukan bukti surat yang telah dimaterai yangcukup, dan diberi tandaT 1 sampai dengan T 15, dimana setelahdicocokan dengan aslinya, bukti tersebut berupaT1 Photo

SH, merupakan pengurus dan teamAdvokasi Serikat Buruh DPC F SP LEM SPSI bertindak dalam kapasitas jabatannyaselaku Pengurus Serikat Buruh, maka berdasarkan informasi dari Disnaker KotaBatam berdasarkan Surat No.B2714/TK4/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012ternyata bahwa di lingkungan Perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMAtidak pernah didirikan Serikat Pekerja atau F SP LEM SPSI, yang dengan demikianPara Penggugat Principal bukanlah Anggota Serikat Pekerja dibawah naungan dariSdr. Ir.

Selanjutnya bahwapersyaratan legalitas untuk menjadi Team Advokasi sudah terpenuhi dilampirkandengan surat gugatan dan bersama ini Kuasa Hukum Para Penggugat melampirkanBukti Pencatatan Pengurus Unit Kerja dari Disnaker Nomor : B.3136/TK4/XII/2012, sehingga dengan bukti lampiran tersebut, maka Eksepsi Tergugat tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum (Niet gegrond) ; Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat yang dilampirkanKuasa Para Penggugat dari Disnaker Kota Batam tertanggal 05 Desember

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

Central Arena Perkasa telah datang beberapa Petugas dari Dinas TenagaKerja Kota Bekasi sesuai dengan Surat Dinas No.561/411HIJS/III/2011 dalamRangka Monitoring Upah Minimun Kota Bekasi tahun 2011 dan pada saatpertermuan tengah berlangsung tiba tiba Penggugat masuk kedalam ruangpertemuan secara paksa dan MENEGUR DENGAN SUARA YANG TINGGIDAN KERAS / MENGHARDIK Petugas dari Dinas Tenaga kerja secara kasardan tidak Sopan dengan kata kata " Ibu dari Disnaker ya ?

kalo ibu dari Disnaker,kalau mau datang ke pabrik ini (PT. Central Arena Perkasa) harus seijin saya,karna saya disini ketua Organisasi " Pertemuan ini bukan membahas Organisasitetapi memonitoring pelaksanaan Upah Minimun Regional sesuai SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1564Bangsos/2010 tanggal 19Nopember 2010 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun2011 pada tangal 15 April 2011 di PT.

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada point 9 hurufa dan b menunjukan kebenaran dan pengakuan dari Penggugat bahwa prosedurperundingan BIPARTITE dan Mediasi melalui Disnaker Kota Bekasi telahdilakukan oleh Tergugat hanya saja Penggugat tidak mau hadir dan tidakmenghormati mekanisme yang berlaku dalam prosedur penyelesaian perselisihanPerburuhan di Negara Republik Indonesia ;9.

(dimintai keterangan) pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa dasar Penggugat diberikan SP II pada tanggal 15 April 2011 Jam 13.45Wib waktu itu saksi ada tamu dari Disnaker Kota Bekasi Penggugat masukkeruang tamu lalu mengintimidasi tamu dan bertanya ibu darimana tamu saksimenjawab dari Disnaker kemudian tamu saksi bertanya kepada Penggugatsaudara siapa Penggugat menjawab saya Ketua organisasi dan mengatakankepada tamu saksi ibu tidak boleh masuk kesini seijin saya ;Bahwa SP III diberikan

Rina Afianti (di hsumpah koknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar pada waktu pertemuan antara perusahaan dengan pihak DisnakerPenggugat masuk keruangan pertemuan tanpa izin ;Bahwa proses sehingga Penggugat diberi SP II waktu itu ada Tim dari Disnakermonitor tentang upah saat itu saksi ikut mendampingi dan saat itu Penggugatpurapura bicara dengan kepala pabrik menanyakan Spare Part lalu bertanyakepada tamu dari Disnaker ibu darimana dijawab dari Disnaker lalu Penggugatmengatakan kalau mau datang

Bahwa Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa danAsuransi Konfederasi Serikat Pekerja Selurun Indonesia Basis Desa PasarInuman Kecamatan Inuman dengan jabatan Ketua berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank,Jasa dan Asuransi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KabupatenKuantan Singingi No. 08/DPC/FSP NIBAKSPSI27 tertanggal 11 Mei 2012kemudian dicatatkan kepada pihak Disnaker Kabupaten Kuantan Singingidengan Nomor: 250/DISSOSNAKERP2HIK

Bahwa permasalahan tersebut sampai kepihak Disnaker Kab. Kuantan Singingi.Dan yang mana pihak Disnaker Kab.

kegiatan serikat pekerja/serikat buruh;14.Bahwa dengan adanya pemutusan sepihak yang dilakukan Tergugat dan Turut15.Tergugat maka Penggugat melakukan kordinasi diatas tingkatannya sehinggapihak DPD FSP NIBA Propinsi Riau melakukan somatie (teguran) sampai duakali kepada pihak Tergugat I, dimana Tergugat menyatakan sesuai pada poin 3Pekerja yang ada pada saat ini dapat kami sampaikan sesuai dengan undangundang No. 21 Tahun 2000 dan meminta pada Para Penggugat untukmelakukan klarifikasi kKepihak Disnaker

setempat sangat bertentangan denganhasil rapat di Disnaker Kab.

SK/PHK/006/I/2008 dengan alasan Penggugat dikualifikasikanmengundurkan diri sesuai dengan pasal 168 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003;Bahwa dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan sama sekali keberatanPenggugat atas mutasi tersebut, dan indikasi mereka memaksakan Penggugat menerimasurat tersebut, sehingga Tergugat memiliki wewenang secara sepihak mengklaimPenggugat telah mengundurkan diri secara sepihak sehingga tidak lagi diperlukanpengesahan Disnaker sesuai UndangUndang No. 13 pasal 168

(Lampiran1);Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 melalui surat Nomor : 008/PPLBHYUSTEK/HI/2008, Penggugat mengajukan Permohonan Pemerantaraan/Mediasikepada Mediator DISNAKER Kabupaten Bekasi untuk memperantarai PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja tersebut. (Lampiran2);Bahwa atas permintaan tersebut, Disnaker Kabupaten Bekasi mengundang keduabelah pihak untuk hadir pada hari Selasa 25 Maret 2008 bertempat di Disnaker untukmenyelesaikan persoalan yang terjadi.

No.480 K/Pdt.Sus/2009No.207 K/PHI/2006 .menolak anjuran tersebut), sesuai Risalah Disnaker tertanggal 9 Mei 2008, yang intinyameminta kasus ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas JA di Bandung guna mendapatkan keputusan yang bersifat tetap.

(Bukti P8);Bahwa pada kesempatan itu, saat mengambil Risalah tersebut di Disnaker, pakBambang Trimawan selaku mediator menyarankan kami untuk mencoba kembali upayamusyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan in1;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, dikarenakan tidak adanya tanggapanperusahaan terhadap isi Anjuran dan Risalah dari Disnaker, Penggugat mencobamenghubungi perusahaan (Tergugat) menyelesaikan persoalan secara bipartit sebelumdiajukan ke PPHI Bandung, sekaligus Penggugat meminta

Daryanti mengeluarkan tape recorder untuk merekampercakapan yang tentu saja sangat Penggugat setujui;Bahwa ternyata kekhawatiran Penggugat terbukti, Tergugat tidak membicarakanpenyelesaian persoalan tapi menjelaskan pembenaran perusahaan mengambil keputusanPHK kepada Penggugat yang tentu saja Penggugat tolak karena sudah dibicarakan secaratripartit dengan Disnaker dan sudah ada Anjuran dari Mediator. Saat itu juga PenggugatHal. 9 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009t.

Penggugat:
1.KASMA
2.KURNIAWATI
3.NURMALA
4.IRAWATI
5.HALIMAH TUN SADIAH
6.BAN SAWANI
Tergugat:
PERUM DAMRI
Turut Tergugat:
1.UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH
2.DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Bahwa setelah pengunduran diri tersebut, PPHAK PERTAMA mengajukan pengaduanke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang (DISNAKER Kab.Sintang). Atas pengaduan tersebut, PARA PIHAK melakukan perundingan Tripartit dankarena tidak tercapai kesepakatan kemudian DISNAKER Kab. Sintang meerbitkanAnjuran No. 565/283/DISNAKERTRANS.B2/ 2017 tanggal 31 Mei 2017.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat14.15.16.secara sepihak kepada Penggugat tanpa ada penetapan dan LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial adalah TIDAK SAH dan harus BATALDEMI HUKUM dan Tergugat WAJIB mempekerjakan Penggugat kembali diPerusahaan Tergugat.Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2018 terbit Surat Anjuran yang di keluarkanoleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar denganNomor Surat 010/Disnaker/565/I/2019 yang di tanda tangani olehH.MUHAMMAD MARIO

Bahwasenyatanya PENGGUGAT adalah buruh harian di PT Sinar Jaya Acetindountuk melakukan pekerjaan mencuci botol dengan masa kerja 3 (tiga) tahunsejak tahun 2015 berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT;Bahwa dalil gugatan poin 3 yang berbunyi Bahwa PENGGUGATmengalami kecelakaan lalu lintas pada akhir tahun 2017.... tidak sejalandengan isi surat nomor 010/DISNAKER/565/I/2019 tanggal 2 Januari 2019perihal surat anjuran yang berbunyi Bahwa pekerja mengalamikecelakaan

pada bulan April 2018.... .Bahwa dalil tersebut tidak berkesesuaian mengenai kronologi kejadian antaraGugatan a quo dan surat anjuran No. 010/DISNAKER/565/I/2019 tertanggal 2Januari 2019 tersebut, dimana surat anjuran yang dimaksud merupakanlangkah awal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrialyang mana setelah proses Bipartit dan Tripartit tidak rnenghasilkan titik temudi antara kedua belah pihak.

BuktiP3 =: Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi/Teguran;Bukti P4 : Fotocopy dari Asli Keterangan kebakaran dari KelurahanBuloa;Bukti P5 : Fotocopy dari Asli Anjuran dari Disnaker Kota Makassar;Bukti P6 : Fotocopy dari Asli Jawaban anjuran dan ralat waktukecelakaan;Bukti P7 : Fotocopy dari Asli Surat bekerja kembali;Bukti P8 : Fotocopy dari Fotocopy UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;9.

yang diberi tanda sebagai P1 sampai dengan P9,sedangkan untuk mempertahankan dalildalil bantahannya Tergugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T1 sampai dengan T24 ;Menimbang, bahwa perselisihan ini sebelumnya telah diupayakanpenyelesaiannya melalui mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud Pasal 8 UndangundangNomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dantelah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 010/Disnaker