Ditemukan 5521 data
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
13 — 0
Pemohon:
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
63 — 89
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
123 — 26
Pemohon:
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
14 — 9
Pemohon:
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
14 — 11
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
73 — 34
Pemohon:
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
38 — 22
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
46 — 6
Pemohon:
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
23 — 0
Pemohon:
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
42 — 9
Pemohon:
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTAAgung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2020 sedangkan dalamperkara aquo Pemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdayadari seorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intim denganperempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabu tukar pepek(STP), dengan demikian status dan atau keadaan Pemohon adalahkorban penyalahgunaan narkotika, bukan pencandu apalagi kurirsebagaimana dimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, MenteriHukum dan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
aquoPemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdaya dariseorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intimdengan perempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabutukar pepek (STP), dengan demikian status dan ataukeadaan Pemohon adalah korban penyalahgunaanHalaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Pra/2020/PN Mdnnarkotika, bukan pencandu apalagi kurir sebagaimanadimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, Menteri Hukumdan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
ic.MARA HALIMSIREGAR) dugaan melakukan tindak pidana Setiaporang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telahmemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP danPeraturan Kapolri
mutatismutandis memberikan kewenangan Praperadilan juga menguji buktiserta kapasitasnya dalam penentuan sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184ayat (1 ) KUHAP , apabila penyidik telah menemukan 2 ( dua ) alatbukti yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat , makapenyidik dapat mengeluarkan Penetapan Tersangka dan atas statustersangka tersebut penyidik dapat melakukan penangkapan danpenahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, begitu jugadalam Peraturan Kapolri
ILYAS
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA SULTENG C.Q. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULTENG
1 — 0
Pemohon:
ILYAS
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA SULTENG C.Q. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULTENG
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
219 — 45
Pemohon:
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
HENDRY ONGSO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
11 — 13
Pemohon:
HENDRY ONGSO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
64 — 12
Pemohon:
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
2.Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Kapolrestabes Medan Cq. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
20 — 4
Pemohon:
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
2.Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Kapolrestabes Medan Cq. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
46 — 41
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
SAMSURI Als SAM Bin SAIKAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA BANGKA BELITUNG cq KAPOLRES BELITUNG
37 — 17
Pemohon:
SAMSURI Als SAM Bin SAIKAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA BANGKA BELITUNG cq KAPOLRES BELITUNG
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
35 — 2
Pemohon:
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
84 — 45
C.Q KAPOLRI C.Q KAPOLRES NUNUKAN
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres Badung
132 — 71
Pemohon:
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres BadungSelanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUUX1I/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objekPraperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan jugamasuk dalam objek praperadilan; Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai denganketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dengan
maka setiap warga negara baikpelapor atau Terlapor/Tersangka memiliki persamaan hak didepan hukum yangharus dilindungi dan wajib pula mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk dipanggil, diperiksa sampai denganditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatuproses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakniUU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri
dokumen menunjukan sikap perilaku Pemohon tidak mentaati ketentandalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon sebagaimana laporan Polisi Nomor: LPB/76/III/Bali/Res Badung tanggal 21 Maret 2017 adalah profesional,prosedural, transparan, akuntabel dan berdasarkan hukum sebagaimanadiatur dalam UndangUndang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RINomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri