229, yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;Qhurh Te putigl 99,20) Sluold ylipo jblArtinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yangbaik;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena Imsak bil Maruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:48 lal) Gulidlld Size Vy dae Legin sai al ob Glial olArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upayaperdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya ataudianggap sebagai TASRIH BI IHSAN* ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangandan putusan hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan

a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

., M.H. dan Alvin ZakkaArifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Hanindyo Budi Danarto, S.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H Anteng Supriyo, S.H, M.HAlvin Zakka

Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHal.16dari16 Putusan No. 185/Pid.Sus/2018/PN Bin.

., masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota dibantu olehAHMAD M TASRIH, SE., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DONALDWI SISWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan ParaTerdakwa. 299 222 2n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanaHakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAHMAD M TASRIH, SE.

Luwlolld d3g0 Vg A tro login 2293 oI yb alisl uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisinan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam halini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamKitab Fikih sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi

PA.MtpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN Blin.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukPutusan Nomor 0220/Pdt.G/2014/PTA.SmgHalaman 5 dari 8 halamanmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

perceraian antaraPenggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbuktisesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,sedang usaha perdamaian telah dilakukan sesuai dengan Pasal 82ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) danPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, olehFERDI, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, dan ANDIAHKAM JAYADI, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017oleh FERDI, S.H sebagai Hakim Ketua, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, danALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H = masingmasing sebagai Hakim Anggota,dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Blin

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.FERDI, S.H.Panitera Pengganii,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14Putusan Nomor 117/Pid.B /2017/PN Bin.

TASRIH, SE, sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwatanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAAGUNG SULISTIONO, SH HERU KUNTJORO, SH.MH HARRY GINANJAR, SHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE