Ditemukan 2084147 data
101 — 20
Menyatakan Tergugat bukan pemegang hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 7794 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011;3. Menyatakan perbuatan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang terletak di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;4. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan rumahnya yang dibangun dalam tanah Penggugat;5.
Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah pemegang hak atas tanah denganalas hak SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 7794 yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011 dan jugabukan merupakan keluarga Penggugat, maka Tergugat tidakmempunyai hak untuk bertempat tinggal diatas tanah milik Penggugatdan untuk itu Penggugat pada tahun 2011 pernah mendatangi Tergugatsecara baikbaik/kekeluargaan sebanyak 2(dua) kali dengan maksud dantujuan agar Tergugat secara sukarela segera pindah
Terhadap Posita 9 akan Tergugat tanggapi bahwa dari awal pengukurantanah guna permohonan hak, Tergugat telah dibohongi mulai dari telahdikabulkannya permohonan hak atas tanah dengan terbitnya Hak MilikNomor 4467 hingga untuk segala pemecahan Sertifikat No.4467Tergugat tidak mengetahui dan atau diberi tahu, yang selalu timbulpertanyaan dalam benak Tergugat Mengapa disaat KONG A LOY yangmenerima uang pembayaran atas tanah dimaksud masih hidup tidakmemajukan gugatan?
danmemiliki sertifikat hak milik tahun 2003;Bahwa tanah tersebut pernah dipecah menjadi dua, 114 m?dan 583 m?
sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 7794 atas namapemegang hak BUN DJAN KIE (istri KONG A LOY/ibu Penggugat),BUN KET HIUNG (Penggugat) dan BUN LIE LIE (adik Penggugat)dengan luas tanah 583 m*?
,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, tanah yang terletak di JalanP.
135 — 124
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Ropingah
Tergugat:
1.Iswadi
2.Sarijah
3.Kepala Desa Pasuruhan, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang
30 — 11
tertulis tertanggal 18November 2019 dengan alasan yang pada pokoknya karena antara keduabelah pihak telah terjadi perdamaian ;Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Tergugat maupun TurutTergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihakPenggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RVserta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum BukuIl Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, makapencabutan gugatan adalah hak
62 — 0
Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (INDRAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AGIL MANGESTUTI ARI untuk menjaminkan : Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 37 Surat Ukur No. 00012/2004 luas : 81 meter persegi yang terletak di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tertulis atas nama BASUKI RAHMAD (Suami Pemohon);3.
452 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1)berupa VCD sejumlah 850 keping, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi Beno Gestanto selaku Ketua Operasional APPRImelakukan pengecekan di wilayah Surabaya khususnya disekitar PasarSore Manukan ditemukan ada beberapa pedagang yang menjual/memperdagangkan VCD berisi berbagai macam lagu produksi anggotaAPPRI yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta, dengan surat tugas dariKetua Umum APPRI No. 275/APRI/
Ely dengan judul lagu SholatunBissalami Mubin, pemegang hak cipta Aglies Record ; Album Religi AnakAnak Syi'ir Tanpo Wathon, Penyanyi Dhani/Yayang,pemegang hak cipta Samudra Record ; Album New Palapa, Penyanyi Yus Yunus dengan judul SaputanganMerah, pemegang hak cipta Perdana Record ; Album Mutiara Campursari, Penyanyi Sodiq & Ratna dengan judul laguOjo Njaluk Pegat, pemegang hak cipta CHGB ; Ainun Religi Selamat Lebaran lagu judul Opening, pemegang hak ciptaAAR Record ; Bahwa ciriciri VCD produk
penyitaan barangbukti berupa VCD yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta danmelakukan penangkapan terhadap Sdr.
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. RAHAYU PRAMID BIYANY
654 — 245
INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
- Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk MEDIA RIGHTS menyiarkan tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
Cipta, yang berbunyi peranjianlisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukangugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaatau Produk Hak Terkait;Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFAWorld Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat padaDirektur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padaKementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47Undangundang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikanmelalui
Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi oleh Pemegang HakCipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadap hak cipta 5.
cipta, lisensi hak merek, lisensi hakpaten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hak ekonominyayang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan dari hak hak lainnyauntuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain karena sifatnya melekatpada pemegang hak itu sendiri;Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN.
Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
H. SYAMSUL FUAD
Tergugat:
1.PT. FALCON atau FALCON PICTURES
2.PT. MAX KREATIF INTERNATIONAL atau MAX PICTURES
3.PT. LAYAR CIPTA KARYAMAS FILM
Turut Tergugat:
EDWAR, SH.
1090 — 517
Hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimilikipencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptannyaHal 15 dari 89 Hal. Putusan Nomor 53/Padt.SusHak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.
,M.H; Bahwa Ahli dalam bidang Hak Cipta; Bahwa Hak Cipta adalah hak yang diberikan Negara kepada orang ataubadan yang telah menciptakan suatu karya atau suatu bentuk yang dapatdinikmati oleh orang banyak, sehingga didalamnya ada hak eksklusif atassuatu karya cipta tersebut; Bahwa Hak Cipta tertuang dalam UndangUndang nomor 28 tahun 2014; Bahwa didalam hak eksklusif ada hak ekonomi dan hak milik atas ciptaantersebut; Bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang yangenghasilkan karya cipta
Bahwa pencipta bisa juga menjadi pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta adalah orang yang diberikan hak oleh suatuciptaan; Bahwa pencipta belum tentu pemegang hak cipta, tapi pencipta bisa jugasebagai pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta bukanlah orang yang mencipta; Bahwa untuk buku yang ahli tulis maka ahli dikatakan sebagai pencipta,dan bila buku yang di cipta oleh ahli tersebut dipegang sendiri oleh ahi,maka dapat dikatakan bahwa ahli sebagai pencipta yang juga sebagaipemegang hak
hak skrip untuk film; Bahwa unutk hak skrip film yang sudah dibayar maka hak eknominyasudah beralin pada orang yang membayar atau membelinya; Bahwa peralihannya dapat dengan perjanjian atau dengan lisan sesuaidenga kesepakatan; Bahwa untuk synopsis hanya melekat hak synopsis bukan hak atas film; Bahwa peralihan hak ekonomi dapat beralin dengan perjanjian atauhanya jual beli putus atas hak cipta film tersebut; Bahwa bila hanya disuruh maka penciptanya adalah orang yangmenyuruh karena untuk dapat
Hak Cipta;7.
387 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.684 K/Pid.Sus/2013Selatan (sesuai Pasal 84 (2) KUHAP) bahwa Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Tony Gunawan berpasangan dengan saksi TriKushariyanto
Putusan No.684 K/Pid.Sus/2013kejadian tersebut ke Kpolisian;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 72 ayat (2)UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa Owl Ari Setyadi alias Yoyok dan TerdakwaTriyanto, S.Sn bersamasama dengan Suhartono Salimun, SE (berkas terpisah)pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaktidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008, di gedung GOR Sudirman Jl.Kertajaya Indah
hakcipta", "Penipuan", "Perbuatan tidak menyenangkan", "Memfitnah" dan"Menista dengan tulisan" sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2)UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 378, Pasal335 ayat (1) ke 1, Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa Dwi Ari Setyadi dan Terdakwa II Triyanto, S.Sndari seluruh dakwaan Penuntut Umum;Memulihkan hak Terdakwa Dwi Ari Setyadi dan Terdakwa II Triyanto, S.Sndalam kedudukan, harkat serta martabatnya
ciptanya adalah para Terdakwa dan Suhartono Salimunsebagai pihak yang menerima hak tersebut untuk kepentingan iklan raketBulutangkis merk Hart oversize dimana Suhartono Salimun sebagaiHal. 23 dari 26 hal.
Tony Gunawan tidak memiliki hak cipta atas fotodirinya yang dimuat di iklan Tabloid hanyalah Bola;Bahwa tulisan kata Hart yang ada dalam iklan promosi tersebut, secarahukum bukan menjadi area pertanggungjawaban pidana Terdakwa yangmemenuhi keinginan dan kehendak pemesanan pembuatan iklan dari pihakSuhartono Salimun.
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
893 — 417
SYGMA MEDIA INOVASI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
PT. Kastari Sentra Media
Tergugat:
CV. KHARISMA MITRA SEMESTA
Turut Tergugat:
TOKO METRO
1249 — 823
DALAM EKSEPSI ;
- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA ;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1948 K/Pid/2009Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 11 (sebelas) bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ Aek Kanopantanggal
23 Juli 2007; 1 (Satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
Nomor 1948 K/Pid/2009 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ AekKanopan tanggal 23
Juli 2007; 1 (satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
Pelapor) diketahui ternyata samasamamemiliki Sertifikat Hak Milik, di mana kedua luas bidang tanah tersebut yangberdasarkan masingmasing sertifikat hak milik saling berkenaan tentang letakluas tanahnya, yang sekarang menjadi objek sengketa keperdataan di tingkatMahkamah Agung Ri, dengan register perkara Perdata No.15/Pdt.G/2005/PNRAP, tanggal 21 Desember 2007, akan tetapi bila ditelaahdan diteliti, SHM No. 278, tanggal 27 Oktober 1987 atas nama Karto Fuad (ec.Hal. 8 dari 12 hal. Put.
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Terbanding/Tergugat : ASNAWI
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecamatan padang batung Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
56 — 20
DOMINGGUS A. TUASUUN
Tergugat:
1.MARTHINUS TUASUUN
2.HERMANUS TUASUUN
3.ORIGINES TUASUUN
4.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
119 — 0
37 — 10
dalamSertifikat Hak Milik Nomor 172 Kelurahan Argasunya, KecamatanHarjamukti, kepada Pihak Pertama;Ill. Pihak Pertama akan menganggarkan sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku baikdalam proses Perencanaan, Penganggaran maupun dalamPelaksanaannya;IV. Pihak Kedua dalam hal ini sebagai Penggugat (Heri Trijono,BA.)
58 — 14
tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuanPenggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dantanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B
.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpaseijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariTergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Hal. 3 dari 9 hal.
Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dansepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.6.
Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milikPenggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintahTergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.7.
Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPRRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai,bahwa pemegang hakhak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habismasa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim PengadilanNegeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hakhak tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yangdiajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepadaGubenur Irian Jaya Up.
Terbanding/Penggugat : T. RAYEUK Bin T. BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat : SAID AJIMI
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Kabupaten Aceh Jaya cq. Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya
22 — 0
135 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krendang Barat No.1A RT.012/RW.004, Kelurahan Krendang, KecamatanTambora, Jakarta Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengansengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat(1), yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagiPencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
HakKekayaan Intelektual Direktorat Hak Cipta.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI dibidang Hak Cipta yaitu AhliRIKSONSITORUS, SH.MH., terhadap barang bukti yang disita dari TerdakwaHal. 8 dari 18 hal. Put.
dengan sengaja dan tanpa hak , melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hak cipta merupakan hakeklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yaitupelaku memiliki eklusif untuk memberikan izin atau pihak lain yang tanpapersetujuan nya membuat, memperbanyak atau
Adalah terlalu ringan sehingga tidakmenimbulkan efek jera terhadap pelakupelaku tindak pidana yang serupakhususnya terhadap Terdakwa sendiri serta tidak sesuai dengan perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak,melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hakcipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatissetelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
Pembanding/Penggugat : NY. LUSIANA Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Terbanding/Tergugat : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
77 — 23
RP 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah)Bahwa, untuk aset Jaminan point 5.5.2 Sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik (SHM) No.574, yang terletak di JI.
Barat, dan/atau belum memiliki Sertifikat fidusiaadalah TIDAK BENAR.> Perihal Hak TanggunganHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Bdg.Bahwa menurut Pasal 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan tanahmenyatakan :"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabendalain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentuterhadap kreditorkreditor lain ;Bahwa Menurut Pasal 13 UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996,pendaftaran Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (dimanabenda tetap tersebut berada tambahan dari Tergugat);Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Hak Tanggungan No. 4Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahanmenerbitkan
;Alasan Hukumnya:> Bahwa dengan telah diberikannya hak kepada Tergugat untuk membebankanobjek jaminan (hak tanggungan dan Fidusia) sebagai jaminan atas kewajibanDebitur kepada Tergugat maka sesuai dengan aturan Perundangundangan objekjaminan tersebut sudah berada dalam kekuasaan penuh penerima jaminan,prinsip ini dikenal dengan asas droit de preference yang artinya harta kekayaanyang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan.> Bahwa dengan, didaftarkannya hak tanggungan
tersebut ke Kantor Pertanahanmaka telah keluar Sertifikat Hak Tanggungan dan mempunyai nilai eksekutorial,hal ini telah ditegaskan Pasat 20 ayat (1) huruf b UndangUndang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan :"Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalum Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahuluidaripada