Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskanagar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizal,M.Si.

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

;b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B67/DPD/GOLKARR/II/. 2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPermohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telahmenyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si.,/Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag.;Hal.3 dari 20 hal. Put.

Terhadapputusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutus dengansangat keliru;Alasan kami adalah sebagai berikut:a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepadaAhmad Fikri,S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi danperaturan perundangundangan yang berlaku.

PAW terhadap PemohonKasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenangwenang dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakanbahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad).

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebagaiPemohon IV.Hal. 1 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrspara Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Andi Syafrani& Co Law Office, berdomisili di JIn.

Asahan;Bahwa lbu Kandung dari almarhum bernama Nurdeni (a/mh) binti Fulantelah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Nopember 2019 diHal. 2 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA TgrsMedan disebabkan' karena sakit berdasarkan Surat KematianNo.474.3/840/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan KisaranBaru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan;Bahwa semasa hidupnya Ir.

Asahan, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda buktiP.11;Hal. 7 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs12.Fotokopi surat keterangan meninggal an. Nurdeni Nomor474.3/840/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru,Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda buktiP.12;13.

Chairul Syahri,adalah agama Islam;Hal. 12 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs Bahwa meninggalnya Ir. Chairul Syahri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya.

Umi Wardah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00:Rp : Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribuHal. 15 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

,Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamidtelah meninggalkan ahli warisyaitu:5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,5.2. St. Aisyah binti Tibu,5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.6.

Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer : Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal duniahari Senin tanggal 30 November 2020;Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg Menetapkan Pemohon I Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, Pemohon Il St.Aisyah binti Tibu, Pemohon Ill Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.

Saksisaksi :Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgSaksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon Ill, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar,pengurusan di PT.

Nurmaalimasingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgS.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Ill bertindakuntuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V.Hakim Anggota,Drs. H. Makka A.Drs.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp100.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

kepada KPU Kebupaten/Kota,setelah menerima nama calon anggota DPRD dari KPU kemudian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW kepada Gubernurmelalui Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikannama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon PAW kepadagubernur. ( Pasal 383 dan 388 UndangUndang No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal102 dan 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 ) ;Bahwa prosedur sebagaimana disebutkan di atas telah dilalui berkenaandengan pemberhentian Penggugat

Setelah itu Ketua DPRDKabupaten Kepulauan Mentawai dengan surat No. 171/66/Umum2013tanggal 23 September 2013 memohon kepada gubernur melalui BupatiKepulauan Mentawai agar diproses penerbitan SK PAW atas namaPenggugat digantikan oleh Erol Sondakh.

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

Aguat2013 perihal verifikasi PAW Anggota SPDR Kabupaten kepulauanMentawai = Sdr Nikanor Saguruk S,Th (foto. copy sesuai dengaslinya) ; Surat Ketua KPU Kabupaten KepulauMentawai No 43/KPUKab 003.4350889/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal PAAnggota SPDR Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (foto copy sestdengan aslinya) ;Surat Ketua DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai No 171/66/Umum/2013 tanggalSeptember 2013 Perihal PAW anggota DPRD Kab Kepulanan Mentawai dari Sdr Nikan Bukti

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yangdituangkan dalam berita acara ; Saksi mengatakan dalam berkas verifikasi Calon PAW Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai tidak ditemukan permohonan penundaan ; Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penundaan sewaktu rapat dengan BiroHukum, yang dihadiri juga oleh KPU Provinsi, dan Biro Pemerintahan, keputusanrapat waktu itu. proses PAW dilanjutkan, karena sewaktu verifikasi tidak adapermohonan penundaan, dan

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Berdasarkan surat Tergugat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat;2.

;Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat I, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat;.

) terhadap Penggugat kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat, dan suratsurat lain yang berhubungandengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;Dalam Pokok Perkara;Halaman 13 dari 23 hal Put.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkait pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat;4.

Bahwa sesuai surat DPP Partai Golkar Nomor B878/GOLKAR/xi/2016 (videbukti P.4), Perinal PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat a.nEdistasius Endi, SE tertanggal 30 November 2016, bahwa Pemohon KasasiHalaman 21 dari 23 hal Put.

No. 0866/17 PAW Page 1 of 123. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telahberlangsung selama 3 tahun 2 Bulan bulan;4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut.

No. 0866/17 PAW Page 8 of 12Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,oleh sebab itu wali nikah yang bernama Hu harus dinyatakan ADHOL ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo.

No. 0866/17 PAW Page 10 of 124. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PontangKabupaten Serang, untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengancalon suaminya bernama dengan wali Hakim ;5.

No. 0866/17 PAW Page 11 of 12Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,6.

No. 0866/17 PAW Page 12 of 12

Bahwa pada tanggal 07 Februari 1966 telah dilangsungkan pernikahan,antara seorang lakilaki yang bernama Bapak (Ajang Romdan bin Elon)dengan seorang perempuan bernama Ibu (Ani Suarni binti Idi Hidayat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Karees Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta NikahPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Nomor: 154/1968 tertanggal 07 Februari 1966, dengan memenuhi syarat danrukun nikah;.

Tanda Penduduk Nenden Rosita Puspita Sari NIK:3273204603690003 tanggal 06 September 2012, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Neni Puspa Anggraeni NIK:3273166504810011 tanggal 11 Februari 2016, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neni Puspa Anggraeni yang dikeluarkan olehKepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBandung Nomor: 20.339/ISTIMEWA/2007 tanggal 03 Agustus 2007, diberimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.610.

Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yangtersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 10wo cull Gorb layle luol aa7 pS!

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota

Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat

, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0454/Pdt.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd5. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;6.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd2.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 600. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.691.000, (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 9 dari 10 hal. PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Oktober 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.

Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.

Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Ali;Bahwa Tergugat setelah menerima usulan PAW dari pimpinanDPRD yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi PAW dari BupatiDompu, kemudian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten/Kota Se NTB yang dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur NTB No. 71 Tahun 2013 melakukan penelitian danpemeriksaan berkas usul PAW atas diriPenggugat; Bahwa penelitian dan pemeriksaan berkas PAW anggota DPRDKabupaten Dompu telah dilakukan beberapa kali yaitu

Ali sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRDKabupaten Dompu periode2009201 4;2225Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas dapatdinyatakan secara tegas bahwa proses PAW atas diri Penggugatdidasarkan atas pengunduran diri Penggugat sebagai anggotaDPRD dan bukan atas pemecatan dan pemberhentian Penggugatdari Partai PPRN (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 suratgugatan);Bahwa oleh karena proses PAW didasarkan atas pengunduran diriPenggugat (Pasal 102 ayat 1 huruf b PP No.16

T3 : Surat KPU Kabupaten Dompu Nomor 457/KPUDPU/433877.017/IX/2013perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PPRN tanggal 30 September2013 (sesuai dengan aslinya); 4. T4 : Berita Acara KPU Kab. Dompu Nomor 458/B A/TX/2013 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu HasilPemilihan Umum tanggal 30 September 2013 (sesuai denganaslinya); 5.

T5 : Surat Bupati Dompu kepada Gubernur Nomor : 100/219/Adm.Pemperihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);6. T6 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu kepada Gubernur Nomor :200/1025/170 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);7.

T7 : Berita Acara pemeriksaan berkas calon PAW Anggota DPRD KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Dompu Nomor : 171.2/191/Adm.Pemtanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);8.

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg