yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

RECAKSI...........cccccceceeeeeseeeeseeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahHalaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IX /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Zulmaisal)Banda Aceh, September 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERASANUSI, S.H.NIP. 19610505 198002 1 001 Halaman 7 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bna

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 465/PID /2018/PT.MKS

Nomor 1168 K/Padt.SusPHI/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Niaga/Tipikor Semarang tertanggal 3 Juli 2018, dengan RegisterPerkara 1/Pdt.SusPHI/G/2018/PN Smg.

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Materai,...Rp. 6.000, Untuk Salinan yang sama bunyinya2 REGAKSL, cacsaes Rp. 5.000, PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Leges,.......0 Rp. 3.000, PANITERA4. Biaya proses... Rp. 136.000,Jumlah,... Rp. 150.000,H.RUSLAN, SH.MHNIP. 195303131978031002

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE.

Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR,selaku Walikota Tomohon

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAWJAR.

KrisnaHarahap, S.H., M.H HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr.

EkoTjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknyapada wakiuwaktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat diKantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarangKantor

Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkasterpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smgtanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatHal. 14 dari 79 hal. Put.

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN Smg., yangdimintakan banding tersebut, dan :Mengadili sendiri :1. Menyatakan bahwa Terdakwa . SOEHARSONO bin R. SOEKARSODIdan Terdakwa Il AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H.

AGUSPUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TinggiJawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimanadalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkanPutusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryantojustru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu PengadilanHal. 72 dari 79 hal. Put.

Iniberarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri,penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangandalam jabatan pemerintahan;Pasal 3 UndangUndang Tipikor melarang penyimpangan penggunaankewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelengara Negara, pemangkujabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuanganNegara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal. 75 dari 79 hal. Put.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARDFREDY PAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilandan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AktaKasasi Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PT.MDO., Jo Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

No. 1324 K/Pid.Sus/20131 Menetapkan supaya Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu No. 32 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal 15 Februari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:621 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M.

Lebong Tahun Anggaran 2010, tetapisebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran, pada saat mengikutipelelangan umum yang ditawarkan adalah bahan merk Serasi ByMaxistyle, sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

Lebong Tahun Anggaran 2010 adalahselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menerangkan bahwa"merk bahan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalahmerk Serasi", sebagaimana tersebut dalam PutusanNo.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

No. 1324 K/Pid.Sus/201376sebagaimana tersebut dalamPutusan No.32 / Pid.B / TIPIKOR /2012 / PN.BKL.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ M.S. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

bank periode tanggal 3 Maret 2008 s/d 4 Juni 2009.Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.1. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam dibeli bulan Juni 2008.2. 1 (Satu) reciver merk matrix bulan Juni 2008.3. 1 (satu) buah karpet warna merah bergambar mini the pooh dibeli bulanSeptember 2008.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor

No. 143 PK/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan/risalah Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upayahukum banding sehingga

pemanggilan Pemohon PK oleh pihak kepolisian jelasperbuatan pidana yang disangkakan adalah Penggelapan dalam jabatan.Bahwa berdasarkan point 6 di atas jelas Pemohon PK telah melakukantindakan indisipliner yang merugikan perusahaan yaitu penyimpangan danapenerimaan samsat Bagan Siapi api dan perbuatan tersebut merupakanpidana umum yaitu tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHPidana.Bahwa berdasarkan point 7 di atas jelas bukan kompetensi absolut dariPeradilan Tipikor

PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.