kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT :Telah Membaca ;Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,No.25/ Pid.Tipikor

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :Keterangan para saksi dan Terdakwa ;Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.M.

Ap Alias ACE dinyatakan gugur maka perkaranya dikembalikan kePengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ;Memperhatikan Pasal 141 KUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini.MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S. Ap AliasACE gugur;2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap Alias ACE ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon;3.

M ATEF Ala eee eeee tees eset estes Rp 6, 000,JUMI AN... ccc eeeeeeeeeees Rp176. 000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1//HK.02/III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Meidi Septiana; (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN Bna

PUTUSANNOMOR :725/PID.B/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub. Industrial Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :1.Nama lengkap : TAUFIK HIDAY ATTempat lahir : JakartaUmur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juli 1992Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

PUTUSANNomor 205/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang mengadili perkaraperkara Pidana pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraTerdakwa;Nama lengkap : SUDIRMAN, DT aTempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat) QRUmur/tanggal lahir : 67 Tahun / 28 September 1949 WYJenis kelamin : Lakilaki LYKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pramuka

,SIK selaku Penyidik, untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariJumat tanggal 24 Juni 2016 jam 10.00 Wita untuk diminta keterangansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayahKelurahan Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 KUHPidana.

,SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Bripka Husain Noho diruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 jam 10.00 Wita untuk dimintai keterangan tambahan sebagaiSAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baikmelalui media elektronik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.

,SIK selaku Penyidik untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariKamis tanggal 11 Agustus 2016 jam 10.00 Wita untuk dilakukanpemeriksaan Tambahan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan TindakPidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik yang terjadipada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam rumusanpasal 310 KUHPidana atau Pasal 27 (3) UU No.11 Tahun 2008 tentangInformasi

Kalengkongan No.31 Gorontalo di ruang Unit Il (tipikor) pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 09.00 Wita untuk dimintai keterangan Tambahansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 (3) UUNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik jo pasal 310 KUHPidana.

pernahmengarahkan PEMOHON untuk meminta maaf melalalui Koran danmembuat pernyataan akan tetapi ditolak oleh PEMOHON sebabPEMOHON merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencemarannama baik yang disangkakan tersebut.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 PEMOHON menerima SuratPanggilan Nomor : S.Pgl/55/I/2017/ResGtlo Kota dari TERMOHON yangditandatangani Ajun Komisaris Polisi Tumpal Alexander Sillagan, SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Brigadir Adi Junaidi Botutihe,SH di satuan reskrim unit TIPIKOR

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T.22) ;23 Foto copy Penghargaan Adiwiyata Sekolah Peduli dan BerbudayaLingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan MenteriPendidikan Nasional kepada SMKN Losarang (Bukti T.23) ;SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

No. 1450 K/PID.SUS/201138Jadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, makahalhal di atas adalah merupakan alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapatdihukum atas perbuatannya ;Apabila SK No. 972/Kep.09.A.Disdik/2008 tersebut tidak berdasarkan denganPermendagri No. 13 Tahun 2006, maka kesalahan Terdakwa tersebut hanyalahkesalahan administratif belaka dan tidak dapat dipidana ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan Pengadilan TinggiBandung No. 13/TIPIKOR

Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah jelas menunjukan tidak dilaksanakannya caracara mengadili menurut undangundang ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan putusan PengadilanTinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 14 Februari 2011layak dan patut serta berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;C PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYABahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya

tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelistelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

NAWAWI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal14 Februari 2011 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.)

H.SUNOTO) walaupun ada berkaitan dengan masalah Penggugat yangpernah melakukan tindak pidana Korupsi dan tuntutan akhir dari JaksaPenuntut Umum/ancaman pidana penjaranya 2 (dua) tahun dan telahdiputus oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang a quo dengan dijatuhi(divonis) putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan(vide Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 19 Januari 2015 yang telahHalaman 4 dari 47 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Blamemperoleh

Putusan Tipikor a quo tidak ada yang melakukan upaya hukum,sehingga telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat juga telahselesai melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana suratlepas kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa TengahLembaga Pemasyarakatan Klas Semarang atas nama Penggugattanggal 3 Oktober 2015 (vide bukti P9) atau dengan kata lain saatTergugat mengajukan calon pengganti antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Blora dari Partai golkar, Penggugat telahbebas/selesai melaksanakan

Tipikor. Smg (Vide bukti P7), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut jelasmerupakan tindakan yang bertetangan dengan kewajiban hukum;. Bertentangan dengan kesusilaan (qoede zeden ) :Bahwa berdasarkan doktrin hukum DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

SUNOTOtelah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PutusanPengandilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor.Smg (Vide Bukti P7);2.

tanggal 21 Januari 2009 perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/TIPIKOR

perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;14 Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 8/Tipikor

Banding/2013/PT.JPR tanggal 11 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 20 Maret 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam kategorimasyarakat tidak mampu;2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Klas IA Jayapura karena tidak meneliti berkastuntutan Perkara Nomor: 33/TIPIKOR/2012/PN.JPR Dalam pemeriksaanperkaranya Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan surat hasil auditinspektorat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti. SuratKeterangan BPK dan KPK yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasibersalah.

Keberatan Penjatuhan HukumanBahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhnkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu. ringansehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelasjelasmerugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat, disamping itu juga

tidak hanya merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaranterhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telahmenimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatanyang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secarameluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatunkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

berdaya gunadan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakatumumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telahdilakukannya.> Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untukdiri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya.Dengan alasanalasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelasbahwa putusan yang telah diambil Judex Facti maka berdasarkankebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusanPengadilan Negeri/Tipikor

Keberatan terhadap Uang PenggantiBahwa jumlah uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.

SALINANPUTUSANNomor : 1/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDINTempat Lahir : Teluk BetungUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23Desember 2016 No.24/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatelah mengajukan Memori

Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterimadi kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal18 Januari 2017.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umummengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telahdiserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1Februari

pemberitahuanmempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMHElelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga MikroHidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengantanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KHal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

PN Jap dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patutHal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan permintaanbanding Terdakwa tersebut telah pula diberitahnukan secara seksama dan patut kepadaPenuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkanpekerjaan pabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namunbarang barang tersebut sudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum KabupatenYalimo, atas dasar pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yangdilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Tipikor

Kendari, sejak tanggal 8Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengantanggal 4 Februari 2019;Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.

Baruga, KotaKendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 danyang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kditanggal 16 Oktober 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17Oktober 2018;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

KdiHAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE. KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.DARWIN PANJAITAN, SH.Panitera Pengganti,FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. Kdi

Nomor 2817 K/Pdt/2016sudah menjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima olehDaniel alias Ateng maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTPnya seolaholah Pemilik Tanah, sebesar Rp1.782.580.000,00(satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapanpuluh ribu rupiah), padahal

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK., adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

PUTUSANNomor 22/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :M. HARIS, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kapa,Kecamatan Peusangan,Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberikankuasa kepada YUSI MUHARNINA,S.H.

,M.Hhalaman 19 perkara perdata Nomor. 22/Pdt/2017/PTBNAdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 22/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 10 Maret 2017, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum olehHakim Ketua hadiri olen Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari2019;7.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSKSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanrumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukansecara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlahuang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh PemdaKapuas

Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi datakepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebutyang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanahtersebut seolaholah telah menerima penyerahan atas tanahtanahtersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/ masih proses banding kasasi), yang seolaholah telahdikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07 September 2012 .sampaidengan tanggal 06 Oktober 2012 ;4. Diperpaniang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;5.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA