Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/12964/HK.07/8/2021, tertanggal 9 Agustus2021 kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwadan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13125/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;5.

Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13126/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mojokerto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis2) Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi,5).

/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Semuel Massie alias Derek, perkara No.15/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Muzna Mustafa alias Una, dan perkara No.16/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atasnama Terdakwa Zulaiha Dai alias Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pengadilan tindak pidanakorupsi ... 88korupsi karena dituduh oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimanasurat dakwaannya, yaitu :e Primair: melanggarPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

Perbuatan yang tercela menurut pasal 2 Undangundang Tipikor adalahperbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

Namun karena kecerobohan itu sehingga ada uangnegara dalam proyek PNPM itu yang hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan;won nnn n= Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dianut UndangUndang Tipikor itu bersifatstrict (kaku) dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum formil, maka sekalipun dalam halitu Semuel Massie tersebut tidak ada maksud dalam sikap batinnya (mens rea) untuk melanggarUndangUndang Tipikor tersebut, atau tidak tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur halyang seperti itu, namun

Hal itu disebabkan, karena sifatmelawan hukum yang dianut dalan UndangUndang Tipikor ini adalah sifat melawan hukum131formil.

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgI. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesual Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

telah diberitahukan secara sah kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanMemori Banding tertanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam TandaTerima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN Bgl., tanggal 08Agustus 2019 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN

Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.

Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun tidak berlakupada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanHalaman 47Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKL(tipikor) artinya walaupun di hukum pidana penjara satu hari PNStersebut tetap diberhentikan tidak dengan hormat.Demikian di jelaskan mohon kiranya Majjelis Hakim yang terhormat dapat menolak dan mengesampingkannya.Bahwa terhadap dalil dan alasan hukum Penggugat pada angka 20sampai dengan

Bahwa pada bulan Juni tahun 2018,Penggugat menemui Saksi dengan membawa Surat dari siaran pers dariBKN Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018 dengan judul BKN Gandeng KPKBerantas PNS Tipikor. Kemudian Saksi melakukan analisa dan akanmemberikan bantuan hukum kepada Penggugat.

Saksi dan Penggugatbersamasama bertemu dengan Sekretaris Daerah Seluma yaitu Irihadi,ia mengatakan bahwa benar Gubernur dan seluruh Bupati dikumpulkanuntuk membahas masalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagiASN yang tersangkut masalah Korupsi dengan putusan yang telah Inkrah.Apabila tidak dilakukan maka akan memberikan kerugian negara apabilaNarapidana Tipikor tetap digaji.

Kami belum mendapat keputusan Inkrah, lalu kamimeminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor. Setelah kami mendapatsalinan putusan tersebut, kami mengajukan nota dinas ke Pak Sekda laluPak Sekda mendisposisi surat dan mengkoordinasikan ke bagian hukum.Setelah SK tersebut sudah disiapkan baru kami nuat nota dinas dariSekda ke Bupati untuk mendatangani SK tersebut. Bahwa Saksi menyatakan Ada 27 orang yang diberhentikan secara tidakhormat pada saat itu.

Bahwa Saksi menyatakan Penggugat adalah Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Seluma.Bahwa Saksi menyatakan Menteri Memerintahkan Bupati dan Gubernurseluruh Indonesia untuk memberhentikan ASN yang menyalahgunakanJabatan, itu yang Saksi tahu.Bahwa Saksi menyatakan Sekda Se Provinsi Bengkulu sudah mendatangi BKN, dan berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu,hasilnya tidak ada pilihan pegawai yang terlibat Tipikor harusdiberhentikan sesuai dengan UndangUndang.

., tanggal 28 Agustus 2012:Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:Daftar

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telahdiperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para TerdakwaPerkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:12.

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;12.

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 06/TIPIKOR/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 juncto putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung);Bahwa, hal tersebut dipertegas dengan keterangan di bawah sumpahdari saksi Dr.

yangmeringankan dan memberatkan dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.Terlepas dari alasanalasan kasasi Terdakwa danJaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu kurang sempurnadalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaanseharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkanhukuman pidana tambahan sebagaimana diatur danditentukan dalam Pasal 17 UndangUndangTipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

,bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Terdakwa dapat dijatuhipidana tambahan sebagaimana ditentukan dalamPasal 18 Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 ;Ternyata Terdakwa telah menerima dan menikmatiuang sebesar Rp.112.000.000, yang diperolehsecara tidak sah melalui pemotongan danahibah PSSI Kabupaten Jombang yang telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 30April 2008 sebesar Rp.300.000.000,.Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama denganH.

Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut,dan Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd.ttd/H.Samsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

., dalam jabatannya sebagai Bupati Waropen, didugadan didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perkarayang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas A Jayapura dengan registerperkara Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.JAP Tanggal 2 Desember2014, sebagaimana keterangan yang juga diuraikan dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.9197 Tahun 2015Tanggal 3 Februari 2015 pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan:Memperhatikan : Surat Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kelas

A Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas AJayapura Nomor W30U1/93/HK.07/1/2015 tanggal 14Januari 2015 perihal Pemberitahuan Nomor RegisterPerkara Tipikor an.

Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Tahun2014 Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 14 April2014 (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Gubernur Papua Nomor : 32/SusGub Papua/V/2015tanggal 13 Mei 2015 Perihal Mengaktifkan Kembali BupatiWaropen Provinsi Papua (Ssesuai dengan aslinya);5.

Kec.KedungpringKab.Lamongan.Agama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Strata 2.Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota di Lamongan berdasarkan Surat PerintahPenahanan dari :1 Penyidik di kota Lamongan tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal10 Juni 20152 Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni2015.3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri lamongan, Tahanan kota sejak tgl 7 Januari 2015sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2015 ;4 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, Tahanan Kota sejak tgl 02 Juli2015 sampai dengan 31 Juli 20155 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tahanan Kotasejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 29 September 2015 ;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya tahanan kota sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 29 Oktober2015 ;7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi

Klaten ;Bahwa perbuatan TERGUGAT Il memindah bukukan uang dari bukutabungan milik PENGGUGAT ke rekening orang lain tanpa ijin tersebutHalaman 2 dari 71 Putusan Nomor 407/Padt.G/2016/PN Smg10.11.adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugianpada PENGGUGAT ;Bahwa sebagai akibat perouatan TERGUGAT Il yang secara melawan hakmelakukan overbooking/memindah bukukan rekening milik PENGGUGATsebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) tersebut TERGUGAT IIberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

T.I24;Potocopy Putusan Pengadilan Negeri Klaten , tanggal 6 Nopember 2012No. 27/Pdt.G/2012/PN.KIt., diberi tanda T.125;Potocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 89/Pdt/2013/PT.Smgtanggal 25 Juni 2013 yang telah menguatkan putusan Putusan PengadilanNegeri Klaten No. 27/Pdt.G/2012/PN.KIt., diberi tanda T.I26;Potocopy UndangUndang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,diberi tanda T.I27;Potocopy Surat Pernyataan, tanggal 21 Pebruari 2011, diberi tanda T.I28;Potocopy Putusan Pengadilan Tipikor

Semarang No.30/Pid/SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 12 Juli 2012 atas nama TEGUH WAHYUPRAMONO/Tergugat Il, diberi tanda T.129;Potocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2447 K/Pid.Sus/2012 tanggal26 Februari 2013 atas nama TEGUH WAHYU PRAMONO/Tergugat Il,diberi tanda T.I30;Potocopy Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.29/Pid/SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg., atas nama BAGUS JOKO SURANTO, diberi tandaT.F31;Potocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2451 K/Pid.Sus/2012 atas namaBAGUS JOKO SURANTO yang menguatkan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 = bukti Tl29 berupaFotocopy putusan Pengadilan Negeri/Niaga/Hl/Tipikor Semarang dalam perkaraTindak Pidana Korupsi No.30/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 12 Juli2012., hal 3839 pada keterangan Satya Laksana (ic. Penggugat) disebutkanbahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat Il dikenalkan oleh sdr.

INT SEJAHTERA, yang dilakukan olehTergugat Il dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang dan atas persetujuandari Tergugat ataukah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, MajelisHakim mempertimbangkannnya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari buti P4 = Tl29 berupa Fotocopy putusanPengadilan Negeri/Niaga/Hl/Tipikor Semarang dalam perkara Tindak PidanaHalaman 62 dari 71 Putusan Nomor 407/Pat.G/2016/PN SmgKorupsi No.30/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 12 Juli 2012., padahal.3839 dan hal.5051

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan olehsubyek tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenagan.Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan daripelaku tipikor

dapat merugikan keuangan Negara atau Perkenomian Negara ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yangdilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkankerugian keuangan Negara atau perekonimian Negara dengan demikian jika salahsatunya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 katadapat menunjukkan bahwa tipikor

merupakan delik formil yaitu cukup dengandipenuhinya unsurunsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibatdari perbuatan pidana dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU tipikor dijelaskanbahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalammnya segalabagian, kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.

Menunjukkan bahwa tindak pidana pada pasal 3 adalah delik formil dengandemikian UU Tipikor Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 62beveeeeeeeeanaes demikian pula didalam perkara Aquo kerugian keuangan Negara dapatdihitung dan berdasarkan keterangan ahli Andi Hamsah, SH.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak berrgerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari Tipikor termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tipikordilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;b. Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyanya samadengan harta benda yang diperoleh dari Tipikor ;c. Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan untuk waktu paling lama1 (Satu) tahun ;d.

mempelajari berkas perkarapidana Korupsi Nomor : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;88 Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan olehUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Nopember 2013 No : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan,Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Februari2014, serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medanberpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan pertimbangandibawah ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi setelah membaca dan meneliti Memori Banding Jaksa Penuntut Umumdan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyatatidak ada halhal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahaslebih lanjut dan harus dikesampingkan

; Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertamatelah berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yangtepat dan benar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertamadiambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,oleh karenanya

Kepri.Agama : IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dII (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padapengadilan Tipikor TanjungPinang.Penahanan oleh Penuntut : Sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/dUmum tanggal 9 November 2016.Halaman 1 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua 99Maret 2017Pengadilan Tinggai PekanBaru.

Nomor : 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20: Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumRegister Perkara Nomor : PDS13/Ft.I/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraPengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBtindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon)dan Ny, Ivonne Filanny Matitaputty penerima kuasa PT.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000(seribu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas ituntutan tersebut, PengadilanTindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;2.

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBbanding terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan TandaTerima Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. tanggal 27Oktober 2014.Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasperkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana KhususPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masingmasing tanggal 28Oktober 2014, Nomor: W.27U1/1313/HK.07/X/2014Menimbang bahwa

Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakimHakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Desember 2014, Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang teroukauntuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebutdan dibantu oleh CAROLINA NUSSY, SH.

perkara terdakwaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh :1 Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.2 Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampaidengan tanggal 1 Maret 2016.3 Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.4 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016.5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 15 April 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016.6 Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016.7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 17 September

Tipikor/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;Il.

Tipikor.01.6/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang ditandatangani olehMarten Teny Pieterz, S.Sos. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum ditelitidan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkanpada tanggal 3 Juni 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu dan tata cara menurut undangundang.

Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding harusdikuatkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalamdaftar barang bukti, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang padatingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar

Rutan;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin, tanggal11 Agustus 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang unutk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda mencukupui untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun;

4.memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

5.menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara nomor 101/pid.sus/tipikor

Bahwa pada awal Januari 2015, ketika Penggugat masihmenjabat sebagai staf pada Sekretariat Kecamatan BlangPidie, Penggugat tersandung kasus korupsi dan kemudianpasca putusnya persidangan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh sebagaimana terdapat dalam perkaraNomor : 31/Pid.SusTPK/2015/PNBNa, dan majelis hakimPengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana kepadaterdakwa selama satu tahun enam bulan dan denda sebesarRp. 50.000.000, subsider kurungan 2 bulan, dan mulai ditahanterhitung sejak

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat pengantar Salinan petikan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, serta Petikan Putusan Nomor :28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA (fotokopi Ssesuai aslinya);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016,(fotokopi Sesuai salinan);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut,NIP.19760613 200312 1 004, (fotokopi sesuai

Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terbit putusan Nomor: 28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menguatkanputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan Nomor:31/PID.SUS/2015/P. TIPIKORBNA tanggal 27 Oktober 2015 (vide bukti P4);6.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/2015Menyatakan Terdakwa H. D.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemanding.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.Bgl tanggal 29September 2014 yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI

No. 1397 K/Pid.Sus/2015Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 16 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak

UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal 14 Januari 2015, yangmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu olen Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.