AKABRI.Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal5 Juni 2016;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengantanggal 2 Agustus 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak

Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKPenahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.

Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.

TIKBahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;OW. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari4. Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari5.

Perpanjangan IZ penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 28Maret 2014;6.

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 s/dtanggal 22 April 2014 ;IPerpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ; 22222 2222 Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. LuisBalun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/Law Office A.

Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan WakilKetua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 12 Mei 2014, NOMOR : 25/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal22 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua HakimAnggota serta dibantu olbh ABRAHAM PUNUF, SH.

PANMUD TIPIKOR PENGADILAN TINGGI KUPANG,WILSON ST.K.WADU, SH. NIP: 196709141993031004.88

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhipermintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahappenyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, KUHPdan Pasal 2 serta Pasal 3 UndangUndang Tipikor

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarUntuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinstor PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 358/Pat.P/2018/PN Bgl

./2018/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 11 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKSHim 12 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Namun dari sisi lain bagi Pemohon Kasasi hukuman yangdijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanselaku perempuan terasa sangat berat ;Bahwa terhadap Pemohon Kasasi selain dari halhal yang meringankan sepertiyang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaituTerdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mempunyai anakyang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwabelum pernah dihukum, maka dalam kesempatan ini

2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

Nomor 2844 k/Pdt/2016September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPtk tanggal 23 Maret 2015 atasnama Terdakwa/Terpidana Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M.,(Asisten Pemerintahan/Sekretaris bukan Anggota PanitiaPengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentianA.M.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (/Inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.

Putusan Nomor 59 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT. BDG., tanggal 19Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. H.NADI SASTRAKUSUMAH tersebut: Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 2 Mei 2016 Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg; Membebankan Terdakwa Drs. H.

NADI SASTRAKUSUMAH tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.tanggal O02 Mei 2016 mengenai lamanya pidana penjara dan pidanakurungan pengganti pidana denda sehingga amar selengkapnya berbuny!sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung :10/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 November2010 Nomor : 332/Pid.B/2010/ PN.Sbr, dengan perbaikan sekedarmengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut1.

MohammadAskin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiHal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/201 1Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH ttd./H. R. Imam Harjadi, SH.MHttd./ Prof. DR.

Pandang Raya Kompleks ChrysantB. 16 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI/Tipikor Klas A Khusus Makassar tanggal 4 April 2016, Nomor : 271/ PDT /2016 / UB, yanag selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Il semulaMELAWANH. MUHAMMAD SABIR, Pengusaha, bertempat tinggal di JI. Mesjid RayaNomor. 194 Makassar, RT 004/RW001 Kelurahan Malimongan Baru, yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya H.

No.11, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri / Niaga / HAM / PHI/ Tipikor Kelas A Khusus Makassar tanggal 18April 2016 Nomor : 302/PDT/2016/UB yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERLAWAN I;2222 222 neoPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1/PDT/2018/PT MKStanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat

PUTUSANNomor 77/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :ALFIAN Umur +38 Tahun, Tanggal Lahir 30 Januari 1976, Pekerjaan Berdagang, AgamaIslam, Alamat Jalan Kereta Api Lama Lr.!.

,M.H dan SigidPurwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan padahari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh HakimAnggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanoa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDio. Dio.Ny. Irdalinda, SH.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadina Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;wonceeee= Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSRIL SABRI, SH.,MH dan ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH beralamat di Jl.

TUANGKUTambusai No. 500 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 4 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1042017 Nomor :23/SK/TPK/2017;wonnnnee Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.21/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr, tanggal 29 Maret2017 tentang Penunjukan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamistanggal 08 Juni 2017, oleh : EDITERIAL, SH., MH sebagai Hakim KetuaMajelis, SULHANUDDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. M.SURYADI, SH.

,MH Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, 13 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehJULIUS ANTHONY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan, Terdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,SULHANUDDIN, SH., MH EDITERIAL, SH., MHDr. H. M. SURYADI, SH.