Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal 96 dari 101 hal. Put.

Tipikor. Smg. tanggal 23Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo.

No. 2125 K/Pid.Sus/2012jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang benarbenar telah keliru :Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidakmenurutketentuan Undangundang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAPsehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatukelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa

dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :a.

Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dand.

Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.

Kesalahan Majelis Judex Facti Karena menerapkan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Tipikor Dalam Perkara a quo (Penerapan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Pemberantasan Tipikor terhadap perbuatan menerimahadiah USD 140.000 dari Waryono Karno);a.

Negara berdasarkan Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberatasan Tipikor adalah "menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor ini miripdengan ketentuan Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor yangberbunyi:"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

;Pemohon Kasasi menangkap bahwa kerancuan terjadi karena kalimat"nadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" pada Pasal12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaanobjek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening)sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undangundang PemberantasanTipikor;Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,halaman 220);Delik Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor ini berbedadengan delik dalam Pasal 12 huruf (a) Undangundang PemberantasanTipikor;Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor berasal dariPasal 419 KUHP; Pasal 12 Undang Undang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu kepada Pasal419 KUHP dengan merubah lamanya ancaman pidana.

Sianturi yang menyatakan bahwaada dua macam tindakan terlarang dalam Pasal 419 KUHP dilihat darisudut waktu yaitu sebelum pegawai negeri itu melakukan ataumembiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya (sub kel) (atau Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor) dan setelannya (sub ke 2) (atau Pasal 12 huruf(b) Undangundang Pemberantasan Tipikor); (S. R.

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan

Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal O01Desember 2014, No. 149/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikor atas nama Terdakwa ANDHI HARTOBin H.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDHI HARTO Bin H.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

Permohonan banding tersebut olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya padatanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, AktaNomor:16/Pid.SusTpk/2019/PN.Tjk.

Husin Enani.Terdakwa mengajukan permohonan banding beralasan Putusan/pertimbanaganPengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak cermat, dan keliru serta menyamaratakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

di bebaskan;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 28 Oktober 2019,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkatpertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwasecara subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

TUUA/BKDtanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya DenganJabatan;Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pertimbangan KasusTanggal : 19 Desember 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timurkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor800/IV.15711/TUUA/BKD/2018 tertanggal 23 Desember2019 Perihal Penyampaian Data tindak Lanjut PNS yangTerlibat Tipikor

SE, Heriansyah, ST dan Hidayatullah,SE, M.Si yang di tanda tangani oleh Zaitun Sriyana,SH Sebagai Kepala Sub Bidang Kedudukan HukumHalaman 28 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDPegawai pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Timur;Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda Kepada Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18U1/13261/PID.

denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis dengan pemeriksaan dan PutusanPengadilan TIPIKOR

akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaanyakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengantindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranyaberupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketabukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan

PPAN)diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau Tahun 2010 (fotocopy);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribuRupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Judex Facti telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian,menyangkut halhal sebagai berikut:Pertama:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakanDengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianakmenilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakuntuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke3 yaitumelanggar ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak

paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untukmelakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktiftindak pidana;Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukumpembuktiannya oleh Judex Facti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganputusan halaman 26 alinea ke4 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadapkeberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknumpetugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Musnah.37/ PPNS-Kan/ Lan.2/ PW.511/ XI/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1 A sesuai Surat Penetapan Wakil Kepala Pengadilan Negeri/ HI/ PERIKANAN/ TIPIKOR TANJUNG PINANG KELAS 1 A Nomor: 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg, tanggal 27 Nopember 2018.

Untung Saronohalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SgnizesWiyono Sukarno sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs. Kushardjono No.79/Pidsus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 21 Maret 2012, halaman199, JPU menuntut bahwa: 1. Terdakwa Drs. Kurhadjono bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, 2. TerhadapTerdakwa Drs.

No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tpk.Smg tanggal 21 Maret 2012 tidakdapat dibebankan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon,mengingat dalam dakwaan dan atau tuntutan dalam perkara a quotidak dikonstruksikan sejak awal dengan dakwaan penyertaan.Sehingga perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidikan ulang aliasnebis in idem;Bahwa terlebih lagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs.

Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1361K/Pidsus/2012 tanggal 18September 2012 jo No. 78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1552K/Pidsu/2012 tanggal 14Oktober 2012 jo No. 19/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama Sri Wahyuni, SE.,MM., diberi tanda P4;5.

PUTUSANNomor 84/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatunkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BILLY LAUREN LIOETempat lahir : Toboali (Bangka) QRUmur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 November 1969Jenis kelamin : Lakilaki SsKebangsaan : IndonesiaAlamat : JIl.Yos Sudarso Komplek

Pemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdA.WIBISONO, S.Sos MARIA SORAYA M SITINJAK, SHPerincian Biaya Sebagai Berikut:oS SPPendaftaran : Rp. 30.000,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas Panggilan : Rp. 60.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Juga sudah menghubungi orang tuanya diJawa tapi semua tidak ada respon.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengantergugat tersebut terjadi pada Bulan Juli Tahun 2016 yang akibat penggugatdengan tergugat berpisah ranjang sejak 17 November 2015 karena penggugatmasuk Penjara kasus Tipikor dengan Vonis 2 tahun 6 bulan. Denda dansubsider 1 tahun. Total hukuman 3 tahun 6 bulan. tergugat sudah tidak adakabarnya baru 1 tahun penggugat berada di dalam.

setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2008 bertempat di kantor Koperasi Guru Djatiwangi (KGD) Jalan PaseureuhanNo.15 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerah hukumPengadilan Tipikor