Ditemukan 20444 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825 B/PK/PJK/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
148 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
141 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — CV GLORY PERSADA MANUNGGAL VS CV GLORY PERSADA MANUNGGAL
169 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3768 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
268 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 06-10-2009 — Putus : 05-11-2009 — Upload : 17-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1793/Pdt.G/2009/PA.Lmg. Tanggal 5 Nopember 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 0
14 — 0
Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggeneng, Kabupaten Lamongan sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 267/31/X/2000 tanggal 18 Oktober2000 j.
Putus : 13-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2052/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 13 September 2018 — PT. MALINDO FEEDMILL TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
244 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 20-06-2006 — Putus : 22-06-2006 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 7/PDT.P/2006/PN.MGL,. Tanggal 22 Juni 2006 — S U G I O N O
70 — 5
70 — 5
Kutipan Akta Nikah Nomor. 267 / 6 / VIII / 1981tertanggal 5 Agustus 1981, tertulis atas nama pasangansuami istri MURAWAN dengan SUJINAN, yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Merakurak. (bukti P.3)4. Foto copy ljasah Sekolah Menengah Umum, tertanggal 30Juni 2005 atas nama TEGUH WAHYUDI, yang dikeluarkan olehKepala Sekolah PGRI Tuban (bukti P.4) 5.
Register : 04-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.Putu Budi Harijane
2.Kapolres Badung
54 — 43
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.Putu Budi Harijane
2.Kapolres Badung
54 — 43
Juni 2020,sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama PutuHal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 417/Padt.G/2020/PN Dps.Rosa Paramitha Dewi, SH , SH Advokat berkantor di Kantor Advokat Mila TayebSedana, SH dan Rekan beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, KerobokanBadung, berdasakan surat kuasa tertanggal 8 Juni 2020, sedangkan Tergugat IIhadir Stafnya yang bernama SYAMSU HIDAYAT ( Penyidik Pembantu WakatimPolres Badung ), berdasakan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINGAS/267
Putus : 06-03-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 65/Pdt.P/2012/PN.Kdr. Tanggal 6 Maret 2012 — L E S T A R I
17 — 2
17 — 2
Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/36/1976 tanggal 15071976 atas namaWIDJIANTO dengan LESTARI yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Mojoroto, Kota Kediri (P3) ;4.
Register : 15-12-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1912/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
Kewajiban awal Utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkanAkad No. 267 tanggal 23 September 2015 beserta seluruh turunannyasebagaimana tercatat pada pembukuan Pihak Kedua adalah sebagaiberikut: Outstanding Pokok :Rp 73.472.248,33 Outsanding Margin :Rp 23.070.888,22Hal. 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian Perkara No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Tmk Penalty :Rp 3.324.161,58 Biaya Perkara SRD eee seeeeeeeeeeees +Jumlah : Rp 99.867.298,13Pasal 3Jangka Waktu Penyelesain Utang Pihak Pertama Kepada Pihak KeduaPihak
Register : 26-06-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sit Tanggal 12 Juli 2023 — Pemohon:
NGADI RAHAYU
27 — 15
NGADI RAHAYU
27 — 15
BACHTIAR MAULANA HARIYANTO, Laki-laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 29 Januari 2013;
untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/ jual beli terhadap sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor : 01448/Desa Klatakan, dengan Surat Ukur No. 00468/KLATAKAN/2018, Tanggal 03/11/2018, Luas 267 m2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama HARIYANTO, yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT PEKANBARU Nomor 114/PDT/2010/PTR Tanggal 7 Oktober 2010 — Handy Englo.dkk vs Buddingh Seto.dk
65 — 40
65 — 40
., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
Register : 28-04-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 185/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 21 Juni 2012 — ANGELITA ROBERTA MOGOT, Melawan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, CS
117 — 31
117 — 31
Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I
Pemohon II
12 — 1
12 — 1
BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup