Ditemukan 51517 data
12 — 2
sebagai bagian dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehatkepada Pemohon agar bersabar sehingga dapat rukun kembali denganTermohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari
15 — 1
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
15 — 3
dinyatakantidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek(pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Pemohon adalah perangkat desa DiKabupaten Probolinggo, dan telah mendapatkan ijin ceraidari atasannya sebagaimana tertuang dalam surat KeputusanKepala desa Sumber Kembar tentang pemberian Izin perceraiantertanggal 5 September 2011 Nomor: O1/VIII/2011, olehkarena itu telah memenuhi ketentuan tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
10 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
17 — 3
dijatuhkan penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadi atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohontelah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
14 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
15 — 2
hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas ; $2 22222 n onan nnn nnn nnn nnn nnn enna nne Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; 22 ono nnn Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
8 — 0
2019/PA.SbyUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
7 — 3
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Pemohon II yangtertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 412/39/IX/1996 tanggal 05September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXX;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
65 — 11
sayangdengan anaktersebut;e Bahwa Pemohon dianggap mampu dan bisa memelihara dan mengasuh anak tersebutdenganMenimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka semuahak hak anak tersebut wajib dilindungi hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik11Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang PerlindunganMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudahpatutdipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari
1.ALI MUKTAR BIN H. FATIHUN
2.NURUL KHAMIYAH BINTI ROHMAT
15 — 2
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
63 — 7
EPSS) Sidoarjo.Yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa dalam persidangan;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barang bukti yang berupakwitansi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan petunjukpetunjuk dalam persidangan, jugaketerangan terdakwa dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut :1Bahwa pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 pada PT.
menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang samasekali/sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang yang ada dalam kekuasaan bukankarena kejahatan;Menimbang bahwa terhadap unsur kedua tersebut diatas, pengertian dengan sengajamenguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaanorang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, adalah menguasai suatu benda seolaholah Ja adalah pemilik dari benda tersebut padahal Ia bukan Pemiliknya;Menimbang bahwa, mendasari
Mengalami kerugian sebesar Rp. 37.120,185,(tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah ).Menimbang mendasari pada Fakta fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam Dakwaan ini telah dapatdibuktikannya;Halaman 25 dari 30 Putusan No. 456/Pid.B/2014/PN.SdaAd.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatan itu berhubungan denganpekerjaan atau jabatan atau memperoleh upah.Menimbang bahwa dengan unsur ketiga
63 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengusahadan pekerja, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 126 ayat (1) UU 13/2003 yang mengatur:Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh wajib melaksanakanketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa selain itu sebagaimana asas hukum /ex specialis derogat lexgeneralis, dimana ketentuanketentuan yang didapati dalam aturanhukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturanhukum khusus tersebut;Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggungatau mendasari
Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Dalil Atas Uang Paksa(Dwangsoom) Dan Peletakan Sita Jaminan;Bahwa dalam butir 6 petitum gugatan a quo, Penggugat mohon agarMajelis Hakim:Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugatlalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inimemiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa pada Poin 15 Posita (fundamentum petendl) dalam gugatannya,yaitu. dalildalil yang mendasari
suatu gugatan, Penggugat tidakmenguraikan secara jelas dasar argumentasi Tergugat harusmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat.Bahwa dalam butir 7 petitum gugatan a quo, Penggugat mohon agarMajelis Hakim:Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.Bahwa pada Poin 17 Posita (fundamentum petendl) dalam gugatannya,yaitu. dalildalil yang mendasari suatu gugatan, Penggugat tidakmenguraikan secara jelas dasar argumentasi urgensi perlunya putusanserta merta (uitvoerbar bij
105 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan:1.
Putusan Nomor 563 K/TUN/2017Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta hukum tersebut di atas,penerbitan objek sengketa sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuantentang halhal yang mendasari kebijakan mencabut hak pemakaiantersebut kepada Penggugat/Terbanding.
Halhal yang mendasari kebijakanatau diskresi sudah didasarkan pada alasanalasan objektif dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan serta hasil darikesepakatan bersama, maka tidak melanggar persyaratan diskresi yangditentukan dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan; (halaman 14 alinea 1 Putusan a quo);Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan seolaholahpenerbitan objek sengketa sudah dilakukan pemberitahuan sebelumnyadan dilakukan
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat oleh Tergugat adalah menindak lanjuti SuratTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 tentang PersetujuanPenerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat III (bukti P 3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor KU.602/AIRP/1988/2010 tanggal 16 Juli 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari
Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada(posita gugatan) perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerdata, maka tuntutan yang dapat diajukan adalah gantirugi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan II, sehinggamenurut Judex Facti yang dapat dikabulkan dalam gugatan hanya ganti rugiberupa sisa pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat berdasarkanSurat Perintah Mulai Kerja
Sedangkanyang dilarang oleh ketentuan Hukum formil Acara Perdata bagi Judex Factiadalah hanya tuntutan atau mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom)atas sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang mendasari padagugatan pembayaran sejumlah uang, bukan tuntutan kerugian materil bungaseperti dalam sengketa a quo.
34 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyampaikan:Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(3a) UndangUndang KUP, dan bukan merupakankeputusan;Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUndangUndang KUP yang mendasari
Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1740/WPuJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP;Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agakSKPKB PPN Nomor
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;Halaman 17 dari 34 Halaman.
17 — 2
Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohonyang bernama ERNAWATI lahir pada tanggal 31 Juli 2003 dengan seoranglakilaki yang bernama ANANG KURNIAWAN akan tetapi maksud Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan NgulingKabuapaten Pasuruan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.Kemudian Pemohon mohon agar
6 — 0
penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan ParaPemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
11 — 3
Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yangbernama XXXXX lahir pada tanggal 01 September 2004 dengan seorang lakilakiyang bernama RATNO SLAMET akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruandengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
11 — 3
Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama RISKAWATI lahir pada tanggal 12 Februari 2003dengan seorang lakilaki yang bernama MUHAMMAT MUSTOFA akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.