Rp. 5.000,00 PNBP......cccccccceceeeeseeeeeeeeenes Rp. 5.000,00+Jumlah : Rp. 176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (Heni).Banda Aceh, 18 Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003 Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bna

Bahwa gugatanPenggugat juga tidak jelas dan tidak terperinci, demikian halnya soalperubahan atau penambahan gugatan, hal ini telah menyalahi putusanMahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1074karena perubahan gugatan hanya bisa diijinkan asal tidak merubah positadan tidak merugikan hakhak Tergugat untuk membela diri dalampembuktian;Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor No.09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps tanggal 12 Februari 2019 tidak pernahmenyebutkan bahwa

PUTUSANNomor 87/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;.

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.181.000,Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. PaniteraA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 288../Pid/2018./PT.Bna

Tentunya untuk mengetahui fakta tersebuttidaklah terlalu. sulit karena Tergugat dapat dengan mudahnyamengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat, atau pihak pihakpenegak hukum yang terkait atau meminta informasi resmi dariPengadilan Tipikor Jayapura. n0n no nnn nn none19.Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar danbertentangan dengan ketentuan UndangUndang nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah pasal 86 ayat (1) yang berbunyi sebagaiDIST TRUL 3 =m nnn cr re Apabila

Lalabata, Kab.SoppengAgama : Islam Pekerjaan : IPNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge KabupatenSoppeng)Pendidikan : S.1Terdakwa ditahanoleh : Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ; Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember2012 Sampai dengan tanggal 1 Januari2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari

2014,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor: 0709/96/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014; ,Bahwa pada saat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'liktalak;Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Kalikondang, Demak, selama + 2tahun 3 bulan, lalu pada tanggal 17 Januari 2017, Penggugat ditahan diLembaga Pemasyarakatan Demak karena kasus TIPIKOR

Meteral oo... cee cee ee cee cee eee eee eeeeeeeaeeeaeeenees Rp.6.000,00Ml FRU sore xs cree ers es 2 crn erro ee re ere Rp. 10.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Hasrijal (Pemohon).Banda Aceh, 29 Mei 2019;PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM.SHNIP. 196107121982031004Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Bna

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11

., M.H.Panitera Pengganti,Nur Afifah, S.HHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

.39.974.035.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor 5/TIPIKOR/2021/PT. BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam TingkatBanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo oO FB WN FRo N. Nama lengkap : SUJA! Bin GANGSAR;. Tempat lahir : Cirebon;. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/16 Juni 1973;. Jenis kelamin : LakiLakti;. Kebangsaan : Indonesia;.

Menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) UU Tipikor yakni pidana tambahan tentang perampasan asset barangyang bergerak atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerdakwa, begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarangtersebut, termasuk tanah yang dibeli oleh Ir. Paino (tuntutan terpisah)seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Ummi Maskanah,SH.M.Hum sebagai Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandungmasingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Majelis HakimHalaman 32 dari 33 halaman putusan No. 5/Pid.Sus TPK /2021/PT. BDG.tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Belardaya, SH., tanpa dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTATTDElly Endang Dahliani, SH.MHTTDDR. Hj.

PUTUSANNomor : 16/Tipikor/2015/PN.Bgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan acarapemeriksaan biasa dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Adnan Aroko,SE.

sampai dengantanggal 29 Desember 2014;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014Nomor : Print05/N.7.18/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2015 Nomor : Print12/N.7.18/Ft.1/02/2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengantanggal 25 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu tanggal 18 Februari 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor

/2015/PN.Bkl sejak tanggal 18 Februari 2015 sampaidengan tanggal 19 Maret 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Maret 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengantanggal 18 Mei 2015;Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum INDRA SYAFRI,SH.

Gapoktan Sukajaya;1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmalayaatas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada PengurusGapoktan Karya Baru;Barang bukti dari nomor 1 s/d. 20 tetap terlampir dalam berkasperkara;Sedangkan barang bukti dari nomor 21 s/d. 38 dikembalikan kepadamasingmasing Gapoktan yang bersangkutan;9 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah)kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 26/TIPIKOR

berikut :1 Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yangtidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung serta memberi pertimbangan sendiri atas halhal yang lebihmemberatkan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan seluruh darikeberatankeberatan dalam Memori Banding;24Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 26/TIPIKOR

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom, Bin ABDUL KARIM LAISOUWtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 26/TIPIKOR

kertas folio yang tertulis Rp6.000.000,00 Kades Palingkau Sejahtera disertai tanda tangan dan capkepala Desa); Bahwa maksud dan tujuan saudari Terdakwa meminta sejumlahuang tersebut adalah untuk membantu biaya kunjungan bapak Kajati keKacabjari Kapuas Murung; Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan resiko apabilatidak menyerahkan uang tersebut, akan tetapi pada pertemuanberikutnya saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di Kapuas Murungnantinya akan 7 (tujuh) Desa yang akan di periksa oleh tim Tipikor

PoldaKalteng Terdakwa juga mengatakan agar Desa yang belum menyetorkanRp 6.000.000,00 agar segera sebelum ada tim Tipikor; Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, padasekitar bulan Oktober 2017, di ruang kerja Terdakwa pada KantorKecamatan Kapuas Murung sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)saat itu di terima langsung Terdakwa; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa saksi memiki usaha lain yakni Ketua Koperasi

Polda Kalteng Terdakwa jugamengatakan agar Desa yang belum menyetorkan Rp 6.000.000,00 agarsegera menyetorkan sebelum tim Tipikor;Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN PIk Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi apabilasaksi tidak memberikan uang tersebut tanggung sendiri resiko,selanjutnya ada pertemuan kembali saat itu Terdakwa mengatakanbahwa di Kapuas Murung nantinya akan ada 7 (tujuh) Desa yang akandiperiksa oleh tim Tipikor Polda Kalteng, Terdakwa juga mengatakan

agarDesa yang belum menyetorkan Rp 6.000.000,00 agar segeramenyetorkan sebelum ada tim Tipikor; Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, padasekitar bulan Oktober 2017, di ruang kerja Terdakwa pada KantorKecamatan Kapuas Murung sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)saat itu diterima langsung Terdakwa; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa saksi memiliki usaha lain yakni: Jual beli gabah; Buka warung makan

PoldaKalteng; Bahwa kalau tidak ada kalimat itu yang mengancam saksi tersebut,saksi berani tidak memberikan uang tersebut; Bahwa Team dari Tipikor Polda Kalteng tidak ada datang keKapuas Murung; Bahwa tidak ada pihak dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengahdatang ke Kapuas Murung; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksiberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari usaha saksi

turut sertamelakukan dengan YERMIAS KMUR, BSc selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Adrianus, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dalam berkas perkaraterpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR

No. 1958 K/Pid.Sus/2015terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau ditahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR Jayapura, selaku Pegawai Negeri atau orang selainPegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secaraterus

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1958 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :tid./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya,sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding,sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;Halaman I dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY..

04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.Primair:Bahwa terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI selaku ketuatim verifikasi PNPMMPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun pada hari dan tanggalyang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 sampaidengan bulan Maret 2014 atau pada waktu tertentu termasuk dalam bulanJanuari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di DesaKedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau di tempattertentu. yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 08 Mei 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;= Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Tasikmalaya hanyalah untukkepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama penguruskelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih KecamatanSukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah Terdakwasampaikan kepada anggota dan mereka bukan seharihari sebagai peternakdomba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternakdomba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalin Kecamatan SukaratuKabupaten Tasikmalaya;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya,Penggugat sebagai terdakwa berdasarkan bagian amar PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm padatanggal 6 Mei 2020 jo.

Sipil, danKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018,dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta mempertimbangkanisi Putusan Pengadilan Tipikor