PUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :YETRO,SE BIN DARDAUL NGANDOH ;NamaTempat Lahir : Telekoi (Pendang) ;Umur/ tanggal lahir : 37 tahun /11 Nopember 1975 ;Jenis Kelamin

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangkarayasejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berturutturut :a.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13Agustus 2013 Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

WATI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/dtanggal 10 Januari 2012 ;e Penetapan No : 34/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG tanggal 15 Desember 2011 untukTerdakwa.VI, GUSMAN EFENDI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10Januari 2012 ;2222554 Penangguhan Penahanan 5Untuk Terdakwa IV (SUSI SUHENI, S.Kh) di tangguhkan Penahanannya berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 4 Januari2012 sampai dengan sekarang ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Padang ;Penetapan

No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untuk Terdakwa.I,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 10Januari 2012s/d tanggal 10 Maret 2012 ;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang ;Penetapan No : 36/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 untuk TerdakwaI,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 11Maret 2012s/d tanggal 9 April 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang

Bunda II B No. 11 Ulak Karang, Kota Padang.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20Desember 2011 Nomor : 22/XH/SK/Pid/TPK/2011 dan berdasarkan Penetapan MajelisHakim tertanggal 21 Desember 201 1.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ; == 222 n nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Padang No : 19/Pid.B / TPK /2011/PN.PDGtanggal 13 Desember

Puwatu Kota Kendari SulawesiTenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para PenasihatHukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 304/Tipikor/PN. Kdi/2019 tanggal 28 Juni 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa H.

RIDWAN, S.Sos, M.Si diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS07/RP9/Ft.1/06/2019tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :Primair :w Bahwa terdakwa H.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

RIDWAN, S.Sos, M.Si telahdinyatakan terbukti Ssecara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.

(Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bna

telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1871084902930005, umur 25 tahun, agamaIslam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempatkediaman di Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kecamatan Teluk BetungSelatan Kota Bandar Lampung, namun sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui KotaBandar Lampung (Tipikor

PUTUSANNomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama Lengkap : SATRIA Bin SUNARYO. ~~Tempat lahir : PersatuanAsahan (Sumut). QRUmur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1989. YWJenis Kelamin : Lakilaki.

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokatpada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantordi Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkanSurat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca suratsurat/berkas perkara;Telah mendengar

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2014dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

., dan telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasinsesuai Akta Nomor 23/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm;Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari2014 ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn ;e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :490/Pen.PID.Sus.K/2013/PT.MDN tanggal 04 Desember 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

untukmempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013 No : 79/Pid.Sus.K/2013/PN38Mdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013, Memori Banding yangdiajukan Penuntut Umum serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara inimaka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada padaPengadilan

Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakimtindak pidana Tipikor pada tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar kecualimengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada poin pertamamenyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang halhal yang meringankan Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa menyatakan terusterang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Namun dipersidangan Terdakwaberdalih penyerahan Uang

PUTUSANNomor 122 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembaliyang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terpidana:Nama : H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. ;Tempat Lahir : Sragen ;Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/16 Oktober 1950 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet JakartaTimur ;2.

Tipikor Smg., jo 1361 K/Pid.Sus/2012 joNo.78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Terpidana H.

(Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNo.78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg hal: 255256).Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah, berkaitan kKewenangan Kepala Daerahselaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerahmendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada SekretarisDaerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No:27 Tahun

Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung selaku HakimAnggota dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terpidana mengajukan Novum :a. PK1 : LHP BPKRI atau audit BPKRI atas Laporan keuangan PemdaKabupaten Sragen tahun 2011 tanggal 23 Mei 2012 ;b.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H.,C.N. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDH. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.TTDH. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,TTDSri Asmarani, S.H.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 yangdiajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015;Hal. 50 dari 73 hal. Put.

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A knusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDGtanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uangpengganti sehingga amar putusanya adalah menyatakan Terdakwa ASEPHIDAYAT, BBA bin H.

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kela A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

,M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.tid./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :tid.

01 dan surat keterangan jual beli Nomor :592.2 tanggal 16 April 2017, juga terbukti dengan tidak ditandatanganisurat Akte Jual Beli (AJB) oleh PPAT Kantor Camat Montasik ataspermohonan Terbanding/ Penggugat, namun fakta persidangan ini samassekali tidak dimuat dan atau dicantumkan baik didalam pertimbanganhukumnya maupun didalam putusan A quo oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jantho.Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini.Apabila Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Cq Majelis Hakimyang memeriksa, Mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikanputusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku, mohon putusan yang seadiladilnya.

Parigi Moutong, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Paluyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan

Parigi Moutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargayang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukanperbuatan Tersebut , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa

sekitarpukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugattelah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distopsecara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawanTergugat yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yangberjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsungkontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CSakhirnya STNK Penggugat berikan tetapi mobil masih Penggugatkuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan TipikorSemarang selesai.Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor

Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masihmenyatakan Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesaiHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPenggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMGCabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 BSemarang, dengan cara mereka sebagaian membuntuti dan sebagiandidepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam MobilPenggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut

Bahwa peristiwa hukum Pinjam Meminjam tersebut juga telah diakuikebenarannya oleh TERGUGAT Il sebagai TERDAKWA dalam sidangPidana KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2008dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 316 pada bariske17 berbunyi : DANA YANG DIPINJAM OLEH SAKS!

1 GUSTI NGURAHAPRIADI AVIANTARA alias AGUNG SEBESAR RFP.3.500.000.000, (TIGA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH), demikian juga keteranganPENGGUGAT sebagai SAKSI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara KORUPSI dengan TERDAKWA AGUS SAPUTRA /TERGUGAT Il di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur sebagaimanatertuang pada halaman 204 sampai halaman 210 Putusan Pidana Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM, Tanggal 18 Juni 2008 dimana PENGGUGATsebagai SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah : BahvaHaL

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL, tanggal 13 Maret 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim; 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL,tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;3.