Ditemukan 8126 data
119 — 69
Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut, Pimpinan DPRDKabupaten Maluku Barat Daya mengusulkan pemberhentianantar waktu kepada Tergugat melalui Bupati Maluku BaratDaya kepada Tergugat dan untuk menindak lanjuti surat dariPimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, melaluiSuratnya Nomor : 160/484/2013, tanggal 28 Oktober 2013menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat kepada Tergugat;.
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahunb1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan demikian terhadap sengketa ini dapat digugatpada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat yangtelah menerbitkan Obyek Gugatan tersebut di atas padatanggal 02 Januari 2014 ketika Tergugat menyerahkan obyekgugatan kepada Penggugat, pada saat Penggugatmenyerahkan Surat Dewan Penegasan PAW
Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangansekalikali Tergugat tidak berkepentingan untuk mengintervensi danatau mengarahkan Partai Politik untuk melakukan pemberhentian danatau PAW Anggotanya di DPRD, sehingga proses pergantian danPAW Penggugat adalah murni Hak Mutlak dari Partai Patriot yangkemudian digunakan sesuai dengan ketentuan yangDSTA Kus aeenne se eeeee nner enHal. 19 dari 42 hal. Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABN6.
BupatiKabupaten Maluku Barat Daya; Bukti T5 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.01/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Partai Patriot Kabupaten Maluku Barat Daya,tertanggal 28 Agustus 201 3; Bukti T6 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.02/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Pengurus Antar Waktu Partai Patriot KabupatenMaluku Barat Daya, tertanggal 26 Agustus Bukti T7 : Foto
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.
106 — 44
Sehingga penyelesaian di tingkatDPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarang Penggugat tetap menjadiAnggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sah bedasarkan Hasil PemilihanUmum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUSRAGA, SH atas pengajuan Dewan Pimpinan
Cabang PARTAI DEMOKRASIPDIP Kabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan SekretarisDPC PDIP (Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW danKeputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINANPUSAT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUSSUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telah dipecatmelalui Surat Keputusan
Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbaytaggal 5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidakbenar, karena selama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadirjuga dalam rapat, namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuaiSurat Keputusan DPP PODIP210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIADEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 ;d.
Surat DPC PDIPKabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Nagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernahdisampaikan kepada Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP);Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPG12.
Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelumHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPGmasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;7.
17 — 0
Kapadia (istri Pewaris/Pemohon I);
- Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Pewaris almarhum Joeb Abdulhussain Vasenwala Bin Abdulhusain Vasenwala berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama Joeb Abdul Husain Vasenwala terletak di Desa Denpasar, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga
meter persegi) berdasarkan Surat ukur No. 22/1969 Tanggal 20 Djuni Tahun 1969 sesuai ketentuan hukum;
- Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris almarhum Joeb Abdulhussain Vasenwala Bin Abdulhusain Vasenwala berupa tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1450004288490, atas nama: Joeb Abdulhusain Vasenwala / Rafiqa
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil keputusan Rapimcab yang Penggugat terima pada tanggal April2012 tersebut, salah satu pointnya mencabut keanggotaan Penggugat sebagaiAnggota PPP dan Pengajuan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD RejangLebong;Bahwa terkait hasil Rapimcab tersebut, Penggugat keberatan dan merasadirugikan karena pelaksanaan Rapimcab tidak mengundang Penggugat baiksecara lisan maupun tertulis.
Tentang pencabutan Penggugat sebagai AnggotaPartai PPP dan Pengajuan PAW Penggugat tidak melalui prosedur danmekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai PPP;Pada tanggal 2 April 2012 Penggugat menyampaikan klarifikasi atau keberatanterhadap hasil Rapimcab tersebut ke DPW, untuk mendapat rekomendasi DPPPPP.
Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten1819202122Rejang Lebong Nomor: 025/DPCRL/II/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalpencabutan keanggotaan partai dan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW)dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadapsaudara Erfensi, SH. (Penggugat);Bahwa terkait dengan keputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut,Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tersebuttidak melalui prosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.
Tentang pencabutan Pemohon sebagaiAnggota Partai PPP dan Pengajuan PAW Pemohon tidak melalui prosedurdan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai PPP.ePada tanggal 2 April 2012 Penggugat menyampaikan klarifikasi ataukeberatan terhadap hasil Rapimcab tersebut ke DPW. untuk mendapatrekomendasi ke DPP PPP.
Yang berdasarkan SuratDPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 025/DPCRL/II/2012Tanggal 30 Maret 2012 perihal Pencabutan Keanggotaan Partai danPengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH.
166 — 65
Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW
Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah.....telah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan
Tata Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan
DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW
)...34(PAW) tidak terbukti dan secara hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkanbahwa justru.
46 — 81
(photokopi sesuai dengan aslinya);6 Bukti P6 : Photokopi Surat dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Universitas mayjen Sungkono tanggal 07 Oktober 2013 Nomor: 12/LKBHUNIMAS/X/2013 Perihal : Mohon Penundaan PAW. (photokopidari photokopi);7 Bukti P7 : Photokopi Surat dari Partai Keadilan Sejahtera tanggal 9Juli 2013 M.
Adapun alasan hukum dari Pemberhentian Antar Waktu(PAW) AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuandimaksud adalah karena:i). Meninggal Dunia,ii). Mengundurkan Diri, dana758ili).
Diberhentikan.Menimbang, bahwa Anggota DPRD periode 20092014 hasil Pemilu Tahun 2009yang kini telah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbeda untuk PemiluTahun 2014 dapat dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) melalui dua pintuberdasarkan mekanisme UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo. UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yaitu :1 Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendirisecara tertulis;2.
Akan tetapi apabila Partai politik yang mencalonkan bersangkutan tidakmemberhentikannya sebagai Anggota Partai dan tidak juga menariknya sebagai AnggotaDPRD, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD.Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan PAW Anggota DPRD dariaspek diberhentikan oleh Partai Politik (Pasal 332 Ayat 1 huruf c dan Pasal 383 Ayat 1huruf c UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo.
119 — 45
Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. Edi Sukamto kepada Sdr. Isa Ansori, SH dari Partai Hanura.. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 4Oktober 2016 telah mengeluarkan surat No. 170 /865/DPRD/2016 yang ditujukankepada Gubernur sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas Utara. Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. A. Bastari Ibrahim kepada Sadr.
DALAM PROVISI1.Mengabulkan Permohonan Provisional PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ilseluruhnya.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto, kepada sdr. Isa Ansori , SH.dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor : A.136/DPPHANURA/VIII/2016. Tanggal 10 Agustus 2016.
Bastari Ibrahim.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.
Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. A. Bastari Ibrahim kepada sdr. Rinta Misardengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HatiNurani Rakyat pada tanggal 5 Agustus 2016. dengan tanpa didukung dasarhukum yang berlaku telah mengeluarkan surat Nomor : SKEP/131/DPPHANURA/VIII/2016.
Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.
128 — 42
Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013sedangkan Penggugat telah menyampaikan informasi tentang penolakan sertaadanya upaya perlawanan serta gugatan hukum terkait proses PAW danpemecatan terhadap Penggugat yang dilakukan tanpa prosedur sejak tanggal 20Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelas meskipun jauhsebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwa Penggugatmenolak usulan PAW dari Ketua DPDPPPI NTB terkait jabatan Penggugat padaDewan
Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; 6.
Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; b.
yang dilakukan tanpaprosedur sejak tanggal 20 Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelasmeskipun jauh sebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwaPenggugat menolak usulan PAW dari Ketua DPDPPPI NTB terkait jabatanPenggugat...telah kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi NTB..dst, dalil Penggugat ini jelas menyatakan bahwa Penggugat tidakPAGEmenyampaikan permasalahannya kepada Tergugat.
Nomor :018/DPDPPPI/NTB/XI/2012, tertanggal 5 Nopember 2012, Hal: Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.Adnan Kasogi, S.H., Anggota DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat. (fotokopi darifotokopi);2. Bukti T2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia Nomor : 0606/SK/ DPPPPPI/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, tentang Pencabutan Keanggotaan/Pemecatan Sdr. Adnan Kasogi, S.H., sebagai Anggota PartaiPPPI dan Pergantian Antar Waktu.
146 — 31
Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.
Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.
Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.
Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.
pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
lain;Namun, dari ketentuan Pasal 332 ayat 2 UndangUndang No.27 Tahun 2009Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah patut dibuktikanterlebih dahulu alasan Tergugat untuk mengusulkan Penggantian Antar WaktuPenggugat selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.Bahwa Tergugat dalam Surat No.06/F.PG/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013Tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW
Sehingga,Tergugat tidak dapat menggunakan standar suka atau tidak suka denganseseorang untuk menjadi dasar pemberhentian atau penggantian antar waktuterhadap seseorang tersebut;Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Surat No.P189/GOLKARSUMSEL/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Usulan PAW Anggota Fraksi PartaiGOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Penggugat. (Bukti P5);Hal.3 dari 20 hal. Put.
Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Tergugat No.P197/GOLKARSUMSELA/II/2013, tanggal 31 Juli 2013 Tentang PAW AnggotaFraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n H.Rodi Wijaya,S.E.,M.Si.
;Oleh karenanya berdasarkan objek sengketa dalam perkara ini danberdasarkan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi yang kontradiktif itu,6dapat diketahui bahwa Judex Facti telah keliru membuat pertimbanganhukum seolaholah perkara ini prematur karena belum diselesaikan diinternal partai;Bahwa menurut dalil Tergugat/Termohon Kasasi: demi menegakkan disiplinorganisasi dan wibawa partai, Tergugat mengusulkan PAW ini sesuai denganPasal 332 ayat 2 huruf e UndangUndang No.27 Tahun 2009 jo.
,S.Sos.; dan Surat Tergugat/Termohon Kasasi NomorB311/GOLKAR/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 Tentang Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Surat Tergugat/TermohonKasasi No.P197/GOLKARSUMSEL/VII/2013, Tentang PAW Anggota FraksiPartai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n.
60 — 7
Akhiryapada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 sekitar pukul15.30 Wib. terdakwa LILIK dan saksi STEVANUS ditangkapoleh saksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian Resort Sukoharjo. Setelah itu terdakwaLII.IK dilakukan test urine dan hasilnya Positifmengkonsumsi zat narkotika sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Psikotropika / Narkotika melalui Test Urinedari Poliklinik Bhayangkara atas nama LILIK SETYO PURWOKOalamat Dk.
SRI YUDA PAW, Amd. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkanyang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bersama sama dengan saksi DEDIK PRAYUDI danTeam dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi bersama sama dengan saksi SRI YUDA PAW, Amddan Team dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.
paketganja tersebut di buka dan sebagian digunakan / dihisapbersama sama dengan cara ganja kering tersebut diremasbiar hancur kemudian dicampur dengan rokok selanjutnyadilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan akhirnyadihisap sampai habis ; Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / menghisap ganjatersebut tanpa dilengkapi dengan rekomendasi' atau ijindari dokter yang berwenang ;Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember2007 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksiSRI YUDO PAW
Bertempat di rumah kost WismaSeroja Gang Menco Nomor 28 Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan tidak bisatidur terdakwa telah mengambil I(satu) linting ganjamilik saksi STEVANUS yang ditaruh diatas almari kamarsaksi STEVANUS dan selanjutnya ganja tersebut dibakar16dan dihisap sendirian sampaiBahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 nopember2007 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap olehsaksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian ResortSukoharjo
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV/2004, tanggal 24 Juli 2004, yang memberhentikan ParaPenggugat sebagai Anggota Golongan Karya (Golkar) KabupatenLombok Tengah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;13.Bahwa gugatan ini didasarkan oleh keadaan yang sangat mendesak danurgen dan mengingat proses persidangan akan diperkirakan cukup lama,maka gugatan ini dimohonkan terlebih dahulu untuk diputuskan segeradengan putusan propisi agar Tergugat untuk menarik kembailipengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW
Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang berwenang,untuk menarik kembali atau) menangguhkan proses ataukeputusan mengenai Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)untuk Para Penggugat sebagai Anggota Dewan PerwakilanHal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2006 K/Pdt/2007Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Periode 20042009 ;B. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Bahwa secara Yuridis Formal justru dengan diterbitkannya SuratKeputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il Partai GolonganKarya (Golkar) Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV2004 TANGGAL 24Juli 2004 tentang pemberhentian Pemohon kasasi dari keanggotaanPartai Golongan Karya Kabupaten Lombok tengah oleh pihak TermohonKasasi dan selanjutnya telah mengusulkan penggantian antar waktu(PAW) pihak Pemohon Kasasi sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah masa keanggotaan2004
2009 adalah menunjukkan sifat yang sangat mendesak dan harusmendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan perlindungan hukumyang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimanadengan diterbitkannya surat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten LombokTengah dan surat pengusulan PAW (Penggantian Antar Waktu) pihakPemohon Kasasi oleh pihak Termohon Kasasi tersebut adalah jelassangat merugikan dan mengganggu ketentraman pihak Pemohon
Kasasisebagai Anggota Dewan Terpilih periode 2004 2009, sehingga dengandemikian cukuplah beralasan hukum terhadap tuntutan Provisi pihakPemohon Kasasi sangatlah mendesak untuk dilaksanakan denganmenghukum Tergugat /Termohon Kasasi dan atau siapa saja yangberwenang untuk menarik kembali atau menangguhkan proses ataukeputusan mengenai pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) untukHal. 12 dari 17 hal.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Fattah, SH.Pada tanggal 26 Juli 2010 telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Batang Hari;2 Bahwa Penggugat seharusnya sudah diajukan sebagai calon Pengganti AntarWaktu (PAW) menggantikan H. Abdul Fattah, SH sejak tanggal 26 Juli 2010,hal mana sesuai dengan surat pengunduran diri H.
Abdul Fattah, SH, namunhingga Bulan Desember 2011, Penggugat tidak pernah mendapatkanpemberitahuan dan atau diajak berkomunikasi oleh Tergugat III (DPD II DewanPimpinan Daerah GOLKAR Kabupaten Batang Hari) tentang pengajuan diriPenggugat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;3 Bahwa Penggugat juga tidak pernah diberitahukan melalui surat resmi dandimintai klarifikasi untuk verifikasi oleh Tergugat V (Komisi Pemilihan UmumKabupaten
Batang Hari) tentang pengajuan dirinya menjadi calon anggotaDPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu (PAW);4 Bahwa Tergugat IV telah menerima dan mengusulkan proses PAW atas namaorang lain dan bukan atas nama Penggugat, hal mana dengan diterbitkannya suratTergugat IV Nomor: 06/KPUKab/005.435322/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012dan Berita Acara Nomor: 05/BA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentangpemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggotaDPRD Kabupaten Batang Hari hasil PEMILU
Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. H.A. Fattah, 2.
No. 749 K/Pdt.Sus/2012Namun di sisi lainnya Judex Facti dalam amar putusannya dalam pokok perkarapada angka 7 disebutkan bahwa Menghukum Para Tergugat untuk segeraMenetapkan dan Mengusulkan Penggugat sebagai Calon Anggota LegislatifPengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Batang Hari Periode 20092014 dari Partat Golongan Karya(GOLKAR)*.
Terbanding/Terdakwa : FITRIANI ALS ALUS BINTI MAT JAINI
57 — 39
Ashari , seketika itu datang BU FAUZIAH AlsMAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphoneBlackBaerry 9780 warna putin dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkap!
dengan dengan kotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa bersedia untuk membeliHandPhone tersebut, namun pada saat itu terdakwa sedang tidak memeganguang maka BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruhagar terdakwa memegang HandPhone tersebut.
waktu 2 (dua) harikemudian terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkanHandPhone tersebut kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah)yang merupakan anak buah ayah terdakwa dengan harga Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dan ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) setujuuntuk membeli HandPhone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebutakan dibayar setelah terima uang gajian.Bahwa HandPhone yang dibeli oleh terdakwa FITRIANI Als ALUS BintiMAT JAINI dari BU FAUZIAH Als MAK PAW
(Daftar Pencarian Orang)kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada ARBIN Als DAENG (BerkasPerkara terpisah) yang sebenarnya merupakan Handphone milik saksiMAHMUDDIN.Bahwa terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI seharusnya patutmenduga bahwa HandPhone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomor PIN :27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar PencarianOrang), kKemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkaraterpisah) diperoleh dari kejahatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana
61 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KABUPATEN OGAN KOMERINGULU, berkedudukan di Jalan Garuda RukoDepan SPBU UB, Jalan Lintas Baturaja Timur,Kabupaten OKU;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW
) atas diri Irsan YuliadiAudi/Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda prosesPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten OganKomering Ulu atas nama Irsan Yuliadi Audi/Penggugat, hingga adakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dalam halPara Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi ini;Dalam
Nomor 6 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentangPenggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi Audi Anggota DPRDKabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah bataldan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;Mengembalikan segala harkat dan martabat Penggugat seperti semula;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat
Nomor 6 K/Pdt.SusParpol/2018Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyisebagai berikut:10.Mengadili:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenangwenang, melanggar hukum, melanggar AD dan ART Partai Nasdem danperaturan partai lainnya;Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentangPenggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
fotocopy Objek Sengketa tersebut:Bahwa ternyata penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugatdidasarkan atas usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : ST/10127/BDPDGERINDRA SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015perinal usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama saudara EVEREADYSITORUS, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GerindraNomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015Perihal : PAW
Penggugat:Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan PemberhentianAnggota tersebut adalah tidak sah karena melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW
EVERADY SITORUS:;Bahwa penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utaraadalah untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat ( DPP)Partai Gerindra Nomor 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUSadalah berdasarkan
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utarayang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Sumatera Utara Nomor ST/ 10 127/B DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas namaSdr.
) kepadaPemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannyasebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatmenunjukkan Objek Sengketa a quo bukan untuk meminta persetujuanKPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD ProvinsiSumatera Utara.
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1) Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secarakeseluruhan;2) Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperolehputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selurun putusandan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, TurutTergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yangberkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW
) atas namaPenggugat berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusParpol/20193) Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, TurutTergugat Ill, Turut Tergugat IV untuk menghentikan semua proses,perbuatan atau tindakan dan pengambilan putusan dan/atau keputusanapapun berkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) atas namaPenggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Dalam Pokok Perkara:1)2)3)4)))6)1)8)9)
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum terkait perbuatan dan/atau tindakanTergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRDKabupaten Mojokerto atas diri Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat permohonan nomor:251/DPC03
Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaikeabsahan tindakan Termohon Kasasi mengenakan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRDKabupaten Mojokerto, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasiadalah melawan hukum;2. Bahwa Judex Facti mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi bahwagugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur karenapenyelesaian sengketa a quo belum pernah diajukan ke MahkamahPartai Kebangkitan Bangsa sehingga beralasan untuk tidak diterima;3.
YAKOBUS SUSU,S.Ip
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PDIP KABUPATEN NAGEKEO
108 — 38
Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan
Cabang PARTAl DEMOKRASI PDIPKabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP(Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPPPDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/X1/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRDKabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telahdipecat melalui Surat Keputusan
Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.
Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.
Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelummasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini ;7.
99 — 22
demokrasi yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRD Kabupaten SidenrengRappang yang terpilin dalam Pemilu legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilinan 4(empat ), yaitu Kecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana diuraikandiatas tersebut, sehingga saat sekarang ini Penggugat mengalami suatu rencanaPemberhentiian dan Penggantian Antar Waktu (PAW
yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRDKabupaten Sidenreng Rappang yang terpilin dalam Pemilu18.19.20.15legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilihan 4 (empat), yaituKecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugatsebagaimana diuraikan diatas tersebut, sehingga saat sekarang iniPenggugat mengalami suatu rencana Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu (PAW
) Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui berita tentang PAW di Partai Golkar dari mediamassa dan juga dari temanteman saksi yang mantan pengurus DPD Golkardapil Sidrap ;Bahwa sebelumnya saksi adalah sebagai pengurus sampai dengan periode2010 dan menjabat sebagai wakil sekertaris DPRD Sidrap;Bahwa jabatan A.
Sukri Baharmana di PAW;Bahwa yang saksi ketahui orang biasadi PAW antara lain adalah1. Orangnya meninggal dunia;2. Orangngya sakit yang tidak bisa sembuh (kronis);3. Orangnya Pindah Partai ;Bahwa saksi tidak pemah mengkonfirmasi dengan teman saksi kenapa sampai A.Sukri di PAW;Bahwa sepengetahuan saksi A. Sukri belum meninggal dunia, tidak sakit, dantidak pindah Partai ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa langkah yang diambil A.
Sukri terhadap PartaiGolkar atas PAW tersebut selain dari gugatan ini;Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada pengurus yang melanggarAnggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai, Dewan pengurus partaimemanggil bagi pengurus partai yang melanggar tersebut untuk dikompirmasi;24Bahwa Setelah dikompirmasi maka dirapatkan dulu secara internal ataspelanggaran yang dilakukan itu, baru diambil sikap terhadap pelanggaranyang dilakukan orang tesebu;Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2004 sampai dengan tahun
20 — 13
9/Pdt.P/2014/PAW/PA.TTE