Wonosari Kabupaten Bondowoso padatanggal 15 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/18/VIII/201415 Agustus 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Bdw.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/28/AD/K/02/

No 33/Pat/2016/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS1Bahwa PENGGUGAT dalam gugatanya pada posita ataufundamentum petendi tidak mendasarkan pada dasar hukum( recht grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatandari penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhisyarat formil ;.

sebagaiPenggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik terhadapPenggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, yangmaksud dan tujuannya adalah seperti diuraikan diatas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti secara cermat putusan Pengadiln tingkat pertama makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karenadalam pertimbangapertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang mendasari

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa jelas harusnya Para Terlawan tahu benar tempat dan kedudukanhukum Pelawan I, karena tempat dan kedudukan hukum adalah merupakankepastian hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum dan dalam hal inidalam pengeluaran keuangan pertanggung jawaban adalah sangat berbedakarena pemilik sahamnya berbeda orang;Bahwa dengan mendasari

eksepsi Tergugat II sekarang Pelawan Il yangdikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakan putusantersebut di atas karena disisi lain Mahkamah Agung Republik Indonesiamemberi putusan mengabulkan eksepsi Tergugat /Pelawan danmengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian menunjukkan ketidakadanya kepastian hukum;Bahwa dengan mendasari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 61PK/Pdt.Sus/2012., tanggal 17 Oktober 2012 junto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 30 September 2009

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90

tahun,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa penggugat tidak sependapat dengan eksepsitergugat yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur (obcuurlibels), Karena menurut penggugat, gugatan penggugat tersebut baik positamaupun petitumnya disebutkan dengan jelas alasan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat tersebut;2.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatsering marah marah kepada penggugat dan anaknya tanpa sebab;dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;b. Bahwa Tergugat tidak sependapat Tergugat keraskepala minta menang sendiri; dijadikan dalil dalam gugatan karenatidak ada dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan penggugat;C.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugattidak pernah melaksanakan sholat, akibat perbuatan tergugat tersebuttimbulah percekcokan yang teruS menerus antara penggugat dantergugat; dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukumdan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;d.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatmeninggalkan penggugat dan anaknya, setelah tergugat menjualsebidang tanah pekarangan dan membawa semua uang hasilpenjualan tanah tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluhlima juta rupiah); dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat;Hal 13 dari 32 Hal Put No 1602/Pdt.G/2018/PA.Sbyadalah tidak benar dan cacat hukum sehingga apa yang didalilkan olehpenggugat adalah batal

No. 0453/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohonpada tanggal 08 Juli 1968 telah melangsungkan perkawinan sah denganseorang lakilaki bernama XXXX, dan telah mendapat Buku Nikah yangdikeluarkan

Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikutsurat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst,tanggal 11 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17April 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/10/IV/2002 tanggal 17 April2002 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/33/AD/K/02/IV

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;2 2222220 222 2Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/153/AD/K/I02

Terima kasih;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Tergugat I:Gugatan Obscuur Libel;1 Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel;2 Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dijelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugat danTergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asas jelasdan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;3 Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat Idalam perkara a quo juga tidak jelas;4 Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut di

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Perkara Tindak Pidana Desersisebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalamwaktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan3 (tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan serta Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak

Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari

Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42