PUTUSANNo. 639K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDIN MAHMUD alias RUDIMAHMUD ;tempat lahir : Dompu ;umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1964 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kec.Pajo ,Kab.Dompu ;agama : Islam;pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahanan :karena didakwa :Bahwa

sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 ;Hal 1 dari94 hal Put.No.28/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke 1 sejak Tahanan Kota,sejak tanggal 02Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke2 Tahanan Kota, sejaktanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;6 Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 23 Maret 20015 sampai dengan tanggal 11April 2015.7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;8 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru di Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei2015 ;9 Perpanjangan pertama oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 25

Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;12 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Setelah menjalanipersidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Termohon divonis 3(tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan;Bahwa Termohon setelah menjalani' masa tahanan di LembagaPemasyarakatan Wanita Bulu Semarang, akhirnya dibebaskan padabulan April 2018.

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, terhadap putusantersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi TerhadapPutusan Gugatan Paten Nomor 02 K/Pdt.SusHKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.juncto Nomor 28/Pdt.SusPaten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor

Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding / semula Turut Tergugat;halaman 2, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 3 Nopember 2017, Nomor 93/Pen.Pdt/2017/PT Bna serta berkasperkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2017/PNBna, tanggal 18 September 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya

Rp.veceeeeeeeeeee 4, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAUsman, S.H Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap sejak tanggal3Juli 2018 sampai dengan tanggal1 Agustus 2018;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap Il sejaktanggal2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal31 Agustus 2018;Terdakwadidampingi oleh Taufik M.

adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor

Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor

dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor

Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi

Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.

Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengantanggal 8 Oktober 2021;11.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengantanggal 7 Desember 2021;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Akhmad BumiS.H, Rizal Simon Thene, S.H., M.Hum., Ahmad Aziz Ismail, S.H., dan AbdulHamid, S.H., kKesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat dijalan JI.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021, Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Yohakim Yuvenalis B.

puluh empat rupiah), denganketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negaratersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnyadilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabilaTerdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka oleh karena alasanalasanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Pertama sudahtepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum baik dalam kualifikasimaupun pidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwa, maka Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagaipertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor TingkatBanding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwatersebut;Halaman 8 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor195/26/VI/2000, tanggal O7 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bermeterai cukup sertatelah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P);2 Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor W416U1/4271/KP.01.2/XI/2018, yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA, tanggal 19Nopember 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,sebagai bukti (P.2);Bahwa, Penggugat telah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, Putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tersebut sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasakeadilan yang tumbuh dan berkembang bagi Masyarakat;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak objektif danhanya berdasarkan subjektivitas karena tidak mencerminkan rasa keadilanbagi diri Terdakwa oleh karena itu patut untuk dibatalkan;Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban

PANITERAPanitera Muda Tipikor MASJIDIN, S.H., M.H.H. SYAHRIR, S.H.NIP. 196511201989031004 Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSUNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh. PANITERAPanitera Muda TipikorYULIUS TAPPI, SHNIP. 195807031981031007 Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

ROHAEDIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4September 2017 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;' Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenalkualifikasi

Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadiliTerdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukungoleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secarayuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakimagar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TinggiAmbon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehinggadinyatakan ditolak.d.

Panitera Muda Tipikor,Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKSH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19652011 198903 1 004Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM538/R.4.10/Euh.2/07/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PertamaBahwa ia terdakwa MUH.

S.H.M.HPANITERA PENGGANTId.t.oNurul Bariah,.S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.MHNip.19620616 198503 1006. Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 85/PID/2017/PT Bnas

Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanapada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam putusan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri:Bahwa salah satu unsur pokok (bestande/) yang harus dipenuhi dandibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnyadisebut UndangUndang Tipikor

No. 1 PK/Pid.Sus/2019yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperansebagai perantara, tidak relevan untuk menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana telan melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutusperkara, sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan(otoritas) dan karena

Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 38 / PID.Tipikor / 2013 / PTBNAtanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal10 September 2013, Nomor:27/Pid.Sus//TPK/2013/PNBNA, yang dimintakanbanding tersebut sekedar

Keberatan penjatuhan hukumanBahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Putusan PengadilanTinggi / Tipikor Banda Aceh terlalu ringan, sehingga putusan tersebutbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkanefek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, di mana hukuman bagiTerdakwa korupsi yang jelasjelas merugikan keuangan negara.Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim juga sama sekalitidak mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam UndangHal.84 dari 116 hal.

Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyiputusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471 /K/Kr/1979) maka : Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanNegeri Tipikor belum memberikan dampak positif guna mendidikTerdakwa khususnya, masyarakat pada umumnya dalam perkara yangsama.

Tipikor/2013 / PTBNA tanggal 27 November2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNAtanggal 10 September 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARABERSAMASAMA;2.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.