Ditemukan 3277 data
31 — 17
Halaman 5 dari 11 HalamanN oWO>=fab)~OD3co.ma)5oO3oO>oOD>3OD>2.Cc=>~ODD3Te)cma)WnODOQm=mlisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan memohonagar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatatdalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan
13 — 2
rumah tangganya akan tetapitidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwoejo berpendapat, bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dansulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga,sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalamAlQuran Surat Ar Rum ayat 21 :br.gooSimlerglellgiSuillals jl aSuwdil ood
8 — 0
Alat Bukti Saksi yaitu ; 1 SAKSI1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediamandi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawahsumpahnya menerangkan halhal sebagai berikut : e Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ; e Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Pemohon ; e Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulanJi, OOD 9 sxe nan RRRNomor : 2687/Pdt.G/2012/PA Pwd 5e Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon
14 — 16
merupakanlangkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikianjustru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal inisejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undangundang Nomor 1 Tahun 1974serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alin menjadi pendapat MajelisHakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AlMaratu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yangmasingmasing berbunyi sebagai berikut:ORG q "Pl Ejp Xa ( SA OOD
215 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan Ood.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atautidak dipungut d.8.Tanggung jawab secara renteng 0 d.9.Jumlah 0 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 21/B/PK/Pjk/2021 2. Penghitungan PPN Kurang bayar: a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri 201.649.840.423b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 146.773.115.250b.3.
10 — 3
tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akanmenyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yangpaling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangHalaman 7 dari 10; Putusan nomor 0718/Pat.G/2017/PA.BglNomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :SUEY Las LYN GIS 5 & 5 jl) lied gl das jl Aimy call cal Lal ood
18 — 4
hadirannyatersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggilsecara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidakhadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syaridalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagaipendapat majelis sebagai berikut :Y ood
110 — 70
gugatanTerbanding/Penggugat:Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukanWANPRESTASI yang telah merugikan Penggugat;Bahwa walaupun Terbanding/Penggugat membungkus gugatan a quodalam frame Wanprestasi,jika dicermati dari objek sengketa, subjek hukumyang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan parapihak, menurut Para Pembanding / Para Tergugatperkaraa quo adalahmengenai perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Pejabat TataUsaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD
;Bahwa oleh karena obyek sengketanya, subyek hukumnya dan sifatpermasalahannya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan bunyiPasal 1 angka4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad/OOD), gugatan a quo haruslah diajukan ke Peradilan TataUsaha Negara, dan bukannya ke Pengadilan Negeri
setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo yang telah diajukan olehPenggugat/Terbanding tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);GugatanKabur/TidakJelasBahwa berdasarkan segalauraian di atas, fakta yang terungkap padapersidangan perkara a quo dan setelah Para Tergugat/ Pembandingmencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyataapa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD
;Bahwa angka 41 huruf a angka 1) di atas terkait dengan PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), sedangkan angka 44 huruf bangka 2) adalah terkait dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);Halaman 46 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPGb.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama yangberpendapat : Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran buktisurat
terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)terhadap Penggugat adalahmengenai perbuatan melanggar hukum(PMH) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic.Tergugat1/Pembanding 1, dan bukannya perbuatan wanprestasi, dan merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan segala uraian di aatas, menurut hemat ParaTergugat/Pembanding ternyata dalam gugatannya Penggugat/Terbandingmencampur adukkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD
12 — 0
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, makaMajelis Hakim Pengadilan Agama Purwoejo berpendapat, bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan yang bersifat terus menerusdan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalamrumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana yang dikehendaki dalam AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 :SimJarsleligiSiuillals jloSumail ood
68 — 28
yedepuedeswiyeH sijaleyy wnyny uenjuejey uebusp uejeles emyeg HuequiusyyWes WNYNH Iseyidwoy (J) niny QLL eSsed UEP G/6LUNYR G JOWOU YeJULSWad UeINesJaq (J) JnINY 6 jesed pnsyew uebuep iensesubleleoJed nyens wejep ueseje ynjun dnyno BueA wnyny eye ueyedniowyejepe ny jey ule; yeyid uebuep ewesieq uednpiyey ueysnisuelW ynjUNyelujeg yep yeyid nes yejes ewesiaq ueweipay yedwa njyes wejep yep)yesidiag dnpiy yooyao uisijasueq emMYeg wNnyny yeysge Bunpuebuew Buecjigeg/S L0Z/D'Pd/E690 JowoU UesNynd jey YEP OL 12H OOD
11 — 0
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernamaPOD ODOR OOD OOK FEI III III IIIuntuk melaksanakan pernikahan dengan seorangperempuan bernama ZEEE III 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah); 20 Demikian Penetapan ini ditetapkanberdasarkan permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Mojokerto pada hari Senin tanggalOl Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16Shafar 1431 H. oleh Drs. H.
12 — 8
Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz Ilhalaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagaiberikut :dale Sally Adsl co geal) Slam jhe oj jaiy dy) gil ojbdeal ood OlyArtinya : apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti,serta memutus gugatan tersebut';2.
13 — 0
PUTUSANNomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Sbsearl ood all ou,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Jawai,Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon,melawanTemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Petani
18 — 1
Penggugat, sehingga apabila perkawinan semacam initetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkanmudarat yang lebih besar dan mereka tidak dapat mewujudkantujuan luhur ~ perkawinan, yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia tenteram, kekal, dan damai(sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki olehpasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 danpasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Qur'an surah ArRuum ayat 21 yang berbunyi sebagaiberikut: iswSio ligl 97x ai So 09216 GIF oOd
10 — 2
tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akanmenyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yangpaling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangHalaman 7 dari 10; Putusan nomor 1887/Padt.G/2016/PA.BglNomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :SUEY Las YY GIS 5 & 5 jl Gl ied gl das jl Ais acolill cal lal ood
9 — 0
Putusan No.242/Pdt.G/2013/PA.ME.karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana dituntunkan dalamAl Quran Surat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi:GOOOFORO OOD vrO@AWYEAQE
9 — 4
mempertahankan suatu ikatan perkawinanyang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akanmenyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yangpaling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut:SUEY bes INI GIS 5 & 5 jl I fie gl das jl Ai call cal Lal ood
15 — 4
perkawinansebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dankarenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepantasnya untuktetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekseseksesyang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripadakemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidahUshuliyyah yang menyatakan : Ui ood
10 — 1
Sehingga dengan demikianmenjadi gugurlah haknya untuk menanggapi Gugatan Penggugat dimaksud.Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Quran Juz Ilhalaman 405, dan diambilalih sebagai pendapat Majelis guna dijadikan dasardalam memutus perkara ini .40 ja Y alle 944 Ging ald Gyabicall alsa Gye aSla ood (53 CeArtinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untukdatang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datangmemenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim
18 — 1
terjadinyaperbuatanperbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu. memberikandispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkanperkawinan dengan Calon isterinya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:aby FT WB 4B ot dl oinsy el ly Ad oedye ekki (llPenetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 8 dari 10 halamanAus CA eh ood