Ditemukan 51522 data
Terbanding/Penggugat : Rita Wahyu Wardani binti Jamadi
56 — 35
hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pulahalnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalamajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yangterlarang sepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapatdipertimbangkan lebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi paraTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perouatan para Terdakwa dapat menurunkan citra kesatuan di matamasyarakat; Perouatan para Terdakwa telah merugikan fihak lain (pemilik kendaraan);Keadaankeadaan yang meringankan: Para Terdakwa mengaku berterus terang; Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya; Para Terdakwa belum pernah di hukum;Bahwa mendasari
12 — 5
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakankewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohonbertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon padatanggal 12 Oktober 1991 telah melangsungkan
14 — 0
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
21 — 11
No. 310/Pdt.G/2021/PA.BlpMenimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan permohonan pengesahan nikah dan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinanantara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) danPasal 73 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan
10 — 5
Saksisaksi dan atau keluarga sudah berusaha menasehati Penggugatdan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil karena Penggugatdan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dinyatakanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tidakmemungkinkan untuk dapat tetap dipertahankan lagi, karena hanya akanmengakibatkan mudarat bagi kehidupannya sebagai suami istri, dan haltersebut mendasari Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan cerai ini
16 — 2
puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2014/PA.Po.hal 4Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 2
P5 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanpembetulan nama Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat
8 — 2
Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2021//PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama IIS WAJAYANTI lahir pada tanggal 08 Mei 2005 denganseorang lakilaki yang bernama DODIK IRWANTORO akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan NgulingKabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.Kemudian para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama
16 — 1
No. 0041/Pdt.G/2017/PA Lbt.tinggal antara Pemohon dan Termohon dengan ketidakhadiran Termohondi persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata ada alasan yang mendasari ketidakhadirannyatersebut, adapun Pemohon pada kesimpulannya menyatakan bertetappada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itudapat disimpulkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memilikikomitmen untuk tetap membina rumah tangga dan rumah tanggaPemohon dan Termohon
31 — 6
., yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakimdalam laporannya tertanggal 19 April 2010 juga menyatakangagal mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P.1 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari Gugatan Penggugatadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagisehingga puncaknya telah terjadi
28 — 4
dalam perkawinan sah, dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniaianak ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwaPenggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkantalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
21 — 16
diperintahkan oleh Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan sah sejak 20 Desember 2001;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
12 — 0
suatu bukti apapun lagi,selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan in ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
15 — 11
pernikahan Pemohon dan Pemohon sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2015 sah secara Hukum Islam, makasesuai ketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama Naufal Aditya Hermawan adalahanak sah Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari
16 — 2
mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
22 — 2
Puskesmas Kraton KabupatenPasuruan tanggal 11112020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
20 — 11
Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor132/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 1 Agustus 2016, memori banding dariTerdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
22 — 29
., tanggal 3 Maret 2016, memori banding dariJaksa Penunitut Umum, dan kontra memori banding dari Kuasa HukumTerdakwa, serta buktibukti surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sahdan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan*melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaantunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan
167 — 26
Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor O01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makadiperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa posita yang mendasari