Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 15 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam Kutipan AktaNikah Nomor 195/19/V1/2001 tanggal 15 Juni 2001.Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1168/Pat.G/2019/PA.SmdBahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Rambutan Kota Samarindaselama 18 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di JalanRambutan

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 15 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam Kutipan AktaNikah Nomor 195/19/V1/2001 tanggal 15 Juni 2001.2. Bahwasetelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Rambutan Kota Samarindaselama 18 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di JalanRambutan Kota Samarinda.3.

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor: 195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019,telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buahpipa kaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram,dan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabuberat bersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor :LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt.

Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor:195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019, telahmelakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipakaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram, dan 1Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2019/PT PTK(satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu beratbersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POMNomor: LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat danditanda tangani

Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor:195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019, telahmelakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipakaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram, dan 1(satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu beratbersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor:LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal O09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt.

Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resort KotaTasikmalaya;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakantelah mengerti dan memahami isinya, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik KepolisianResort Kota Tasikmalaya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaianperbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidanaberdasarkan pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;AtauKedua : melanggar Pasal 127 ayat

Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resort KotaTasikmalaya, sehingga perbuatan terdakwa menghisap daun ganja tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan terdakwa merupakanbentuk dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehinggadakwaan

Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana

diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.

No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.

Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195

Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.

DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.

Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan

Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya

;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.

Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat

Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan PenetapanNomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.1G tertanggal 31 Juli 2013 ; .

Memerintahkan barang bukti berupa :> 2 (dua) botol mineral tanggung isi ciu;> 2 (dua) botol mineral isi seperempat Ciu;Di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara No. 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 , ( Seribu rupiah rupiah );Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami MulaPangaribuan ,S.H.

sesuaisurat ukur No. 195/Argawana tertanggal 25 Juli 2000,dimana berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa SAMSIDIMULIANTO ~ mulai memproses/mengurus sertifikat HakPengelolaan Lahan/HPL sehingga terbit Surat keputusanHak Pengelolaan Lahan/HPL dari Badan PertanahanNasional/BPN Pusat yaitu Keputusan kepala BadanPertanahan Nasional yaitu HPL No. 3 dengan luas 16.000M? dan HPL No. 4 dengan luas 36.075 M@ ;Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSIDI MULIANTO mendapatkansertifikat HGB No. 37 seluas 36.075 M?

Sylpha Terradiwakili oleh Direktur Utama yaitu) ARI LUKIANTO DARMASsebagai penjual dan SOEPONO = sebagai pembel i yangdilakukan pada tanggal 05 Mei 2003 dengan buktikepemilikan yaitu) Akta Jual Beli No. 56 dan 58 yangdibuat dihadapan Notaris BASTIAN HARIYANTO, SH. dan padatanggal 18 Juli 2003 dengan bukti kepemilikan Akta JualBeli No. 189, No. 191, No. 193 dan No. 195 yang jugadibuat dihadapan Notaris BASTIAN HARIYANTO, SH. dan jugaAkta Perjanjian Pengalihan dan Pelepasan Hak No. 197tanggal 18 Juli

darat,sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Bojonegoro)yang harga keseluruhannya sebesar Rp. 7.000.000.000,(tujuh miliar rupiah) ; Bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah berupalahan Pantai dan Gunung Batu dari pemilik lama PT.Sylpha Terra kepada pemilik baru yaitu SOEPONOberdasarkan bukti kepemilikan yaitu) Akta Jual Beli No.56 dan 58 yang dibuat dihadapan Notaris BASTIANHARIYANTO, SH. dan pada tanggal 18 Juli 2003 denganbukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 189, No. 191, No.193 dan No. 195

, sesuai dengan Surat Ukur No.195/Argawana tanggal 25 Juli 2000 ;5. Bahwa pemecahan Sertifikat sebagaimana uraiantersebut diatas, sama sekali tidakdiberitahukan kepada saksi Soepono, sebagaipembeli/pemilik dari tanah yang dijual olehTerdakwa tersebut. Dan atas tindakan Terdakwatersebut diatas jelasjelas telah merugikansaksi Soepono ;6.

Menetapkan barang bukti berupa:- 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besi berbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua) Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratus Sembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluh lima)196 (seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;- 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU Tenaga Surya Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah

Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60(enam puluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluhdua) Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194(seratus Sembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluhlima)196 (seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;e 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU TenagaSurya Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Kabupaten BangkaTengah

tersebut untuk keperluanhidup seharihari seperti makan, minum dan rokok;e Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:e 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)15Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:e 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 433/Pid.B/2015/PN.Sgle 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluh lima)196(seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;e 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU Tenaga SuryaTahun

No 0635/Pdt.G/2019/PA.AmbKecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatatdalamKutipan Akta Nikah No.195/59/ VI/ 93tertanggal16 Juni 1993;2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;3.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanUngaran,Kabupaten Semarang Nomor 195/59/ VI/ 93 tanggal 16 Juni 1993,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagaiberikut;Hal 4 dari 12 hal Put.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Ahad tanggal19 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor1271/195/IX/2010 tanggal 20 September 2010;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diHim. 1 dr 11 him.

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1271/195/IX/2010tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;B. Bukti Saksisaksi:1.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/1X/2010, atasnama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 27 September2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Buktitersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dandinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dantanggal:;B.

Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat pada 19 September 1995 di hadapan Pejabat KUA KantorUrusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai denganKutipan Akta Nikah Nomor 195/25/IX/2010 tertanggal 27 September2010;2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat rukun dan damai, tinggal di rumah bersama di Desa PisouKecamatan Pagimana.

para Pemohon berdasarkan surat permohonanmereka tertanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Perkara Nomor; 127/Pdt.P/2013/PA.Bkt, tanggal 17 Juni 2013 telah mengajukan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ertisna binti Rafii, agama Islam,yang menikah pada tanggal 5 Juli 1973 di Aur, Kenagarian Koto Tangah,Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam yang dibuktikan denganKutipan Akta Nikah Nomor :195

Surat :1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1973 tanggal 6 Juli 1973.

Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimanatercatat dalam Akte Nikah No. 195/57 / Ill / 2010 tertanggal 21 Maret 2010;Him. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Pbr2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;3.

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.PbrBahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57/III/2010 tertanggal 21 Maret2010 yang dikeluarkan

Menghukum Penggugat (Dalam Konvensi)/Tergugat (Dalam Rekonvensi)untuk membayar biaya perkara;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan azaskepatutan dan azas keadilan (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriSemarang telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G./2016/PN.Smg.,tanggal 3 April 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor2/PDT/2018/PT.SMG., tanggal 1 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2018, kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195

Putusan No. 306/Pat.G/2019/PA.LWwktercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 195/27/IV/2011 pada tanggal29 April 2011;2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan danTergugat Berstatus Duda Hidup dan selama dalam ikatan pernikahanPenggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 7tahun di bawah asuhan Penggugat;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 195/27/IV/2011, an.PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 29 April 2011, yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toil,Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telahbermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2, paraf dan tanggal;Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pat.G/2019/PA.LWwk.