Ditemukan 17962 data
53 — 16
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
22 — 2
Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira jam10.00 WIB di tanah wakaf RKK Dusun Gempal RT 02 RW 09 Desa Pakusari,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember terdakwa telah melakukan penebangan 2(dua) pohon kayu mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DODY dan menjualkepada saksi HENDRO dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan
12 — 14
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.>a > 29 A29 f>:3. Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 115 KompilasiHukum Islam (KHI) yang menyatakan:Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agamasetelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PEMOHON bermaksudmengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON kepadaPengadilan Agama Cikarang;5.
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
75 — 5
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plank PBI serta Masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Bahwa sesuai dengan Akta lkrar Wakaf Mesjid Jamik tanggal 1891989,bahwa sebelah utara tanah Mesjid Jamik dengan tanah Madrasah PBI.. Bahwa DPP PBI telah menyurati keluarga alm. Bpok.M.Jaffar SiddikSimbolon pada tanggal 17 Mei 1994, Nomor : 12/DPPPB/1994, Hal : statustanah pertapakan/sekolah.
Fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008,selanjutnya diberi tanda bukti : TP7;Fotocopy Penetapan Nomor : 07/Eks/2014/18/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 26Juni 2014, selanjutnya diberitanda bukti : TP8;.
MDNtertanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : TP11;12.Fotocopy Akta krar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal20051429 H atau tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah / Terlawan Tersita kepada Payaman Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti : TP12;13.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam(DPP PBI) No. 07/SK/DPP PBVVV2008 tentang Pengangkatan DewanPimpinan Cabang Persatuan Batak Islam (DPC PBI) Kabupaten DeliSerdang Sumatera Utara, Priode 2008 2012,
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plang PBI serta masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 70
., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
57 — 12
Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
52 — 27
Drs Takat Santoso,berdasarkat sertifikat tanah wakaf No. 01/Kelurahan KarangTaliwang, Tanggal 22 Agustus 2013 oleh Kepala KantorPertanahan Kota Mataram.(Bukti P5)Dan, luas 303 m2, berdasarkan akta pernyataan hibah No 44tanggal 27 September 2014 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT, Munawir Asari, SH, di Mataram.
Foto copy Sertipikat Tanah Wakaf Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberimaterai cukup, diberi tanda P5a;8.Foto copy Akta Pengganti Akta tkrar Wakaf NomorKk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P5b;9.
diberi tanda P Halaman 59 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr4a berupa foto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Kaab kepada WalikotaMataram Nomor :001/TPAUBK/V/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihalMohon Peninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P4b berupafoto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Kaab kepada Walikota MataramNomor :002/TPAUBK/V2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal MohonPeninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P5a berupa foto copySertipikat Tanah Wakaf
Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal 22 Agustus2013 alat bukti surat uyang diberi tanda P5b berupa foto copy Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013alat bukti surat uyang diberi tanda P6a berupa foto copy Akta PernyataanHibah No. 44 Tanggal 27 September 2014, alat bukti surat uyang diberi tandaP6b berupafoto copy Sertipikat Hak Milik No.3819 atas nama Ayunah 2014alat bukti surat uyang diberi tanda P7 berupa foto copy Surat yangdikeluarkan oleh Departemen
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 885 PK/Pdt/2019karena telah dapat dibuktikan bahwa sebelum adanya Yayasan PenjagaAsta Tinggi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah ada Yayasan PanembahanSomala Sumenep yang dibentuk oleh Pengurus Badan Wakaf PanembahanSomala Sumenep pada tahun 1984 dengan Akta Nomor 40 dan dicatatdalam Lembaran Negara tanggal 23 Februari 2007, Nomor 16, yangkepengurusannya juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAMpada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalibaru dibentuk pada tanggal
24 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
19 — 6
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
13 — 9
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
47 — 31
Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhandiatas tanah wakaf dari lou Nursida. Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan PutiBungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar. Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 danT 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelasHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT.
14 — 1
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
26 — 18
ahliwaris adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf(b) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.Hadi Purwoko bin Pangi Soeyanto
2.Hariyono bin Pangi Soeyanto
Tergugat:
Yuliati binti Sugiman
65 — 12
poin 12 (dua belas);Putusan Nomor : 307/Pdt.G/2018/PA.MLGHal. 6 dari 12 halaman23.24.25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, menyebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
12 — 5
ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf