HK.02/III/2017, selanjutnya disebutsebagai Para Terbanding semula para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan

Infomedia Nusantara kepadaDirkrimsus Polda Metro Jaya Unit Il Subdit V Tipikor, danhasil penyidikannya telah menetapkan bahwa Dari PT. DANPRATAMA INDONESIA atau Terbanding / Tergugat ( Ir.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

PUTUSANNo. 342 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2015HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H.

., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

PUTUSANNOMOR : 2501 K/PID.SUS/ 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MARKABAN, S.H., ;Tempat lahir : Ponorogo;Umur/ tanggallahir : 41 tahun/10 Agustus 1969 ;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 03, RW.03 Dukuh Krajan, DesaPlosojenar, Kecamatan Kauman, KabupatenPonorogo ;Agama : Islam.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2501 K/Pid.Sus/2013oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof, Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr. H. M.

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No.29/Pid.SusTpk/2020/PN.Mtr.,tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkanpidana kepada terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., sebagaimana tersebut diatas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasalyang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatunkan olehmajelis hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehinggamencederai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat LombokTimur.

Bahwa Terdakwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram yang menyatakan dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor tidakterbukti, selanjutnya Sesuai kapasitas pembanding sebagai PPK padaproyek pembangunan proyek pasar Sambelia tahun TA 2015, denganpertimbangan Tupoksi yang dimiliki tersebut maka pembanding diadilidengan dakwaan subisdair yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor, atas halitupun pembanding dapat menerimanya, namun pembanding

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRyang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalamdakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor karena dalam putusan tersebut adakontradiksi antara fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.2.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRhasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum danharus dikesampingkan.Menimbang, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut,Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram di atas tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding,selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkansendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRkeduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindakpidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjekhukum pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat,orang perseorangan atau korporasi adalah subjek hukum pendukung hakdan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjangmemiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

., tanggal 8 Desember 2015 diterima Pemohon Kasasi/TurutTerbanding ll/Turut Tergugat Ill pada tanggal 11 Januari 2016, sehinggaPemohon Kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Turut TerbandinglVTurut Tergugat Ill disampaikan dalam tenggang waktu yang cukupmenurut hukum;Bahwa halhal yang Pemohon Kasasi/Turut Terbanding Ill/Turut Tergugat Illsampaikan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama di PN, Tipikor, PHI KelasIA Jayapura, yang telah diterima dan menghasilkan Putusan PN, Tipikor,PHI Kelas IA Jayapura

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 yangamar lengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.SusTipikor/2017/PN Bdg. tanggal12 Desember 2017, dengan mengadili sendiri sebagai berikut

Nomor 175 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2018tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa JAMINTARMANURUNG alias YAN MANURUNG dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

., (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan hukuman (Requisitoir) JaksaPenuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmenjatuhkan putusannya tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 /PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,24MPd,tidakterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama25MembebaskanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPddaridakwaanprimerterseb26MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPdterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukan21tindakpidanaKorupsisecarabersaMenjatuhkanpidanaterhad28apTerdakwaDrs.MUH.AMIN

Hakim Adhoc TIPIKOR pada PengadilanTinggi Makassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, pada Rabu,tanggal 08 Mei 2013 tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut didampingi oleh YOHANIS SUPPA, SH. Panitera PenggantiPengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Ttd TtdH. SUHARDJONO, SH.MH.

., bin Hadi Sumardi;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 64/Pid.Sus/ 2011/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjarayang harus dijalani apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yangcukup untuk membayar uang pengganti, serta bunyi diktum putusantentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:1Menyatakan

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd ttdH.Surachmin,S.H.,M.H. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttdLeopold Luhut Hutagalung, SH.MH.Panitera Pengganti,ttdMariana Sondang Pandjaitan, SH.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 35 dari 57 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14 Januari 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor KejaksaanNegeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura, Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI

pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PTJAP tanggal 14 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:13/TIPIKOR

No. 1732 K/Pid.Sus/2015MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9September 2014;MENGADILI SENDIRI1.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKI2.

terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 115/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 13 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitanukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima

Panitera Muda Tipikor PengadilanHal. 55 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKINegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitanukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

JF/HRDGA/173/V/2014 tanggal 5Juni 2014 dan pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas , Tergugat memohonkepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Tipikor/ Dan Pengadilan Industrial Denpasar, agar berkenanmenjatuhkan putusan :DALAM POKOK PERKARA:1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya.2.

1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe BinDarisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 19993 ;Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor:S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak danBangunan (PBB) Kohir No.933 Cl Persil No.19 D1 Desa Barombong,Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya UjungPandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/Niaga/ Tipikor

Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;/Hakim Pengadilan Tipikor Him 1 dari 390 him Putusan No. 30/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 April 2016 s/dtanggal 17 Mei 2016 ;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;on= Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnyabernama : MH. BAHRUL HIDAYAT, SH., MH, HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

Djulaeha Karmita No. 5 KotaCimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Bandung di Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandungdi Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,yang sengaja memberi bantuan melakukan pada waktu kejahatandilakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Sus TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam

HUSINFotocopy/Salinan Putusan iniTelah dicocokkan dengan alinyaPENGADILAN TINGGI BANDA ACEHPanitera Muda Tipikor,T. TARMULI, S.H.Nota Ninas Nomor W1. U/600/Kp.04.5/II/2021Tanggal 5 Februari 2021Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA

Putusan PK ini sesuai denganpasal 12 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor, sebagaimanapoint kKedua permohonan PK Penggugat. Memang tindak pidana iniberhubungan dengan status Penggugat sebagai PNS, tetapi tidakberhubungan dengan jabatan;g.

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2019/PT MKS