Ditemukan 39584 data
Agung Sri H, S.H
Terdakwa:
Ahmad Husen
26 — 7
195/Pid.C/2018/PN Skt
Slamet Riyadi No. 290 SurakartaSURAKARTA Catatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Surakarta dalam daftarcatatan perkara cepat TipiringNomor : 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt.Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara cepat tindak pidana ringan dalam perkara:Nama : Ahmad HusenTempat lahir : SurakartaUmur/Tgl. Lahir : 23 Tahun, 19 Pebruari 1995Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan/Kew: IndonesiaTempat tinggal : JI.
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Jalan HangTuah No.195 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Februari 2007 ;Pemohon Kasasidahulu Penggugat / Terbanding ;melawan:1. PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA, berkedudukan diKawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1Semarang ;2. ISKANDAR POEJIONO, selaku Managing Director PT. BerkatManunggal Jaya, bertempat tinggal di Kawasan IndustriCandi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1 Semarang ;3. GUSTI M. FIRZA, Karyawan PT.
Kolonel Laut KH Ediyanto Kesumo, S.H., M.H.
Terdakwa:
KOPDA MUNAWIR SASOLE
96 — 56
PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
12 — 0
+&*l Su"# * ($ 9 &9 1% 1 1s$,5S *195"9@ "(8 ! , sp 4, "(S$ $)$" $)IN#ESG)S" *1*ES & S4S+E" SM" M +14 S4S"$,5$ &" &) ! +! * "#)S & SS" FI"! SESS " ERNE) *LESSS,$% ),5$% *!17S#$ S$"S 1! 35" & $$ 1! $ 38 $+! 1 )HSS +!im o7sv#i's,5$ $)*e $$" ges" 1 , "sm fo, $"1, 49 $+ ) "(S$ 5 S95, *1'S#S SS ! 1 a $ $*two S"#1'S,5$ +! , "sn ," $s" 1, * 13S,& & )S" +$ S$ +$4+S" +!1"#E & S" I"#S SS" #S $ & " SUESB! /!
49 — 16
Print: 423/R.4.27/Ep.1/07/2012sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 6 Agustus 2012; Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor:189/Pen.Pid/2012/PN.Pangkajene sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampaidengan 12 September 201 2; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 4 September2012 NO:195/PenPid./2012/PN Pangkajene, sejak tanggal 13 September2012 sampai dengan 11 Nopember 201 2; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRATU LUKAS BERIMAN GEA
59 — 32
karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer padaOditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
9 — 1
Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/27/V/2009, tanggal 05 Mei 2009;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Jejaka;Hal 1 dari 11 hal Put. No 1728/Pdt.G/2019/PA.NGJ2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/27/V/2009 tanggal 05 Mei 2009yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace KabupatenNganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.
13 — 6
Bahwa pada tanggal 25 Mei 2003, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0492/Pdt.G/2018/PA.UtKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilirsebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta NikahNomor:195/17/VI/2003, tertanggal 07 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkanTergugat berstatus jejaka;Bahwa
Bukti tertulis: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VI/2003, tanggal 07 Juni2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KubuKabupaten Rokan Hilir bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);B. Bukti Saksi:1.
1.Sahrudin bin Ramli
2.Musniah binti Nurtinah
15 — 10
PENETAPANNomor 230 /Pdt.P/2018/PA.Mtr.aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan olehSahrudin bin Ramli , umur 55 tahun, agama Islam ,pendidikan SD, PekerjaanBuruh, tempat tinggal di Jalan Swadaya XIV No.27,Lingkungan Kekalik Timur, RT. 007, RW.195, KelurahanKekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, disebutsebagai Pemohon ;Musniah binti Nurtinah , umur 53 tahun, agama Islam pendidikan Belum TamatSD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan SwadayaXIV No.27 ,Lingkungan Kekalik Timur, RT. 007, RW.195,Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ,disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Mataram tersebut ;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon
43 — 13
.@ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yangdisebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggalbersama sekurangkurangnya sejak tahun 2014 dan/atau sudah 2 tahunlebih secara berturutturut dan upaya mendamaikan keduanya tidak berhasil,fakta tersebut telan memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf bKompilasi Hukum Islam (KHI).Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telahdicatatkan
pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dengan Tergugatmemiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2tahun lebin secara berturutturut, dapat dinyatakan telah memenuhi alasansebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 195 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk
19 — 2
No. 29/Pdt.G/2014/PA.SrgPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobot SariKabupaten Purbalingga Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam KutipanAkta Nikah Nomor 195/23/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007;. setelah menikah pemohon dan termohon tinggak di Serang kemudian kePerumahan sampai sekarang. ;. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telahberhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan:;.
Fotokopi sah bermeterai cukup Akta Nikah atas nama pemohon dantermohon Nomor 195/23/V/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobot Sari Kabupaten PurbalinggaJawa Tengah tanggal 14 Mei 2007, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telahmengahadirkan dua orang saksi masingmasing dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.
Terbanding/Tergugat XI : ANDRI
Terbanding/Tergugat IX : ISWADIN
Terbanding/Tergugat VII : SYAHRUN
Terbanding/Tergugat V : MAKMUR S.Sos
Terbanding/Tergugat III : MAENA LAKALUKU
Terbanding/Tergugat I : AIDA LAKALUKU
Terbanding/Tergugat XII : KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat X : DEDY
Terbanding/Tergugat VIII : ERWIN
Terbanding/Tergugat VI : SYAMSUL BAHRI
Terbanding/Tergugat IV : YANI LAKALUKU
Terbanding/Tergugat II : ANIA LAKALUKU
97 — 31
PaluNomor 54/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 23 Januari 2019 serta memoribanding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yangdiajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tingkat Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sebelummempertimbangkan pokok perkara, ternyata terlebih dahulu mempertimbangkaneksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat hal ini telahsesuai dengan formulasi putusan yang diatur dalam ketentuan Pasal 195
Rbgyang pada pokoknya menyatakan putusan Hakim harus memuat secara singkattetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya baik itu berupa eksepsimaupun bantahan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 Rog yang padapokoknya menyatakan sanggahansanggahan yang dikemukakan pihakTergugat harus dibicarakan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019/PT PALMenimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg danPasal 195 Rbg tersebut, Pengadilan
13 — 1
Bahwa, pada tanggal 06 Juli 1990, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,sebagaimanatercantum dalam kutipan = = akta nikah nomorTLT/195/PL/1990, tanggal 28 Juli 1990;2.
.393/Pdt.G/201 8/PA.Mpwsecara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan olehsuatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor TLT/195
10 — 2
Kk.11.02.2/PW.01/195/2016 tertanggal 20 April2016;.
Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas KabupatenBanyumas, dengan nomor : Kk.11.02.2/PW.01/195/2016, tanggal nikah 11Juni 2011, telah dinazegelen dan diberi meterai cukup setelah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;Bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
15 — 13
Bahwa Pada Tanggal 23 November 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi denganKutipan Akta Nikah Nomor 859/195/X1/2011 Tertanggal 29 November 2011;Hal 1 dari 11 hal Put.811/Padt.G/2018/PACbd2.
Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon Nomor859/195/X1/2011 Tertanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yangtelah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;B. Bukti saksi1.
28 — 5
Putusan No.272/Pat.G/2019/PA.BgrKecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/24/V/1998, tertanggal 7 Mei 1998;2. Bahwa status saat dilangsungkan pernikahan Penggugat adalahPerawan dan Tergugat adalah Jejaka;3.
dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Nomor 195
63 — 5
tertanggal 10 Agustus2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor:1143/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 10 Agustus 2017 , telah mengajukanpermohonan izin cerai talak dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;01.Bahwa Pemohon TATAK SETIYADI Bin JONO SAPUTRO dan TermohonMIRA ANGGRAINI Binti SUTAMIN telah menikah secara sah pada hariMinggu tanggal 05 Maret 2006 hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan KutipanAkta Nikah No. 195
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3809152709829001 ,tanggal 16022016 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelahNomor Perkara : 1143/Pdt.G/2017/PA.Bihalaman 4 dari 14 halamandicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparafdan diberi tanda P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug ,Kabupaten Tangerang Nomor : 195/15/III/2006tanggal 532006 , yang
7 — 0
Nomormormor:0815/Pdt.G/2015/PA.Kalpermohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon denganuraian/alasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah pada hari jumat 27 Juni 2008 yang telah dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec.Cepiring,Kab.Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/40/VV/2008 tanggal 27 Juni 2008.Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohonberstatus perawan;Bahwa setelah akad
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanCepiring Nomor : 195/40/VV/2008 Tanggal 27 Juni 2008, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya, P.1;b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKendal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.2;c.
8 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IX/2001 tanggal 21September 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPrajekan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi:1.
No.0339 /Pdt.G/2017/PA.BdwMenimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso KabupatenBondowoso pada tanggal 21 September 2001 sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/IX/2001 tanggal 21 September 2001, dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
117 — 66
ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195
Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.
Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.
Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.