M2 dan Nomor : 195 dengan luas tanah 1.560. M2, namapemegang hak : Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum, yang terletak diJin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas,Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. SyahiddinNasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubis membelisebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :534 dengan luas tanah :638. M2, nama pemegang hak : Hj.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;6. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin.

Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Juncto Nomor 74/PDT/2009/PT.BdgJuncto Nomor 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut karena objek tanah yangakan dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depoktersebut, pelaksanaannya tidak masuk ke objek tanah yang didalilkanPelawan sebagai tanah miliknya dan tanah yang didalilkan Pelawan tersebutjuga tidak pernah diletakkan sita melalui Putusan maupun Penetapan dariPengadilan Negeri Depok .Judex Facti/Tingkat Pertama telah keliru dalam dalam mengutip danmemahami Pasal 195

Memperhatikan,Pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini.Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut Judex Facti/TingkatBanding hanya mempertahankan dan menguatkan tanpa adanya pertimbanganhukum sama sekali, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 19 alenia 1, alinea 2dan alinea 3 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perludipertimbangkan

;Sebagaimana Ketentuan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang upaya paksayang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskanjuga oleh pengadilan itu.Putusan MA Nomor 996K/Pdt/1989, bahwa

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan)berpendapat dan memohon agar membatalkan putusan Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 3 Februari 2016danmembatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk tertanggal 2 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah sesuai denganketentuan Pasal 195

menghadirkanSalinan putusan tersebut dan oleh karena untuk menjaga sSupaya tidak adaputusan yang tumpeng tindih dengan penetapan maka Hakim menyatakanbahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 25/Padt.P/2019/PN PmsMenimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapatditerima dan Pemohon berada pada pihak yang kalah maka Pemohon harusmembayar biaya perkara ;Memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berkaitan denganpermohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 195

suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5667/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 2003, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, KabupatenJember dengan Akta Nikah Nomor 195

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

pilecstasy logo monyet warna pink. disisihkan untuk Uji Laboratorium sebanyak5 butir pil ecstacy logo IG warna ungu, 5 butir pil ecstacy logo KENZO warnaoranye, 5 butir pil ecstasy logo monyet warna pink dengan berat brutto 27,29gram.2. 1 (Satu) bungkus kemasan keripik kentang telor asin (BOSS SALTED EGGCHIPS) berisi 1500 butir pil ecstacy logo KENZON warna oranye, 200 butirpil ecstasy logo monyet warnak pink dengan berat brutto 788 gram,dimusnahkan 1495 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 195

ecstasy logomonyet warna pink. disisihkan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 butir pilecstacy logo IG warna ungu, 5 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 5butir pil ecstasy logo monyet warna pink dengan berat brutto 27,29 gram ;2. 1 (satu) bungkus kemasan keripik kentang telor asin (BOSS SALTED EGGCHIPS) berisi 1500 butir pil ecstacy logo KENZON warna oranye, 200 butir pilecstasy logo monyet warnak pink dengan berat brutto 788 gram,dimusnahkan 1495 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 195

ecstasy logomonyet warna pink. disisinkan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 butir pilecstacy logo IG warna ungu, 5 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 5butir pil ecstasy logo monyet warna pink dengan berat brutto 27,29 gram.2. 1 (Satu) bungkus kemasan keripik kentang telor asin (BOSS SALTED EGGCHIPS) berisi 1500 butir pil ecstacy logo KENZON warna oranye, 200 butirpil ecstasy logo monyet warnak pink dengan berat brutto 788 gram,dimusnahkan 1495 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 195

pil ecstasy logo monyetwarna pink. disisinkan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 butir pil ecstacy logoIG wama ungu, 5 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 5 butir pil ecstasylogo monyet warna pink dengan berat brutto 27,29 gram ;1 (satu) bungkus kemasan keripik kentang telor asin (BOSS SALTED EGGCHIPS) berisi 1500 butir pil ecstacy logo KENZON warna oranye, 200,butir pilecstasy logo monyet warnak pink dengan berat brutto 788 gram, dimusnahkan1495 butir pil ecstacy logo KENZO wama oranye, 195

pil ecstasy logomonyet warna pink. disisihkan untuk Uji Laboratorium sebanyak 5 butir pilecstacy logo IG warna ungu, 5 butir pil ecstacy logo KENZO warna oranye, 5butir pil ecstasy logo monyet warna pink dengan berat brutto 27,29 gram.. 1 (Satu) bungkus kemasan keripik kentang telor asin (BOSS SALTED EGGCHIPS) berisi 1500 butir pil ecstacy logo KENZON wama oranye, 200 butir pilecstasy logo monyet warnak pink dengan berat brutto 788 gram,dimusnahkan 1495 butir pil ecstacy logo KENZO wama oranye, 195

Sertipikat Hak Milik No 195/ Desa Meri semula atas nama Dra Soeliyjah Cs 8orang beralih kepada MUSLIMIN SISWOTO luas 270 m2, Surat Ukur tanggal 3April 2007 no 00047/MR /2007 karena Akta Pembagian Hak Bersama tanggal26 Pebruari 2007 No 59/ 2007 dibuat oleh Agung Diharto, SH. PPAT/Notaris diPurbaling ga ; 222 === 2222222222 c.

seluas+ 840 m2; Muslimin Siswoto menerima dan memperoleh seluas + 280m2; dan Suprapto Hadi Prayitno menerima dan memperoleh seluas +Bahwa terhadap dalil para penggugat posita no 1, 4, no 5, no 7 yang menyatakanatas dasar surat laporan kehilangan SHM no 56/ Desa Meri atas nama Hadiatmojoalias Kusnadi seluas 1.885 M2 oleh Ny Kusbandiyah = digunakan smelakukanpemecahan 4 (empat ) bidang sertipikat dimaksud yang mengakibatkan penerbitan4 bidang sertipikat yakni :SHM no 194 atas nama Umi Sunartt; SHM no 195

KUSBANDIYAH KUSNADI menerima dan memperolehseluas + 175 m2 ; UMI SUNARTI menerima dan memperoleh seluas +840 m2; MUSLIMIN SISWOTO menerima dan memperoleh seluas +280 m2 ; dan SUPRAPTO HADI PRAYITNO menerima danmemperoleh seluas + 560 m2; yang ditindaklanjuti Dengan penerbitanSHM no 194 atas nama Umi Sunarti; SHM no 195 atas namaMuslimin Siswoto; SHM no 196 atas nama Widi Satria Utama , SHM no197/ desa Meri atas nama Kusbandiyah.

Ayat(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitansertipikat Baru, dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Turut Tergugat menolakkeras Tuntutan para penggugat yang menyatakan : Bahwa sertipikat pecahan dari Sertipikkat Hak Milk no 56 yaitu :Sertipikat Hak Milk No 194 atas nama Umi Sunarti luas 816 m2;Sertipikat Hak Milk no 195 atas nama Muslimin luas 270 m2 ;Sertipikat Hak Milk no 196 atas nama Widi Satria Utma

luas 556 m2;Sertipikat Hak Milk no 197 atas nama Kusbandiyah luas 258 m2,dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Pbg Memerintahkan dan menghukum Turut Tergugat untuk melakukanpenarikan/ pencoretan terhadap : Sertipikat Hak Milk no 56 yaitu:Sertipikat Hak Milk No 194 atas nama Umi Sunarti luas 816 m2;Sertipikat Hak Milk no 195 atas nama Muslimin luas 270 m2 SertipikatHak Milk no 196 atas nama Widi Satria Utma luas 556 m2;Sertipikat Hak

Nomor 880 K/Pdt/2018. 28 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 945 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 1324133 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248

Nomor 880 K/Pdt/2018. 33 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 13162o1 13402 104 16466 1316292 13403 143 16471 1316593

16248 1309018 13222 216 16249 1309019 13223 215 16250 1309020 13224 149 16241 1308121 13225 130 16242 1308122 13246 118 16241 1308123 13247 118 16244 1308124 13247 106 16306 1308925 13248 106 16307 1308926 13250 119 16309 1308927 13262 157 16321 1308428 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 545 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 13241ao 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 14 16469 1316438 13388 195

Bahwa perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukanoleh Pelawan dalam perkara ini bertentangan dengan11pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG karena dalampasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG yang disebutkansecara jelas dan terang bahwa perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasarhak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atauoleh orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang

iatetndateletetataiatainiaheisietatateiaiaieeiaatatatataaateMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis eksepsi Terlawan haruslah ditolak,dan oleh karena eksepsi ditolak, maka pembahasan berikutnyaadalah mengenai pokok perkara So tte ee ee ee eeeeDALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawananPelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan dapat diterimaatau tidak ; Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan dalampasal 195

Bahwa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR yangmenyatakan bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau pihak yang merasa ia adalah pemilik dari tanah/rumahobjek eksekusi. Hal ini ditegaskan juga dalam Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi,terbitan Proyek Pembinaan Teknis Yusitisial Mahkamah Agung RI, 1997,ha1.14. butir 44.1;4.

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR danPutusan Mahkamah Agung RI yang dengan tegastegas menentukanbahwa kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar gugatbantahan pihak ketiga (derden verzet), adalah mutlak harus pemilik ataupihak yang merasa pemilik dari tanah/rumah objek eksekusi, dengandemikian oleh karena status Pembantah hanya sebagai Pemegang hakHal. 6 dari 16 hal. Put.

Bahwa andaikata pun yang menjadi landasan dasar bantahan pihak ketiga(derden verzet), pemberian hak dengan jalan memperluas danmelenturkan makna hak milik yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR,harus ditafsirkan meliputi hak kebendaan relatif, kedalamnya hanyatermasuk hak agunan yang berbentuk agunan biasa, fiducia, hipotik/naktanggungan dan credit verband, sebagai landasan dasar gugat bantahanpihak ketiga (derden verzet);Sementara kwalitas hak yang dimiliki Pembantah, adalah Hak Penghunian,berdasar

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;5.

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH.;.

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;e.

merk CHQ, 1(satu)buah sendok/ sekop, 1(satu) buah palu kecil, 1(Satu) pak plastik pres,yang semua barang itu disimpan dalam saku jaket warna Hitam merkCHQ milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa, lalu membawaTerdakwa dan barang bukti ke Polsek Curup;Bahwa barang bukti yang disita seberat 4,35 gram tersebut adalahpositif metamfetamin (sabusabu) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian NarkobaNomor 195

merk CHQ, 1(satu)buah sendok/ sekop, 1(satu) buah palu kecil, 1(Satu) pak plastik pres,yang semua barang itu disimpan dalam saku jaket warna Hitam merkCHQ milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa, lalu membawaTerdakwa dan barang bukti ke Polsek Curup; Bahwa barang bukti yang disita seberat 4,35 gram tersebut adalahpositif metamfetamin (sabusabu) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian NarkobaNomor 195

satu) lembar Jaket warna Hitam merk Interlock;1 (satu) buah sendok/ sekop;(satu)(satu)1 (satu) buah palu kecil;1 (satu) pak plastik pres;(satu)1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk CHQBarang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudan diakui oleh saksisaksi dan Terdakwa benar adanya sehingga dapatdipertimbangkan sebagai Barang bukti yang sah dalam perkara ini;1.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:Sertifikat / Laporan Pengujian No. 195

telahdinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Perkara688/Pdt.G/2014/PN.Dps yang berkekuatan hukum yang tetapdan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan aquo;Bahwa terhadap buktibukti lain yang dipergunakan sebagaipertimbangan untuk mengajukan banding oleh Pembandingadalh merupakan buktibukti yang telah dipertimabangkan olehMajelis Hakim dalam perkara register nomor 1185 / Pdt.Bth /2018/PN.Dps dan oleh karenanya terhadap alasanalasan inipatut dikesampingkan;Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 195

ituharus benarbenar telah dapat dijalankan, telah memperolehkekuatan pasti, artinva semua jalan hukum untuk melawankeputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakankarena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakandapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan,banding atau kasasi.Bahwa Pasal 227 ayat (1) R.Bg., pada pokoknyamenyebutkan:Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/PDT/2019/PT DPSPerlawanan tidak dapat mencegah atau menundamenjalankan putusan,d) Berdasarkan Pasal 195

hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disitaitu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerahhukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diptuskanjuga oleh pengadilan itu ;Bahwa dalil pembanding yang menyebutkan menyewaterhadap Para Terbanding tidak memenuhi syarat darisebagaimana tercantum dalam Pasal 195

- 195 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mam

PUTUSANNomor: 195/Pid.Sus/2016/PN.Mam.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MUHAMMAD ARMINSYAH Als) ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenetapanHari Sidang;3. Berkas Perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARMINSYAH Als ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.

barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangHalaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

/ 2018 tanggal 18 September 2018 diketahuiberat bersih barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung Metamfetaminasebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (Satu)Pocket kecil Narkotika bukan tanaman

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung MetamfetaminaHalaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwsebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih

dan harta tersebut adalahsatu satunya harta warisan yang ditinggalkan olehalmarhum Said Umar Aljufri Bin Aljufri;Bahwa setelah almarhum Said Umar Aljufri bin Aljufrimeninggal dunia,beberapa saat kemudian paraPenggugat mengetahui bahwa harta warisan tersebutpada point 5 diatas telah diwasiatkan almarhum SaidUmar Aljufri Bin Aljufri semuanya kepada Tergugat,sesuai dengan surat wasiat nomor: 80 yang dibuat olehNotaris Nani Ratna Wrdanialis SH tanggal 26 Nopember1998;Bahwa menurut Hukum Islam pasal 195

MasMansur No. 10 RT O7 Keluarahan Solok Sipin KecamatanTelanaipura Kota Jambi adalah sah secara hukum dan tidakmelanggar ketentuan Pasal 195 ayat (2) karena secaratidak langsung melalui surat pernyataan tertanggal 20Mei 2003 Para Penggugat telah menyetujuinya.8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannyapada point 9 sampai dengan point 11, maka tidak perluTergugat tanggapi lagi secara panjang tlebar karenatelah terjawab dalam tanggapan atau jawaban Tergugat diatas.9.

Tentang surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH ;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat,permasalahan utama dalam perkara ini adalah besarnya hartayang diwasiatkan oleh alm.Said Umar Aljufri melebihisepertiga dari harta warisan, padahal menurut Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, Wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecualiapabila semua ahli waris menyetujui ; Tergugat di dalamjawabannya tidak

Untuk menguatkan dalildalil tersebut, Tergugat mengajukan surat bukti T4 dan T5,yang menurut Tergugat, secara tidak langsung surat buktitersebut merupakan persetujuan para ahli waris atas wasiattersebut.Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi HukumIslam sebagaimana tersebut di atas, memang memberi peluanguntuk berwasiat melebihi sepertiga harta, dengan syaratadanya persetujuan dari semua ahli waris oleh sebab itu,majelis perlu mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakanbahwa surat bukti

Aljufrisebagaimana surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH., cacat hukumsehingga harus dibatalkan, dapat di pertimbangkan ,selanjutnya sesuai pula dengan petitum angka 5 agar diberikanputusan yang seadil adilnya, maka Majelis perlu'= menetapkanwasiat almarhum Said Umar Aljufri yang dapat dinyatakan sahadalah sepertiga dari harta warisan ( 3/4 bahagian objekperkara + 1/2 dari harta bersamanya dengan Sy.Maznah ) halmana sesuai dengan ketentuan pasal 195