Ditemukan 61371 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Putus : 13-10-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1178/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 13 Oktober 2014 — Feriyanto Bin Tajudin
317
  • Feriyanto Bin Tajudinpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaigolongan 1 (Satu) nomor 61 Lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter dalamrumah sakit / puskesmas balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, ataupengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan atau setidaktidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak ataumelawan hokum memiliki
    Feriyanto Bin Tajudinpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaigolongan 1 (Satu) nomor 61 Lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter dalamrumah sakit / puskesmas balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atauHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1178Pid.Sus/2014/PN.Plgpengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan atau setidaktidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari
Register : 19-10-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 161/Pid.B/2012/PN.Blt
152
  • Menyatakan terdakwa ROBERTUS NANANG al TAMAR bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalampasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalamdakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTUS NANANG alTAMAR dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangiselama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.
    Blitar ; Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadapRobertus Nanang yang telah mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang dilakukan atas dasar perintah Kasat Reskobaselaku penyidik, Surat perintah tugas penangkapan Bahwa dari pengakuan terdakwa dia dapatkan dari Biuk barang tersebutdan terdakwa tidak memilki ijin ;3.SAKSI EDI PUTRA BIN SUTRISNO dengan dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa masalah saksi mengedarkan obat terlarang
    Barang siapaAd.2.3.2memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edarAd 1. Unsur Barang siapa :Meninmbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalahsetiap orang pemangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yangdapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkanketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa serta petunjiik bahwa benarterdakwa ROBERTUS NANANG als.
    Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Unsur " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi satu dengan saksilainnya yang saling bersesuaian dan didukung dengan pengakuanterdakwa menunjukan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2011sekira jam 21.00 Wib terdakwa telah ditangkap anggota Polres Blitar dariunit narkoba bertempat di desa Sanankulon Kec.
    TAMAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa dengan pidana selama8 (delapan ) bulan;3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelumputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;4.
Putus : 12-01-2011 — Upload : 17-02-2013
Putusan PN MALANG Nomor 735/Pid.B/2010/PN.MLG
Tanggal 12 Januari 2011 — ARIS SUTIYOK bin SONHAJI
503
  • Menyatakan terdakwa ARIS SUTITYOK bin SONHAJI telah melakukan tindaksepidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentangKesehatan ;2.
    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) butir sediaan farmasi berlogo LL (trihexiphenidil) dirampasuntuk dimusnahkan ;e Uang sejumlah Rp.85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;4.
    Muharto Gg.V B RT/RW :12/08 Kecarnatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengancara menjual kepada orang lain yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 yakni berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidildimana termasuk dalam Daftar Obat Keras (berdasarkan hasil pemerikaan darilaboratoriurn forensik POLRI Cabang
    Menyatakan terdakwa ARIS SUTIYOK bin SONHAJI terbukti secara sahoedan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa iin dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS SUTTYOK bin SONHAJI olehkarena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan ;3.
    Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) butir sediaan farmasi berlogo LL (trihexiphenidil) dirampasuntuk dimusnahkan ;e Uang sejumlah Rp.85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,(tiga ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh kamiSEFWITSON,SH.MH. selaku Hakim Ketua, MBK.
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Wiwik Anggraini, SH
Terdakwa:
HENNI APRIANI Alias HENNI anak dari LIM KWANG HIE
6114
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie oleh karena itu dengan
    Menyatakan terdakwa HENNI APRIANI Alias HENNI anak dari LIMKWANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pasal 106ayat (1) jo pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Purnama Komplek PurnamaAgung VII Blok PQ Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Pontianak,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak tidak memiliki ijin edar yaitu berupa kosmetika berbagaijenis dan merk, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bermula, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi ARDIANSYAH yangmerupakan anggota Dit Reskrimsus Polda
    Purnama Komplek Purnama Agung VII Blok PQ KecamatanPontianak Selatan, kemudian saksi ARDIANSYAH menindaklanjuti informasitersebut dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa dirumahtersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan kosmetik tanpa izin edar /tidak terdaftar dan ketika saksi ARDIANSYAH melakukan penggeledahandirumah tersebut ditemukan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika sebanyak75 (tujuh puluh lima) pcs dengan berbagai jenis dan merk yang disimpanterdakwa di ruang tamu
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan SediaanFarmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau mengadakan obatdan bahan yang berkhasiat obat hanyalah orang yang memiliki kKeahlian khusus,keahlian mana diperoleh dari pendidikan khusus;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 menentukan Sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hietelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar;2.
Register : 30-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
HADI PERMADI Bin AHMAD SULAHA
375
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaHadi Permadi Bin Ahmad Sulaha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaanalternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladendatersebut
    tanggal 30September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Kesehatan;AtauKeduaBahwa Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung RawasariDesa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Saksi Rodapot Banjarnahor, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa izin; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Angga Nurrohman dan Saksi SuluhUtama; Bahwa awalnya Saksi telah mendapat informasi dari seseorang yangtidak dapat diketahui identitasnya
    Saksi Angga Nurrohman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Rodapot Banjarnahor dan Saksi SuluhUtama;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk Bahwa awalnya Saksi telah
    Setiap orang;Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukumsebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan berkaitan dengan perkaraini adalah setiap pengedar sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud pengedaran adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat
Register : 09-05-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Juli 2017 — FAHMI Bin HAIRANI
3017
  • Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin HAIRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa FAHMI Bin HAIRANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap wunsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Sehingga untuk dapatmenentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya makadiuraikan terlebin dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke3yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Ad. 3.
    UnsurMemproduksiatauMengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang
    , bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dankosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb, halaman 15 dari 20 halamaninstrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang
    sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari menteri ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
EDY SAPUTRO ALS CONG BIN SAMAT
245
  • Antok bukan apoteker atau pedagang farmasi;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BilBahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. jenis sabu dariSdr.
    Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi:;Bahwa pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.dari Sdr.
    Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktuTerdakwa memperoleh Narkotika Gol. dari Sdr.
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;b.
    mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disitaatau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danterdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memilikijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Narkotika Gol. jenis sabubukan dari lembaga yang memperoleh jjin untuk menyalurkan,
Register : 03-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Tjk
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ELSA LIYANTI, SH, MH
Terdakwa:
ANDHIKA SAPUTRA bin SAININ NURJAYA
626
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININ NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .
    Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kelas A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira
    Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika Golongan IVhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;3. Psikotropika golongan IV;Ad.1.
    Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan PsikotropikaGolongan IV hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangansaksi DEDI HARYADI, SH, saksi RIZKY RIAWAN, SH, saksi ERISKHA PUTRI(yang ketiganya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, saksi DWIPERMATASARI, Amd, saksi RIENDRA FIZALDI dan saksi YASSER CHAVEZ(yang ketiganya disidangkan secara terpisah), surat, barang
    dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintahini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.
    Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININNURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .2.
Register : 24-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 969/Pid.Sus/2016/PN BDG
Tanggal 19 Oktober 2016 —
286
  • M E N G A D I L I :- Menyatakan Terdakwa EDI RANTONO Bin SUGIYAM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Degan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki ijn edar;- Menjatuhkan pdana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti
    Menyatakan Terdakwa EDI RANTONO bin SUGIYAM (alm) terbuktibersalah melakukan tindak pida na dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalampasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan pertama.2.
    no 4, Kecamatan Ciseeng , Kabupaten Bogor atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun karena Terdakwa ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat padaPengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat2 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamaka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat 1 perouatan manaTerdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bermula adanya informasi dari masyarakat kepada pihakKepolisian Polda Jabar, bahwa adanya tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa EDIRANTONO BiN SUGIYAM (alm) , kemudian setelah melakukanpenyelidikan petugas dari Polda Jawa Barat yaitu saksi TIAA RUSTIAWANdan saksi PIPIN NUGRAHA , SH
    4, Kecamatan Ciseeng , Kabupaten Bogor atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun karena Terdakwa ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat padaPengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat2 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ,maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    kemasannya;Bahwa barang bukti berupa 2 ( dua ) bungkus plastik yang berisimasingmasing 1000 ( seribu) kapsul kuning orange berlabel Incidal ,rencananya akan dijual/ diedarkan kepada Sdr TORES( DPO),Bahwa kapsul Incidal tersebut yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihakyang berwenang ;Berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa saksi Ahli bahwa kapsulberwarna kuning orange tersebut tidak mengandung Cetirizine HCL (negatif ) merupakan sediaan farmasi
Register : 05-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 67/PID.SUS/2018/PT JAP
Tanggal 7 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6831
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NURMADIAH MUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang
    SalasaNamudat Kabupaten Fakfak Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan NegeriFakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara; Bermula ketika petugas dari Balai POM Manokwari melakukanpemeriksaan pengawasan lapangan di salah satu Toko Rasa Sayangmilik terdakwa.
    Dan saat dilakukan pemeriksaan di toko milik terdakwatersebut, ditemukan dan diketahui bahwa sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang dijual atau yang dipajang dirak penjualan milik terdakwa,tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi dariBP POM yaitu nomor izin edar. Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang dijual atau yangdipajang dirak penjualan milik terdakwa yaitu; No. Nama Barang Jumlah1. Jamu Pak Kumis botol 412. Hasmi Henna 63. Shihah Botol 104.
    Menyatakan terdakwa NURMADIAH MUIS terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMADIAH MUIS denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.3.
    Menyatakan terdakwa NURMADIAH MUIS tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
    , sehingga hanya perlu diperhatikanseperlunya;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 6 September 2018 dalam perkaraNomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. yang dimintakan banding, sependapat denganpertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 12-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN TEBO Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Rio Fabry , SH
Terdakwa:
Suryadi Bin M. Amin
13729
  • ,APT, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli berkaitan dengan TugasAhli sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah sebagai tenaga pengawasproduk obat dan makanan baik proses produksi maupun distribusi; Bahwa berdasarkan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetik; Bahwa Distribusi/ mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran
    Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasianadalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendisitribusi atau penyalurananobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; Bahwa Menjual/ mengedarkan obat keras merupakan bagian daripekerjaan kefarmasian yang hanya boleh
    dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kewenangan; Bahwa Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada FasilitasPelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit,Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat; Bahwa seseorang yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasianadalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian (Asisten Apoteker); Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah
    jabatan Apoteker, sedangkanTenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, AhiMadya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/AsistenApoteker; Bahwa berdasarkan fakta dengan latar belakang pendidikan yangdimiliki oleh Terdakwa SURYADI Bin M.
    oleh Tenaga Kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenagan sesuai dengan ketentuan peraturanperundanundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian pada pasal 34 ayat (1) berbunyi Tenaga Kefarmasianmelaksanakan pekerjaan kefarmasian pada point b fasilitas distribusi ataupenyaluran kesediaan farmasi melalui PBF, instalasi sediaan farmasi dan alkesmilik pemerintah, point c fasilitas kefarmaisan melalui praktik di Apotek,instalasifarmasi rumah saksit, puskesmas
Register : 23-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Mak
Tanggal 14 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DAVID RICARDO, SH.
Terdakwa:
SYAMSINAR alias DG. TINO binti SUNU' DG. TAYANG
3329
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa SYAMSINAR als DG TINO binti SUNU DG TAYANG telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
    2. Menjatuhkan
    Menyatakan terdakwa SYAMSINAR als DG TINO binti SUNU DG TAYANGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    adalah obat, bahan obat,obat tradisional dankosmetikaBahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan mengedarkansediaan farmasi adalah mendistribusi sediaan farmasi dariProdusen atau industri farmasi ke pedagang besar farmasi (PBF)kemudian dari pedagang besar farmasi ke sarana pelayanankesehatan dan dari sarana pelayanan kesehatan ke masyarakat;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor.4/Pid.Sus/2018.
    /PN.Maksedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkankepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 196 jo Pasal98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 berarti perouatan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu itu harus dan memang dikehendaki atau menjaditujuan dari terdakwa SYAMSINAR als DG TINO binti SUNU DG
    pula ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganHakim akan mempertimbangkan sub unsur mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu , dimana darifakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa SYAMSINAR DG TINObinti SUNUDG TAYANG, pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitarjam 21.00, bertempat di lembang Sangbua Kec.Kesu Kab.Toraja Utara dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan terdakwa SYAMSINAR als DG TINO binti SUNU DG TAYANGtelah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;2.
Register : 19-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN Bjb
Tanggal 16 Februari 2017 — DIDIN Bin BASARAH (Alm)
4022
  • Menyatakan Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.
    Liang Anggang Kota Banjarbaru atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 12.40 Wita,pada saat Terdakwa sedang
    PO.02.01.1.31.3997 tanggal 29Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan ljin Edar dan PenghentianKegiatan Produksi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm), pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengajamemproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan
    Menyatakan Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum2.
    dan alat kesehatan, sedangkandimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengaman an sediaan farmasi dan alatkesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alatkesehatan
    Menyatakan Terdakwa DIDIN Bin BASARAH (Alm) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.
Register : 21-06-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.EDRUS, SH.MH
2.PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK Bin SUNARKO
234
    1. Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok Bin Sunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.
    diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK BinSUNARKO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika, Tanpoa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki Psikotropikaserta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap sususnan saraf pusat , tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika.Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlgsedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, RumahSakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atauLembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter ;Perbuatan terdakwa
    Tulungagung,atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya bulan Maret 2018, terdakwa telah membeli pil doubel L dariSdr. Tri alias Toyik d/a Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Ssetiap orang telah dipertimbangkan padauraian pertimbangan dakwaan kombinasi kesatu dan telah dinyatakanterpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis diambil alin dan unsur kesatuini dinyatakan terpenuhi pula;Ad.2.
    Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok BinSunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenjualNarkotika Golongan dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika sertaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak MemilikiIjin Edar.2.
Register : 13-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN JEMBER Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN Jmr
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF,SH.
Terdakwa:
HERIYANTO
297
  • Menyatakan terdakwa HERIYANTO terbukti bersalahsecara sah danmeyakinkanmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KeduaPenuntut
    berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa HERIYANTOpada Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekirajam 20.00 WiBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun2020atau setidak tidaknya pada satu waktu pada tahun 2020 bertempatDusun Jatirejo, RT. 04, RW. 008, Kelurahan Jenggawah, KecamatanJenggawah,, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    pula perbuatan yang terdapat dalamelemen selanjutnya dari unsur ini, maka terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan elemen kedua dari unsur ini;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif elemen, olehKarena itu. dengan terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut makakeseluruhan unsur inipun menjadi terbukti ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN JmrMenimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bilapada hariSelasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB di warung belakang rumahterdakwa di Dusun jatirejo, RT. 004 RW. 008, Kelurahan
    dibeli dari YAQIN kepada pembeli lainnya dengan hargaper klip Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang berisi 5 (lima) butir obat trexdan apabila semua obat terjual habis akan mendapatkan keuntungan sebesarRp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam menjual obatobatan tersebut, Terdakwatidak pernah menerangkan kepada pembelinya mengenai petunjuk pemakaianobatobatan yang dijualnya sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebutdapat dikualifikasikan sebagai mengedarkan sediaan farmasi
Register : 15-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Brb
Tanggal 18 Juli 2017 — - SAHRANI Alias FRENGKY Bin DARLANI
316
  • Menyatakan terdakwa SAHRANI Als FRENGKY Bin DARLANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
    Menyatakan terdakwa SAHRANI Als FRENGKY Bin DARLANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PrimairPasal 197 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaanPrimair.2.
    Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah warung dekat simpang tiga Bangkal bahwa terdakwa SAHRANIAls FRENGKY Bin DARLANI menjual sediaan farmasi obat jenisCarnophen yang sudah ditarik izin edarnya kepada warga masyarakatkemudian pada Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksiRUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI dan saksi WAHIDIN Bin H.SYARANI (yang merupakan anggota kepolisian resort hulu sungaitengah) bersamasama dengan anggota kepolisian resort hulu sungaitengah lainnya melakukan penyelidikan ditempat
    Hulu Sungai Tengahtepatnya di sebuah warung dekat simpang tiga Bangkal, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanHalaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Brbyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula dari informasi masyarakat di Desa Durian Gantang, Rt.006/Rw.003, Kec.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) ;Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN BrbMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan terdakwa SAHRANI Als FRENGKY Bin DARLANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan Primair;2.
Register : 20-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BANGIL Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDRO NUGROHO, S.H.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
M SOLEH Als BRODEN Bin UNTUNG
15938
  • berisi Narkotika jenis Extacysebanyak 3 (tiga) butir bentuk Hello Kity warna merah muda total beratkotor 1,09 (satu koma nol sembilan) gram berserta bungkusnya adalahmilik sSeseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa disuruhmengantarkan barang tersebut oleh Junaidi (DPO) kepada pembellitersebut;Bahwa untuk mengantarkan barang tersebut terdakwa M SOLEH als.BRODEN Bin UNTUNG mendapat upah dari juanidi (DPO) sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah;Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi
    Bahwa terdakwa sudah sudah sering mengantar Narkotika oleh Junaidi(DPO) dan terdakwa mendapat upah sekita Rp.50.000, s/d Rp. 80.000, dankadang terdakwa mengambil atau menyukit barang tersebut sebagai upahterdakwa; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan terdakwa tidakmempunyai jin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadiperantara jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Irwandi Agus S, dan SaksiSulung Jati K serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukumbahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/bendayang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan danpula Terdakwa bukan petugas yang
    mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disitaatau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danTerdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memilikiin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaTerdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenisExtacy sebanyak 3 (tiga) butir bentuk Hello Kity warna merah muda
Register : 29-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN KOTABARU Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Ktb
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PINTO ARIBOWO,SH
Terdakwa:
ANDRI WARDHANA Als AAN Bin ANWAR SAGITA
173
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa Andri Wardhana als Aan bin Anwar Sagita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan
    Menyatakan terdakwa Andri Wardhana als Aan bin Anwar Sagita, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memelliki izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaanpenuntut umum.2.
    KtbBahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan melakukanpenangkapan terhadap terdakwa terkait mengedarkan sediaan farmasi berupaobat jenis carnophent zenith.Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggutanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Putri Jaleha Desa BaharuUtara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, serta saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan rekan saksiyakni saksi A.
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    (tiga puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur Ketiga Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan alat kesehatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad.3. Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid. Sus/2018/PN.
    Ktb(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut jijin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telahmemperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratanmutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai denganketentuan
Register : 29-04-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN WATES Nomor 62/PID.SUS/2015/PN WAT
Tanggal 25 Juni 2015 — VITNU HIDAYAT Alias JITANG Bin ISRUSKANDAR
18649
  • JITANG Bin ISRUSKANDAR bersalahmelakukan Tindak PidanaPenyalahgunaan sediaan farmasi danpenyalahgunaan Psikotropikasebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UURl Nomor 5 tahun 1997 tentangPsikotropika.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaVITNU HIDAYAT Als.
    KulonProgo, atau setidaktidaknyamasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas, PetugasPolres Wates diantaranya saksi Rasdi, SH dan saksi SelfikaCH, S.Pd melakukan penangkapan terhadap terdakwa VITNUHIDAYAT Als.
    JITANG BinISRUSKANDAR pada saat memiliki, menyimpan dan/ataumembawa 4 (empat) butir Pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG dalam kemasan warna hijau tidak memiliki ijin yang sahdari yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahliandan kewenangan dalam memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan serta terdakwabukanlah farmasi atau dokter, atau memiliki resep dari dokter.Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim PolriLaboratorium
    Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsubjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yangidentitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa VITNU HIDAYAT Als.
    Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa syarat sediaan farmasi bisa atau dapat diperjualbelikan sesuai UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 27 dari35 Putusan Nomor 62/Pid.
Register : 27-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Idm
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
ANWAR HENDRA, SH
Terdakwa:
TUMINAH BINTI MARIMAN Alm
626
    1. Menyatakan Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa
    Menyatakan Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;2.
    Mariman (Alm), pada Kamis tanggal 26 Oktober2017 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2017 atau masih pada tahun 2017, bertempat Blok Polsek No. 5 Rt.28, Rw. 08, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dan BlokPulo Rt. 42 Rw. 06, Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, KabupatenIndramayu, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dimana terdakwa bukanlah sebagai Kefarmasianyang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat IzinKerja (SIK) dan Toko Obat yang dimiliki oleh terdakwa sebagai tempat untukmelakukan pekerjaan kefarmasian tidak mempunyai seorang Apotekersebagai penanggung jawab teknis.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    36 Tahun2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur untukmenyalurkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memiliki ijin edar dariMenteri Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang