Subbagian Layanan dan Pertinbangan HukumKementerian; danb.

Subbagian Advokasi Hukum Kementerian;Pasal 107(1) Subbagian Layanan dan Pertimbangan HukumKementerian mempunyai tugas melakukanpengelolaan layanan konsultasi hukum danpertimbangan hukum serta pengelolaan layananaspirasi dan pengaduan online rakyat.(2) Subbagian Advokasi Hukum Kementerian mempunyaitugas melakukan pengelolaan dan penangananperkara litigasi dan nonlitigasi, serta bertindak selakukuasa hukum kementerian.e Pemberian pendapat hukum yang dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Peraturan Perundangundangamempunyai

., Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sikka, dan 3. THEODOTUSCHARLES ROY, S.H., Pegawai Negeri Sipil dengan JabatanFungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. MARIUS F.

., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.

,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.

Membuat Daftar Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan berdasarkan AnggaranBelanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD Perubahan Tahun 2008.Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari SETDA Kabupaten Kapuas terbit SuratPenyediaan Dana yang kemudian Terdakwa II. TASWIN, S.Sos.

DPA SKPD : 1.22.1.22.01.15.01yang salah satu sub kegiatannya yang diantaranya adalah :1) Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 dengannilai pagu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kode rekening 5.2.2.07.02 dengan nilaipagu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari

DPA SKPD : 1.22.1.22.01.15.01yang salah satu sub kegiatannya yang diantaranya adalah :1) Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 dengan nilaipagu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kode rekening 5.2.2.07.02 dengan nilaipagu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari

. : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Mineral,Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral R.1.;Denny Z. Dayyan, ST. : Kepala Seksi Pengawasan KelayakanUsaha Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.:Yudianto, ST. : Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi ProduksiBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.

Dwi Satria Wijanarko, Jabatan Kepala Subbagian Analisis danDokumentasi Hukum Bawaslu R.I.;. Radityas Megha Widyadari, Jabatan Plt. Kepala SubbagianPerundangundangan Bawaslu, R.1.;. Bella Nathania, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.1.;. Bella Oktaviani, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.I.;. Geano Giovan Naldi, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;. Agnes Natasia, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;Mahrus Ali, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;Rakhmat Hidayat, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.l.

Landoaldus Mekeng, an.Bupati Flores Timur;14.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp 565.000.000, untuk pelaksanaanbiaya Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Angkutan UmumDarat, Tahun Anggaran 2001, tanggal 05 April 2001;15.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 151/R/D/FIV/2001, tanggal 06 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Perbendaharaan G.

., jabatan Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum;8. ADI SARONO, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum;9. SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di JalanPahlawan Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181.4/611/013/2014, tanggal 3 Maret 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Halaman 1 dari 22 halaman.

;Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga danPIW, Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian PekerjaanUmum dan PerumahanKepala Sub bagian Advokasi Hukum, BagianHukum Komunikasi Publik Setditjen Bina Marga,Kementerian pekerjaan Umum dan PerumahanKepala Subbagian Pengamanan Barang MilikNegara, Bagian PBMN, Setditjen Bina Marga,Kementerian pekerjaan Umum dan PerumahanAsep Sulaeman, ST.

,MM ;Kepala Subbagian Pengelolaan BMN, BalaiBesar PNJ VI, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat ;Mhd. Zaim Zul, S.ST.MT ;Asisten Umum pada Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah I, Provinsi Jawa Barat,Direktorat Jenderal Bina Marga ;Gusta Ardianto, S.H.

anggaran 2005 saksi Drs HAhmad mahmud, M.pd selaku Kepala Dinas meminta terdakwa II Fadli BinAbdurahman untuk mencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H AhmadMahmud Mpd selaku Pengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh PemegangKas dan disetujui oleh Pengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupunbersifat Beban Tetap, setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima olehBagian Keuangan, di teliti oleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapanadministrasinya di anggap lengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat NotaDinas kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untukmeminta persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelahNota Dinas tersebut disetujui oleh Bupati Sarolangun , maka di terbitkanlah SuratPerintah Mebayar (SPM) di maksud sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) di tanda tangani oleh Kepala BagianKeuangan

anggaran 2005 saksi Drs H Ahmad mahmud,M.pd selaku Kepala Dinas memintaterdakwa II Fadli Bin Abdurahman untukmencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H Ahmad Mahmud Mpd selakuPengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupatimelalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas dan disetujui olehPengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupun bersifat Beban Tetap,setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima oleh Bagian Keuangan, di telitioleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapan administrasinya di anggaplengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat Nota Dinas kepada Bupati yangditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untuk meminta persetujuan penerbitanSurat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelah Nota Dinas tersebut disetujui olehBupati Sarolangun, maka di terbitkanlah Surat Perintah Mebayar (SPM) di maksudsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan

Sarolangun tahun 2004Keputusan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004 tanggal 26 Juli2004 tentang uraian tugas dan fungsi Kepala dinas, bagian, SubBagian, Sub Bidang, Bidang, saksi dak kelompok jabatan Fungsionalpada dinas Pariwisata, Olahraga, Pemuda dan Seni Budaya Kab.SarolangunInstruksi Bupati Sarolangun No 14 tahun 2004 tanggal 10 September2004 tentang pelaksanaan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004Petikan Putusan Bupati Sarolangun No: 821.22/299/UP tanggal 6Oktober 2004 tentang Mutasi Jabatan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPKHal 14 dari 53 halaman Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT SBYdengan ketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan ;3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi subbagian ;b.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPKdengan ketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasilpekerjaan ;3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi subbagian ;b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %(seratus persen) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaanditerbitkan ;3.

., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah,alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7. PARLAUNGAN SILALAHI, S.H., dan REKAN,Pengacara Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Tengah,alamat JI. Dr. F.L.

YANWARPRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru subbagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSANRAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kotaBengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkunganPerusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 16 Agustus 2012 , sdr.

YANWARPRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag Umum jabatan baru SubBagian Umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSANRAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direktur PDAM KotaBengkulu Nomor 45 Tahun 2012 tentang Alih tugas dan Jabatan di lingkunganPerusahaan Air Minum Kota Bengkulu tanggal 16 Agustus 2012 , sdr. HASANHal. 57 dari 67 hal. Put.

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa; Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan untuk memberikanketerangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaanmerk; Bahwa benar saksi bekerja PNS di Kemenkumham RI Kepala SubBagian Humas Pelaporan dan Tl pada Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM RI Jawa Barat di Bandung; Bahwa saksi, Dinas sejak bulan April Tahun 1993, dengan jabatanKepala Sub.Bagian Humas Pelaporan dan TI di Kemenkumham RIKanwil Jawa Barat Bandung

.; kKewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan js noo teen nents9. LUKI WAHYU MARTANTO, S.H.; kewarganegaraanIndonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatanKepala Sub Bagian Tindak Lanjut Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan 202222 222210.

Nama : MUHRIYANTO, SH..Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.3. Nama : ARIEF RACHMAN, SH.Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.Halaman 1 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBYKesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Magetan. Kewarganegaraan Indonesia,yangberalamat di JI.

Direktur JenderalPembangunan Desa Nomor: SK. 814.413145. tanggal 1 Agustus1983 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama Rahmadi;1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai KepalaBagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Eselon Ill.aNomor: 824.24/05/BKDII/2011 tanggal 31 Januari 2011;1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor:821.24/775Kep/BKDIV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentangPengangkatan untuk Menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian

NIP. 19700614 200501 1 011, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. MilonoNomor. 1 Palangka Raya;4. ELIASIE, SE, NIP. 19631123 199003 2 003, Jabatan Kepala SeksiBimbingan Teknis dan Penataan Wilayah Pertambangan padaDinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah,beralamat di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, dan 6. Dyah Kisworini, S.H., M.H.,7. Eni Herlian, S.H., 8. Rina Wirachmawati, S.H., 9. DiditJunaidi, S.H., 10.

JabatanPelaksana, Pekerjaan ASN, di Satuan Organisasi Pangkalan SaranaOperasi Bea dan Cukai Tipe B, menurut Pengakuan dan keteranganPemohon/Tergugat Rekonpensi dipercakapan Short Message Servise(SMS) antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan gaji setiap bulan yang diterimaoleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah);Pada tanggal 06 Mei 2019 Pemohon/Tergugat Rekonpensi telahmembuat surat pernyataan yang telah diketahui oleh Kepala SubBagian