Lebih lanjut substansi surat tersebut pada pokoknya adalahmenyangkut permasalahan perizinan di instansi Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4)UndangUndang tersebut dinyatakan pada pokoknya bahwa setiap informasi publikbersifat terouka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecualiinformasi publik yang dikecualikan;Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/G/201

Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapatdiperolen Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dari informasi yangberedar di Internet;Hal ini menunjukkan bahwa, Penggugat telah salah dalam melakukanidentifikasi terhadap pihakpihak yang akan digugat. Kesalahan Penggugatdalam menarik Kantor Operasional Tergugat di Kota Medan tersebutmembawa konsekuensi hukum yang fatal.

Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yangdapat diperoleh Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dariinformasi yang beredar di Internet;Hal ini menunjukkan bahwa, Penggugat telah salah dalam melakukanidentifikasi terhadap pihakpihak yang akan digugat. KesalahanPenggugat dalam menarik Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medantersebut membawa konsekuensi hukum yang fatal.

DepartemenPertahanan Republik Indonesia C/Q TNI AD Kodam III/Siliwangiterletak di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, KotaTasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan setempat hal tersebutdimaksudkan agar terhadap masyarakat atau pun pihakpihak yangmerasa keberatan dan dirugikan dapat mengajukan keberatan kepadaTI QUO GI == anneseeee emnceseeeereeersrceneier nese neersBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik menyatakanSetiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai denganketentuan UndangUndang in;Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan pengumuman di KantorKelurahan Cikalang juga sama sekali tidak melakukan pemberitahuankhususnya kepada warga pemilik bangunan tempat tinggal serta kepadaHalaman 20 dari 76 Hal.

Saya cuman sekretaris saja.Kenyataan ini membuat semakin miris, ketika Negara mulai membukadiri dan menerapkan nilainilai demokratis dalam tata kelolapemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntabel (GoodGovernance) melalui lahirnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pertanyaannya adalah mengapaTergugat IV tidak mau memberikan?

Ada kepentingan apakah TergugatIV tidak memberikannya padahal UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengaturnya? Jika sebagailembaga independen yang menggunakan anggaran negara, apakah inibentuk pembangkangan terhadap Negara?19.Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga tidak cermat dan teliti dalammembaca mengenai Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf DanBangunan Permanen No.2069 A.n Hasan Dari Nazhir Perorangan keNazhir Organisasi (NU cabang) yang cacat hukum.

Memberikan informasi kepada masyarakat desaterbukti dengan:Tidak adanya informasi publik dengan tidakmemberikan dan/atau. menyebarkan informasipenyelenggaraan pemerintahan secaratertuliskepada masyarakat Desa setiap akhir tahunanggaran;2. Kepala Desa melanggar larangan berupa:a.

Memberikan informasi kepada masyarakat desa terbukti dengan:Tidak adanya informasi publik dengan tidak memberikan dan/ataumenyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secaratertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;2. Kepala Desa melanggar larangan berupa:a.

Bahwa pernah diajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik danhasilnya dikabulkan; Bahwa walaupun komisi Informasi Publik memutuskan warga bolehbuka warkah tetapi Sampai sekarang BPN tidak mengeluarkan warkah atastanah sengketa terebut; Bahwa Warga dan PT.

Bahwa kemudian Penggugat membalas surat Turut Tergugatdengan nomor: 01/SLP/IV/2020 perihal Keberatan tertanggal 6 April2020 yang pada intinya Penggugat melalui kuasa hukumnya keberatandan meminta data dengan menggunakan dasar UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang manakemudian Turut Tergugat melalui surat nomor:312/53.01.MP.01.01/IV/2020 tertanggal 07 April 2020 perihal penjelasanterkait keberatan, yang pada intinya menjelaskan bahwa ada hal atauinformasi yang

SHberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.017/SK/OCAFP/VI/2014, tanggal 28 Juni2014, untuk Tergugat hadir kuasanya Ir, YASID TAUFIK.MM dkk, dari KantorBiro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, beralamat di Jl.Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus No.225/HK.400/M/8/2014, tanggal 25 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadakedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai melalui proses mediasidengan menunjuk Hakim

Presiden, sehingga unsur ini Sudah terpenuhi secara materiil;Unsur Tentang Seseorang sehingga nama baik dan kehormatannyatercemar;Bahwa Surat Pernyataan Warga yang ditandatangani oleh lebih dari200 (dua ratus) orang berisi tentang FITNAH yang ditujukan kepadaPARA PEMOHON dan sudah tersebar dikalangan internal LIPI dandipergunakan oleh LIPI dalam Sidang di Komisi Informasi Pusatsebagaimana termuat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat No.034/VI/KIPPSMA/2016 tanggal 12 Juni 2017 mengenai PutusanSengketa Informasi

Publik antara Farid Muadz, S.H. dan PerhiasanGinting, S.H. melawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)kepada TERMOHON terbukti dipersidangan bahwa bahwainformasi dan dokumen fitnah dan hasil pertemuan pada 12 April2016 di Ruang Canarium PKT Kebun Raya LIPI dijadikan dasar olehLIP!

kontekskebangsaan maka sekat trias politica (eksekutif, yudikatif dan legislatif)harus dikesampingkan demi terwujudnya cita cita berbangsa danbernegara, disamping demi terwujudnya keadilan hukum itu sendiri,dalam kesempatan ini kami Penuntut Umum juga mengemukakanterhadap Tuntutan Mati ataupun Vonis Mati terhadap pelaku tindakpidana narkotika jaringan besar telah banyak dilakukan diseluruh wilayahIndonesia dan hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak umumkhususnya di zaman keterbukaan informasi

publik Ssekarang, apabiladipandang dari tujuan hukum maka hal tersebut diatas tak ayal bergunauntuk memberikan efek jera bagi orang orang yang berkeinginanmelakukan tindak pidana narkotika serupa, sehingga kami PenuntutUmum tidak mau melebar kemana mana untuk mencari tolak ukurpemidanaan Mati terhadap gembong gembong besar dengan mencariYurisprudensi ataupun Putusan Putusan Majelis Hakim lainnya darisistem SIPP Mahkamah Agung yang sudah sangat canggih, lengkap danakurat.Bahwa dalam memori banding

hubungan kerjakarena perusahaan melakukan efisiensi yang hal itu dapat dibenarkan secaraHalaman 30 dari 37 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.SusPHI/2019/PN Mtr.hukum dan telah sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa selain mengajukan alatalat bukti sebagaimanatersebut di atas Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalildalil tuntutannyauntuk dipekerjakan kembali juga menyampaikan alat bukti surat yang diberitanda: P36 tentang Jawaban Permohonan Informasi

Publik dari BPJSKesehatan Cabang Bima, dan P37 tentang Rincian Saldo Jaminan Hari Tuadari BPJS Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas, Majelis Hakimberkesimpulan, alat bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi karenainformasi iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bukanlahmerupakan indikator atas PHK yang terjadi pada diri Penggugat Konvensi olehTergugat Konvensi:;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan atas rencana PHKyang tidak diberitahukan terlebin

Surat tersebut hanya merupakankorespondensi antara pemohon informasi publik dengan Kantor PertanahanKab. Sumedang.

/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditujukan Terlawan VI:Bahwa Terlawan sebagai pemenang lelang yang ditetapkan oleh TerlawanVI dalam hal ini haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad burukkarena meskipun secara hukum Terlawan telah mengetahui atau setidaktidaknya dianggap mengetahui pengumuman kepada khalayak umum yangdilakukeei oleh Pelawan dengan mengiklankan pengumuman tersebutsecara terbuka melalui Surat Kabar Satelite News tanggal 11 Agustus 2014yang secara yuridis merupakan media informasi

publik, dimana dalampengumuman tersebut Pelawan telah menyampaikan kepada publik/khalayak umum bahwa tanah dan bangunan milik Pelawan yang saat ituhendak dilakukan pelelangannya oleh Terlawan VI pada hari Kamis,tanggal 19 Juni 2014 merupakan objek senqketa dalam perkara perdataNomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng yang sedang dalam proses pemeriksaannyadi Pengadilan Negeri Tangerang dan bahkan beberapa saat sebelumpelaksanaan lelang tanah dan bangunan milik Pelawan tersebutdilaksanakan Terlawan VI pada hari

memeriksa dan mengadili Pekara ini agar mematuhi PeraturanPemerintah yang telah disepakati dan menyerahkan sebidang tanah yangtelah lebin dahulu diajukan oleh Para Ratusan Warga masyarakat danPenggugat Rekonpensi, dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB)yang telah dua (2X) diterbitkan sehingga lokasi Penggugat Rekonpensidiberikan sepenuhnya Kepada Penggugat Rekonpensi dengan batas luas1.4 Ha ( 14000 M2) dan demi menjaga stabilitas Kenyamanan Investasi yangada di Batam dimana Gerbang pintu Informasi

Publik untuk kenyamananInvestasi antar Perbatasan Negara Asing selaku Investor di Kota Batam yangkita cintai ini sehingga Tanah yang telah dibangun oleh masyarakat denganbangunan Rumah Permanen dan Bagunan Serba Guna yang permanentetap dan Telah Berkepatutan Hukum dari apa yang telah ditetapkanPemerintahKota Batam dan Otorita Batam dan juga DPRD Kota Batam dandi wakili oleh masyarakat Penggugat Rekonpensi dan menjadi Hak PenuhPenggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi juga telah berulang kalimengajukan

tanggal 15September 2014, Tergugat HI telah menemui Penggugat dikantor Penggugat di UPTDKecamatan Metro Kibang, akan tetapi kali ini Tergugat III malah menyerahkan surat dariTergugat VII yang isinya meminta klarifikasi dan pemberitahuan dengan surat nomor:077/LSMBARAK/L/E/IX/2014 yang pada pokoknya Tergugat VII meminta Penggugatdalam kurun waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam memaksa Penggugatmemberikan klarifikasi dengan alasan ketentuan Pasal 52 UU Nomor : 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, dimana Tergugat VII meminta dengan caramenekan Penggugat, mengapa dapat dikatakan menekan?

TngTAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADAN TIDAK MELAKSANAKAN PENCATATAN PERALIHAN TANAH YANGDIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENAGRARIA No.9 Tahun 1999 Pasal 124 ttg PENDAFTARAN PERALIHANHAK TANPA MENGGUNAKAN AJB13.

Penggugat adalah ditujukan kepadatergugat V dalam kapasitas sebagai pejabat publik yaitu sebagai KetuaPengadilan Negeri Karanganyar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Publik menurut pasal1 angka 8 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk mendudukiposisi atau jabatan tertentu pada badan publik, sedangkan Badan Publiksebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,dan/ atau luar negeri;Menimbang

Angka 3 UndangUndang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) menyatakan:Pasal 1 angka 8 UU 14/2008Pejabat Publik adalah Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.Pasal 1 angka 3 UU 14/2008Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja

menanyakan secara lisan maupun tertulistertangal 15 Agustus 2016 yang intinya meminta Berita AcaraHalaman 7 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUNBDGBAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Walikota Bekasi untukmengetahui dasar pertimbangan utama dan tentang evaluasi kinerjaPengugat yang mengakibatkan Tergugat telah mengeluarkan Keputusanaquo, namun hingga gugatan ini dimasukkan Berita Acara belum diberikandengan alasan bertentangan dengan Undang Undang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi

Publik; 8.

Prosedur dan Infrastruktur Penyediaan Informasi Belum Optimal.Berdasarkan test case yang telah dilakukan, UndangUndang Nomor14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belumsepenuhnya berjalan pada lembagalembaga regulator penyediaan airminum di Jakarta. Hal ini terkait dengan belum memadainya prosedurdan infrastruktur yang disediakan oleh lembagalembaga regulator yangberstatus badan publik.

Bahwa untuk mendorong adanya transparansi pengelolaan air Jakarta,lembaga KRUHA mengajukan permohonan informasi publik kepadaTergugat VII melalui Surat Nomor 019/B/KIP/V/2011 tertanggal 31 Oktober2011 perihal Permintaan Dokumen dan Informasi Terkait Kontrak KonsesiLayanan Air Minum DKI Jakarta;Halaman 49 dari 16 hal. Put.

Dalam surat tersebut, Tergugat VII tidak dapatmengabulkan permintaan informasi publik yang diajukan oleh KRUHAkarena telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama;Bahwa atas jawaban tersebut KRUHA mengirimkan Surat Tanggapanbernomor 021/B/KIP/V/2011 tertanggal 21 November 2011, yang intinyamenolak surat jawaban Tergugat VII; menanggapi surat tersebut, TergugatVII melalui Surat bernomor 599/DIV.T&P/XI/2011 tertanggal 25 November2012 menyatakan tetap pada sikapnya untuk tidak memberikan informasiyang diminta

Merespon sikap Tergugat VII, KRUHA selaku pemohonmengajukan keberatan kepada Tergugat VII dengan Surat Nomor023/B/KIP/V/2011 tertanggal 20 Desember 2011;Bahwa tanggal 8 Februari 2012, KRUHA harus mengajukan permohonansengketa informasi publik kepada Tergugat VII di Komisi Informasi Publikkarena tidak ditanggapinya surat keberatan;Bahwa tanggal 17 September 2012 diputuskan bahwa permohonanpemohon sengketa informasi dalam hal ini KRUHA dikabulkan oleh MajelisKomisioner dalam Putusan Nomor 391/XII/KIPPSMA