permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt.Sus/2010tanggal 22 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / ParaPenggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yangbergerak di bidang usaha Crum Rubber Factory dan Export Import.Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang disahkan pada Disnaker

Bahwa terhadap suratkedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga Nomor : 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang intinya tetapmeminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yang diajukan namun sedikitpuntidak direspon oleh Tergugat.Bahwa Penggugat juga telah mohon kepada Instansi Disnaker agar diperantaraidengan surat Nomor : 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober2008.

Pada tanggal 07 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil pihak Penggugatdan Tergugat, dan dalam perundingan disepakati, Sdr. YUSDI yang mewakiliPerusahaan Tergugat berjanji minta waktu paling lama (satu) bulan untuk membuatjuga draft PKB versi Tergugat.

Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan ternyata pihakTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakan PHKterhadap Penggugat dengan alasan pengurangan Tenaga Satpam, padahal TenagaSatpam masih sangat dibutuhkan Tergugat, terbukti justru menerima personil barudengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (sembilan) orang daripada jumlah yang dikenaiPHK yang hanya 6 (enam) orang.Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan ditolak Penggugat karena tidakmanusiawi.

Menolak Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bintan yang tidak manusiawi.6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR :Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusanyang seadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 36/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 16 Februari2010 adalah sebagai berikut :1.

terakhir sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu atau Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC F NIKEUBA SBSI KOTAPALEMBANG;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak disertakan ke dalam 4 ProgramJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPkK);Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2009 melalui DPC F NIKEUBASBSI mengajukan pengaduan ke Pengawas Disnaker

Kota Palembang tentangpelanggaran Normatif oleh perusahaan Tergugat yaitu tidak disertakannyaPenggugat dan kawankawan ke dalam 4 Program Jamsostek dan setelah ditindak oleh Pengawas Disnaker Kota Palembang pada bulan Juni 2009Tergugat mendaftarkan karyawannya ke dalam 3 Program Jamsostek namunPenggugat tetap tidak disertakan dan pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugatmengadukan kembali kasus Jamsostek tersebut di Pengawasan Disnaker KotaPalembang dan sedang dalam proses;Bahwa Tergugat pada tanggal

pengalaman kerjayang isinya menyatakan pengakhiran kerja ;Bahwa tanggal 29 Mei 2009, Penggugat tetap bekerja seperti biasanamun Tergugat memberikan uang sebesar Rp 4.200.000, dan terhitung saatitu Penggugat tidak dibolehkan lagi datang ke perusahaan karena dianggapmengundurkan diri;Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2009 Penggugat tidak lagidiberikan upah dalam setiap minggunya oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat melalui DPC F NIKEUBASBSI Kota Palembang memasukkan pengaduan ke Disnaker

Kota Palembangdan setelah 3 kali perundingan melalui Bipartid dan Mediasi tidak juga adapenyelesaian maka pada tanggal 5 Agustus 2009 Mediator mengeluarkanPutusan Anjuran ;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah setelahmenerima Putusan Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Palembang namunTergugat tidak merespon dengan baik;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat karena Penggugat telah dianggap mengundurkan diri, tidakmemenuhi ketentuan Pasal

ada lagi hubungan kerja karena hakPenggugat telah terpenuhi;Bahwa perundingan yang dilakukan oleh Mediator pada tingkat MediasiDisnaker Kota Palembang tidak tercapai karena Penggugat merasa masihada hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut namun sebenarnyaTergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan Penggugatsendiri dengan kemauan sendiri mengundurkan diri secara sepihak danpihak Penggugat ada indikasi melakukan tekanan terhadap Tergugat;10.Bahwa Tergugat tidak merespon Anjuran Disnaker

No.399 K/Pdt.Sus/2011perwakilan dimanapun, sedangkan di daerah lain hanya merupakangarasi, sehingga halhal yang berkenaan dengan penempatan pekerja,kewenangan pengambilan keputusan dan lain sebagainya adalahwewenang penuh Penggugat yang berkedudukan hukum di JalanSoekarno Hatta No.54 Probolinggo ;bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, penyelesaianmasalah ketenagakerjaan menurut pendapat Penggugat bukandiselesaikan melalui Disnaker Kabupaten Jember, dan selama inipenyelesaian masalah ketenagakerjaan

baik itu PHK maupunperselisihan lainnya Penggugat selesaikan melalui DisnakerKabupaten Probolinggo, namun demikian menyikapi permasalahansaat ini Penggugat sepenuhnya kepada Disnaker Provisi Jawa Timuruntuk mendapatkan penyelesaian ;bahwa dengan adanya kenaikan BBM sekitar 104% per 1Oktober 2005 dari Rp.2.100, menjadi Rp.4.300, per liter (bukti P1terlampir) yang dibarengi dengan kenaikan tarif yang tidak seimbang37% (bukti P2 terlampir) ditambah biayabiaya lainnya yang harusditanggung perusahaan

telah berusaha melakukan advokasi terhadap kepentingan danaspirasi selurun Pekerja baik yang secara terbuka ataupun tidakterobuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan dikeluarkannyaSK/PP, selanjutnya mohon upaya tersebut Majelis Hakim mencatatnyasebagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan ;bahwa upaya Bipartit tingkat perusahaan menemui jalanbuntu, maka SP/SK (Penggugat Rekonvensi) mengajukanpermohonan Hearning/Bipartit Plus yang disaksikan oleh LembagaEksekutif dan Lembaga Legislatii (DPRD dan Disnaker

Pada tanggal 2 Februari 2006, di Disnaker Kodya Probolinggo,Probolinggo ;d. Pada tanggal 8 Februari 2006, di RM. Padang Salero Jember ;e. Pada tanggal 22 Februari 2006, di Komisi E (Kesra) DPRD ProvinsiJawa Timur, Surbaya ;f. Pada tanggal 7 Maret 2006, (Tripartit) di Disnaker Provinsi JawaTimur, Surabaya ;g. Pada tanggal 20 Maret 2006, di DPRD Tingkat Il KabupatenJember ;h.

dan 3) ;> Uang Kompensasi Kerugian yang ditimbulkan oleh SK/PP yangcacat hukum berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) ;Bahwa jumlah nilai total atas tuntutan pesangon PHK untuk 70 orangsecara kolektif yang nama, jabatan dan masa kerjanya secaraterperinci tersebut pada lampiran gugatan ini yang menjadi satukesatuan dari isi, maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ;bahwa atas tuntutan PHK Penggugat Rekonvensi tersebut,Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya mediasi yangdilakukan Disnaker

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan I; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 132/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 132/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan ; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. PT. GONGSIN INTERNASIONAL TRASINDO;4.

adalah PT.Laimbock Prima Indonesia ;Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 Tergugat melalui stafinyamenyampaikan pemberitahuhan secara lisan kepada paraPenggugat, bahwa muaitanggal 11 Oktober 2007, Tergugat merubah system kerja dan alih status dan hariantetap menjadi borongan lepas, dan upah para Penggugat menjadi tidak jelas danbahkan menjadi turun dibawah ketentuan upah minimum ;Bahwa pada hari itu juga tanggal 10 September 2007, siang hariparaPenggugat dengan didampingi petugas dari Disnaker

Kota Surabaya(Mediator dan Pengawasan), mengajak berunding untuk memperjelas maksuddari tindakan sepihak Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menemui paraPenggugat dan petugas Disnaker tersebut ;Bahwa petugas Disnaker Kota Surabaya menghimbau kepada paraPenggugat untuk tetap bekerja seperti biasa, permasalahan tetap di selesaikandengan mengedepankan azas musyawarah mufakat dan selanjutnya paraPenggugat tetap bekerja seperti biasa ;Hal. 3 dari 21 hal.

No. 979 K/Pdt.Sus/2010Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker KotaSurabaya yang selanjutnya dilakukan sidang Mediasi, dan Mediator Disnaker KotaSurabaya menurunkan Anjuran No86/PHIVI2Z007 tanggal 21 Jun 2007,menganiurkan Tergugat di wajibkan melaksanakan UMK, membayar kekuranganupah dan mengembalikan upah para Penggugat yang telah di potong ;Bahwa karena Aniuran Mediator Disnaker Kota Surabaya tidak dilaksankanoleh Tergugat, maka paraPenggugat tanggal 22 Oklober 2007 mengajukanpermohonan

Kota Surabaya yang hadir dilokasi tidakdi temui oleh Tergugat, maka paraPenggugat sesuai surat pemberitahuan tetapmelakukan mogok kerja dan selanjunya tanggal 19 Nopember 2007 petugasDisnaker Kota Surabaya datang lagi ke Perusahaan dan Tergugat tetap bertahan tidakmau menemuinya ;Bahwa agar mogok kerja tidak berkelanjutan, Disnaker Kota Surabayamemanggil Tergugat untuk hadir ke kantor Disnaker Surabaya untuk melakukanperundingan akan tetapi Tergugat tidak mau hadir dan walaupun telah dipanggilsampai

Tergugat tetap tidak mau hadir ;Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat denganpara Penggugat melakukan perundingan bipartite, bahwa hasil perundingannyaTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau melaksanakan Anjuran, tidak maumelaksanakan UMK, tidak mau membayar kekurangan upah dan tidak maumembayar gaji paraPenggugat yang dipotong ;Bahwa karena tidak terdapat penyelesaian secara Bipartit, dan masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka sidang mediasi dilaksanakan danMediator Disnaker

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017Kasasi atas inisiatifnya telah melayangkan surat permohonanmediasi kepada Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarindadengan Nomor Referensi 095/WnBp/Adm/V/2010 tanggal 20 Mei2010 dan kemudian telah diadakan pertemuan perundinganmediasi antara Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;Bahwa hasil dari pertemuan mediasi tersebut adalah TurutTermohon Kasasi l/Disnaker Samarinda mengeluarkan suatuanjuran tertulis berupa Penetapan Kekurangan

Upah LemburPekerja PT Weltekindo Nusantara Lapangan Muara Badak NomorKEP/561.4/245/PPK/DTKT/2010 tanggal 2 Juli 2010 (selanjutnyadisebut sebagai Anjuran tertulis Turut Termohon KasasiI/Disnaker Samarinda) (vide Bukti P5), dimana Turut TermohonKasasi l/Disnaker Samarinda telah mengajurkan Pemohon Kasasiuntuk membayar kekurangan upah lembur kepada 4 (empat) daritotal 67 (enam puluh tujuh) karyawan yang diperiksa oleh TurutTermohon Kasasi 1/Disnaker Samarinda, dengan jumlahkekurangan upah lembur sebesar

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status dalam anjurantertulis TurutStatus dalamStatus dalam anjuran Nama permohonan tertulis Turut TermohonTermohon KasasiV/Disnaker Samarinda: mediasi; Kasasi I/Depnaker;11.

Tidak pernah mengajukan permohonanmediasi (vide Bukti P6 dan Bukti P7) kepada TurutTermohon Kasasi II/Depnaker dan tidak pernah samasekali terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulisTurut Termohon Kasasi /Disnaker Samarinda, tetapidinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnakerberhak menerima kekurangan upah lembur.

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status Dalam AnjuranTertulis TURUTstatus DalamStatus Dalam AnjuranTertulis TURUT Nama PermohonanTERMOHON KASASI oe TERMOHON KASASI/Disnaker Samarinda I/DepnakerRp13.018.199,00 ditahun 2008;10. Muh. Tidak pernah Tidak Diperiksa dan berhakRamadhan diperiksa; mengajukan menerima upahpermohonan kekurangan lemburmediasi; sebesar:(i) Rp4.330.867,00 ditahun 2008, dan;(ii) Rp2.176.647,00 ditahun 2009;11. Muh.

Bahwa atas permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud poin (6) ,Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Mediator Disnaker KabupatenBandung setelah mendengarkan keterangan dari PENGGUGAT danTERGUGAT , mediator Disnaker Kabupaten Bandung Bandungmengeluarkan Anjuran per tanggal 26 februari 2015 Nomor : 567/468HIPK/2015, sebagai berikut :Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.SusPHI/PN.BdgMENGANJURKAN :1.

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungTergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankansebagaimana isi anjuran tersebut tergugat tidakbersediamembayar uanghak Pensiun PENGGUGAT sesuai ketentuan Undngundang No.13 Tahun2003;9.

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungPENGGUGAT menerima dan siap melaksanakan isi Anjuran tersebut;10.Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak dan tidak melaksanaan anjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bandung tersebut,maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Tentang Penyelesaikan HakPenisun melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKL.

Bahwa benar atas permohonan PHK tersebut telah dilakukan Mediasidi isnaker Kabupaten Bandung dan Disnaker Kaupaten Bandungtelah mengeluarkan anjuran sebagaimana point 7 dalam suratgugatan Penggugat , namun atas anjuran tersebut Tergugatmenyatakan menolak ;5. Bahwa pwnolakan Tergugat atas permohonan pensiun dariPenggugat dan anjuran mediator bukan tanpa alasan , namunberdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut :5.1.

Fotocopy Surat Anjuran Penyelesaian PHK Usia Pensiun Pekerja Nomor567/468HIPK/2015 tertanggal 26Februari 2015 dari Disnaker PemerintahKabupaten Bandung atas nama Imam Subagio, selanjutnya diberi tnadabukti P7;Kemudian suratsurat bukti berupa fotocopy tersebut satu sama laindiperiksa dan disesuaikan dengan suratsurat bukti yang asli oleh Majelis Hakimdihadapan kuasa hukum Tergugat, selanjutnya suratsurat bukti asli dikebalikanlagi kepada kuasa hukum Penggugat sedangkan fotocopynya tetap dillampirkandalam

/III/2017, pada tanggal 10 Maret 2017;21.Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, penggugat menerima, dan tergugattidak menerima;22.Bahwa setelah penggugat menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, tergugat tidak ada niat baik untukmenyelesaikan masalah ini, dan cenderung bersikap pasif.23.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukanGugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwabenar perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan dan dicatatkan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi dengan Mediator Ibu Lilis Suryani, S.Sos dan telah keluar AnjuranMediasi dengan No. 567/737/Disnaker/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 ;26.

Anjuran No. 567/737/Disnaker/III/2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.30.

Kab.Bekasi) tentang Penyelesaian Hak Pesangon Pensiun sdr Supriyatno,sesuai asli;9.P9 : Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor: 567/737/Disnaker/III/2017tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua PUK SP KEP KSPIPT.

P10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, Nomor: 011/SPKEP/ALINDOBKS/III/2017, tanggal 27 Maret2017, perihal Persetujuan Anjuran Disnaker Kabupaten BekasiNo.567/737/Disnaker/III/2017 yang dbuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air Liquide Bekasi, fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya telahmengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti

Undangan Il pada tanggal 11 Juni 2007, Pihak Tergugat juga tidak maumenemui kami, selaku kuasa hukum, melainkan Sdr.Gunawan datangkerumah Penggugat, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruanmenghitung uang pesangonnya, dengan alasan bahwa hal ini baru diketahuisetelah Pihak Tergugat konsultasi dengan Disnaker Kabupaten Tangerang(bukti P4) ;3. Adapun menurut Tergugat melalui Sdr.

tersebut tidakberhasil, sebab Tergugat masih tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa tidakpunya kewajiban lagi terhadap nasib Penggugat yang telah bekerja selama limabelas tahun lebih ;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa HukumPenggugat berkesimpulan, bahwa usaha musyawarah PHK sepihak antaraTergugav/PT Growin Internasional/PT Gronik Wahana dengan Penggugatsecara BIPARTIT tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pada tanggal 13 Juli2007 kami melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker

KabupatenTangerang sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu penyelesaianmasalah PHK (bukti P6) ;Bahwaatas laporan tersebut Pihak Disnaker Kabupatan Tangerang telahmengupayakan penyelesaian dengan cara memanggil para pihak berdasarkanSurat Panggilannya yaitu :1.

Kepala Seksi PHI dan PHK Kabupaten Tangerang juga tidakberhasil maka Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang membuat anjuran kepadapara Pihak dengan Nomor 567/8514/Disnaker, tanggal 19 September 2007.Anjuran mana telah Penggugat terima pada tanggal 28 September 2007 dantelah dikirimkan pula kepada Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, (buktiPll) ;Bahwa atas ANJURAN Disnaker Nomor 567/8514/Disnaker tanggal 19September 2007 Pihak Kuasa Tergugat menelpon Kuasa Hukum Penggugat,yang intinya minta damai

serta akan membuat jawaban tertulis yang akandisampaikan kepada Disnaker Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2007, namunkenyataannya sampai gugatan ini diajukan tidak memberikan jawaban apapun ;Bahwa perlu Penggugat kemukakan fakta yang sebenarnya sebagaiseorang Sekretaris Perusahaan Penggugat sangat mengetahui hampir secarakeselurunan apaapa yang terjadi di dalam perusahaan, adapun fakta yangsebenarmya adalah sebagai berikut :PT.GRONIK WAHANA beralamat di JI.

Proses Mediasi di Disnaker Cilegonjuga tetap tidak tercapai kesepakatan dan Mediator (Disnaker Cilegon) telahmengeluarkan anjuran yang pada kesimpulannya meminta kepada Penggugatuntuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bekerja dan pemberiansanksi tertulis terakhir.

Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat sedang dilakukan proses Mediasidi Disnaker Kota Cilegon yang memasuki Mediasi yang kedua mengenaiMutasi yang akan diterima oleh Tergugat;3.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dankabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci yang menjadi dasardari pada materi/posita gugatan Penggugat ini diajukan berkaitan denganAnjuran Disnaker atau berkaitan dengan kinerja dari Tergugat oleh karenanyagugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;4.

Ulil Amri mendapat surat mandat dari DPC FSP KEPKota Cilegon, untuk menghadiri undangan rapat DEPEKO (DewanPengupahan Kota) di Kantor DISNAKER Kota CilegonTanggal 14 Oktober 2009Pukul 07.'5 Sdr. Ulil Amri Menitipkan surat ijin Dispensasi Organisasikepada Sdr.

Ulil Amri (PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) dan BapakPandu Pertolo (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Penggugat) melaksanakan perundingan TRIPARTIT (Novum P 13), di DISNAKER Kota Cilegon untuk membahas perselisihanyang sedang dialami Sdra.

pada tanggal 24 Mei 2103pekerja PKWT tidak sesuai dengan perundangundangan;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 perundingan antara PUK Serikat Pekerjadengan pihak Perusahaan (PT Adyawinsa Stamping Industries) sehubungandengan nota dinas dari Disnaker, tidak menghasilkan kesepakatan;Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, pihak Penggugat tidak bisa memenuhiNota Dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker;Bahwa dari Serikat Pekerja melakukan mogok kerja, dengan tidak adanyarealisasi sehubungan Nota Dinas dari bulan

/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdgorang, sedangkan 2 (dua) serikat pekerja lainnya tidak melakukan mogokkerja;Bahwa ke 450 (empat ratus lima puluh) orang pegawai PT AdyawinsaStamping Industries) sekarang sudah tidak bekerja lagi;Bahwa mogok kerja para pekerja dilakukan dari tanggal 30 Juli 2013 s/dtanggal 21 Agustus 2013 yang rencananya mogok kerja tersebut akandilakukan selama 9 (sembilan) bulan, dan mogok kerja tersebut sebelumnyaada pemberitahuan terlebin dahulu terhadap pihak perusahaan (penggugat)dan Disnaker

;Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan mogok kerja berapa lama waktunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada pemanggilan untuk bekerja kembaliterhadap pegawai yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang,melalui pengumuman, namun para Tergugat tetap tidak mau bekerja kembalidan akan terus melakukan mogok kerja, selama hasil permintaan/tuntutanbipartit dengan nora dinas dari Disnaker tidak dilaksanakan oleh pihakperusahaan (penggugat);Bahwa saksi di PUK serikat pekerja FSPMI sebagai Bendahara 2 (dua

;Bahwa sepengetahuan saksi pernah pihak PUK serikat pekerja memintabantuan kepada pihak pengawas Disnaker untuk menegur pihak perusahaan(penggugat) agar melaksanakan nota dinas dari Disnaker, dan denganadanya permintaan tersebut pihak pengawas Disnaker mengeluarkan suratberupa teguran kepada pihak perusahaan penggugat;Bahwa setelah mediasi antara serikat pekerja dengan pihak perusahaandianggap gagal lalu adanya nota dinas dari Disnaker tidak ada permohonanlebih lanjut dari pihak serikat pekerja yang

adalahtentang pengangkatan tenaga PKWT menjadi tenaga PKWTT;Bahwa serikat pekerja yang menuntut peningkatan tenaga PKWT menjadiPKWTT dalam pertemuan dengan pihak perusahaan tersebut adalah serikatpekerja FSPMI, sedangkan serikat pekerja SPSI dan SKM juga ikut sertadalam pertemuan tersebut;Bahwa hasil dari pertemuan tersebut serikat pekerja FSPMI tidak setujudengan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen karena tidak sesuaidengan nota dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker, sedangkan serikatpekerja

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan ; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 131/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 131/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan I; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. GIT GO AYO;4.

mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan KepalaRayon;Bahwa hingga pada tanggal 26 Juni 2015 pada Risalah PerundinganPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipartit Tergugatmasih akan berkonsultasi dengan Kepala Rayon untuk masalah hakhakPenggugat, dengan janji Tergugat akan diselesaikan dengan batas waktupertengahan Agustus 2015;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugatakhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke DinasTenaga Kerja Kota Manado (DISNAKER

Nomor 978 K/Padt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihnan WHubungan Industrialtersebut, DISNAKER Kota Manado telah melakukan klarifikasi telahmemanggil Penggugat dan Tergugat ke Kantor DISNAKER Kota Manado,dan kemudian 3 (tiga) kali melakukan sidang mediasi;Bahwa Tergugat dalam sidang mediasi di atas telah melakukan kebohongandalam penyampaian di hadapan Mediator, dimana Tergugat menyatakanbahwa Penggugat telah diberi SP I, SP II dan SP Ill karena Penggugat tidakcukup

target, dan yang jelas alasan Tergugat tersebut tidak benar dan akalakalan belaka, sebab tujuan Tergugat melakukan tindakan tersebut hanyauntuk menghindari pembayaran pesangon dan hakhak lainnya padaPenggugat;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 22 September 2015 DISNAKER Kota Manado telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan agar pihak PT Permata Finance Indonesia (Tergugat) untukmembayar kepada

Sumangkut (Penggugat), berupa:uang pesangon 5 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp9.500.000,00 uangpenghargaan masa kerja 2 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp3.800.000,00Uang Penggantian Hak 15 % x Rp13.300.000,00 = Rp1.995.000,00 Total(at+b+c) = Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh limaridbu rupiah);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada DISNAKER Kota Manado, yang artinya Tergugat jugamenolak anjuran DISNAKER Kota Manado;Bahwa karena Perselisihan

tersebut Penggugat minta dibuatkan surat PHK namuntidak diberikan ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut Penggugat berusaha meminta untukdilakukan perundingan bipartit, surat permintaan tersebut disampaikanPenggugat sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Juni 2008 dan tanggal 10 Juni2008 namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat(P3) ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut dan permintaan perundingan bipartiteyang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka tanggal 18 Junl 2008 mengadukan haltersebut ke Disnaker

(P4) ;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Penggugat menerima surat dariDisnaker Nomor : 560/4097/436.5.10/2008 perihal Panggilan Dinas untukpertemuan tanggal 16 Juli 2008 guna memilih penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter, pada waktu yang telahditentukan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;Bahwa tanggal 22 Juli 2008 Penggugat menerima surat Nomor :560/4322/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal Panggilan pertama untukpertemuan tanggal 28 Juli 2008

pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat memilih penyelesaian hubungan industrial melalui Konsiliatorsedangkan Tergugat yang hadir diwakili olen Bapak Istiono belum bisa memilihkarena akan dikonsultasikan dengan Direktur namun disampaikan bahwaTergugat tidak akan menanggapi gugatan karena Tergugat tidak pernahmenerbitkan surat pengangkatan karyawan serta menganggap Penggugatsebagai tenaga Freelance (P6) ;Bahwa tanggal 29 Juli 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/436.5.10/2008 dari Disnaker

No.819 K/PDTSUS/2009Bahwa tanggal 6 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/4528.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan ke III untukpertemuan tanggal 12 Agustus 2008, pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P8) ;Bahwa tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008 dari Disnaker perihal Panggilan ke IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008

, pada waktu yang telah ditentukan tersebut Penggugathadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P9) ;Bahwa sesuai dengan Analisa dan anjuran surat No.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker adalah :1.

Nomor 57 K/Pdt.SusPHI/2016Perkebunan Tebu Pakuan Ratu, sehingga sudah patut dan wajar jikaMediator Disnaker Kota Bandarlampung menilai Tergugat yang telahmenerbitkan produk Keputusan yang cacat hukum (sebagaimana Bab IllHasil Mediasi dan Pendapat Mediator pada poin 8 s/d 11 dari Anjuranyang diterbitkan Disnaker hakhak Kota Bandarlampung), untukseterusnya agar Mediator Disnaker Kota Bandarlampung hanyamenganjurkan Tergugat mengeluarkan Penggugat dengan ketentuanuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Hubungan Industrial, tetapikenyataannya Risalah dikeluarkan per tertanggal 8 Juni 2015 denganalas analasan yang dilakukan Mediator Disnaker Kota Bandarlampunguntuk tidak cepatcepat ke Pengadilan alias mencoba dengan upayadamai (negoisasi di belakang kemudian) padahal jika diketahui TahapMediasi telah dilakukan oleh Mediator Disnaker Kota Bandarlampungbahkan sudah melebihi 30 hari kerja secara a contrario adaiktikad tidakbaik antara Mediator Disnaker Kota Bandarlampung bersama Tergugatuntuk mencekal

agar tidak naik ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelasi A Tanjungkarang; Sedangkan jikalau Pihak Mediator Disnaker Kota Bandarlampungmengerti arti suatu Risalah (Rincian Masalah) tentunya muatannyadibuat pada saat mediasi terjadi dan bukan sesudah Anjuran dibuat olehMediator Disnaker Kota Bandarlampung atau secara a contrarioseharusnya pihak Mediator Disnaker Kota Bandarlampung setidaknyamemasukkan seperti poin 11 yang intinya ada iktikad tidak baik dariTergugat pada tanggal

7 Mei 2015 memperkerjakan Penggugat di bagiancleaning service (bersihbersih)/oukan tempat semula Penggugat bekerjasebelum Anjuran yang dibuat Mediator Disnaker Kota Bandarlampungtertanggal 20 Mei 2015, bahkan terlalu berani dan berat sebelah jikaMediator Disnaker Kota Bandarlampung menyatakan bahwa TergugatHal. 10 dari 49 hal.

danbukan seenaknya Tergugat dengan mudahnya menerbitkan SuratPerintah Kerja (jika memang itu seandainya ada diterbitkan olehTergugat) atas pendapat Mediator Disnaker Kota Bandarlampung;sehingga terlihat di sini mendeskriditkan Penggugat menjadi bersalahsedangkan Mediator Disnaker Kota Bandarlampung sendiri telahmenyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat seperti padapoin 12 di atas pada saat Mediasi dilaksanakan menyatakan cacathukum/null en void;16.

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 Penggugat mengajukanpencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker KabupatenKukar;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, Disnaker Kukar telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kukar, tetapi Tergugat tidakpernah datang.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 13 Januari 2020 Disnaker Kukar telah mengeluarkan anjuranatas perselisihan hubungan

industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan bahwa tergugat harus membayar sisa kontrak selama 4bulan atau dengan nilai Rp. 79.000.000Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kukar, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Disnaker Kukar.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang Undanglembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidakHalaman

JAZULI, sebagai Pimpinan WilayahFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, melakukan mediasi dengan PT.Sri Rejeki Mebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi(Disnaker) Kab. Pasuruan sebagaimana Nomor : 565/3522/424.068/2008 tanggal 18Desember 2008, dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT.Sri Rejeki Mebelindo diwakili oleh Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I.

JAZULImenuduh telah terjadi persekongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. Sri RejekiMebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan ke pihak PT.

Sri RejekiMebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnaker)Kab. Pasuruan sebagaimana No. 565/3522/424.068/2008 tanggal 18 Desember 2008,Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1268 K/PID/2011dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT. Sri RejekiMebelindo diwakili oleh saksi Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I. PUJIANTO, SH. dan Terdakwa II.

JAZULI,menuduh telah terjadi persengkongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. SriRejeki Mebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan kepihak PT.

Delina ;Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personaliatetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugatdatang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui SatpamPuji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara inidiadukan ke Disnaker

menyuruh Penggugatuntuk bekerja lagi tetapi tidak menyebutkan kapan mulai bekerja lagi, kemudiansidang mediasi dilanjutkan ditunda satu minggu ;Bahwa pada sidang kedua pihak Tergugat tidak hadir, dan pekerjamemberikan surat kesanggupan bekerja lagi dan beberapa permohonan; Bahwapada sidang mediasi ke tiga pihak Tergugat hadir diwakili Personalia, kKemudiansurat kesanggupan Penggugat bekerja dan beberapa permohonan disampaikankepada pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan.Oleh Disnaker

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut diatas selambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini;Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakartamelalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta,walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidakdimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;Bahwa dengan sikap Tergugat

Berdasarkan latar belakang ini, Penggugat telah 2 (dua) kali menyuratidalam bentuk Klarifikasi atas Tindakan PHK Diskriminatif danmengadakan 2 (dua) kali pertemuan, namun tidak ada titik temu,sehingga Penyelesaian PHK ini kami laporkan ke Disnaker Deli Serdanguntuk menetapkan anjuran atas Permohonan Pekerja menuntutpenyelesaian PHK secara Diskriminatif sebagaimana pasal 169 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

Anjuran Disnaker Lubuk PakamBahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi LubukPakam tertanggal 18 Februari 2010 No. 560/829/DTKTR/2010, PerihalAnjuran yang ditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid. Pemb.Hub. Industrial dan Saharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dandiketahui langsung oleh Drs. H. A. Rukman Pane, Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi, ditujukan kepada sdr. Pimpinan PerusahaanPT. Pacific Palmindo Industri dan sdr.

) telah menandatangani SuratPermohonan Cuti Pekerja, sementara pekerja tidak ada mengajukan cutitahunan;Bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat diatas dan dengan bukti BuktiP 5 dan T 4, bahkan sesuai anjuran Disnaker Deli Serdang, dapatdisimpulkan secara hukum segala tindakan Tergugat adalah diskriminatifdan bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini didukung dengan anjuran Disnaker LubukPakam sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lubuk PakamTertanggal 18 Febuari 2010 No. 560/ 329/ DTKTR/ 2010, Prihal:Anjuran yangditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid Pemb. Hub. Industrial danSaharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dan diketahui langsung oleh DrsH. A. Rukman Pane, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditujukankepada Sdr Pimpinan Perusahaan PT.

Lubukpakam untuk Penyelesaian PHK akibat tindakandiskriminatif perusahaan dan telah beberapa kali dilakukan pemanggilandan pertemuan Tripartit antara Pihak Mediator Disnaker Lubukpakam,Pengusaha dan Pekerja. Lalu setelah dilakukan pertimbangan antara keduabelah pihak, kemudian Disnaker Lubuk Pakam melalui Pegawai mediatormengeluarkan Anjuran sebagai berikut :2.

(Somasi) kepada TERGUGAT guna mengingatkanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.Bahwa dikarenakan tetap tidak adanya iktikad baik dari TERGUGAT untukmenyelesaikan tuntutan PENGGUGAT setelah upaya hukum berupa penegoran,maka PENGGUGAT mengajukan Pengaduan ke Badan Pengawas DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Permohonan Mediasi PerselisihanHubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, selanjutnya DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor:567/540/Disnaker

tertanggal 15 Oktober 2018.Bahwa terhadap Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor:567/540/Disnaker tertanggal 15 Oktober 2018, PENGGUGAT menyatakanmenolak anjuran tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor:054/K/SSP/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) per hari,apabilaTERGUGAT lalai atau

Penggugat tidakmemiliki korelasi atas suatu gugatan dan telah bertentangan denganperaturan dan undangundang yang berlaku.Berdasarkan fakta hukum dan alasan di atas, Tergugat memohon agar YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan syah dan berharga ANJURAN Dinas Tenaga kerjaKabupaten Bekasi No.: 567/540/Disnaker

out surat eletronik dari Philip Min Lin Chen anak dari NormanChen tanggal 29 Maret 2017, (Bukti P15) ;Print out surat eletronik dari Penggugat kepada Norman Chen tertanggal 4September 2017, (Bukti P16) ;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Foto copy surat penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Pebruari 2018, (BuktiP17) ;Foto copy surat permohonan pengunduran diri penggugat kepada HRD tanggal21 Pebruari 2018 , (Bukti P18) ;Foto copy anjuran dari Disnaker

Foto copy anjuran disnaker Kab Bekasi No. 567/5640/Disnaker tanggal 15Oktober 2018, (Bukti T4);5.