Ditemukan 1572 data
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
LIM I DUP
248 — 147
Pemerintahan juga menentukan Keputusandapat diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerjasejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada AtasanPejabat yang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga upaya administratif (complain handling) dalam UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
230 — 189
mendekati dan menjawab isu hukumtersebut diatas, menurut Majelis Hakim tentunya harus didekati denganmenggunakan orientasi pembacaan kontekstualfaktual, dan tidak hanya sekedardengan pembacaan orientasi tekstual/ex scipta;Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan lembagaUpaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
361 — 233
tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen
Terbanding/Terdakwa : JONNI ALIAS APIN BK
1016 — 658
Grace no rek 8645046028;
-1 (satu) bundel surat perjanjian kerja karyawan restoran Verns Cafe & Restoran;
-1 (satu) bundel dokumen perpajakan serta kwitansi pembayaran,
-6 (enam) unit hardisk ekternal warna hitam;
-2 (dua) unit hardisk merk WD warna hitam;
-1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN SDC868L
-1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN;
-1 (satu0 unit CCTV bentuk astronot warna putih;
-1 (satu) unit Flash Disk 2 giga warna
207 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Menurut Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan danPelatihnan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam bukunyaLaporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit (Laporan Penelitian)Halaman 21 menjelaskan "Pada tingkat awal ini hakim tidak perlumenyinggung mengenai materi gugatan, tetapi meneliti apakah perkaratersebut tepat untuk diajukan melalui gugatan kelompok dan apakahpersyaratannya telah dipenuhi.
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
TJITRA BINTORO
208 — 119
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepadaAtasan Pejabat yang menetapkan Keputusan:Halaman 92 dari 128 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2020/PTUNSRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga upaya administratif (complain handling) dalam UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN
53 — 16
Uang tunai sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dariSdr FITRI.I. 2 (dua) lembar kertas FREE COIN & GANTI CREDIT.m. 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan uang oleh Sdr JONIkepada Sdr FITRI~ selaku kasir sebagai modal untukditukar/dibayarkan pemain yang melakukan cancel kredit.Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 609/Pid.B/2018/PN Btmn. 1 (satu) lembar kertas catatan coin.1 (Satu) buah kalkulator merk CITIZEN.2 (dua) buah tempat rak coin.2 Pp Pp1 (Satu) buah handphone cina merk W&O warna hitam.ee1
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
473 — 332
Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan banding secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerjasejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada AtasanPejabat yang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1645 — 1706
ditetapkan di pusat sudahsemestinya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakannya ;Bahwa keberadaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan belakangan lahirnya UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan momentumStrategis bagi organisasi pemerintah daerah beserta perangkat aparaturnyauntuk dapat mewujudkan tujuan negara yang dapat mengarahkanpenyelenggaraan pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen
125 — 18
Gelas Gagang Kecil Polos Buah 12 Mess Karawacd10 Hanger Buah 24 Mess Karawacd11 Jemuran Besar Buah 1 Mess Karawacd12 Kalkulator Citizen Buah 2 Mess Karawac73 Kasur Busa Uk. 120 x 200 Buah 2 Mess Karawac14 Kipas Angin Miyako Kas 1627 Buah 2 Mess Karawac15 Kompor Gas Rinai 2 Tungku Buah 1 Mess Karawac16 Kursi Kantor Futura Buah 10 Mess Karawac17 Magic Com Miyako Buah 1 Mess Karawac18 Mesin Amano Buah 1 Mess Karawac79 Panci 26 cm Buah 1 Mess Karawaci20 Piring Buah 12 Mess Karawac Halaman 40 dari 248
Citizen kalkulator 2 Buah Produksi2. Isi ulang stempel 1 Buah SekretariaJatent Halaman 67 dari 248 Putusan Nomor 1 99/Pid.B/20 16/PN. Krg. 19. Nomor : 25/GAUMUM/VIII/14 Tanggal 13 Agustus 2014 (BPL PUM Nomor : 8408, Tanggal12/08/2014 Rp.9,000,000).umum atenu nrnspon 20. Nomor : 37/GAUMUM/VII/14 Tanggal 19 Agustus 2014 (BPL PUM Nomor : 8536, Tanggal14/08/2014 Rp.7,000,000).umngeluarann rmesin poton n 21.
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
234 — 139
Tanggung Jawab (Responsibility), dimana perusahaan harusmematuhi berbagai peraturan perundangundangan sertamelaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat danlingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambunganusaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuansebagai good corporate citizen;28.4. Independensi (Independency);28.5.
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
JONI
61 — 34
Uang tunai sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dariSdr FITRI.I. 2 (dua) lembar kertas FREE COIN & GANTI CREDIT.m. 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan uang oleh Sdr JONIkepada Sdr FITRI~ selaku kasir sebagai modal untukditukar/dibayarkan pemain yang melakukan cancel kredit.Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Btmn. 1 (satu) lembar kertas catatan coin.1 (Satu) buah kalkulator merk CITIZEN.2 (dua) buah tempat rak coin.2 Pp Pp1 (Satu) buah handphone cina merk W&O warna hitam.ee1
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
357 — 590
Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen Friendly), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifserta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajarannegara hukum tanggungjawab (Responsbility State);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling) merupakanhak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketaAdministrasi
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
573 — 436
Antara lain hak memperoleh lingkungan yang sehatdengan mekanisme konsep actively participatory bagi warga masyarakatdan organisasi lingkungan (LSM/NGO), yang kemudian melahirkan legalstanding, citizen suit, class action, dan sebagainyaBahwa merujuk pada pemikiran tersebut di atas, ada nilai yang harusdilindungi oleh hukum, artinya terdapat hubungan kausalitas secaralangsung (causal verband) antara objek sengketa dengan Penggugatatau tujuan perlindungan lingkungan hidup yang ingin dicapai olehPenggugat
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
3444 — 3988
Antara lain hak memperoleh lingkungan yang sehatdengan mekanisme konsep actively participatory bagi wargamasyarakat dan organisasi lingkungan (LSM/NGO), yang kemudianmelahirkan legal standing, citizen suit, class action, dan sebagainyaBahwa merujuk pada pemikiran tersebut di atas, ada nilai yang harusdilindungi oleh hukum, artinya terdapat hubungan kausalitas secaraHalaman 10 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNALi?
PETER SIDHARTA
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Lisa Lianawati Sugiarto
469 — 395
Contoh Pasal 52 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014kaitannya dengan keabsahan prosedur, kewenangan, objek dan tujuan.Dalam perspektif kalau cacat prosedur maka keputusan itu bisa dibatalkan; Bahwa di dalam perspektif yang menyangkut pihak lain dan hak warganegara lain, maka ada 3 (tiga) hal yang harus dingat oleh negara, to respect,to protect, to full frame of human rights and citizen constitusional rights iniyang harus dipegang jangan sampai merugikan, maka pelayanan tadisebagai bagian dari tugas pemerintahan
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
535 — 107
Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tngdalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagaigood corporate citizen;28.4. Independensi (Independency);28.5.
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
543 — 5979
Begituluasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturanyang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuaidengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikanHalaman 23 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGlandasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan..
Liani Pinem, SH
Terdakwa:
JONNI ALIAS APIN BK
123 — 117
Rekening Koran Bank BCA An SRI WATI TOKO BURSA KERAMIK ;
SDC868L;
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
242 — 193
Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan2.2.gugatan serupa dengan dugaandugaan di atas yang juga melibatkananggota Penggugat sebagai seorang saksi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit) dengannomor perkara 349/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst (Gugatan WN). GugatanWN itu sendiri telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2017.2. RINGKASAN EKSEKUTIF2.1.