Ditemukan 1217764 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125/Pid.Sus/2015/PNTbk Tanggal 23 Juni 2015 — ASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIR;
34 — 13
34 — 13
Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun2013 Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan danpemberantasan
RASYADI GT.6 tersebut adalahTerdakwa; Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.41 /Menhut Il / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:125/Pid.Sus/2015/PNTbke Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan
Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnyahasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai,dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun 2013Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan;Menimbang, bahwa
Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRielah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secarabersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Putus : 30-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/PID.SUS/2008 Tanggal 30 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; MALIKUS BIN ZAMRAH
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari dan tanggal sertabulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2006 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Hutan Brang Mangong WilayahDsn.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil
Pasal 78 ayat (5) UU No.41 tahun 1999 ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari Kamis tanggal 16Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2006 bertempat di Dsn.Salit, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea,Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa dengan sengaja membawa,mengangkut, memiliki atau menguasai hasil
Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH bersalah melakukan tindakpidana memiliki atau menguasai, hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 tahun 1999;2.
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28Februari 2007 No.301/Pid.B/2006/PN.SBB. yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH yang identitasnya tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja menguasai atau menyimpan hasil hutan tanpadilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) * ; Menjatuhkan pidana oleh karenanya
No. 460 K/Pid.Sus/2008sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakpidana memiliki kayu tanpa disertai dengan Surat Sahnya Hasil Hutanyang ancamannya adalah selama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar), sehingga dengan putusanpidana tersebut masih kurang pembinaan terhadap Terdakwa untukmenjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidakakan mengulangi perbuatannya disamping itu) putusan tersebuttidak mendukung program pemerintah
Putus : 06-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdw Tanggal 6 September 2017 — As’ari alias Pak Sahdan bin Nawi
33 — 13
33 — 13
Menyatakan Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;2.
oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AS ARI als Pak SAHDAN bin NAWI pada hari Sabtutanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Dsn Getdingan Desa Karanganyar KecKlabang Kab Bondowoso atau setidaktidaknya pada tempat lain dimanaPengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/ atau memiliki hasil
tanpa kesalahan(geen straf zonder schuld);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka setiap orang dalam perkaraini tertuju pada Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ataumemiliki hasil
yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN BdwPerusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindi dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupunyang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;Surat keterangan sahnya hasil
hutan adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansikehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannyamenyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang olehkuasa undangundang diberikan wewenang
G1872HL warna hitam yang ditutupi dengan 15 karung saks plastikyang berisi serobuk kayu dan 1 lembar terpal warna hitam;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdwe Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan / dokumen yang sah;e Bahwa saksi Suriyanto dan saksi Juhari kemudian melakukan pengecekandan diketemukan 1 tunggak dan kayu jati sebanyak 1 tunggak didalam hutanpetak 7S Blok alas lanjang Dusun Getdingan Desa Blimbing KecamatanKlabang
Putus : 02-08-2006 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 — Pelda DADANG SUHERLAN
21 — 14
21 — 14
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaBarang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemilik i hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan. sebagaimanadirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 78 ayat (7) UU RINo. 41 tahun 1999.b.
Subang, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterIl 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengansengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan.Dengan cara cara sebagai berikut1.
Bahwa = menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor :Sdak/103/K/AD/II 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Sdak/85/K/AD/I09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana : Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telahterpenuhi.Unsurkedua : Dengan sengaja.Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendakidan
Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwakayu. tersebut tidak jelas sal usulnya dan tidak ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa tetap membeli danmengangkut kayu jati menuju) rumahnya namun diperjalanan dihentikan oleh petugas KPH.Unsurketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda darisuatu. tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu). : DADANGSUHERLAN PELDA NRP. 491414, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangkut danmemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) subsidair1 (satu) bulan.
Register : 02-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 159_Pid_Sus_2015_PN_Ktp_Hukum_18082015_Bersama_Sama_Mengangkut_Hasil_Hutan Tanggal 18 Agustus 2015 — SARTONO Bin HARDI (Alm)
35 — 10
35 — 10
Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Menyatakan terdakwa SARTONO bin HARDI (Alm), telah terbukti secarasah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan;2.
hutanterhadap kayukayu tersebut pada saat angkut;e Bahwa terdakwa mengangkut kayukayu tersebut tidak dilengkapi dengandokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .1.
hutan kayu adalah hasil hutan berupakayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 12-01-2007 — Upload : 12-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150K/PID/2006 Tanggal 12 Januari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti ; EKO ARMAYANDI ALS.EKO BIN ARIFIN
26 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutan berupa kayu bantalan berbentuk KGGsebanyak + 5 (lima) M8, tanpa dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan syahnya hasil hutan (GSKSHH).
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambimenuju PT.SiIM Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung KabupatenBatanghari dengan upah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) apabilakayu yang Terdakwa angkut tersebut sudah sampai ditempat tujuan, namundalam perjalanan tepatnya di Jalan Simpang Unit VIII Desa Marga Unit IVKecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi mobil tersebut kena raziayang dilakukan oleh Polsek Sungai Bahar dimana pada saat itu Terdakwa tidakdapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil
Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamembawa mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapidengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (GKSHH), sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h joPasal 78 ayat (7), (15) UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;2.
Tanggal 25 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa,mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (GSKSHH) ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifindengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika pidana denda
No. 150 K/Pid/2006mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahya Hasil Hutan (GSKSHH) ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana
Putus : 24-10-2007 — Upload : 19-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/PID.SUS/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 — Anang bin Santim; Sudarmadji bin Kasmijan
315 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2294 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 — BISMAN SINURAT
481 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusuf Siahaan;2. 1 (Satu) buah dodos;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pid.B/2018/PNKis, tanggal 11 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:1,Menyatakan Terdakwa Bisman Sinurat tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak secarabersamasama memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam DakwaanPrimair;Menjatuhkan pidana
CSIL; Bahwa uraian tersebut adalah fakta persidangan diambil judex facti yangberkorelasi dengan hasil pembuktian dan pemenuhan unsurunsur dari Pasal107 huruf D UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014; Bahwa penilaian hasil pembuktian adalah kewenangan judex facti yang tidaktunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikiantidak tunduk pada kasasi, judex facti dalam putusannya
Putus : 04-01-2007 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2725K/PID.SUS/2006 Tanggal 4 Januari 2007 — H. Madrol bin Mahjub
329 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 21-12-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 21 Desember 2018 — GURENG DAUD alias KAGUGE;
399 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
399 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa GURENG DAUD alias KAGUGE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamenebang pohon dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Hal. 2 dari 7 Hal.
Bahwa buktibukti bertanda T1 sampai dengan T23 tidakberkualitas sebagai bukti menentukan, karena alasan permohonanpeninjauan kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya hanyapermohonan supaya memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriGorontalo menghitung kembali Pohon Mahoni di atas 100 (seratus)pohon lebih, termasuk Surat Keterangan Kepemilikan Lahan KebunBersama Tanaman Nomor 400/BItII/8/2002 (bukti T12), sedangkaninti dakwaan Penuntut Umum adalah Terpidana turut sertamenebang pohon kayu dan memungut hasil
Terpidana mengenai adanya kekeliruandalam putusan Hakim tidak dapat dibenarkan, karena1.Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid.SusLH/2016 tanggal16 November 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi GorontaloNomor 64/Pid.Sus/2015/ PT.Gto, tanggal 7 Desember 2015 junctoPutusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN.Gto tanggal 16 Oktober 2015 yang menyatakan TerdakwaGureng Daud alias Kagude terbukti secara sah meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta menebang pohon danmemungut hasil
Putus : 23-08-2007 — Upload : 19-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44K/PID.SUS/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN ; AGUS SYAHRAN bin DADANG SYARIFUDIN
313 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 03-09-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/PID.SUS/2014 Tanggal 3 September 2014 — RESTIYOKO Bin SUWANTO
26 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 301 K/PID.SUS/2014suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di jalan umum masuk DesaNgulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Trenggalek telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 pagi hari, Terdakwatelah
yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 Ayat(7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 ;.
Dan antara LembagaMasyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani ada sistem bagi hasil dimanakhusus pada petak 62B tersebut Perhutani bekerja sama dengan CV.Halmahera karena CV tersebut yang memenangkan tender, sehingga kayukayu dari petak tersebut harus dikirim ke CV. Halmahera. Akibat perbuatanHal. 16 dari 18 hal. Put.
No. 301 K/PID.SUS/2014Terdakwa tersebut telah merugikan Perhutani sebesar Rp6.602.000,00 (enamjuta enam ratus dua ribu rupiah) ;Bahwa kesepakatan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) dan pembagian hasil hutan antara masyarakat dengan Perhutani harusdijunjung tinggi. Namun ternyata Terdakwa dalam kedudukan sebagai sopirtelah diperintah oleh Sdr.
Joko Priyono sebagai pemilik kayu (pembeli kayu)justru tidak menghormati dan melanggar kesepakatan tersebut ;Bahwa sesuai aturan, seharusnya hasil hutan berupa kayu yang ada diareal Perhutani yang dikelola secara bersama tidak boleh diperjualbelikan tanpamelalui persetujuan dan izin dari pihak Perhutani.
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 275/Pid.B/2013/PN.Mkt Tanggal 30 Juli 2013 — SOLIKAN BIN LATIP
22 — 5
22 — 5
M E N G A D I L I : 1.Menyatakan terdakwa SOLIKAN BIN LATIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA IZIN ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIKAN BIN LATIP dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan menjatuhkan denda sebesar Rp 500.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 ( satu ) bulan
Dawarblandong, Kab.Mojokerto, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto dengan sengaja telah mengangkut,menguasai atau memiliki, hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan ( SKSHH ) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara carasebagai berikut : Mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.30 wibterdakwa disuruh oleh saksi Sanusi untuk mengangkut padi milik Usuf warga Ds.Simongagrok
Bakung terdakwa bertemu dengan Ngat dan San( Dpo ) yang meminta tolong untuk menititpkan mengangkut kayu jati tersebut tanpamenanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Ngat dan San, bahkanterdakwa tidak menolak dan tetap mengangkut kayu jati tersebut, kemudian setelahbeberapa gelondong kayu jati diletakan didalam truk lalu ditutupi padi selanjutnyaterdakwa kembali melajutkan perjalanan, ketika terdakwa melintas di perbatasan petak 51dan 55 RPH Simo yang terletak diwilayah administrasi Dsn
Hakim Ketuakepada terdakwa tentang keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;meen n nnn nnn nnn nnn nen nnn nn en nnn nn enn nnn n nnn ne nen enn n nn nn anne Menimbang, bahwadipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut =: 9 Keteranganterdakwa SOLIKAN BIN LATIP 3 yangmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa,terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkaramembawa, menguasai, membeli atau menjual hasil
dan berjanji tidak mengulangi lagi : Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa PenuntutUmum telah mengajukan tuntutan ( Requisitoir ) sebagaimana yang telah dibacakan dandiserahkan dipersidangan tanggal 30 Juli Juni 2013 Nomor : REG.PERK.PDM 360 /MKRTO / EP.1 / 07 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan ; =o nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Menyatakan terdakwa SOLIKAN BIN LATIP bersalah melakukan tindakpidana MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL
HUTANYANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SAMA DENGAN SURATKETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH ) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf h Jo Psl. 78 ayat( 7) UU RI No. 41tahun1999 ; nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn n mene Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIKAN BIN LATIP denganpidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,Subsidair 1 ( satu ) bulan
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PID.SUS/2013 Tanggal 7 September 2015 — RIZKY TRISNO SUSANTO alias KIKI, DK
398 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berkat Usaha di Jalan Raya Anjungan MelancarRT.01/RW.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan,Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatanpara Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada wakiu dalam bulan Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu
Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri KehutananNomor : P.33/Menhutll/2007 tentang Penggunaan Surat KeteranganAsal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan hak, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) merupakan suratketerangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan ataukepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat;Hal. 2 dari 29 hal. Put.
Dengan demikian kayukayu olahan sebanyak15 kontainer tersebut tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
Azhary, ST., alias Heri dan Terdakwa Il.Rizky Trisno Susanto alias Kiki terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan atau turut serta melakukan mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (8) huruf h jo. Pasal78 Ayat (7) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo.
Rizky Trisno Susanto alias Kiki, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamenguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa II denganpidana penjara masingmasing selama : 2 (dua) tahun dan dendamasingmasing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama :
Putus : 23-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN. Tsm Tanggal 23 April 2015 — SARIPUDIN Bin TOHIDIN
47 — 15
47 — 15
Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Bin TOHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang diketahui berasal kawasan hutan tanpa izin;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDIN Bin TOHIDIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 30-01-2008 — Upload : 05-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1673K/PID/2006 Tanggal 30 Januari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL vs. HASANUDDIN bin AHMAD
90 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 19-06-2008 — Upload : 19-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1556K/PDT/2007 Tanggal 19 Juni 2008 — Ir. DEDE HIDAYAT ; NURSAFRIDA, SH. ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Putus : 30-06-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 30 Juni 2014 — DOLFULTON NENAT Als. FULTON
389 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
limapuluh delapan) kubik (daftar Pengukuran Hasil Hutan dan Berita AcaraPengukuran Hasil Hutan (terlampir dalam berkas perkara), di Meubel di PasarBaru, kemudian saksi Samuel Simanjuntak (Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU)menghampirinya dan bertanya kepada saksi Rafael Taena (sopir truk) apakahsaudara melakukan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian saksiHal. 1 dari 14 hal.
Izin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan atau IzinPengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBkK) dberikan untukkegiatan penebangan, pengumpulan, penampuangan danpengangkutan;2. Huruf "c"Penebangan kayu untuk pembangunan rumah tinggal palingbanyak 5 (lima) meter kubik. Bukti ini dapat kami lampirkansebagai Novum yang ditandai PK.IV;5.
Dokumen angkutan dengan menggunakan "SKSHH mengambil danmengangkut hasil dari hutan Negara;b.
Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014P.51/Menhut11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasaldari Hutan Hak;e Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tentangIjin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu padaHutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagai Penjabaran dariPermenhut Nomor : P.383/menhutll/2007;c. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 10a ayat (2) Permenhut No.
Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 semua hasil hutandari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalattermasuk alat angkutannya yang dipergunakan untukHal. 11 dari 14 hal. Put.
Putus : 22-01-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469K/TUN/2005 Tanggal 22 Januari 2007 — Fauzan, S.Ag.; Imam Gazali, S.Ag.; K. Abd. Mujib Bukhari, S.Ag.; Fathol Arifin QH.; HM. Fakih Sayyad, BA.; Akh. Hambali; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Urut DaftarCalon 6 dari daerah pemilihan Pamekasan 5 (lima) (vide Model EB 3 DPRDKAB/KOTA) ;Bahwa tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuanpara Penggugat, Tergugat telah melakukan perubahan atas Berita Acara No. 03tahun 2004 tentang hasil Pemilinan Umum tahun 2004, dengan surat KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004Berita Acara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraSurabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004 BeritaAcara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan KursiPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pentapan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan DanPemilinan Umum Tahun 2004, khusus didalam lampiran 2 Partai PersatuanPembangunan yang ditandatangni oleh
Memerintahkan pada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Surabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21Juli 2004, Berita Acara No. 04 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas BeritaAcara No. 03 Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan UmumPerolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilinan Umum Dan PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPamekasan Dan Pemilihan Umum Tahun 2004, khusus di dalam lampiran 2Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani
No.469 K/TUN/2005 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita AcaraNo. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Berita Acara No. 3 Tahun 2004tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik PesertaPemilu. dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DPRD KabupatenPamekasan Pemilu Tahun 2004 ; Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah berupa Berita Acara dan bukanpenetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan
Putus : 21-02-2008 — Upload : 29-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590K/PID/2006 Tanggal 21 Februari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. BUSRIZAL bin M. TAJUDIN
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian