memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari

Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019,serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor129/G/2018/PTUNJKT, tanggal 1 November 2018, dalam perkara antaraPT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratyang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatanterhadap penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterimakarena pokok gugatan yang mendasari

kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganHal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 1753 /Padt.P/2017/PA.SbyPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

(Vide : P.1).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 18 Maret 1985 telah melangsungkanperkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang , KotaSurabaya, ternyata nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut,tertulis DERI, nama mana menurut Pemohon adalah tidakbenar, karena tidak sesuai dengan nama yang benarsebagaimana

Hal inilahyang mendasari diperintahkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.

Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati keduabelah pihak; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, dengan mendasari atasperjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.

YOSSIASGERRITS BIN PAULUS GERITS, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

Terbukti bahwa pelaku adalah seorang guru / pendidik, tidak dapatmengendalikan emosinya terhadap temannya sesama guru dengan memaki maki , meludahi dan mencakar wajah korban sehingga mengeluarkan darah danatas mulutnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 143/VER/V/2009tanggal 14 Mei 2009 ;Bahwa Terdakwa yang menyangkal dengan menyatakan bahwasanyatidak mungkin perempuan meninju laki laki, dalam hal ini tidak didasari denganbukti bukti dan saksi saksi yang dapat mendasari alasan tersebut ;Menimbang

SPT PPh Badan, namun Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskanselisih tersebut dan tidak terdapat bukti transaksi yang menguatkanalasan keberatan atas selisih tersebut, yang ada hanya rekapitulasiyang menyebutkan bahwa peredaran usaha adalah sebesarRp1.744.377.244,00;Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

begitu saja datadata dalam rekapitulasiatas posting GL mulai dari Januari sampai dengan Desember 2005yang dibandingkan dengan laporan SPT Masa PPN tanpa memeriksalebih lanjut apakah posting GL tersebut benar atau tidak, yang dapatdipastikan hanya dengan meminta dokumen yang mendasaripencatatan GL tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam rekapitulasi atas posting GL mulaidari Januari sampai dengan Desember 2005 yang dibandingkandengan laporan SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan dokumenyang mendasari

Terbanding) tidak dapat mengakui saldo awal barangdalam proses sebesar Rp393.958.870,00 dan saldo awalpersediaan barang jadi sebesar Rp2.976.572.390,00 (total sebesarRp3.370.531,260,00) karena dalam SPT Tahunan PPh Badan 2005tidak ada saldo awal persediaan barang dalam proses dan saldoawal barang jadi;* Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.

Lubuk KeliatOgan llir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagungpada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kag,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun yang mendasari gugatan Penggugat ini adalah

Adapun yang mendasari persangkaanTergugat. Syarat Formil untuk mengajukan fatwa waris diduga telah mengalamicacat hukum karena dalam proses penetapannya Tergugat 1 tidakpernah dilibatkan serta diminta dan atau menyerahkan SyaratPermohonan (seperti Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran para Pihak)Fakta Hukum Yang Mendasari :Tergugat 1 (ADE ZULFIKAR) adalah anak pertama dari hasilpernikahan yang sah antara HOLILAH (lbunda Tergugat 1) danAlmarhum MOESANNIF, MS, BA.

Dengan demikian untuk petitumPenggugat nomor 1 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar paraTergugat mengganti semua kerugian dari hasil penyadapan kebun karet milikAlmarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci alasanyang mendasari petitum tersebut, disertai dengan perincian kerugian yang dideritaoleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;Menimbang

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan keterangan dari kesatuan Terdakwa yangmenyatakan Isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwasemenjak menderita kebutaan selama lebih dari 2 (dua)tahun, atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut dengan mendasari fakta hukum di persidanganmaka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikanPenasihat Hukum Terdakwa tidaklah benar karena padadasarnya Saksi2 juga telah mengetahui apabilaTerdakwa telah menikah lagi dengan seorang PNS yangberdinas

sesuatu yang bersifat keharusan(imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yangkemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan komaatau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantungdari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kataatau singkatnya Terdakwa wajid memberikan kehidupan,perawatan, pemeliharaan ataupun dengan kata lain Terdakwamemiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidupdari orangorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.Bahwa kemudian dengan mendasari

Bahwa berdasarkan fakta yuridis jelas Para Tergugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehinggaPara Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untukmelakukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagaimanaperistiwa yang mendasari gugatan Perbuatan Melawan Hukumyang diajukan oleh Para Penggugat dalam dalil pokokperkaranya menyatakan tentang perbuatan wanprestasi investasiyang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.4.

Jelassecara yuridis gugatan Para Penggugat salah alamat dan ParaTergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan ParaHal. 27 dari 46 hal Put.No.81/PDT/2018/PT.DKI.Penggugat sebagaimana peristiwa yang mendasari gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugatdalam dalil pokok perkaranya menyatakan tentang perbuatanwanprestasi investasi yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPara Penggugat, dikarenakan hubungan hukum atas perkara aquo tersebut secara yuridis terjadi hanya antara Tergugat

putusan itu harusbenarbenar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatanpasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itusudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewatwaktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankandengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum,sebagaimana berdasarkan fakta yuridis Para Tergugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugatsebagaimana peristiwa yang mendasari

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untukkepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;Bahwa berdasarkan fakta yuridis Para Penggugat tidakmempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadapTergugat IV selaku ADVOKAT yang secara iktikad bakmenjalankan profesi untuk membela kepentingan klienya yaituTergugat Ill dan jelas tidak satu pun terurai dalam posita gugatanPara Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugatmempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat, lalu, apayang mendasari

denganketidakbenaran dan terkesan dipaksakan oleh karena itu Tergugat tolak kecualimengenaifakta yang dengan tegas Tergugat akui berikut dibawah ini:DALAM EKSEPSI :@ Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarisuatu. alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuanundangundang oleh karena selain tidak menjelaskan alasanalasanperceraian secara jelas juga dalam gugatan perceraian yang diajukantersebut juga tidak menjelaskan alasan dalam ketentuan undangundangyang digunakan untuk mendasari

adalah sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapitidak berhasil;Menim bang, bahwa Termohon dalam jawabannya antara la inmenyampaikan eksepsi yang pokoknya sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenadisamping tidak menjelaskan alasanalasan perceraian, juga tidak menjelaskandasar ketentuan undangundang yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat

Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari

Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan

tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.

Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari

Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum .Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohonhadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikanpenjelasan tentang halhal yang menyangkut permohonan Pemohon, akantetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilnya, Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;3TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari seoranganaknya yang bernama : XX XX, Lakilaki lahir 18 Mei 2000 ( 11 tahun );Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriStabat Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 September 2018,, maka HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamayang mendasari