PusatStatistik Tahun 2019 Nomor : 10a/LHP/XV/05/2020 (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);: Dokumen Review Progress Pekerjaan IDS per tanggal 2 Oktober 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);: Dokumen Review Progress Pekerjan IDS per tanggal 19 Februari 2020(Fotokopi sesuai dengan asli);: Undangan Evaluasi Performa dan Personil Konsultan IDS yangdiselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);: Daftar Hadir Evaluasi Performa dan Personil Konsultan IDS (Fotokopisesuai dengan asli);: Notulensi

Dan juga sebagai tandem darikonsultan untuk menggali kebutuhankebutuhan dari BPS itu prosesprosesseperti apa dan kemudian dibangun aplikasinya dan juga memeriksa,menerima hasil; Bahw laporan per 2 minggu itu bentuknya Notulensi dan kita ada bersamasama konsultan melihat progress yang sudah dicapai dan ada daftar hadir.Dan di kami juga ada matriks cek list yang sudah dikerjakan maupun yangbelum dan sampai bulan Februari 2020 itu sekitar 92 an persen; Bahwa laporan per 2 minggu itu kami sebenarnya

pekerjaan konsultan inidan masukan dari usernya ini tidak bisa digunakan, ini tidak mungkinditerima; Bahwa secara fitur ada yang jalan ada yang tidak tapi secara systemkeutuhan itu tidak bisa digunakan karena itu menjadi putus misalnya prosespembuatan publikasi seperti tabel kalau penarikan datanya tidak jalan,pembuatan edit itu tidak jalan maka nantinya itu banyak menjadi manualnya; Bahwa Saksi Sebagian tidak hadir saat penyampaian dengan progresspekerjaan 2 minguan dan harusnya tertuang dalam notulensi

Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender / Seleksi.Halaman 8 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKTKemudian dilakukan Notulensi rapat Tindak lanjut tender ulang Gagalpada tanggal 04 November 2019.Pada tanggal 12 November 2019 dilaksanakan Kontrak dengan SuratPerjanjian Nomor 06.04.01/SPPP/PPKRUSUS/APBN/X1I/2019 untukmelaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus 40 Unit di desaSelinsing Kabupaten Belitung Timur.Bahwa akibat dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh TergugatNomor Surat

(fotokopi dari fotokopi);Notulensi Rapat Tindak Lanjut Proses PenunjukanLangsung oleh Kepala Balai Pelaksana PemilihanJasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan BangkaBelitung, tertanggal 25 November 2019. (fotokopi darifotokopi);Notulensi Rapat Tindak Lanjut Tender Ulang Gagaloleh Kasubdit Pengaturan dan PengembanganSistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi,tertanggal 25 November 2019.

pada butir 12dan butir 13 halaman 3 dalam Gugatan Penggugat;Bahwa Berita Acara Pertemuan tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 13Agustus 2012 bukanlah kesepakatan para pihak, namun merupakanketerangan masingmasing pihak, baik dari Tergugat maupun Penggugat;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Berita Acara Pertemuan tanggal10 Agustus 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012 adalah kesepakatanadalah dalil yang menyesatkan, karena sesuai dengan namanya sajaadalah Berita Acara Pertemuan, yang lebih bersifat notulensi

terlampau tinggi, dengannilai harga yang tidak masuk akal, yaitu dengan menaikkan hargasewa sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta Rupiah) per tahun,63padahal sebelumnya Rp. 36.666.667, (tiga puluh enam juta enamratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) pertahun;Bahwa Berita Acara Pertemuan tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal13 Agustus 2012 bukanlah kesepakatan para pihak, namunmerupakan keterangan masingmasing pihak, baik dari Tergugatmaupun Penggugat yang lebih bersifat notulensi

uang sewa Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) per bulanatau Rp. 50.000.000, (/ima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 2 (dua)bulan masa tenggang (grace period) (5 Juli 2012 sampai dengan 5September 2012) ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkaloleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Berita AcaraPertemuan tersebut bukanlah kesepakatan para pihak, namun merupakanketerangan masingmasing pihak, baik dari Tergugat maupun Penggugat,yang lebih bersifat notulensi

Rapattersebut telah dibuat notulensi yang ditandatangani oleh parapeserta rapat;2). Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Percepatan PembangunanGKN Manokwari tanggal 16 November 2013, dilaksanakan di AulaKPPN Manokwari, yang dihadiri oleh PPK GKN Manokwari,Konsultan Manajemen Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, danNarasumber Pembangunan GKN Manokwari.

Notulensi Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PercepatanPembangunan GKN Manokwari tanggal 16 November 2013 yangMembuktikan bahwa PPK meminta kepada Manajemen Konstruksidiantaranya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian waktu sertaprogress di lapangan, serta kembali menegaskan bahwa akhir masakontrak pada tanggal 14 Desember 2013, mengenai keterlambatanpenyelesaian pekerjaan hanya sampai dengan tanggal 31 Desember2013, dan atas keterlambatan tersebut akan dikenakan denda sesuaidengan ketentuan

,Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 296/PDT/2020/PT.BDGM.Kn. harus memberikan jawaban tertulis terkait dcngan halhalsebagaimana disebutkan di bawah ini :Apakah PARA TERGUGAT hadir dan/atau mcnandatangani AktaJual Beli (AJB) No. 188/2018 berikut Notulensi Akta Jual Belitersebut.

,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), di Bandung,tanggal 01 Maret 2018, dengan dasar sebagai berikut :Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pemah membuatdan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) maupun Notulensi AktaJual Beli (AJB) No. 188/2018.Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pemah sepakatadanya jual beli tanah dan bangunan dengan hargaRp.885.000.000,00Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah menerimapembayaran sebesar Rp. 285.000.000,00 munculnya nilaiRp.285.000.000,00 dari

Bahwa berdasarkan Notulensi rapat tanggal 21 Maret 2017disebutkan bahwa apabila Tergugat terlambat atau terjadi kKemunduranloading maka Tergugat akan dikenakan pinalty atau denda Rp. 3.500/Tonperhari sejak tanggal deadline 20 April 2017;22.

Bahwa, meskipun nyatanyata di dalam Notulensi Rapat tertanggal 25 Juli2013 yang dibuat oleh Sekretaris Dinas Tata Ruang Pemerintah KabupatenTangerang tersebut, telah diperintahkan penghentian sementarapembangunan dan/atau pendirian net/jaring golf, akan tetapi kenyataannyadi lapangan justru sebaliknya, kegiatan pembangunan dan/atau pendiriannet/jaring golf tersebut sesuai fakta justru dikebut pelaksanaannya, danbahkan sesuai fakta pula pada saat diajukannya gugatan ini, baik tiangdengan diameter

MANGGALA PURI SAKTI ini yaitu50 % dari saham yang ada dan sah;8. bahwa menimbang perlu adanya Notulensi dalam pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham. ( RUPS ) PT.

sebagianlainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai T1 s/d T10;1.Bukti T1 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Nomor :056/SP WOM/IX/2016 tentang Surat Peringatan Satu tanggal 05September 2016Bukti T2 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Ke II No.066/SPWOMII/2017 tentang Surat peringatan tanggal 04 Januari 2017Bukti T3 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Ke IlNo.062/SPWOMII/2017 tentang Surat Peringatan tanggal 13 Januari2017Bukti T4 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Notulensi

Bukti T5 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Notulensi Berita AcaraHasil Bipartit kedua tanggal 08 April 20176. Bukti T6 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemutusan HubunganKerja No 001/SK/WOMIIV/2017 Tanggal 10 April 20177. Bukti T7 berupa Print Out Performance periode: Agustus 2016 sampaiFebruari 20178. Bukti T8 berupa Print Out Absensi atau Daftar Hadir periode : September2016 sampai Februari 20179.

Notulensi Rapat antara PT. Transportasi Jakarta dan PT. Trans Bataviatertanggal 22 September 2015,Agenda: Pembahasan Proposal perkara 610/2014 Putusan No. 297/Pat.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 19 dari 33 P24. Notulensi Rapattertanggal 26 September 2016,Agenda: pembahasan tindak lanjutex karyawan PT. Trans Batavia,Pihak yang menghadiri:PT. Trans Batavia,Pemegang saham PT Trans Batavia (PT. Mayasari Bakti, PerumPPD, PT.

Seluma, Perihal: Tanggapanmasyarakat (P7);Surat Pernyataan Parion, tanggal 12 Agustus 2013, yang menyatakan tidak pernahmembuat surat tanggapan masyarakat (P7.1);Surat KPU Propinsi Bengkulu Nomor 616/KPUProv007/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013yang ditujukkan kepada Ketua KPU di Jakarta, perihal: Mohon Petunjuk (P8);Surat Edaran KPU Nomor: 481/KPU/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, TentangPenjelasan Terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD (P9);Notulensi Rapat Koordinasi KPU Kab.

kotrak yang ditandatangani tahun 2015 tersebut tidakada klausula PEKERJAAN TAMBAHAN yang sebagaimana dalil gugatanPENGGUGAT,;Bahwa TERGUGAT menolak posita PENGGUGAT pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4(empat) dan 5 (lima) yang pada intinya menyatakan "antara PENGGUGAT danTERGUGAT telah diadakan suatu kesepakatan, bahwa proyek edisionalmechanical MC2 & MC3 tersebut, TERGUGAT akan memberikan pembayaransebesar Rp 1,2 Milyard (satu milyard dua ratus juta rupiah) kepadaPENGGUGAT sebagaimana terbukti dari hasil notulensi

Foto copy pernyataan persetujuan tentang pembayaran pesangonoleh Penggugat dan form pernyataan ketidaksetujuanpembayaran pesangon sekaligus pernyataan pengunduran diri(Bukti P3) ;26ZiFoto copy rincian pesangon atas nama Penggugat sekaligus carapembayarannya (Bukti P4) ;Foto copy Jadwal dinas team medis RSB Prima Medika termasukatas nama Penggugat pada bulan November 2009 (Bukti P5)Foto copy Jadwal dinas team medis RSB Prima Medika tanpa namaPenggugat pada bulan Desember 2009 (Bukti P6) ;Foto copy notulensi

perundingan Bipartit antara Penggugat danTergugat tertanggal 12 Desember 2009 (Bukti P7) ;Foto copy notulensi perundingan Bipartit antara Penggugat danTergugat tertanggal 28 Desember 2009 (Bukti P8) ;Foto copy Anjuran Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatanterhadap 7 orang termasuk Penggugat No. 560/430/DSKT/2010tertanggal 30 Maret 2010 (Bukti P9);Foto copy Jawaban Penggugat atas Anjuran Mediator DisnakerKota Tangerang Selatan No. 560/430/DSKT/2010 tertanggal 12April 2010 (Bukti P10) ;Foto copy

;Bahwa untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP), oleh PENGGUGATtelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dokumen Analisis DampakLingkungan (AMDAL) dari TERGUGAT sesuai Notulensi Rapat Komisi PenilaiAnalisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tanggal 30 Desember 2009, yangdiberitahukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Badan LingkunganHidup pada tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana Surat Nomor : 660.1/19.a/11BBahwa semuakegiatan pengelolaan ousaha perkebunan termasukperkembangannya sesuai tahapan yang

Desa Kampung Baru ;Foto Copy Surat Kepala Desa Kampung Baru No.474/23 1/Pem tanggal 4 April 2008 perihal PenegasanRekomendasi Kades Kampung Baru ;Foto Copy Pengumuman Pertama Nomor100/ABP/V/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;Foto Copy Pengumuman Kedua Nomor101/ABP/V/2009 tanggal 11 Juli 2009 ;Foto Copy Surat Bupati Kubu Raya Nomor660.1/290/XI/BLHB tanggal 19 Nopember 200940293031323334perihal Undangan ;Foto Copy Surat Badan Lingkungan Hidup Nomor660.1/19.a//BLHB/2010 tanggal 19 Januari 2010perihal Hasil Notulensi

mengajukanDuplik tertanggal 24 September 2013 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalamberita acara perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmenyerahkan alatalat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnyadan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :1 Bukti P1 : Surat Panggilan Kepolisian Republik Indonesia SektorJagakarsa Jakarta Selatan Dalam Rangka Mediasi antara Ibu Sri Suharti (pelapor)dan ibu siti Mukmini (terlapor).2 Bukti P2 : Notulensi

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 18 Mei 201024. Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan Pasir Besi oleh PT.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 10 Juni 201028.

IndoModern Mining Sejahtera ( IMMS ) oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL DinasLingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No. 12/SEK.AM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 23.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) Pertambanganpasir besi oleh PT.

KAHAR, ST, saksi menyatakanbahwa saksi lupa hal apa saja yang perlu direvisi tersebut dan menurut saksikekurangan tersebut bukanlah hal yang substansi sehingga masih bisa diperbaiki setelah rapat Komisi Penilai ;Bahwa ditunjukan kepada saksi dokumen Berita Acara Notulensi rapat KomisiPenilai AMDAL tanggal 10 Juni 2010 Berdasarkan dokumen Notulensi danKompilasi Masukan tertulis sidang komisi AMDAL Kabupaten LumajangPembahasan Analisis Dampak Lingkungan ( ANDAL) Rencana PengelolaanLingkungan (RKL)

NINS RINDHAWATI, MT, yang dilampiri dokumen Notulensi dan Kompilasimasukan tertulis sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang Dan Berita AcaraSidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang Pembahasan AMDAL, RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)Pertambangan Pasir Besi oleh PT IMMS di Desa Bades Kecamatan Pasiriankabupaten Lumajang Nomor : 27.b/SEK.AMWVI/2010 tanggal 10 Juni 2010 , yangditanda tangani oleh Direktur PT IMMS sdr. Lam Chong San dan Ketua KomisiAMDAL sdr. Ir.

Ninis Rindawati, MT. selaku Ketua KomisiPenilai Amdal, tidak pernah menerima Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang sudahdiperbaiki oleh Pemrakarsa, namun pihak sekretariat Tim Teknis Dokumen Amdalyaitu terdakwa R.ABDUL GAFUR langsung menyediakan dokumen persetujuanANDAL, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang , Notulensi, serta bendeldokumen ANDAL, RKL, RPL ; =o Bahwa dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan diatas, Tim TeknisDokumen AMDAL dan Tim Komisi Penilai AMDAL , PT.

Bukti T4B : Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan dari KesepakatanYang tercapai/Notulensi hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal7 Oktober 2011 yang tercatat di bawah Purchse Order Nomor: PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O dengan ditanda tangani olen Penggugat dan tergugat;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 13 Maret 201 3;Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi olehPenggugat dan Tergugat

Nomor : 821/2821/DINSOS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tugas Pembantuan (PKAT-TP) Tahun 2019 (LEGALISIR);

Pelaksanaan Pekerjaan (LEGALISIR);

Adat Terpencil Kegiatan : Rapat Teknis Tugas Pembantuan (TP) Tanggal 21 Juni 2019 (LEGALISIR)

Selatan Nomor : 821/2821/DINSOS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tugas Pembantuan (PKAT-TP) Tahun 2019 (LEGALISIR)

Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (LEGALISIR)

Adat Terpencil Kegiatan : Rapat Teknis Tugas Pembantuan (TP) Tanggal 21 Juni 2019 (LEGALISIR)

Bukti T4B : Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan dari KesepakatanYang tercapai/Notulensi hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal7 Oktober 2011 yang tercatat di bawah Purchse Order Nomor: PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O dengan ditanda tangani olen Penggugat dan tergugat;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 13 Maret 201 3;Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi olehPenggugat dan Tergugat