Ditemukan 46614 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 11-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2017 — - JONI (PENGGUGAT) - PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk disingkat PT. BANK BANTEN, Tbk (TERGUGAT)
44 — 11
  • - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003
    berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.Apabila Karyawan masih melakukan pelanggaran sejenis atau setingkat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan yang sebelumnya diterima, makadapat diberikan kembali sanksi Surat Peringatan yang lebih berat/satu tingkatdi atasnya atau sanksi PHK jika sebelumnya sudah mendapatkan saksi SP3.Ketentuan 6 bulan masa berlakunya masingmasing Surat Peringatan (SPI,SPII dan SPlIII) yang telah ditetapkan baik itu di dalam Pasal 161 ayat (2) UUNo. 13 Tahun
    Bahwa Surat Referensi Kerja akan diberikan oleh Tergugat;Bahwa proses Bipartit dilakukan sebelum berakhir masa berlakunya SuratPeringatan III (SPIII) yang seharusnya berakhir pada tanggal 01 Juni 2017,sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (Pasal 161 ayat (2) UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan jo.
    Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat atas pernyataan Penggugatyang menyatakan masa berlaku Surat Peringatan (SP1,SP2 dan SP3) yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telahditetapbkan oleh Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo.
    Menurut pendapatTergugat dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (8) Peraturan Perusahaan Periode Tahun20152017 sebagaimana dijelaskan pada poin 6 di atas sudah sangat Jelas,bahwa Perusahaan dapat memberikan sanksi yang lebih berat, dalam masatenggang waktu berlakunya Surat Peringatan sebelumnya tanpa harusmenunggu sampai tenggang waktu masa berlakunya Surat Peringatan tersebuthabis.
    161 Ayat (3): Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasansebagaimanadimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)..
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Tim
Tanggal 15 Agustus 2022 — Pemohon:
Alexander Degei
19 — 2

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Perkara Permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Tim selesai karena dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Tim ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
    4. Membebani Pemohon untuk membayar segala biaya yang
    161/Pdt.P/2022/PN Tim
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 26-06-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pya
Tanggal 11 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Danny Curia Novitawan. S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.Made Surya Diatmika, S.H
4.Made Surya Diatmika, S.H
5.Danny Curia Novitawan. S.H
Terdakwa:
LALU RINGGIT
37 — 13
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 161-00-1106031-1 dengan alamat selak dirik Rt.000/000 Desa Rembitan Kec. Pujut Kab.

    Lombok Tengah;
    1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor Kartu ATM 6032 9848 2975 7883;
    1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan dengan nomor : SKK/666/X/2022/polsek pujut, tanggal 18 Oktober 2022;
    1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan dengan nomor : STPLK/2238/X/2022/Polsek tertanggal 18 Oktober 2022;

    Dimusnahkan;

    1 (satu) lembar bukti pengecekan saldo dengan nomor rekening 161-00-1106031-1 miliki WAHYUDI dengan saldo sebesar Rp. 314.520.500., tertanggal 15

    Oktober 2022;
    3 (tiga) Lembar bukti transfer/penarikan dari rekening milik WAHYUDI/161-00-1106031-1 ke rekening milik MUHRIM/0604819093;

    Dikembalikan kepada Saksi Muhrim;

    3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 161-00-1106031-1;

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    6.

Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 13-03-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PA MALANG Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.MLG
Tanggal 3 April 2018 — Pemohon
11 — 6
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan;
    3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, dari kata Hatta Imanullah bin Toyib Soeyan Karim, SH, menjadi Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengannomor : 161/161/1/2005 tanggal 26 Januari 2005;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon : Hatta Imanullah bin Toyid Soeyan Karim, SH, sedangkanyang benar Nama Pemohon adalah Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan;5.
    Menetapkan Nama Pemohon : Hatta Imanullah bin Toyib SoeyanKarim, SH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, sebenarnya adalah HattaImannulah bin Toyib Sofyan;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/161/1/2005 tanggal 26Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBlimbing Kota Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyatacocok dengan aslinya bukti P1;2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor470.2/D.3964/ 35.73.208/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota malang,bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya,bukti P2;3.
    Pada tanggal 26 Januari 2005, Pemohon dengan Debby MurniaIndah binti Guntur Sudaryono, melangsungkan pernikahan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing KotaMalang, dengan Kutipan Akta Nomor : 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari2005;2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahanpenulisan nama Pemohon, yakni Hatta Imanullah bin Toyib Soeyan Karim,SH;3.
    Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahanpenulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta NikahNomor 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, dari kata Hatta Imanullahbin Toyib Soeyan Karim, SH, menjadi Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan,kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBlimbing Kota Malang;4.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 22-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Maret 2017 — - ARDIANSYAH, SH. (PENGGUGAT) - PT. SOLAS LANGGENG SEJAHTERA (TERGUGAT)
61 — 19
  • - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja beralasan hukum berdasarkan pasal 161 (3) undang-undang No.13 tahun 2003 terhitung tanggal 31 Mei 2016
    2016/PN.MdnPidana dengan bunyi dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkantidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan , maka pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI);Menimbang, bahwa atas kesalahankesalahan Penggugat tersebut , MajelisHakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja lisan kepada Penggugat olehtergugat telah beralasan hukum, dan menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sepanjang berdasarkan pasal 161
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 26 April 2016 — - EDY SYAHPUTRA (PENGGUGAT)) - PIMPINAN PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF(TERGUGAT)
65 — 19
  • Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    untukdiproses sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga, maka tanggal 23 Juli 2015 Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor:567/4053/DSTKM/2015, Perihal Anjuran, serta surat Nomor: 567/5660/DSTKM/2015, PerihalKlarifikasi Nama Perusahaan, hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakanbahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaanterhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161
    Pasal 161 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak tanpa memberikan hakhak Penggugat serta tanpaPenetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebutadalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkanhilangnya mata pencaharian Penggugat;Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untukdiajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri MedanHalaman 3 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt.
    Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah sesuaidengan pasal 161 ayat (1).3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat sejak 7Mei 2015.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau :Halaman 14 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt. SusPHI/2016/PN.
    Penggugat dengan Tergugat putus sejaktanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo; Pasal 161 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja telah dinyatakan putussejak tanggal 7 Mei 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) petitum dalam gugatan Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan patutdan berdasar untuk dikabulkan sepanjang
    Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa yang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang pengganti perumahan dan perobatan, serta upah proses jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 28.088.601.
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama
Register : 24-04-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.IM
Tanggal 2 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
3 — 2
  • Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2024/PA.IM dicabut;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

    161/Pdt.P/2024/PA.IM
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - HADI SANTOSO (PENGGUGAT) - NG TJIN WOEN alias HERMAN (TERGUGAT)
76 — 19
  • Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Surya Cemerlang Meubel Indah olehTergugat, hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana bukti P5 yangdiajukan oleh Penggugat,;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Halaman 14 dari .... halamanPutusan Nomor 86/Pdt.
    SusPHI/2017/PN.MdnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum dalamgugatan Penggugat menurut hukum berdasar untuk dikabulkan sepanjangmenyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejakSeptember 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo; Pasal 161 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja telah dinyatakan putussejak tanggal September 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1)jo.
    Pasal 161 ayat (3) petitum dalam gugatan Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan patutdan berdasar untuk dikabulkan sepanjang jumlah dan rincian berikut lama masakerja Penggugat selama 13 tahun dan uapah sebesar Rp.2.375.000,Uang pesangon (9xRp.2.375.000, )...................5. = Rp.21.375.000,Uang penghargaan masa kerja (5xRp.2.375.000. )....= Rp.11.875.000,JUMLAH............... = Rp.33.250.000,Uang pengganti Hak (15% x 33.250.000 ) ....
    Pasal 161 ayat (1) dan (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa yang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian perumahan dan perobatan, dengan jumlahkeseluruhannya sebesar Rp.38.237.500,Terbilang (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus rupiah).4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;5.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 23-12-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 242/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - DEWI HUTABARAT, S.Pd (PENGGUGAT) - YAYASAN PERGURUAN MARKUS MEDAN (TERGUGAT)
110 — 47
  • - Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus terhitung tanggal 01 Agustus 2016 karena Penggugat telah melanggar perjanjian kerja sesuai pasal 161 Undang - undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
    tidak terbukti dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bagaimanapun Tergugat telah mengingatkanPenggugat untuk hadir ke tempat kerja melalui surat peringatan sebanyak tiga kali,Halaman 24Putusan Nomor : 242/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnyang dalam hal ini tidak dipenuhi oleh Penggugat meskipun Penggugat juga hadirke tempat kerja untuk minta penjelasan tentang status dan jabatan baru dan bukanuntuk bekerja sebagai guru;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161
    angka 1 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan kerja membutuhkan itikad yangbaik serta kondisi yang nyaman bagi kedua pihak, dan hubungan kerja juga tidakdapat dilanjutkan jika salah satu pihak merasa dirugikan, dimana dalam halhubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagisehingga Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat tidak dapat dilanjutkan dan putus demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161
    Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus terhitungtanggal 01 Agustus 2016 karena Penggugat telah melanggar perjanjiankerja sesuai pasal 161 Undang undang No.13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;3.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
HANDRI DWI. Z., S.H.
Terdakwa:
RIHAT HERIJON SIMANULLANG, SH., MH.
247 — 157
  • ., M.H tersebut;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Rihat Herijon Simanullang, S.H., M.H tersebut;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
  • Memerintahkan mengembalikan berkas Perkara kepada Penuntut Umum;
  • Mencoret Perkara Nomor161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tersebut dari Register Perkara;
  • Membebankan biaya perkara kepada
    161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
EDY SAPUTRO
84 — 27

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt.
    ;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt. dari Register Perkara Perdata;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
    • 161/Pdt.P/2019/PN Skt
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 24-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/PDT.P/2012/PN.Yk
Tanggal 12 April 2012 — TUMINAH
16 — 0
  • Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata No. 161/PDT.P/2012/PN.Yk4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- ( seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah )..
    161/PDT.P/2012/PN.Yk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
THIO NELSON ARIANTO S.Kom, M.M.
Tergugat:
PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER DAN AFFILISASINYA
10 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
    2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut dicabut ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
    4. Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sebesar Rp605.000
    161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 28-10-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 29 Maret 2016 — - SUPRIANTO (PENGGUGAT) - PT. DJASA AUTOTRANS (TERGUGAT)
65 — 26
  • Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Bahwa oleh karena Penggugat telah melanggar ketentuanperusahaan dalam hal ini tentang jam kerja dan selanjutnya tidakmemperbaiki kinerjanya meskipun Tergugat telah berulang kalimemberikann peringatan sehingga akhirnya menjatuhkan skorsingHalaman 7 dari 24 halamanPutusan PHI Nomor 26/PdtsusPHI/2016/PN.Mdnkepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU No.138 Tahun 2003 Tentangn Ketenagakerjaan, Tergugat telahmelakukan tindakan PHK terhadap Penggugat terhitung sejaktanggal 15 Mei 2015, dengan
    Tergugat berlakukanterhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuann yangberlaku, maka tidak benar jika Tergugat telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152, Pasal155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;10.Bahwa selanjutnya, oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh11Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan adalah kesalahanPenggugat berupa pelanggaran ketentuan perusahaan, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 161
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 161/PDT.G/2016/PN RAP
Tanggal 29 Desember 2016 — Perdata - DORIS MELIANA SINAGA Lawan - KONSTANTIN SITUMEANG
53 — 10
  • M E N E T A P K A N : Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register No. 161/Pdt.G/2016/PN-RAP, dicabut; Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata No : 161/Pdt.G/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Perdata yang dibuat untuk itu;
    161/PDT.G/2016/PN RAP
    PENETAPANNo: 161/Pdt.G/2016/PN.RAPDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara antara :DORIS MELIANA SINAGA, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumahTangga, Tempat tinggal di Jl.Lintas Kota Pinang, Desa PematangSeleng, Kecamatan Bilah Hulu) Kabupaten Labuhanbatu,Selanjutnya, disebut sebagaiPENGGUGAT.LAWANKONSTANTIN SITUMEANG, umur
    TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatNo.161/Pdt.G/2016/PN.RAP, tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.Setelah membaca berkas perkara.Setelah membaca suratsurat perkara.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 9Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register
    No.161/Pdt.G/2016/PNRAP, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :1.
    bahwa oleh karena gugatan dicabut maka nomor perkara dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata yang diperbuat untuk itu;Memperhatikan ketentuan peraturan serta ketentuan Perundangundanganlain yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh KuasaPenggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10Nopember 2016 dibawah Register No. 161
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 28-02-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
Betsy Reulina Tarigan, SH
Tergugat:
1.ABDUL KIRAM
2.Musodik
3.TUKINAH
4.RUSLI
5.NASIB SURYONO
6.KARTONO YUSUF
7.KANTI SWANDI
8.SOFYAN
9.SABAR Br.SEMBIRING
10.YACHMAN
11.SURYANI
12.M.TURNIP
13.ZULKIFLI ADI PUTERA
14.RELLUS TURNIP
15.DARMIATI ROHANA
16.ERWIN
17.WAGIMAN
18.RUSMAN
19.DASIYEM
20.GITO
21.PRAMONO
22.MISNEM
23.TADIM HARAHAP
24.RUSLIM LUGIANTO
44 — 52

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
    2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
    4. Membebankan biaya
    161/Pdt.G/2023/PN Mdn
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama
Register : 01-12-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan PA MAJENE Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj
Tanggal 11 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 0

  • 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

    161/Pdt.G/2023/PA.Mj
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 17-07-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Sgm
Tanggal 10 Agustus 2023 — Pemohon:
Rahman
19 — 7
  • Menyatakan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas Perkara Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Sgm, dihentikan karena pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor:161/Pdt.P 2023/PN Sgm, masing-masing tanggal 18 Juli 2023, 26 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
    161/Pdt.P/2023/PN Sgm
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 24 Januari 2019 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 3
  • Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bjn. dicabut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    161/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-08-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat:
REZA PAHLEPI
Tergugat:
1.HIDAYATI
2.VERI FADLI
3.SRI WAHYUNI
4.MEGA SURYANI
5.RANDI CANDRA
6.DIKI MUSTI OKTOBERI
7.DEALOVA RAMADHANI
8.USI
9.YOSERIZAL
10.YENI
11.ELI
12.EPIDA
13.ILIS
14.ISUR
15.ETI
16.DEWI
17.SIAL
18.SIER
19.BUYUN
20.INANG
21.EBET
22.UPIK
23.BUYUNG
24.EVA
25.NURSAMSI
26.IYUR
27.IMUK
28.HAYAR
29.AGUS
30.RINA
31.RINI
32.ZAMRIS (MKW)
33.SARNAINI (panggilan Aciak)
34.NURBAITI
35.GAZALI
36.NOVA RENITA
37.SUATRI
38.RENI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN)PUSAT, Cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
2.YAYASAN KHAIRA UMMAH
100 — 172

  • M E N E T A P K A N :
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg, di cabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg dalam Buku Register perkara;
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.572.000( satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

    161/Pdt.G/2023/PN Pdg