Obyek Lelang, sebagaimana telah dibebankan HakTanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.99/2016.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Isteri PELAWANsebagai Debitur memiliki kKewajiban untuk membayar angsuransetiap bulan.

ielah wanprestasi sebagaimanapasal 7 ayat 3 Perjanjian Kredit:"Bilamana Debitur Wanprestasi (Cidera janji) sebagaimanadisebutkan di atas maka dengan ini Debitur memberikan kuasakepada PNM untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengancara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain gunapenyelesaian pinjaman Debitur",Bahwa atas wanprestasi PENGGUGAT/PELAWAN tersebut makasebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, TERGUGAT/TERLAWANIl memiliki hak berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 99

/2016,untuk melakukan eksekusi atau penjualan secara lelang atas ObyekLelang.

/2016 yang dipegangTERGUGAT II maka dengan telah cidera janjinva PENGGUGAT,TERGUGAT II berhak menjual Obyek Lelang melalui pelelangan umum,sebagaimana diatur dalam pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996tentang Hak TanggunganPasal 6Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa dengan wanprestasinya PENGGUGAT sebagaimana

Sebagaimana terdapat dalam SHM No.823 Desa Semanding,Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yang mana kepemilikanpertama atas nama SLAMET tahun 1997 dan menjadi Hak TanggunganNomer 99/2016 Peringkat Pertama Akta Pembebanan Hak TanggunganPPAT YUNIANTORO, S.H. M.Kn Nomer 1089/KAUMAN/2015 tanggal 19oktober 2015 kepada PT. Permodalan Nasional Madani berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta.Dilakukan ROYA berdasarkan Surat Roya Nomor 005/ULMPNJT/ROYA/V/2017 Tanggal 30/05/2017 dari PT.

/2016 atas namaHalaman 32 dari 40 halaman.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagaiBukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66257 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak..

seharusnya hanya berlaku bagiPertamina dan bukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66257 yang telah menetapkanbahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkan kepada BP Migasjustru telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telah kamisampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian Ill huruf B di atas,Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

/2016 atas nama PT BadakNGL, yang telah memutuskan sebagai berikut: Bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; Bahwa walaupun UndangUndang Migas telah diundangkan, dimanadinyatakan PT Pertamina tidak lagi bertindak sebagai pemilik bisnis LNGmelainkan sebagai penjual LNG yang ditunjuk oleh BP Migas danprodusen gas kepada pembeli, namun tidak pernah terdapat perubahanatas perjanjian kontrak kerja atas perubahan

/2016 atas nama PT BadakNGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66257 karena telah melanggarketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPer sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak;KESIMPULANHalaman 36 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 1839/B/PK/PJK/2017Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapatpula Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atasnama PT Badak NGL untuk sengketa yang sama, dimana Termohon jugatelah menerbitkan STP atas Faktur Pajak yang telah dibuat kepada PTPertamina berdasarkan asumsi pemahaman Termohon terhadapUndangUndang Migas;Namun kemudian, didalam Putusan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mengadili sengketa tersebut telahmemutuskan

Sebagai bahan pertimbangan MajelisHakim Mahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGLsebagai Bukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66255 karenatelah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPNsebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak;Ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, danPasal

seharusnya hanya berlaku bagi Pertamina danbukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66255 yang telahmenetapkan bahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkankepada BP Migas justru telah melanggar ketentuan Pasal 1340KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telahkami sampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian III huruf B diatas, Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

/2016 atasnama PT Badak NGL, yang telah memutuskan sebagai berikut: Bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; Bahwa walaupun UndangUndang Migas telah diundangkan, dimanadinyatakan PT Pertamina tidak lagi bertindak sebagai pemilik bisnisLNG melainkan sebagai penjual LNG yang ditunjuk oleh BP Migasdan produsen gas kepada pembeli, namun tidak pernah terdapatperubahan atas perjanjian kontrak kerja atas perubahan

Putusan Nomor 1839/B/PK/PJK/2017Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PTBadak NGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66255 karena telah melanggarketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPersebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak;KESIMPULAN;Berdasarkan buktibukti

/2016 atas namaPT Badak NGL untuk sengketa yang sama, dimana Termohon juga telahmenerbitkan STP atas Faktur Pajak yang telah dibuat kepada PT Pertaminaberdasarkan asumsi pemahaman Termohon terhadap UndangUndangMigas;Namun kemudian, didalam Putusan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mengadili sengketa tersebut telah memutuskan,antara lain: Bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; Bahwa

Sebagai bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagaiBukti Pemohon5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66256 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak;.

seharusnya hanya berlaku bagiPertamina dan bukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66256 yang telah menetapkanbahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkan kepada BP Migasjustru telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telah kamisampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian III huruf B di atas,Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

/2016 atas nama PT BadakNGL, yang telah memutuskan sebagai berikut: Bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; Bahwa walaupun UndangUndang Migas telah diundangkan, dimanadinyatakan PT Pertamina tidak lagi bertindak sebagai pemilik bisnis LNGmelainkan sebagai penjual LNG yang ditunjuk oleh BP Migas danprodusen gas kepada pembeli, namun tidak pernah terdapat perubahanatas perjanjian kontrak kerja atas perubahan

PK/PJK/2017Penggugat (PT Badak NGL) dan PT Pertamina, sehingga putusannya telahsesuai dengan ketentuan Pasal 1338, Pasal 13839, dan Pasal 1340 KUHPer.Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak 66258 yangsama sekali tidak mempertimbangkan adanya perjanjian yang sah antaraPemohon dan PT Pertamina, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPer;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohondengan Anjar Misbah bin Rusdi pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Lingsar, akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannyadengan alasan kurang umur sebagaimana surat nomor Kk.10.01.7/pw.01/99/2016, tanggal 19 Februari 2016;.

perkara sesuai hukum;Subsider:Mohon Penetapan seadiladilnya;Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2016/PA MORTBBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan PemohonIl hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulisberupa:1.Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon (Sudirman Tandina bin RajiTandina) Nomor 474.4/99

/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Pilowo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten PulauMorotai, diberi kode P.1;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Adesin Sembel binti JamiSembel) Nomor 8207014510840001 tanggal 7 Desember 2012 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterei cukupdan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan GlagahKabupaten Lamongan dengan nomor: 338/45/X/2007 tanggal 28Oktober 2007, nama Pemohon dalam Akta Nikah tertulis Pemohonseharusnya Mokhamad Nurul bin Kanafi dan sesuai dengan SuratKeterangan dari Kepala Desa Duduklor Kecamatan Glagah KabupatenLamongan Nomor: 470/413.322.5/99/2016 tanggal 08 Juli 2016;4.

Foto kopi Surat Pengantar Nomor 140/99/2016 tanggal 12 Oktober 2016yang oleh Kepala Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, KabupatenMagelang, kemudian suratbukti tersebut diperiksa dan dicocokkan danternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.1).2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan KotaMagelang Kutipan Akta Nikah Nomor 279/31/VII/2011 tanggal 21 Juli2011.

Surat: Surat Keterangan Nomor Kk.02.09.07/PW.01/99/2016 tanggal 18 April 2016yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, buktitersebut telah dinazegelen (Bukti P2);B. Saksi:Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Pdn.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor :474.2/Pem/99/2016, tanggal O1 Februari 2016, yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Desa Batuyang, wilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Pringgabaya, sebagai bukti (P.2);Halaman 4 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt. P/2016/PA.Sel3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71181/PP/M.XIIA/99/2016 diucapkan 30 Mei 2016;3. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon PK agar diterima;4. Menghukum Termohon PK membayar imbalan bunga;5.

Asli Surat Keterangan Menikah Nomor Kk.27.05.4/PW. 1/99/2016 tanggal17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Bukti (P.3);B. Saksi :1.

BIMAS SAKTI, Penelaah Keberatan, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3782/PJ/2016,tanggal 8 November 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71556/PP/M.1IA/99

/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 23 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 40Halaman 1 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 466/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71556/PP/M.1IA/99/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1437/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena permohonan Wajib Pajak

Nomor 00008/207/10/437/14 tanggal 24Februari 2014 Masa Pajak Maret 2010, atas nama: Sucipto, NPWP:06.975.597.3437.000, beralamat di Blok B Nomor 45 RT.15 RW.04, DesaRambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu 45221.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71556/PP/M.1IA/99/2016, tanggal 13 Juni 2016, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Dengan demikian, pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71556/PP/M.1A/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016 ini dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehundangundang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undangundang PengadilanPajak.

2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 23 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 40UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PenggugatHalaman 1 dari 57 halaman.

Membatalkan SKPKB PPN April 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71557/PP/M.1A/99/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1439/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena permohonan Wajib Pajak

Nomor 00009/207/10/437/14 tanggal 24Februari 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama: Sucipto, NPWP:06.975.597.3437.000, beralamat di Blok B Nomor 45 RT.15 RW.04, DesaRambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu 45221;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71557/PP/M.IA/99/2016, tanggal 13 Juni 2016, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudianHalaman 14 dari 57 halaman.

Dengan demikian, pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71557/PP/M.1A/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016 ini dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehundangundang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undangundang PengadilanPajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan PeninjauanKembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Halaman 16 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 467/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak Dalam Perkara A Quo NyataNyata TidakSesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku;Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 71557/PP/M.1A/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016;Bahwa Pemohon Peninjauan

Fotocopy surat kematian Nomor 474.3/06/18/95/2016 dan Nomor474.3/06/18/99/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teloyo, tanggal 22Juni 2016 (bukti P.4); e. Fotocopy Akta Kelahiran an. Tyas Handayani Kamulyan, Nomor19820/TP/2005/ tanggal 28 Juni 2005 (bukti P.5):Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.kIt Hal. 3 dari 11f. Fotocopy Akta Kelahiran an. Dyah Kusumaningrum Kamulyan, Nomor18397/TP/2009/ tanggal 20 Nopember 2009 (bukti P.6);g. Fotocopy Buku Tanah hak milik no :975 di Desa Teloyo, an.

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagianak Pemohon yang belummencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baruberusia 18 tahun, 3 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec Gurah, Kabupaten Kediri denganSurat Nomor Nomor : Kk.15.33.17/Pw.01/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

dapat dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 66252yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Pemohon merupakan Faktur Pajakyang cacat karena telah diterbitkan kepada Pertamina dan bukan kepadaBP Migas, merupakan putusan yang justru bertentangan dengan ketentuanPasal 13 ayat (9) UU PPN yang justru mensyaratkan bahwa Faktur Pajakseharusnya dibuat sesuai dengan fakta transaksi yang ada.Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapat pulaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

/2016 atas namaPT Badak NGL untuk sengketa yang sama, dimana Termohon juga telahmenerbitkan STP atas Faktur Pajak yang telah dibuat kepada PT Pertaminaberdasarkan asumsi pemahaman Termohon terhadap UU Migas.Namun kemudian, didalam Putusan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mengadili sengketa tersebut telahmemutuskan, antara lain: bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; bahwa walaupun

Putusan Nomor 1924/B/PK/PJK/2017Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagai BuktiPemohon 5.Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66252 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana dinyatakandalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak..

/2016 atas nama PTBadak NGL, yang telah memutuskan sebagai berikut: bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; bahwa walaupun UU Migas telah diundangkan, dimana dinyatakan PTPertamina tidak lagi bertindak sebagai pemilik bisnis LNG melainkansebagai penjual LNG yang ditunjuk oleh BP Migas dan produsen gaskepada pembeli, namun tidak pernah terdapat perubahan atas perjanjiankontrak kerja atas perubahan status PT

Hal ini sangat bertentangan dengan PutusanPengadilan Pajak 66252 yang sama sekali tidak mempertimbangkanadanya perjanjian yang sah antara Pemohon dan PT Pertamina, sehinggatelah melanggar ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340KUHPer.Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PTBadak NGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5.Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapaiumur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan SuratNomor : Kk.15.15.01/PW.00/99/2016 ;5.

dapat dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 66258yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Pemohon merupakan Faktur Pajakyang cacat karena telah diterbitkan kepada Pertamina dan bukan kepadaBP Migas, merupakan putusan yang justru bertentangan dengan ketentuanPasal 13 ayat (9) UU PPN yang justru mensyaratkan bahwa Faktur Pajakseharusnya dibuat sesuai dengan fakta transaksi yang ada.Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapat pulaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99

/2016 atas namaPT Badak NGL untuk sengketa yang sama, dimana Termohon juga telahmenerbitkan STP atas Faktur Pajak yang telah dibuat kepada PT Pertaminaberdasarkan asumsi pemahaman Termohon terhadap UU Migas.Namun kemudian, didalam Putusan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mengadili sengketa tersebut telahmemutuskan, antara lain: bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; bahwa walaupun

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung,Pemohon menyampaikan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagai BuktiPemohon 5.Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66258 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana dinyatakandalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak..

/2016 atas nama PTBadak NGL, yang telah memutuskan sebagai berikut: bahwa Faktur Pajak yang dibuat dan ditujukan kepada PT Pertaminaadalah sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan PTPertamina; bahwa walaupun UU Migas telah diundangkan, dimana dinyatakan PTPertamina tidak lagi bertindak sebagai pemilik bisnis LNG melainkansebagai penjual LNG yang ditunjuk oleh BP Migas dan produsen gasHalaman 42 dari 47 halaman.

Hal ini sangat bertentangan dengan PutusanPengadilan Pajak 66258 yang sama sekali tidak mempertimbangkanadanya perjanjian yang sah antara Pemohon dan PT Pertamina, sehinggatelah melanggar ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340KUHPer.Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PTBadak NGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5.Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor18.07.01.2001/99/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehKepala Desa Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2016 Buktisurat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di KantorHal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2016/PA. Mt.Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesualdengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.