Ditemukan 583320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2009 2010 2004 2020 2008
Penelusuran terkait : Risalah lelang no. 968/1999 – 2000 tanggal 22 februari 2000 Surat keputusan no.602/2000/373 Menyatakan batal surat keputusan tergugat no. 436/kur/ix/2000 tanggal 28 september 2000 Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000 Surat keputusan sps-139/pupnc.09/2000 Tanggal 27 oktober 2000 jo. dan atau pelaksanaan lelang Surat keputusan presiden ri no.60/m tahun 2000 Surat kepala kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa no. s-358/wpj.06/kp.0408/2000 Tertanggal 22 juni 2000 Surat keputusan presiden republik indonesia nomor 60/m tahun 2000 Perlawanan thd putusan pengadilan negeri nomor 26/ pdt.p/2000 /pn. jak.sel Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh kanca bri medan putri hijau medan berupa : surat keputusan nokep: 15 ii/kc/sdm/03/2000 tertanggal 29 maret 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2005 — Upload : 28-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181K/TUN/2000
Tanggal 27 September 2005 — Anner Ambarita, SH.; Ketua Yayasan PPKP Palembang; Wakil Sekretaris Yayasan PPKP Palembang
110 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181K/TUN/2000
    ., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.114.500, (seratusempat belas ribu lima ratus rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganputusannya tanggal 2 Februari 2000 No. 64/BDGG PL/PT.TUNMDN/1999 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2000
    kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis padatanggal 6 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/PTUN/KS/PLG/2000/Pg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian disusul oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Maret 2000 ;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21Maret
    2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
    Pasal109 ayat 1 c, d dan e UndangUndang No.5 Tahun 1986 secara penuh yangsangat merugikan Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan kasasi tersebutdiatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Surat Keputusan Yayasan bukanobyek Tata Usaha Negara, sebab Ketua Yayasan bukan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Februari 2000
    dalamperkara ini ;Memperhatikan Pasalpasal dari UndangUndang No.4 Tahun 2004,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004 serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNERAMBARITA, SH. tersebut ; Membatalkan ..........Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 2 Februari 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2490K/PDT/2000
Tanggal 14 Maret 2007 — SYARIFUDDIN IDRIS; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Pusat di Jakarta Cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Samarinda; PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) Pusat Jakarta Cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) Cabang Kalimantan Timur
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2490K/PDT/2000
    No. 2490 K/Pdt/2000 Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il ; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda selaku Badan PeradilanUmum, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 158.000,(seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan
    1999Nomor : 150/Pdt.G/1998/PN.Smda yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI : Menerima Eksepsi Tergugat , Tergugat Il tersebut ; Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadiliperkara tersebut ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2000
    kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 11 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 19 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 150/Pdt.G/1998/PN.Smda yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 24 Februari 2000 ;bahwa setelah itu
    oleh Tergugat I, Il/Terbanding , Il yang pada tanggal 7Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamHal. 6 dari 9 hal.
    No. 2490 K/Pdt/2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Kekayaan Intelektual
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tahun 2000
439 — 309
  • Tentang : Desain Industri
  • 31 Tahun 2000
    Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.Pasal 57Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-06-2001 — Upload : 14-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/Pdt/2000
Tanggal 7 Juni 2001 —
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398K/Pdt/2000
Pengadilan PA CIANJUR Perdata Agama Perceraian
Register : 11-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 19-08-2018
Putusan PA CIANJUR Nomor 2000/Pdt.G/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon Termohon
6 — 4
  • 2000/Pdt.G/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 23-01-2007 — Upload : 10-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3481K/PDT/2000
Tanggal 23 Januari 2007 — PT. JICO AGUNG ; PERSADA UTAMA ; OEMAR FAWZI
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3481K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2002 — Upload : 10-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538PK/PDT/2000
Tanggal 28 Mei 2002 — NG KOK BIEN ; vs. MEGAWATI INDRA SURYA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 538PK/PDT/2000
    ., Pengacara danKonsultan Hukum, berkantor di Jalan Kotabaru II No.44Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Januari 2000, Pemohon Peninjauankembali, dahuluTermohon Kasasi / Tergugat Pembanding ;melawan:MEGAWATI INDRA SURYA (d/h TJONG KHIEJOEN), beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No.6D,Medan, Termohon Peninjauankembali, dahulu PemohonKasasi / Penggugat Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon peninjauankembali dahulu Termohon
    membayar biaya perkara sebesar Rp.29.800, (duapuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima ;Dalam Rekonpensi : Menolak gugatan Rekonpensi ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dihitung Nihil ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Pebruari 1999No.2105 K / Pdt / 1995 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembalidahulu Termohon Kasasi pada tanggal 19 Pebruari 2000
    kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi berdasarkan suratkuasa.... cc cece cece e ceekuasa khusus tanggal 19 Januari 2000 diajukan permohonan peninjauankembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Pebruari2000 kemudian disusul dengan memori alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2000 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan72 UndangUndang No.14 tahun
    Pembayaran uang sewa untuk tahun 2000 ;(foto copy terlampir) ;Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas secara juridis JudexFactie (ic. Mahkamah Agung) dalam pertimbangan hukumnya telah kelirudan salah menerapkan hukum, karena tidak meneliti / melihat faktafakta /keadaan yang sebenarnya hal ini dapat diperhatikan dalam pertimbanganhukumnya Judex Factie (ic.
    Mahkamah Agung RI) memfokuskan Tergugat /Pembanding / Termohon Kasasi / Pemohon Peninjauankembali tidakmembayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturutturut ;Bahwa alasan tersebut diatas tidak dapat diterima, disebabkan Tergugat /Pembanding / Termohon Kasasi / Pemohon Peninjauankembali tidak pernahlalai dalam hal membayar uang sewa bahkan sampai sekarang (tahun 2000)Pemohon Peninjauankembali / Tergugat asal, tetap membayarnya, sebagaitanda bukti pembayaran ada turut dilampirkan dalam berkas ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2006 — Upload : 01-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/TUN/2000
Tanggal 18 Januari 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Bouraq Indonesia Airlines
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 225K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-02-2007 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409K/PDT/2000
Tanggal 17 Februari 2007 — HAJJAH TIPA ; HASAN ; vs. MANO; DAGU ; Dkk
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1409K/PDT/2000
    ganti rugi perhitungan sewa tanah kepada ParaTergugat derngan rincian sebagai berikut: Untuk Tergugat I, Il dan Ill, baik secara bersamasama atau sendirisendiri membayar uang sewa tanah sebesar : 2.173 m2 x Rp. 10.000, x10 % = Rp. 2.173.000, (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)setiap bulannya; Untuk Tergugat IV dihukum membayar uang sewa tanah sebesar : 287m2 x Rp. 10.000, x10 % = Rp. 287.000, (dua ratus delapan puluh tujuhribu rupiah) setiap bulannya;Hal 3 dari 11 hal.Put.No.1409 K/Pdt/2000
    Dengan demikian sangatjelas keterangan saksi Janggo Maddakka dengan alat bukti lainnyasaling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yanglainnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasan ke 3:Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiSamarinda salah dalam menerapkan hukum (pembuktian), denganpertimbangan sebagai berikut:Hal 8 dari 11 hal.Put.No.1409 K/Pdt/2000 Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda(halaman
    Administrasi kasasi Rp. 93.000.Jumlah Rp. 100.000,Hal 11 dari 11 hal.Put.No.1409 K/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-06-2008 — Upload : 15-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559K/PDT/2000
Tanggal 10 Juni 2008 — MUHAMMAD DAUD HS ; TGK. A. LATIF, dkk. ; ROHANI BINTI NYAK GAM ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ISTIMEWA ACEH cq WALIKOTA MADYA BANDA ACEH cq CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN SYIAH KUALA cq KEPALA DESA DOY, dkk.
15 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-06-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3427K/PDT/2000
Tanggal 18 Juni 2007 — SUKARTI; SUCIPTO; SUSILO; SUHARYONO; WIWIK SULASMI TRIKILAT POESPITOWATI alias NYONYA RATSONGKO; KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3427K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2007 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497PK/PDT/2000
Tanggal 27 Februari 2007 — HERU SUYATNO ; TEGUH BUDIHARDJO
27 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 497PK/PDT/2000
    No.497 PK/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-02-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168K/TUN/2000
Tanggal 9 Februari 2007 — NGATIPAH ; KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUMUKMAS, KABUPATEN JEMBER ; SRIATI binti MARTOSUDARMO
11 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218K/TUN/2000
Tanggal 20 September 2007 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 218K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-06-2006 — Upload : 26-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480K/PID/2000
Tanggal 7 Juni 2006 — Zulman alias Ateng bin Makrayo; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480K/PID/2000
    Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 1999 sampaidengan tanggal 28 Februari 2000 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pada hari Kamistanggal 17 Juni 1999 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulanJuni 1999 bertempat di Lorong Pundak, Desa Sungsang II, KecamatanHal. 1 dari 8 hal. Put.
    No. 480 K/Pid/2000. Menyatakan Terdakwa Zulman alias Ateng bin Makrayo terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan pembunuhan ;Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama :5 (lima) tahun ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;6.
    , Subsidair, Lebin Subsidair dan LebihSubsidair Lagi tidak teroukti secara sah dan meyakinkan ;Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair, Subsidair, LebihSubsidair dan Lebih Subsidair Lagi tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat sertamartabatnya ;Membebankan semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilankepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasiNo.155/akta.Pid/2000/ PN.Sky. yang dibuat oleh
    No. 480 K/Pid/2000Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2000 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Februari 2000 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2000dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Februari 2000 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraanPengadilan
    No. 480 K/Pid/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2007 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856K/PDT/2000
Tanggal 31 Mei 2007 — Penno; Kasmunik; Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, cq. Camat Kecamatan Simpang Empat, cq. Kepala Desa Silomlom; Abdullah Sikumbang; Hasan Siagian
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1856K/PDT/2000
    No. 1856 K/Pdt/2000 kerugian materil, hasil dari tanah yang dirampas Rp 4.865.000, kerugian non materil (moral) Rp 25.000.000,Jumlah seluruhnya Rp 44.865.000,bahwa menurut hemat Penggugat, bahwa TergugatTergugat,teristimewa Tergugat IV (Hasan Siagian) tidak akan mau sadar akankekeliruannya, dalam tindakan menguasai tanah milik Penggugat, seluas 3%rante tersebut, walaupun dianya tidak dapat menunjukkan surat buktikepemilikannya atas tanah seluas 3 rante tersebut (seberang tali air, yangbekas dikerjakan
    Nihil ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMedan dengan putusan No. 265/PDT/1999/PTMDN. tanggal 20 Desember1999 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2000 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 April 1998 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal
    24 Januari 2000 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 3 /Pdt.G/K/2000/PN.TB yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2000 ;bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal9 Februari 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi Pemohon Kasasinamun tidak diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
    No. 1856 K/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681K/PDT/2000
Tanggal 29 Mei 2007 — Zainal Arifin alias Arifin; H. Abdul Rachim; Sumartono Mangunsiswo; Soepardi
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3681K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-02-2004 — Upload : 25-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634PK/PDT/2000
Tanggal 24 Februari 2004 — THAMRIN YANTHONI ; HAJI BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 634PK/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313K/TUN/2000
Tanggal 18 Januari 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; Mulyadi
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313K/TUN/2000
    PUTUSANNo. 313 K/TUN/2000.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav.51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny.Basani Situmorang, SH., Subroto, SH., Wurdayani, SH.,Gumono, SH., Djoko Mursito, SH., Drs.
    No. 313 K/TUN/2000.Undang No. 5 tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untukmenggugat ;Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh Tergugat,kepentingan Penggugat dirugikan, sebab : Bahwa sejak tanggal 13 Maret 1997 Pimpinan PT. Benang Mutiara TunggalPerkasa (PT.
    No. 313 K/TUN/2000.Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 313 K/TUN/2000.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Rabu, tanggal 18 Januari 2006 oleh Chairani A. Wani,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.MA. dan Titi Nurmala Siagian,SH.MH.
    No. 313 K/TUN/2000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-10-2001 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78PK/PID/2000
Tanggal 1 Oktober 2001 — -
121 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78PK/PID/2000
    Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana,: 7R PK/Pid/2000: 14 September 2001: 1. Drs. H. TAUFIQ, SH.2. H. SOEHARTO, SH.3. H.GERMAN HOEDIARTO, SH.Ruilslag/Korupsi: Bahwa ia terdakwa Hutomo Mandala Putera aliasTommy Bin Soeharto dalam kapasitasnya sebagaiKOMISARIS UTAMA PT. Goro Batara Sakti danalau sebagai pemegang saham 80% berdasarkanakte Notaris No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dandirubah dengan akte Notaris No. 48 tangeal 9 September 1996, bersamasama dengan saksi H.M.