Indra Sahputra(Jabatan: Staf Akuntansi Group) dan Sdr. Halim Tanberin (Jabatan: StafAkuntansi Group) dan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyetujui Sdr. Indra Sahputra (Jabatan: Staf Akuntansi Group) danSdr.

Halim Tanberin (Jabatan: Staf Akuntansi Group) selaku Pejabat yangditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan olehPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapat alasanbagi Tergugat untuk mengkoreksi keabsahan efaktur yang diterbitkanPenggugat, kecuali Tergugat mencabut persetujuan tersebut, sehingga incasu tidak memiliki dasar pijak hukum dan harus dibatalkan danolehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan

PENETAPANNomor 1289/Pdt.G/2019/PA.PbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ceralgugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaanUsaha Makanan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KOta Pekanbaru, selanjutnyadisebut

sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaanUsaha Ponsel, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KOta Pekanbaru, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;DUDUK PERKARAPenggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratgugatannya bertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar

In conformity with accountingprinciples generally accepted inIndonesia ;Bahwa konfirmasi kewajaran tersebut tentunyamencakup seluruh aspek laporan keuangantermasuk pembebanan biaya sehubungan DebitNote dari Total E&P Indonesie, dimanaberdasarkan Debit Note tersebut auditorindependent dari KPMG = melakukan auditadjustment, dan konfirmasi tersebutdiberikan tentunya berdasarkan proses auditsesuai dengan Profesional Akuntan Publikyang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesiadan sesuai dengan prinsip akuntansi

;Bahwa dengan demikian Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding nyata nyata telahmenerapkan system akrual secara taat asas ;Bahwa butir Penjelasan Pasal 28 UndangUndang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang No.16 Tahun 2000" Dengan demikian pembukuan harusdiselenggara kan dengan cara atau systemyang lazim dipakai di Indonesia misalnyaberdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundang undanganperpajakan menentukan lain ...

;Bahwa di dalam surat banding maupun suratbantahan telah diungkapkan argumentasimengenai adanya pendapat Auditor Independentmengenai kewajaran laporan keuangan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding sesuaiprinsip akuntansi yang berlaku umum ;Bahwa danya koreksi atas biaya miscellaneousexpence tersebut justru merupakanHal. 17 dari 23 hal. Put.

No.3897/B/PK/PJK/2009penyimpangan = dari prinsip akuntansi yangberlaku umum, sehingga putusan a quomengakibatkan penyimpangan dari ketentuanPasal 28 ayat (7) UndangUndang No.6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.16 Tahun 2000 ;Bahwa dengan diakuinya oleh Majelis Hakimdalam pertimbanganatas putusan a quo, bahwa auditor melakukanaudit adjustment, karena adanya subsequentevent untuk melakukan penyesuaian dalamPenghitungan Penghasilan Tahun 2003, makadengan demikian tersirat pengakuan

Indra Sahputra(Jabatan: Staf Akuntansi Group) dan Sdr. Halim Tanberin (Jabatan: StafAkuntansi Group) dan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyetujui Sdr. Indra Sahputra (Jabatan: Staf Akuntansi Group)dan Sdr.

Halim Tanberin (Jabatan: Staf Akuntansi Group) selakuPejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yangditerbitkan oleh Penggugat Termohon Peninjauan Kembali tidakterdapat alasan bagi Tergugat untuk mengkoreksi keabsahan efakturyang diterbitkan Penggugat, kecuali Tergugat mencabut persetujuantersebut, sehingga in casu tidak memiliki dasar pijak hukum dan harusdibatalkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena

tentang pengakuanpendapatan yang telah ditetapkan oleh PemohonBanding, Majelis berpendapat tidak dapat diakuisebagai penjualan tahun 2008, dan sudah tepatapabila diakui dan dilaporkan sebagai penjualanpada tahun 2009;Bahwa untuk menguatkan pendapatnya tersebut,Majelis mengutip PSAK Nomor 1 tahun 1998tentang Penyajian Laporan Keuangan;Dalam pendapatnya, Majelis mengutip PSAKmengenai masalah Kebijakan Akuntansi yangantara lain menyatakan bahwa Manajemen memilihdan menerapkan kebijakan akuntansi agar

laporankeuangan memenuhi ketentuan dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan;Bahwa atas pendapat Majelis tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa alasan Majelis tersebut sangatHalaman 21 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 1149/B/PK/PJK/20168)tidak kuat untuk menyanggah pendapat PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding);Bahwa Majelis mengutip mengenai pengertiankebijakan akuntansi secara umum berdasarkanPSAK, namun Majelis terbukti tidak melakukanpenelitian dan pembuktian mendalam mengenaikebijakan akuntansi mana yang diterapkan olehPemohon Banding yang mengakibatkan kriteriadalam pengakuan penjualan tahun berjalan tidakterpenuhi;Bahwa berdasarkan penelitian, yang disebut olehPemohon Banding dan Majelis

and rewards of ownership of thegoods; The Company retains neither continuingmanagerial involvement to the degree usualyassociated with ownership nor efective conyroover the goods sold; The ammount of revenue can be measuredreliably; It is probable that the economic. benefitsassociate with the transaction will flow to theCompanya, and; The cost incured or to be incured in respect of thetransaction can be measured reliably;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat, kebijakan akuntansi

pengelolaan yangbiasanya terkait dengan kepemilikan atas barangataupun melakukan pengendalian efektif atasbarang yang dijual:; Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal; Kemungkinan besar manfaat ekonomi yangterkait dengan transaksi tersebut mengalir keentitas; dan Biaya yang terjadi atau yang akan. terjadisehubungan dengan transaksi penjualan tersebutdapat diukur secara handal;Oleh karenanya, apabila Majelis telah menyatakanbahwa atas koreksi sebesar Rp2.128.114.096,belum memenuhi Kebijakan Akuntansi

No. 860 K/Pdt/20132828it Termohon Kasasi telah gagal dalam melaksanakan kewajibannyaberdasarkan Pasal ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf ePerjanjian Kerjasama sehingga Termohon Kasasilah yang wanprestasiterhadap Perjanjian Kerjasama;Bukti P3 berupa Pedoman Akuntansi Perkumpulan Strada;Bukti ini adalah sama dengan bukti T13 yang diajukan oleh PemohonKasasi;Alat bukti ini justru membuktikan bahwa:i Termohon Kasasi seharusnya membuat General Ledger berdasarkanbuku pedoman ini (vide bukti

hasil kerja dari buku pedoman ini padatanggal 24 September 2008;1VvivilPemohon Kasasi menginginkan sistem akuntansi yang sederhana yangdapat dipahami oleh setiap Kepala Sekolah;Pemohon Kasasi hanya menginginkan adanya sistem yang sederhanaseperti buku kas;Buku Pedoman Akuntansi yang dibuat Pemohon Kasasi sama sekali tidakmembuat jurnal di dalam bukti ini;Termohon Kasasi telah gagal melakukan kewajibannya berdasarkan Pasal1 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama karena TermohonKasasi

Pasal 1866 KUH Perdata;Bukti P6b merupakan Manual book Sistem Akuntansi Strada dari TermohonKasasi kepada Pemohon Kasasi dan bukti ini tidak ada relevansinya denganGugatan Termohon Kasasi karena bukti ini tidak sesuai dengan buku pedomanyang disediakan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.

Hal ini justru membuktikan Termohon Kasasi telah gagal dalammelaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal ayat (4) dan Pasal 6 ay at (2)huruf a dan huruf e Perjanjian Kerjasama sehingga Termohon Kasasilah yangwanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama;Bukti P3 merupakan Pedoman Akuntansi Perkumpulan Strada yangmembuktikan bahwa Termohon Kasasi seharusnya membuat General Ledgerberdasarkan buku pedoman.

Hal ini justru101112membuktikan Termohon Kasasi telah gagal dalam melaksanakan kewajibannyaberdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf e PerjanjianKerjasama sehingga Termohon Kasasilah yang wanprestasi terhadap PerjanjianKerjasama;Bukti P6e merupakan 2 (dua) buah keping CD Manual Book (Manual bookSistem Akuntansi Strada dan Manual book Strada untuk Kantor Pusat Strada)dan CD General Ledger yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi hanyamenyerahkan CD Manual book Sistem Akuntansi

Toha Nomor 77, Kota Bandung;Bahwa sekitar Tahun 1999 Tergugat telah bekerja selaku karyawan di PT IntiBumi Perkasa, dengan jabatan terakhir Manager Akuntansi dan Keuanganyang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya adalah meminta datadata yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi, penyusunananggaran dan laporan realisasi anggaran serta penyusunan laporankeuangan perusahaan;Bahwa Tergugat II bekerja di PT Inti Bumi Perkasa sejak 2001 denganpenempatan terakhir di bagian akuntansi yang

dikurangi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat III;Bahwa perbuatan Para Tergugat mengambil pembayaran pajak PPN 10%dan mengambil uang kas serta telah menggunakan uang milik Penggugatyaitu dengan caracara, pertama Tergugat II membuat voucher pengeluaranuang untuk pembayaran pajak dan jumlah yang tertera dalam voucher sesualdengan perhitungannya kemudian voucher tersebut ditandatangani olehTergugat II selanjutnya oleh Tergugat III selaku kasir mengajukan kepadaTergugat selaku manager akuntansi

Alis Supriati, yaituKasir di bagian Akuntansi & Keuangan yang menjabat sampai Juli 2009, yangsampai sekarang Sdri. Alis Supriati masin sebagai karyawan PT Inti BumiPerkasa di Bagian SDM:Bahwa Penggugat seharusnya menarik Sdri. Alis Supriati sebagai pihakTergugat dalam perkara ini, dengan alasan: Bahwa Sdri. Alis Supriati, adalah Kasir di bagian Akuntansi & Keuanganyang menjabat sampai Juli 2009, sedangkan kurun waktu yang dituduhkanHalaman 9 dari 44 hal. Put.

lim Muharam (Terdakwa II) dan Terdakwa 3. lin Hindartini (TerdakwaIII) serta saksi Alis Supriati (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 14 Februari2008 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011.......... dst";Bahwa dari tabel PPN 10% yang dituduhkan Penggugat kepada ParaTergugat (vide, dalil gugatan pada halaman 4 angka 6), ternyata terdapat 8(delapan) Voucher pengeluaran uang yang justru ditandatangani oleh Sari.Alis Supriati selaku Kasir di bagian Akuntansi

Inti Bumi Perkasa, di mana dalam surat tersebut yangdibuat secara tertulis kepada Penggugat berupa pengakuan perbuatanpenyalahgunaan voucher, Buku Pembantu Akuntansi, Buku Register Kasdan Bank serta penvelewengan Pajak Perusahaan yang dilakukanbersamasama Para Tergugat dan bersedia mempertanggung Jjawabkanperbuatannya tersebut"; (Halaman 41 Alinea 7, Halaman 42): "Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti surat P5.a.

nama dari nama asal ADITYA KURNIAWAN PURNOMO diganti menjadi MICHAEL ADITYA KURNIAWAN PURNOMO;Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama pemohon;Menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan dalam perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Data diri mahasiswa Aktif Magister Akuntansi

Dengandemikian tidak dimasukan dalam komponen penghasilan bukan obyek pajak danperhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan obyek pajak("Perhitungan Bobot");bahwa keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakanpenghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaianportofolio efek yang mengacu pada PSAK No 49 "Akuntansi Reksa Dana ".

2.707.124.778 = 2.598.666305bahwa menurut Pemohon Banding sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang UndangNo 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan , yang menjadi Obyek Pajak adalahPenghasilan , yaitu setiap tambahan kernampuan ekonomi yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesiayang dapat dipakai untuk konsumsi atyau untuk menambah kekayaan wajib pajakbersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun;bahwa dengan mengacu kepada PSAK nomor: 49 Akuntansi

Harga atas penyerahaan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilanatau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsistenb. Kontrak atau perjanjian ditandatangan, dalam hal saat sebagaimana dimaksudpada huruf a tidak diketahui, atauc.

Biaya kontrak biasanya diakuisebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di manapekerjaan yang berhubungan dilakukan.

Metode ini memberikan informasiyang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama satuperiode.Paragraf 24Menurut metode persentase penyelesaian (percentage of completion),PENDAPATAN KONTRAK DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DALAMLAPORAN LABA RUGI DALAM PERIODE AKUNTANSI DIMANAPEKERJAAN DILAKUKAN. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai bebandalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yangberhubungan dilakukan.

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dandicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan padaperiode yang bersangkutan.

Pembukuan Penggugat berdasarkan pada akrual basis, dimana berdasarkanPSAK, dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui padasaat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuanganpada periode yang bersangkutan;b. Berdasarkan Laporan Keuangan diketahui bahwa Penggugat bergerak di dalamimpor, jasa konsultasi manajemen, distribusi, pelatihan dan perawatan peralatantelekomunikasi;c.

hukumyang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukumperdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatanyang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputijuga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasukdalam perkara ini TERGUGAT tidak membuat laporan keuangan yang benardan lengkap yang memenuhi standar akuntansi

dari alamat h4ries@qmail.com kepadaPENGGUGAT yang beralamat email didinffg@yahoo.com, TERGUGATmengkoreksi keuntungan bersih Perusahaan tahun 2014 menjadi Rp1.555.857.563 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus limapuluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)Bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir no 13 di atas setelahditeliti dan diperiksa oleh PENGGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahanyaitu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuaiprinsip dasar akuntansi

Apabila PENGGUGAT memiliki data yang akuratseharusnya cukup disampaikan ke TERGUGAT, agar TERGUGATmerevisi laporannya, PENGGUGAT seharusnya sudah tahu dan tidakmempermasalahkan laporan yang dibuat TERGUGAT, oleh karenaTERGUGAT tidak ada sama sekali dasar ilmu dari ekonomi akuntansi, tapidasar ilmu TERGUGAT adalah Teknik.

Akan tetapi tidak ada dari PENGGUGAT untukmembicarakan, membahas atau meminta dari selisin tersebut kepadaTERGUGAT, karena murni hanya memberikan laporan TERGUGAT sesuaijob description yang memberikan laporan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT;Bahwa tergugat konvensi membenarkan telah membuat kesalahan yaitutidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsipdasar akuntansi yaitu prinsip pengungkapan secara lengkap (full disclosureprinciple).

Apabila PENGGUGATmemiliki data yang akurat seharusnya cukup disampaikan keTERGUGAT, agar TERGUGAT merevisi laporannya, PENGGUGATseharusnya sudah tahu dan tidak mempermasalahkan laporan yangdibuat TERGUGAT seperti yang telah berlangsung selama 3 (tiga)tahun (20132015), karena TERGUGAT tidak ada sama sekali dasarilmu dari ekonomi akuntansi, tapi dasar ilmu TERGUGAT adalahTeknik.

Dapat disimpulkan tingkat keuntungan kotor penjualanMAPI ke related party justru lebih tinggi jika dibandingkan denganpenjualan ke pihak independent;Bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku dan harus dibatalkan;Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar US$24,000.00Menurut TerbandingBahwa dasar dilakukannya koreksi adalah atas Service Feekepada Related Party, yaitu atas jasa administrasi/akuntansi yangdilakukan PT. Honda Trading Indonesia.

adalah sehubungan denganjasa bidang finansial dan akuntansi yang Pemohon Banding terima dariHTl. Perusahaan Pemohon Banding memiliki stafstaf di bidang finansialdan akuntansi namun Pemohon Banding tidak memiliki staf finansial danakuntansi di tingkat manajerial. Untuk itu.

Pemohon Bandingmembutuhkan jasa HTI untuk menugaskan personelnya untuk mereviewdan memberikan arahan kepada stafstaf Pemohon Banding di bidangfinansial dan akuntansi;Bahwa mengenai alasan Terbanding melakukan koreksi denganHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 560/B/ PK/PJK/2015dasar Pasal 18 ayat 3 Undangundang Pajak Penghasilan dengan caramengkoreksi keseluruhan biaya service fee yang Pemohon Bandingbayarkan justru tidak sesuai dengan prinsip kewajaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat

Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 07menyatakan:Pihakpihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihakpihakyang dianggap mempunyai hubungan Istimewa bila satu pihakmempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain ataumempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambilkeputusan keuangan dan operasional.Transaksi antara Pihakpihak yang Mempunyai Hubungan Istimewaadalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihakpihakyang mempunyai hubungan istimewa, tanpa

Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikanbersama, anggaran dasar atau perjanjian.Dengan kepemilikan bersama,pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentangLaporanKeuangan Konsolidasi.7.

PENETAPANNomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Pbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaracerai talak antara:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Akuntansi, pekerjaanWiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukajadi KotaPekanbaru

, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Akuntansi, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Limapuluh, KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dam Termohon ;DUDUK PERKARAPemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratpermohonannya bertanggal

No. 113/B/PK/PJK/2007"Pendapat auditor, bahwa laporan keuangan menyajikan secarawajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia harus didasarkanatas pertimbangannya apakah :a.Prinsip akuntansi yang dipilin dan diterapkan telah berlakuumum di Indonesia.Prinsip akuntansi yang dipilin tepat untuk keadaan yangbersangkutan.Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasicukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman,dan penafsirannya.Informasi

KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa gunausaha (Leasing), Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak MasukanBagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajakdan penyerahan yang tidak terutang pajak, Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telahdiubah dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, serta PSAK Nomor 30 tentang"Akuntansi

dapatdikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali jika tidakdapat dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karenabuktipengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya FakturPajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5)";Bahwa Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.O1/ 1991tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) menyebutkan bahwa "Akuntansitransaksi sewagunausaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi

Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/20121214.15.16.17.(2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barangmodal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usahayang kemudian disewa guna usahakan kembali;(3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barangmodal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan";Bahwa PSAK Nomor 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" Bab IT Nomor5.1 angka 6 menyatakan bahwa dalam hal dilakukan penjualan

PajakMasukan atas pembelian Needle Punch Machine tersebut dapat dikreditkan, yang1318.19.20.21.2dberarti bahwa kriteria Pasal 16D tersebut telah terpenuhi sehingga terutang PajakPertambahan Nilai dengan tarif 10%;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sifattransaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah diawali dengan transaksi jual beli kemudian baru transaksi sewaguna usaha, dan atas hal ini telah sesuai dengan PSAK Nomor 30 tentang"Akuntansi

, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (Leasing), Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukanpenyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak,Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/ 2000 tentang PerusahaanPembiayaan sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, serta PSAKNomor 30 tentang "Akuntansi

Putusan Nomor 13 P/HUM/2021dijabarkan lebih lanjut maka diperoleh kesimpulan bahwadalam hal adanya keuntungan selisin kurs mata uang asingbaik yang sudah diperoleh maupun yang belum diperoleh,otomatis harus diakui sebagai penghasilan berdasarkansistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taatasas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:(i) Bunyi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun2010:Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asingdiakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistempembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asassesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku diIndonesia.

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Wajib Pajak sejatinya adalahStandar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia khususnyayang mengatur mengenai selisin kurs, dengan demikian tidak relevanapabila kemudian Pemohon justru meminta Pasal 9 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang dibatalkan.6.

Putusan Nomor 13 P/HUM/20212) Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1tentang Penyajian Laporan Keuangan:Paragraf 27 yang menyatakan entitas menyusun laporankeuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.Paragraf 28 yang menyatakan ketika akuntansi berdasarkanakrual digunakan, entitas mengakui pospos sebagai aset,liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsurunsurlaporan keuangan) ketika pospos tersebut memenuhi definisidan kriteria pengakuan untuk unsurunsur tersebut dalamkerangka

mata uang asing.b) Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh merupakan pengakuanatas biaya yang berasal dari kerugian selisin kurs matauang asing.c) Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP mengaturmengenai pembukuan harus diselenggarakan dengancara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan(SAK).

4d 999.997 PIOOOOLS 23/1 /ROUSIPT HO kao 724 aaiganidJuttilah LIL Bahwa dari 18 transaksi diatas, terdapat 12 transaksi sebesarRp.373.299.618, yang seharusnya sudah tidak tercatat lagi di saldoakhir uang muka penjualan tahun 2010 dikarenakan atas transaksitersebut telah selesai dilakukan realisasinya namun oleh PemohonBanding belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi PemohonBanding.

Bahwa menurut Pemohon Banding atas transaksitersebut masih tercatat di Saldo Awal Uang Muka Penjualan Tahun2010 disebabkan karena Pemohon Banding barumengadministrasikan transaksi tersebut di tahun 2010;Bahwa terdapat transaksitransaksi yang seharusnya sudah tidaktercatat lagi di saldo awal uang muka penjualan tahun 2010dikarenakan atas transaksi tersebut telah selesai dilakukanrealisasinya namun oleh Pemohon Banding belum diadministrasikanke dalam sistem akuntansi Pemohon Banding;Bahwa selain transaksi

dengan Nomor A110218048/DC2/BTR/1/2011,yang ditandatangani oleh akuntan publik Buntoro Rianto, S.E.Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebut menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuanganTermohon Peninjauan Kembali tanggal 31 Desember 2010 dan2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhirHalaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 1476/B/PK/PJK/2017pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi

Gultom, selaku direkturTermohon Peninjauan Kembali tertanggal 18 Februari 2011);Apabila Majelis tetap menerima alasan Termohon PeninjauanKembali yang menyatakan terdapat transaksi yang belumdiadministrasikan ke dalam sistem akuntansi, artinya Majelis tidakmengikuti ketentuan dalam PSAK Nomor 8 tentang PeristiwaSetelah Tanggal Neraca (Revisi 2003), dimana dalam ketentuantersebut dinyatakan tanggal penyelesaian laporan keuanganadalah tanggal ketika laporan keuangan sudah final, yang berartitidak ada

4.698.999. 997 Ser LO00OL Se 232M OS IPTHO eo 724 SwanJuitileh eno 21.15430L111Bahwa dari 18 transaksi diatas, terdapat 12 transaksi sebesarRp. 373.299.618, yang seharusnya sudah tidak tercatat lagi disaldo akhir uang muka penjualan tahun 2010 dikarenakan atastransaksi tersebut telah selesai dilakukan realisasinya namunoleh Pemohon Banding belum diadministrasikan ke dalamsistem akuntansi Pemohon Banding.

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebutmenyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,posisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo akhir uang muka penjualancfm

Gultom, selaku direkturTermohon Peninjauan Kembali tertanggal 18 Februari2011);Apabila Majelis tetap menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan terdapat transaksiyang belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi,artinya Majelis tidak mengikuti ketentuan dalam PSAKNomor 8 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi2003), dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakantanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggalketika laporan kKeuangan sudah final, yang berarti tidak adalagi

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebutmenyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,posisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo awal uang mukapenjualan, cfm Pemeriksa sebesar Rp 10.074.987.000,tersebut sudah sesuai

Gultom, selakudirektur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 18Februari 2011);Apabila Majelis tetap menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan terdapat transaksiyang belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi,artinya Majelis tidak mengikuti ketentuan dalam PSAKNomor 8 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi2003), dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakantanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggalketika laporan keuangan sudah final, yang berarti tidak adalagi

Semua laporan akuntansi (2016, 2017);B. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;C. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (Januari hinggaDesember);D. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (Januari hingga September2018) dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;E. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (Januari hingga September 2018)dan Perkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;F.

Semua laporan akuntansi (2016, 2017);b. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;c. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (Januar hinggaDesembenr);d. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (Januari hingga September 2018)dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;Hal 14 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckre. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (Januari hingga September 2018) danPerkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;f.

Fotocopy Translate Tersumpah, permintaan data management, PenjualanPerusahaan dan Akuntansi tanggal 8 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti TG8.

sepanjang arus utangpiutang dimaksud belum ditelusuri dankarena itu diketahui dengan pasti pembayaran hutang atau piutang tersebut adalah berkaitandengan dagang/bisnis sehingga berhubungan dengan peredaran usahanya,bahwa sesuai fakta persidangan terbukti utangpiutang tersebut bukanmerupakan hutang dagang atau piutang dagang (Pl = perjanjianpinjaman, subledger, bukti transfer, perincian hutangpiutang) dan jugaterbukti adanya pemindahan sub akun 126805 kedalam akun 2207.bahwa hal ini berarti secara akuntansi

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar