Ditemukan 179551 data
283 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAWA INDAH SEJAHTERA;
Yani, Jakarta 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Eddy Santosa, jabatanPemeriksa Bea dan Cukai Madya pada DirektoratKeberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU442/BC.06/2019, tanggal 22 November2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAWA INDAH SEJAHTERA, beralamat di GedungGajah, Jalan Dr.
Putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2021Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP004621/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Februari 2018, atasnama: PT Jawa Indah Sejahtera, sehingga bea masuk dan pajak dalamrangka impor yang masih harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006135.45/2018/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap
145 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
./2016, tanggal 13 Mei 2016:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK, beralamat di SinarMas Land Plaza (d.h. Plaza BII), Menara II, Lantai 7, JalanM.H. Thamrin, Kavling 22, Nomor 51, KelurahanGondangdia.
tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT68464/PP/M.XIA/99/2016, tanggal 22 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.19/KP.0203/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pembetulan atas SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Badan karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Indah
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00051/WPJ.19/KP.0203/2015, tanggal 28 Januari2015 tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Badan karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk., NPWP 01.000.566.8092.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMILAU INDAH PLASINDO;;
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDAH VARIA EKASELARAS VS WALIKOTA TANGERANG SELATAN;;
92 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARGABETON INDAH;
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHA PERDANA INDAH;;
226 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDAH SUNARSIH., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - I;
287 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
TAMAN HARAPAN INDAH, tempat kedudukan diIntiland Tower, Penthouse Floor, Jalan Jenderal SudirmanKavling 32, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. SuhendroPrabowo, jabatan Direktur Utama dan Archied Noto Pradono,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT.
Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
TAMANHARAPAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan H.
65 — 16
MORO PULAU INDAH, DKK
MORO PULAU INDAH, beralamat di Desa BuhoBuho, Kecamatan Morotai2. FITRI BABA,S.Pd.,Timur, Kab. Pulau Morotai Maluku Utara, selanjutnyadisebut Terbanding semula Tergugat ;Pekerjaan Camat Morotai Timur Kabupaten PulauMorotai, alamat Kantor Kecamatan Morotai Timur Jl.Halaman 1 dari49 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/201 7/PT. TTETabatuku, selanjutnya disebut Terbanding Il semulaTergugat Il ;3.
MOROPULAU INDAH. BAHWA SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH / KEBUN tertanggal 17Februari 2015. Nomor: 593.3/12/2015 JoAKTA PENYERAHAN HAK Nomor: 593.3/221/2015, tertanggal 20 Februari2015 JoSURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH/KEBUN tertanggal 17 Februari2015.
MORO PULAU INDAH yang Luasnya +96.947 M2 (lebih kurang Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empatpuluh tujuh meter persegi) baik kepada Penggugat maupun kepada Siapapunjuga maka menurut hukum TERGUGAT I adalah Pemegang Hak /Pemilikyang sah objek sengketa ini ;Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.TTE6.
MORO PULAU INDAH) yang selalu taat padaperaturan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia, namun dengan adanya gugatan yang diajukan TERGUGATREKONPENSI nama baik dan reputasinya di pergunjingkan oleh masyarakat,beritaberita) muncul di media cetak yang pergunjingkan PENGGUGATREKONPENSI yang seolaholah melakukan penyerobotan tanah, tekananpsikis yang dialami pimpinan dan karyawan PENGGUGAT REKONPENSI (PT.MORO PULAU INDAKH) serta klienklien PENGGUGAT REKONPENSI secarasepihak
MOROPULAU INDAH) yang mengakibatkan reputasi PENGGUGAT REKONPENSI!
124 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
216 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duta Swakarya Indah diwakili oleh Misno bin Karyorejo
286 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
PUTUSANNomor 427 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT INDAH LOGISTIK, tempat kedudukan di Jalan H. KarimPremeir Estate Blok L.9 RT/RW 007/005, Kelurahan Setu,Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang diwakili olehArisal Aziz, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Ferdinansyah, S.H.
tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama SaudaraHaerudin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/Buruh PT Indah
68 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBU INDAH TIMUR;
432 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUSAHAAN DAGANG DAN PERKEBUNAN INDAH PONTJAN ATAU PT. INDAPO vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
PUTUSANNomor 255 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT PERUSAHAAN DAGANG DAN PERKEBUNAN INDAHPONTJAN atau PT INDAPO, beralamat di Jalan Masjid,Nomor 129, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili olehArkian Minata Sutiono, jabatan Direktur PT PerusahaanDagang dan Perkebunan Indah Pontjan atau PT Indapo;Selanjutnya
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERUSAHAANDAGANG DAN PERKEBUNAN INDAH PONTJAN atau PT INDAPO;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDAH WAHYUARINIRETNO U, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;
157 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
PONDOK INDAH LAND;
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROFITA PURILESTARI INDAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH., III. NINGSIH RAHARDJA, DKK;;
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BOGOR INDAH SENTOSA;;
161 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA SWAKARYA INDAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. KARYA DAYUN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
PT DUTA SWAKARYA INDAH, yang diwakili oleh H.Dharleis, BAc., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 30, Kota Pekanbaru dan sekarang beralamatdi Jalan Kuantan II, Nomor 89, Pekanbaru, dalam hal inimemberi kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H., MH.,Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan BungaKertas, Nomor 28, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;2. PT KARYA DAYUN, yang diwakili oleh Ir.
tanggal 14Desember 2016 04/Pen.Pdt/SitaEksPts/2016/PN.Siak tanggal 7September 2016 juncto 07/PdtG/2012/PN Siak tanggal tanggal 26Desember 2012 juncto Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR juncto perkaraNo.2848 K/PDt/2013 juncto Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015sepanjang mengenai 30 (tiga puluh) bidang tanah yang tercantum dalampetitum di atas;Menyatakan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untukperkebunan atas nama PT Duta swakarya Indah
(Tegugat ) adalahcacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalangunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunanatas nama PTDuta swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari BupatiSiak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentangPemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahandengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
perkebunankelapa sawit atas nama PT Duta Swakarya Indah Nomor500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau; dan suratHalaman 10 dari 37 hal.
sawit atas nama PT Duta Swakarya Indah Nomor500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau; dan suratlainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 (delapan ribuhektar) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor$.243/KUH3/2010 tanggal 25 April 2010 perihal penegasan ataskeabasahan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6Januari